Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi, secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Psikotropika (P4GN). Kegiatan berlangsung di Jalan Bung Tomo RT 07, Kelurahan Baqa, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Jumat, 25 Juli 2025.

Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta mendorong peran aktif masyarakat dalam menghadapi ancaman narkoba yang kini telah menyentuh berbagai lapisan usia. Dalam sambutannya, Darlis menegaskan bahwa Indonesia tengah berada dalam kondisi darurat narkoba. Ia menyebut posisi geografis Indonesia yang terbuka sebagai salah satu faktor utama tingginya kerawanan penyelundupan narkoba ke seluruh wilayah. Jumlah penduduk yang besar pun menjadikan Indonesia sebagai pasar potensial.

Yang lebih memprihatinkan, menurutnya, peredaran gelap narkoba kini tidak hanya menyasar remaja dan dewasa, melainkan juga anak-anak. Sementara itu, fasilitas rehabilitasi bagi pecandu dinilai masih belum merata dan kurang mudah diakses oleh masyarakat.

Darlis turut menyoroti kerentanan di lingkungan tempat kos.
“Tempat kos sangat rentan karena penghuninya jauh dari pantauan orang tua dan keluarga. Apalagi jika tidak satu rumah dengan pemilik, pengawasan terhadap penghuni seringkali minim,” jelasnya.

Perda Kaltim No. 4 Tahun 2025 menjadi dasar hukum bagi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba. Pasal 104 perda tersebut menyebutkan bahwa masyarakat memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam upaya P4GN, salah satunya melalui program Desa/Kelurahan Bersih Narkoba (Desa/Kelurahan Bersinar).

Program ini diarahkan menjadi prioritas di tingkat desa dan kelurahan, dengan dukungan anggaran dari APBDesa maupun sumber lain yang sah. Kegiatannya mencakup aspek pencegahan, pemberdayaan masyarakat, hingga rehabilitasi pecandu. Dasar hukum pelaksanaannya antara lain merujuk pada Permendesa PDTT Nomor 44 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa dan Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Untuk memperkuat pemahaman peserta, sosialisasi menghadirkan dua narasumber. Dr. Ir. Elviani NH Gafar, M.Si., dosen Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, memaparkan kondisi darurat narkoba di Indonesia dari sisi akademik dan kebijakan publik. Sementara itu, Selamat Said, S.Pd.I., seorang motivator dan public speaker, membangkitkan semangat peserta serta membagikan strategi praktis bagi masyarakat untuk terlibat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungannya.

Melalui kegiatan ini, Darlis berharap masyarakat semakin sadar akan bahaya narkoba dan mampu berperan aktif sebagai garda terdepan dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan aman dari ancaman peredaran gelap narkotika.
(chanz/sty).

Artikel Darlis Pattalongi Dorong Peran Masyarakat Lewat Sosialisasi Perda P4GN di Samarinda Seberang pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Syarifatul Sya’diah, angkat suara terkait polemik penghapusan anggaran media dan olahraga dalam pembahasan APBD. Ia menegaskan bahwa anggaran tersebut tidak dihapus, melainkan sedang dievaluasi untuk efisiensi dan penyesuaian dengan prioritas pembangunan daerah.

“Dalam pembahasan, kami menegaskan bahwa anggaran untuk olahraga dan media tidak serta-merta dihapuskan. Evaluasi ini dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) karena harus disesuaikan dengan visi-misi dan program prioritas Gubernur, yang saat ini fokus pada pendidikan dan infrastruktur,” jelasnya saat ditemui pada Jumat, 25 Juli 2025.

Ia menjelaskan bahwa usulan dari sektor media sempat mencapai angka ratusan miliar rupiah, yang dinilai perlu dikaji kembali agar sesuai dengan kemampuan fiskal daerah dan prinsip kehati-hatian.

“Pemerintah ingin memastikan anggaran digunakan secara efektif dan efisien. Dana sebesar itu, jika dialihkan, bisa digunakan untuk menyelesaikan proyek-proyek infrastruktur prioritas, seperti jalan di Berau, Kutai Timur, atau Bontang,” sambungnya.

