Kemenag Provinsi Kaltim menegaskan tidak terlibat dan tidak memiliki kewenangan langsung atas pengelolaan dana hibah UPT Asrama Haji Embarkasi Balikpapan yang kini menjadi sorotan publik.

Kepala Kanwil Kemenag Kaltim, Abdul Khaliq, dengan tegas membantah tudingan bahwa pihaknya “cuci tangan” atau lepas tanggung jawab atas dugaan penyelewengan dana hibah senilai Rp1,5 miliar yang bersumber dari APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022.

“Secara struktural, UPT Asrama Haji Balikpapan tidak berada di bawah pengelolaan Kanwil Kemenag Kaltim, melainkan satuan kerja langsung di bawah Kementerian Agama RI, tepatnya Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU),” tegas Khaliq, Rabu, 29 Oktober 2025.

Ia menjelaskan, berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Asrama Haji, UPT Asrama Haji kini secara resmi telah menjadi unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Agama RI, bukan bagian dari struktur Kanwil.

“Asrama Haji Balikpapan hanya pengguna layanan penyelenggaraan ibadah haji. Jadi, kami tidak memiliki hubungan struktural langsung dengan mereka,” jelasnya.

Abdul Khaliq juga menyayangkan munculnya pemberitaan yang menuding Kanwil Kemenag Kaltim “cuci tangan” tanpa konfirmasi resmi. Menurutnya, informasi semacam itu dapat menimbulkan kesalahpahaman publik terhadap posisi dan tanggung jawab kelembagaan.

“Kami menghormati proses hukum yang berjalan dan menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Namun perlu kami tegaskan, informasi yang menyebut kami lepas tangan itu tidak benar,” ujarnya menegaskan.

Melalui klarifikasi ini, Kemenag Kaltim berharap publik dan media dapat memahami struktur kewenangan secara tepat, sehingga tidak timbul persepsi keliru yang berpotensi menyesatkan opini masyarakat. (KRV/pt/portalkaltim/sty)

Artikel Kemenag Kaltim Tegaskan Tak Terlibat dalam Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Asrama Haji Balikpapan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kota Samarinda mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur segera mempercepat penyelidikan dugaan penyelewengan anggaran proyek Jalan Tol Balikpapan-Samarinda.

Desakan itu disampaikan dalam audiensi bersama Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kaltim, Toni Yuswanto, Rabu, 4 Juni 2025, menyusul temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang mencatat indikasi kerugian negara sebesar Rp54,9 miliar.

Tuntutan Transparansi Proses Hukum

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan PMII menyuarakan keresahan masyarakat terhadap kondisi jalan tol yang rusak dan bergelombang meski baru diresmikan.

“Secara naluriah hukum, Kejati seharusnya langsung bergerak tanpa menunggu aduan masyarakat. Asas dominius litis memberi kewenangan penuh pada Kejati untuk bertindak,” tegas perwakilan PMII. Mereka juga mempertanyakan lambannya respons Kejati terhadap temuan BPK yang sudah dipublikasikan sejak Agustus 2024.

Kejati: Proses Masih Berjalan

Menanggapi hal itu, Toni Yuswanto menepis anggapan bahwa Kejati pasif.

“Kami tidak tinggal diam. Saat ini masih dalam tahap pendalaman dan pengumpulan alat bukti,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa proses hukum harus mengikuti prosedur yang benar, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan. “Kalau diekspos terlalu dini, dikhawatirkan pelaku menghilangkan bukti,” tambahnya.

Toni juga menyebut bahwa pihaknya tengah berkoordinasi dengan tim teknis dan BPK untuk memverifikasi temuan tersebut. “Kami butuh minimal dua alat bukti. Temuan BPK baru satu, dan kami sedang melengkapi yang lainnya,” ujarnya.

Kritik atas Lambannya Penanganan

PMII menyayangkan tidak adanya progres signifikan sejak aksi pertama mereka pada Maret 2024.

“Kasus ini bisa tenggelam kalau tidak terus didorong. Kami tidak rela uang rakyat diselewengkan,” kata perwakilan organisasi.

Mereka juga meminta kepastian waktu dimulainya penyidikan.

“Kapan investigasi dimulai? Jika pekan depan tak ada perkembangan, kami akan datang lagi dengan massa yang lebih besar,” tegas mereka.

Menanggapi desakan tersebut, Toni membuka ruang bagi pemantauan dari publik. “Silakan pantau melalui surat atau audiensi. Kami akan sampaikan progresnya,” ujarnya.

Namun, ia mengingatkan agar dokumen resmi dari Kejati tidak disebarluaskan secara sembarangan. “Surat balasan kami jangan disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan,” tandasnya.

Deadlock dan Ancaman Eskalasi Aksi

Audiensi ditutup tanpa kepastian jadwal penyidikan. PMII menegaskan akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas.

“Pantang PMII mundur dari perjuangan. Kami akan kawal kasus ini hingga selesai,” tegas mereka. Sebelumnya, unjuk rasa serupa juga dilakukan pada bulan Ramadan 2025 sebagai bagian dari komitmen independen organisasi terhadap isu-isu publik. (chanz/sty)

Artikel PMII Samarinda Desak Kejati Kaltim Segera Investigasi Dugaan Korupsi Tol Balikpapan-Samarinda pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.