Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran, Disbun Kaltim Taufiq Kurrahman, menekankan pentingnya program FCPF-Carbon Fund sebagai bagian dari komitmen Kalimantan Timur untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK).

Program ini adalah wujud nyata komitmen bersama dalam mengurangi deforestasi dan degradasi hutan, sekaligus memastikan pembangunan hijau yang berkelanjutan,” ujar Taufiq.

Program ini merupakan hasil perjanjian pembayaran penurunan emisi (ER-PA) antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan FCPF-Carbon Fund yang ditandatangani pada 25 November 2020, menjadikan Kalimantan Timur sebagai lokasi pelaksanaan utama.

Disbun Kaltim, bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) Kaltim, memiliki peran strategis dalam pelaporan aktivitas REDD+ ini.

Pada 2 September 2024, Disbun Kaltim bekerja sama dengan Pokja MMR FCPF-CF DLH Kaltim telah menggelar bimbingan teknis pengisian portal MMR untuk memastikan pelaporan berjalan sesuai standar.

Melalui evaluasi ini, Taufiq berharap dapat memperbaiki capaian kinerja semester pertama dan memastikan pelaporan portal MMR selesai tepat waktu.

“Kami optimis program ini akan semakin matang dan berdampak positif pada implementasi pembangunan hijau di Kalimantan Timur,” tutup Taufiq.

Acara ini diharapkan memperkuat sinergi antar pihak dalam mendukung suksesnya program FCPF-Carbon Fund di Kalimantan Timur.

Menghadirkan Narasumber ahli Portal MMR FCPF-CF, Firmansyah dan Ilham Ilyas, bersama para pejabat struktural dan fungsional penerima dana FCPF-CF di lingkungan Disbun Kaltim. (fth)

Sumber: Berita Pemprov Kaltim

Artikel Evaluasi Program FCPF-CF 2024, Disbun Kaltim Optimistis Tahun Depan Semakin Matang pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Kalimantan Timur telah melewati proses panjang dan komitmen kuat dalam program pembangunan hijau sejak tahun 2010, atau lebih dari satu dasawarsa silam. Hal ini berdampak pada perubahan tata kelola lahan dan pemanfaatan sumber daya alam, yang sekaligus telah diperkuat dengan berbagai regulasi dan kebijakan terkait.

Berkaitan dengan itu, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim merilis informasi program forest carbon partnership facility carbon fund (FCPF-CF) tahun 2023 di Hotel Fugo Kota Samarinda, Rabu 27 Desember 2023.

Kepala Bagian SDA Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim Muhammad Arnains mengungkapkan pada tahap pertama Kaltim telah mencapai penurunan emisi karbon 31,9 juta ton. Angka itu melampaui target nasional sebesar 22 juta ton hingga tahun 2024.

“Pada tahap pertama 2019-2020, target karbon sudah melampaui. Kita melebihi target kontrak 4 tahun ini,” ungkapnya, Rabu 27 Desember 2023.

Hal ini menjadi kebanggaan bagi Kaltim. Karena keberhasilan ini tidak lepas dari komitmen pemerintah provinsi, kabupaten/kota, masyarakat, dan seluruh pihak yang terlibat dalam program FCPF ini.

“Sebagai proyek percontohan, tentu banyak tantangan. Namun Pemprov Kaltim optimistis mekanisme penyaluran insentif RBF FCPF CF untuk pemerintah desa dan kelompok terkait dapat tersalurkan masyarakat dengan baik,” jelasnya.

Arnains menyampaikan bahwa proses pencairan ini terbilang cukup lama. Di mana sejak tahun 2015 Kaltim dituntut sebagai pemegang projek carbon ini. Hingga 2023 awal baru dana tersebut dapat dicairkan

“Di Kaltim dana insentif yang diterima ini kinerja. Artinya Kaltim menerima dana insentif karena telah menjaga hutan atau melestarikan hutan yang bisa menambah cadangan karbon,” katanya.

Melalui program FCPF CF. Pemprov Kaltim berkomitmen untuk terus menjaga kelestarian hutan dan meningkatkan cadangan karbon. Selain melalui program FCPF, komitmen ini juga akan dilakukan melalui program-program lainnya.