Sya’diah menegaskan bahwa keputusan evaluasi ini murni karena pertimbangan efisiensi dan skala prioritas. Bukan karena adanya polemik atau hubungan dengan media yang sempat mencuat belakangan ini.

“Kami memiliki hubungan baik dengan semua media. Media adalah mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Karena itu, pendanaannya tetap diperlukan, tetapi harus proporsional dan wajar,” ujarnya.

DPRD, kata dia, juga tidak secara spesifik memasukkan usulan anggaran media dalam input resmi mereka. Evaluasi anggaran dilakukan dalam rapat internal bersama Bappeda dan TAPD.

Terkait pertanyaan apakah anggaran media akan masuk dalam APBD Murni atau Perubahan, Sya’diah menyatakan bahwa pembahasannya akan dilanjutkan pada tahap APBD Perubahan mendatang. Ia menyebut fungsi media juga telah tercakup dalam anggaran perangkat daerah terkait, seperti Dinas Kominfo.

“Intinya, alokasi untuk media tidak akan dihilangkan sama sekali. Namun, besaran akhirnya akan ditentukan melalui pembahasan perubahan anggaran, dengan tetap mempertimbangkan kewajaran dan efisiensi,” pungkasnya.
(chanz/sty)

Artikel DPRD Kaltim Klarifikasi Polemik Anggaran Media: Bukan Dihapus, Tapi Dievaluasi untuk Efisiensi pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Isu pencopotan Norhayati Usman dari jabatan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Provinsi Kalimantan Timur mendapat tanggapan dari anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah.

Saat dikonfirmasi, Sya’diah menyebut pihaknya belum mengetahui secara mendalam ihwal pergantian tersebut.

“Kami baru mendengar kabar ini. Mengenai pengangkatan dan pemberhentian kepala OPD, seperti Sekretaris DPRD, itu merupakan kewenangan penuh Gubernur melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD),” jelasnya kepada awak media, Jumat, 25 Juli 2025.

Menurutnya, klarifikasi terbaik sebaiknya langsung ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Kaltim.

“Kami menyarankan untuk meminta konfirmasi langsung kepada Gubernur atau Wakil Gubernur. Kami sendiri belum mendapat pernyataan resmi dari mereka,” imbuhnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya keselarasan kebijakan dan koordinasi di setiap OPD.

“Prinsipnya, seluruh OPD harus berada dalam satu komando yang jelas. Jika ada isu, kemungkinan terjadi miskomunikasi atau hal lain. Namun sepengetahuan kami selama ini, kondisi berjalan baik,” ucapnya.

Sya’diah juga mengakui bahwa padatnya agenda kunjungan ke daerah pemilihan (dapil) membatasi pengawasan terhadap isu-isu internal.

“Kami menyarankan publik mencari informasi dari sumber resmi, dalam hal ini Pemprov,” tegasnya.

Terkait kemungkinan penyebab, ia tidak menampik adanya dugaan yang berkaitan dengan ketidakhadiran dalam rapat paripurna maupun minimnya koordinasi dengan Pemprov.

“Namun, kami tidak ingin berspekulasi lebih jauh untuk menghindari pembentukan opini yang belum tentu benar. Sekali lagi, klarifikasi langsung ke Pemprov adalah langkah terbaik,” pungkasnya. (chanz/sty)

Artikel Komisi III DPRD Kaltim Tanggapi Isu Pencopotan Sekwan: Wewenang Penuh Ada di Gubernur pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

DPRD Samarinda menegaskan komitmennya mengawal proses pemulihan Big Mall usai dua kali kebakaran. Komisi III melakukan sidak langsung dan meminta laporan rutin dari manajemen.

Komisi III DPRD Kota Samarinda memperketat pengawasan terhadap proses pemulihan Big Mall pascakebakaran. Komitmen itu ditegaskan usai kunjungan langsung anggota dewan ke lokasi pada Senin, 21 Juli 2025 untuk memantau perkembangan terbaru serta memastikan tindak lanjut dari pihak manajemen.

Ketua Komisi III, Deni Hakim Anwar, menjelaskan bahwa inspeksi tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD guna memastikan proses pemulihan berjalan sesuai standar keselamatan.

“Ini bukan sekadar kunjungan biasa, tapi upaya serius memastikan proses berjalan tepat guna,” tegas Deni.

Fokus pada Asuransi dan Laporan Forensik

Komisi III menyoroti lambatnya progres perbaikan, yang baru dimulai setelah pihak manajemen mengaktifkan klaim asuransi tambahan per 6 Juli 2025.

“Pemulihan kini telah berjalan, tapi kami harus pastikan semua tahapannya benar dan terukur,” ujar Deni.

Selain itu, DPRD juga mendesak pihak kepolisian untuk segera merampungkan laporan forensik terkait penyebab kebakaran. Menurut Deni, kejelasan ini menjadi kunci dalam menentukan arah perbaikan teknis dan pencegahan insiden serupa ke depan.

“Identifikasi penyebab awal menentukan strategi pencegahan ke depan. Laporan forensik harus segera tersedia,” tambahnya.

Transparansi dan Koordinasi Antarinstansi

Komisi III juga menekankan pentingnya koordinasi lintas instansi secara terbuka dan produktif, khususnya dengan Dinas PUPR, agar perbaikan yang dilakukan benar-benar menyentuh aspek struktural dan keselamatan.

“Koordinasi harus menghasilkan solusi konkret, bukan sekadar prosedur administratif,” jelasnya.

Sebagai bagian dari pengawasan berkelanjutan, DPRD juga meminta manajemen Big Mall memberikan laporan rutin terkait perkembangan proses pemulihan.

“Pemantauan intensif dan laporan berkala ini wujud perlindungan kami bagi masyarakat,” pungkas Ketua Komisi III. (chanz/sty)

Artikel DPRD Samarinda Intensifkan Pengawasan Pemulihan Big Mall Pascakebakaran pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengapresiasi kinerja BPBD yang telah menyerap 67% anggaran hingga triwulan kedua 2025. Ia menekankan pentingnya kesiapsiagaan di semua level, menyusul kerentanan Samarinda terhadap banjir dan longsor.

Deni Hakim Anwar menyampaikan capaian sekaligus evaluasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Samarinda dalam rapat kerja bersama mitra, Selasa, 22 Juli 2025.

Berdasarkan laporan BPBD, hingga triwulan kedua tahun ini, realisasi penyerapan anggaran mencapai sekitar 67 persen dari total pagu anggaran lebih dari Rp 14 miliar.

“Hampir 50 persen dialokasikan untuk belanja rutin, seperti gaji dan tunjangan pegawai. Sementara anggaran operasional kegiatan berkisar Rp 6 miliar,” ujar Deni.

Ia juga menyampaikan bahwa dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P), ada rencana penambahan dana untuk BPBD antara Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar.

Komisi III memberikan atensi terhadap sejumlah program prioritas BPBD, seperti penyuluhan kebencanaan, penanggulangan saat bencana, dan pemulihan pasca bencana. Deni menyebut, kinerja BPBD cukup optimal meskipun bekerja dengan keterbatasan anggaran.

“Kami mendorong agar penyiapan anggaran lebih komprehensif. Pengalaman banjir dua kali pada Mei lalu yang menyebabkan status tanggap darurat menjadi pelajaran penting. Kesiapan mutlak diperlukan, walau kita tidak menginginkan bencana terjadi,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya penguatan BPBD di tingkat kecamatan, agar langkah antisipasi bisa lebih cepat dan tepat.

“Kami beri catatan agar kehadiran BPBD di tingkat kecamatan diperkuat. Ini penting, mengingat Samarinda sangat rentan terhadap ancaman longsor dan banjir,” jelasnya.