“Target kita di 2024 akan melakukan sosialisasi ke desa-desa untuk melaksanakan program FCPF ini agar sesuai dengan komitmen program kerja dan berjalan lancar,” pungkasnya. (dmy/gdc/fth)

Artikel Kaltim Berhasil Lampaui Target Penurunan Emisi Karbon pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni membuka Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Evaluasi dan Rencana Pelaksanaan Pangan untuk Penghijauan di Hotel Grand Tjokro Balikpapan, Kamis, 7 Desember 2023.

Mengawali arahannya, Sekda Sri mengatakan rakortek ini adalah pertemuan yang reguler karena Badan Pengelolaan Pangan untuk Penghijauan (BPPUP) mengampu amanat melaksanakan Peraturan Gubernur No. 27 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Prioritas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Provinsi Kalimantan Timur.

“Pelaksanaan program prioritas pangan untuk penghijauan bermaksud menumbuhkan, mengembangkan, dan memantapkan produksi pangan secara berkelanjutan dalam mendukung ketahanan pangan dan penurunan emisi gas rumah kaca melalui pemanfaatan lahan tidak produktif,” tutur Sri.

Sri mengatakan, ada dua hal yang menjadi prioritas dan wajib mendapat dukungan dari perusahaan. Yakni program rumah layak huni dan pangan untuk penghijauan.

“Pemprov Kaltim tidak dapat sendirian untuk melakukan upaya pengentasan kemiskinan. Karena itu Pemprov Kaltim mengajak mitra pembangunan semua yang berusaha di Kaltim untuk ikut serta di dalam pengentasan kemiskinan, salah satunya lewat program rumah layak huni,” jelasnya.

Dia juga berterima kasih dan memberikan apresiasi kepada mitra Pemerintah Provinsi Kaltim yang telah berdedikasi untuk bersama-sama menurunkan kemiskinan dan berkomitmen melaksanakan penghijauan.

“Penghijauan yang kita lakukan ini bukan penghijauan biasa tetapi bagaimana penghijauan yang kita lakukan memberikan dampak kepada masyarakat,” ujarnya.

Dia mengatakan Kaltim melaksanakan penurunan emisi karbon dengan program forest carbon partnership facility – carbon fund (FCPF-CF).

 “Terima kasih atas dukungan selama ini dan mari kita lanjutkan komitmen bapak ibu sekalian sama-sama kita melakukan pengurangan emisi karbon. Kaltim berhasil melakukan pengurangan emisi karbon itu karena kontribusi dari bapak ibu semua dari perusahaan, masyarakat kelompok tani, serta kabupaten dan kota,” bebernya.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Dinas Perkebunan Kaltim Ahmad Muzakkir. Rakortek diikuti kelompok tani, perusahaan yang bergelut bidang perkebunan, kehutanan dan pertambangan. Selain itu, perangkat daerah terkait, Dinas Kehutanan, Dinas ESDM, Balitbangda dan Biro Administrasi Pembangunan. (rw)

Artikel Kaltim Laksanakan Penurunan Emisi Karbon dengan Program FCPF-CF pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Kegiatan tersebut berlangsung di Swiss Bell Hotel, Balikpapan, Senin 3 April 2023. Diikuti para staf OPD Kaltim dan kabupaten kota. Kegiatan ini sebagai bukti keseriusan Pemprov Kaltim, dalam mengurangi emisi karbon di sejumlah kota/ kabupaten.

Diketahui, program pengurangan emisi karbon menjadi program yang getol digaungkan oleh Gubernur Kaltim Isran Noor. Hla tersebut berbarengan dengan program penghijauan di atas lahan tidur di seluruh wilayah Kaltim.

Saat ini, Kaltim sudah berhasil menurunkan emisi karbon sekitar 30 juta ton CO2 equivalent. Yang penilaiannya dilakukan World Bank adalah sebesar 22 juta ton CO2 equivalent.

Tak sampai disitu. Melalui beberapa program dan langkah, Pemprov terus mengembangkan gagasan tersebut di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sub Bidang Anggaran Dua, BPKAD Kaltim, Mirwan mengatakan, kegiatan ini mendapat antusias dari para peserta. Hanya saja, dalam penginputan kali ini ada kendala yang berbeda. Mislanya dengan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Reboisasi (DR) yang telah memiliki mekanisme dari pusat.

“Diharapkan di daerah agar belanja sesuai harapan atas pengelolaan yang dimanfaatkan terhadap penurunan karbon,” terang Mirwan, yang juga Pemeriksa Anggaran Bidang Anggaran BPKAD Kaltim ini.