Untuk mendukung kesiapsiagaan di lapangan, Deni mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mengusulkan bantuan dua unit eskavator tahun ini, yang diharapkan dapat mempercepat respons jika terjadi longsor atau bencana lainnya.

Di akhir keterangannya, Deni menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam urusan kebencanaan.

“Penanggulangan bencana harus mengusung prinsip pentahelix. Artinya, bukan hanya tugas satu instansi, tapi tanggung jawab bersama—baik pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, maupun media. Semua harus bahu-membahu menjaga kesiapsiagaan,” pungkasnya. (Chanz/sty)

Artikel Komisi III Soroti Kesiapsiagaan Bencana, BPBD Samarinda Serap 67 Persen Anggaran pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

DPRD Kota Samarinda mengusulkan penetapan standar harga seragam sekolah dan wacana subsidi dari APBD sebagai respons atas keluhan masyarakat terkait mahalnya biaya perlengkapan sekolah.

Komisi IV DPRD Kota Samarinda mendukung langkah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dalam menanggapi keluhan masyarakat soal tingginya harga seragam dan atribut sekolah. Isu ini dibahas dalam rapat dengar pendapat antara Komisi IV dan Disdikbud pada Senin, 21 Juli 2025.

Ketua Komisi IV, Novan Syahronny Pasie, menyebut bahwa penetapan harga standar merupakan solusi jangka pendek untuk meredam kekhawatiran orang tua.

“Standarisasi ini diperlukan agar koperasi sekolah dapat menyesuaikan harga dengan kondisi pasar. Kami menemukan beberapa harga tidak wajar yang perlu segera diatur,” tegas Novan.

Langkah ini diambil menyusul temuan dari survei pasar yang menunjukkan adanya perlengkapan sekolah dijual jauh di atas harga wajar. Misalnya, harga atasan, celana, dan rok panjang bervariasi tergantung bahan, namun tetap harus memiliki batas harga tertinggi yang masuk akal.

Novan menambahkan, persoalan harga seragam bukan hal baru. Namun, tahun ini keluhan meningkat tajam akibat tekanan ekonomi dan inflasi yang turut mendongkrak harga kebutuhan.

“Kondisi ekonomi yang sulit memaksa keluarga mengeluarkan biaya besar. Wajar jika keluhan semakin banyak,” ujarnya.

Tak hanya seragam, masyarakat juga terbebani oleh biaya tambahan yang tidak wajib, seperti tes IQ dan asuransi yang dibebankan ke siswa.

“Item tambahan non-esensial inilah yang banyak dikeluhkan dan juga perlu dikendalikan,” kata Novan.

Sebagai solusi jangka panjang, DPRD mengusulkan agar APBD 2026 mengalokasikan subsidi untuk seragam tertentu seperti batik dan pakaian olahraga yang masih diwajibkan di banyak sekolah.

“Harapannya, beban orang tua siswa dapat berkurang melalui dukungan anggaran daerah,” pungkasnya. (chanz/sty)

Artikel DPRD Samarinda Dorong Standar Harga dan Subsidi Seragam Sekolah pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Klarifikasi atas dua isu strategis disampaikan orang nomor satu di Kaltim itu, usai menghadiri penandatanganan kerja sama antara Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) dan Yayasan Laut Biru Kepulauan Derawan (YLBKD), yang digelar di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Senin, 21 Juli 2025.

Isu pertama menyangkut interupsi DPRD Kaltim terkait ketidakhadiran kepala daerah atau perwakilan dalam rapat paripurna. Gubernur Rudy menegaskan bahwa pihak eksekutif selalu berupaya hadir melalui utusan yang ditugaskan.

“Perwakilan eksekutif selalu hadir. Namun jika DPRD menghendaki kehadiran saya secara langsung, tentu perlu penyesuaian jadwal. Hari ini saja, sejak pukul 08.00 sampai 15.00 WITA, saya memimpin peluncuran program Koperasi Merah Putih se-Indonesia. Agenda penting seperti itu tidak bisa diabaikan,” jelasnya.

Ia juga menegaskan pentingnya sinkronisasi antara legislatif dan eksekutif. “Kita bisa berkoordinasi kapan pun. Ini bukan masalah,” imbuhnya.

Sementara itu, soal wacana penggunaan Perusahaan Daerah (Perusda) untuk mengelola Izin Usaha Pertambangan (IUP) batu bara sebagai alternatif koperasi, Gubernur Rudy memberikan penegasan.

“Saya tidak menolak koperasi. Di Kaltim ada 1.037 koperasi aktif. Bayangkan jika semuanya mengajukan IUP batubara — bagaimana pembagiannya? Maksud saya, Perusda hadir sebagai payung hukum agar koperasi di daerah terdampak bisa terakomodasi,” ungkapnya.

Menurutnya, langkah tersebut bukan untuk menggantikan peran koperasi, melainkan sebagai bentuk fasilitasi dan pemerataan.

“Ini bukan menggantikan koperasi, tapi memastikan seluruh 1.037 koperasi mendapat ruang partisipasi,” pungkas Rudy.

Interupsi saat Paripurna DPRD

Sebelumnya, suasana Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memanas usai interupsi keras yang disampaikan Anggota Komisi IV, Syahariah Mas’ud, terkait absennya Gubernur dan sejumlah pejabat tinggi pada agenda penting tersebut.

Syahariah menyampaikan kekecewaannya atas kebiasaan pemerintah provinsi yang kerap tidak menghadiri langsung rapat-rapat penting DPRD. Interupsinya sontak mengejutkan peserta rapat, terutama karena agenda saat itu membahas Perda usulan Panitia Khusus (Pansus) tentang pendidikan, perlindungan anak, dan lingkungan.

“Kenapa saya berinterupsi keras? Karena menurut catatan saya, ini sudah beberapa kali terjadi,” tegas Syahariah saat menyampaikan interupsinya pada Senin, 21 Juli 2025.

Politisi Golkar itu menyampaikan, meski tidak menolak sepenuhnya jika Gubernur diwakilkan, namun ia menekankan bahwa perwakilan harus dilakukan oleh pejabat yang memiliki otoritas tinggi, seperti Wakil Gubernur atau Sekretaris Daerah (Sekda), bukan hanya staf ahli. (chanz/sty)

Artikel Gubernur Rudy Mas’ud Jawab Kritik DPRD dan Tegaskan Perusda Bukan Pengganti Koperasi pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Komisi I DPRD Samarinda mulai membahas anggaran perubahan 2025 dan penyusunan APBD Murni 2026. Ketua Komisi I, Samri Shaputra, menyoroti rendahnya realisasi anggaran Diskominfo yang baru mencapai sekitar 50 persen.

Komisi I DPRD Kota Samarinda memulai pembahasan anggaran perubahan 2025 sekaligus menyiapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni tahun 2026. Dalam rapat tersebut, seluruh mitra kerja komisi diminta memaparkan capaian program, hambatan yang dihadapi, hingga usulan anggaran ke depan.

Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, SH, secara khusus menyoroti perbandingan anggaran beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

“Lihat Diskominfo, anggarannya sekitar tidak sampai Rp 40 miliar. Disdukcapil hanya sekitar Rp 21 miliar,” ujar Samri, Kamis, 17 Juli 2025.

Ia menjelaskan, anggaran Diskominfo sebelumnya mencapai Rp 41 miliar, namun mengalami efisiensi lebih dari Rp 1 miliar. Sementara untuk pengajuan tahun 2026, Diskominfo justru mengusulkan penurunan anggaran menjadi sekitar Rp 39 miliar.

“Penurunan itu sesuai dengan kebutuhan riil yang disampaikan mereka,” lanjutnya.

Samri membandingkan dengan OPD teknis seperti Dinas PU, Perkim, Dishub, dan DLH yang memang memerlukan anggaran besar untuk pembangunan fisik maupun pengadaan armada. Sementara Disdukcapil lebih pada penguatan layanan publik seperti penyediaan blanko KTP dan perlengkapan layanan lainnya.

Alokasi Anggaran untuk Keamanan Data

Saat ditanya soal rincian alokasi anggaran Diskominfo, Samri menyebutkan sebagian besar digunakan untuk pengadaan alat penunjang, khususnya dalam aspek keamanan digital.

“Seperti alat untuk mengantisipasi kebocoran data, mendeteksi ancaman, antisadap, dan alat-alat seperti itu,” paparnya.

Selain itu, anggaran juga mencakup belanja pegawai serta operasional rutin. Ia menyebutkan tidak banyak perubahan signifikan dari sisi kegiatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Yang banyak memang belanja pegawai, biaya rutin. Kegiatan lainnya cenderung sama,” tambah Samri.

Realisasi Masih Rendah

Meski anggaran tersedia, Samri menyoroti realisasi penggunaan anggaran Diskominfo yang dinilai masih rendah.

“Realisasi anggarannya baru sekitar 40 sampai 50 persen,” ungkapnya.

Ia memahami bahwa tahun anggaran belum berakhir, namun mengakui ada kendala administratif dalam pelaporan dan pertanggungjawaban.

“Ada laporan yang belum mencapai target penyerapan karena proses SPJ (Surat Pertanggungjawaban) masih berjalan. Jadi kelihatannya belum tercapai, tapi sebenarnya dalam proses,” jelasnya.

Samri mengungkapkan bahwa masih ada beberapa kegiatan yang belum rampung secara administrasi, meskipun program sudah berjalan di lapangan.

“Karena sudah tiga tahun berjalan, tapi SPJ-nya belum selesai,” tegasnya.

Pembahasan anggaran bersama mitra kerja, termasuk Diskominfo, akan terus dilanjutkan. Komisi I menekankan agar penggunaan anggaran ke depan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran, terutama untuk mendukung penyusunan APBD Murni 2026. (chanz/sty)

Artikel Ketua Komisi I DPRD Samarinda Soroti Realisasi Anggaran Diskominfo yang Baru 50 Persen pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, menyoroti keamanan konstruksi proyek Teras Samarinda 2 dan 3. Ia meminta data teknis fondasi tahun 2021 diperiksa ulang, guna memastikan kekuatan struktur terhadap penambahan atap dan material baru.

Hal itu disampaikannya usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) di lokasi pembangunan pada Selasa, 15 Juli 2025 meski diguyur hujan.

Dalam sidak tersebut, Deni menyebutkan bahwa fokus pengawasan pada progres fisik dan kualitas struktur bangunan yang dibangun menggunakan anggaran sekitar Rp21 miliar untuk pembangunan sayap kanan-kiri serta perubahan atap.

“Kami ingin ada pemeriksaan ulang terhadap konstruksi fondasi yang dibangun pada tahun 2021, terutama bagian yang menjorok ke dalam sungai. Sangat penting memastikan apakah penambahan material (AP dumping) atau konstruksi baru untuk menopang atap benar-benar aman dan tidak membebani struktur lama,” tegas Deni.

Ia menambahkan bahwa hingga kini pihaknya belum memegang data teknis secara lengkap, dan akan segera berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan sebagai pelaksana pekerjaan fondasi terdahulu.

Catatan Teknis dan Progres Proyek

Deni juga menyinggung anggaran proyek Teras Samarinda 1 senilai Rp24 miliar yang saat ini dalam tahap pemancangan. Sementara itu, progres fisik Teras Samarinda 2 dan 3 disebutkannya baru mencapai sekitar 15 persen, dan Teras 4 masih dalam tahap awal yang segera dikontrakkan.

Secara keseluruhan, proyek revitalisasi kawasan ini membentang dari Jalan Gajah Mada hingga ke depan Kantor Pos (Teras 1), depan masjid (Teras 2 dan 3), hingga ke area Pelido (Teras 4).

“Kontraktor baru benar-benar mulai bekerja pada Mei 2025, setelah proses lelang dan administrasi selesai di bulan Maret. Saat ini, selain pengadaan material, ada pula revisi teknis untuk menyelaraskan struktur baru dengan bangunan yang sudah ada. Ini tentu memerlukan kajian konsultan perencana,” terang Deni.

Wanti-Wanti Beban Struktur Lama

Lebih jauh, Deni menegaskan pentingnya seluruh pekerjaan mengikuti desain awal secara detail.

“Kuncinya di situ. Jangan sampai ada ketidaksesuaian ukuran atau beban, terutama untuk struktur atap tambahan. Jika fondasi lama tidak dirancang untuk itu, bisa berisiko membahayakan,” ujarnya tegas.

Menjawab pertanyaan mengenai target penyelesaian, Deni menyampaikan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda menargetkan seluruh tahapan proyek rampung pada akhir 2025.

“Kami berharap target itu tercapai. Masyarakat sudah menunggu hasilnya dan fasilitas ini harus bisa dinikmati sebelum akhir tahun,” tambahnya.

Soroti Fungsi Parkir dan Prioritaskan Keamanan

Deni juga menyebut adanya rencana penyediaan area parkir di sisi barat untuk sekitar 30 mobil serta zona khusus sepeda motor. Meski mengapresiasi nilai estetika proyek ini dan menyambut baik upaya menjadikan kawasan tersebut sebagai wajah kota, ia menekankan bahwa keamanan konstruksi dan fungsi fasilitas tetap menjadi prioritas.

“Ini proyek yang strategis, tapi jangan sampai estetika mengalahkan aspek keselamatan. Kami akan pastikan koordinasi dengan dinas terkait terus berjalan, terutama untuk mengakses data teknis lama,” pungkasnya. (chanz/sty).

Artikel DPRD Samarinda Desak Pemeriksaan Ulang Fondasi Proyek Teras Samarinda pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

DPRD Kaltim kembali menyoroti persoalan serius di sektor pertambangan, terutama menyangkut lemahnya penegakan hukum lingkungan dan minimnya upaya reklamasi lahan pasca-tambang. Komisi II menuntut pemerintah lebih tegas dan selektif dalam menerbitkan izin lingkungan.

Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Firnadi Ikhsan, menekankan pentingnya penegakan hukum lingkungan dan keseriusan dalam mereklamasi lahan pasca-tambang. Pernyataan ini disampaikan menyusul pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Lingkungan Hidup.

Firnadi menyoroti pentingnya semangat bersama dalam pengelolaan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

“Khususnya di sektor pertambangan, pelaku usaha wajib menjalankan program pengelolaan lingkungan sesuai kesepakatan dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sejak awal operasi,” tegasnya, Selasa 15 Juli 2025.

Ia menegaskan bahwa penanganan pasca-tambang merupakan kunci utama dalam upaya penegakan lingkungan.

“Jika kewenangan ada di pemerintah daerah terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP), maka penegakan untuk mereklamasi lubang-lubang tambang dan memperbaiki kerusakan seperti tanah longsor harus benar-benar serius. Ini menjadi pekerjaan rumah (PR) penting bagi pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi,” ujarnya.

Namun, Firnadi juga mengingatkan tentang kompleksitas kewenangan antara pusat dan daerah.

“Untuk kegiatan tambang skala besar seperti PKP2B, kewenangan berada di pemerintah pusat. Akibatnya, kerusakan lingkungan yang terjadi kini menjadi beban kita di daerah,” jelasnya.

Sebagai langkah antisipasi, Firnadi mendesak Dinas Lingkungan Hidup Provinsi untuk lebih selektif dalam menerbitkan izin lingkungan.

“Di tahap awal pemberian izin, harus ada kejelasan dan gambaran konkret dari pemohon mengenai rencana penyelesaian akhir tambang dan pengelolaan lingkungan pasca-operasi. Jika tidak ada penjelasan memadai, pemberian izin perlu dipertimbangkan matang-matang,” pungkasnya. (chanz/sty)

Artikel DPRD Kaltim Soroti Penegakan Lingkungan dan Reklamasi Pasca-Tambang pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.