Ia menjelaskan, alokasi anggaran yang digunakan untuk FCPF-CF memiliki mekanisme secara bertahap. Di tahap pertama, Kaltim memiliki gelontoran dana sebesar Rp69 milliar. Alokasi ini nantinya dibagi kepada beberapa kabupaten atau kota se Kaltim.

Nah, sosilisasi ini untuk menyelaraskan pengalokasian anggaran ke kebupaten kota tersebut. Setiap kota kabupaten memiliki nilai yang berbeda-beda. “Misalnya, untuk Balikpapan sebesar Rp 3,43 milliar. Tahun ini baru tahap pertama,” jelasnya.

Dia berharap, dari sosialisasi ini para kabupaten kota dapat tetrarah dalam mengalokasikan anggaran tersebut. Lebih dari itu, dapat berdampak pada nilai yang akan dibayar World Bank atau Bank Dunia. “Harapnya ke depan seperti ini, semoga lancar tak ada kendala,” tandasnya.

Diketahui, Indonesia menjadi negara pertama di kawasan Asia Pasifik bagian timur yang menerima pembayaran dari Program FCPF-CF. Program ini diimplementasikan di 47 yurisdiksi di seluruh dunia. Program REDD+ dan mekanisme pembayaran berbasis kinerja ini dapat diimplementasikan menjadi program insentif yang tepat. Sebagai upaya Indonesia memitigasi perubahan iklim, terutama dari sektor Forestry and Other Land Use. (nos/am)

ADVERTORIAL DISKOMINFO KALTIM

Artikel Serius Kurangi Emisi Karbon, Pemprov Sosialisasikan Input Data Belanja Alokasi Dana FCPF-CF pada Aplikasi SIPD pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

‘Investasi’ Kaltim di bidang lingkungan, khususnya di program penurunan emisi karbon gas rumah kaca. Yang sudah dilakukan selama 13 tahun terakhir. mulai berbuah manis.

Pada Rapat Rapat Fasilitasi Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, Jumat, 24 Maret 2023. Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni mengungkapkan kalau uang dari Bank Dunia sudah mereka terima.

“Kami informasikan kepada Pak Restuardy bahwa pada hari ini kami sudah menerima dana transfer terkait FCPF perdagangan karbon,” kata Sri Wahyuni.

Kepada Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Restuardy Daud dan Direktur Regional II Bappenas Muhammad Rudolf. Sekda Sri menjelaskan bahwa dana tersebut bagian kontrak dari Bank Dunia (World Bank). Dalam program Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund (FCPF-CF) yang diinisiasi sejak 13 tahun lalu dan kontraknya per 2019, namun baru terealisasi pada tahun 2022.

Atas upaya tersebut, Pemprov Kaltim menerima transfer dana sebesar Rp69,15 miliar atau setara USD20,9 juta sebagai uang muka (fund payment). Total anggarannya adalah USD110 juta.

Sri yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Teknis Tim FCPF Kaltim menerangkan. Kaltim adalah daerah pertama di Indonesia bahkan Asia Pasifik yang mendapat dana emisi karbon.

“Ini buah dari upaya Pemerintah Provinsi Kaltim dalam komitmen penurunan emisi gas rumah kaca dan ini akan menjadi program yang berkelanjutan,” tegasnya.

Penggunaan Dana Emisi Karbon

Sri mengatakan, uang FCPF itu tidak akan diendapkan saja. Namun akan langsung dibelanjakan tahun ini juga.

Teknisnya, uang akan disalurkan ke dinas-dinas yang memiliki program konservasi berkelanjutan. Sesuai yang sudah disepakati pada program PCPF daerah.

Alokasi anggaran bersumber dari kompensasi perdagangan emisi karbon tahap awal ini diestimasi untuk kegiatan 2023.

“Mekanismenya sama yaitu untuk belanja kegiatan di tahun 2023,” ujarnya.

Kalau program ini bisa gercep. Sampai di tahap eksekusi, evaluasi dan penampingan. Sri berharap dana termin kedua bisa cair tahun ini.

“Sehingga tidak menutup kemungkinan tahun ini juga kita menerima pembayaran berikutnya,” harapnya. (dra)

ADVERTORIAL DISKOMINFO KALTIM

Artikel Dana Lelang Emisi Karbon Cair Rp69 Miliar, Sekda: Dipakai untuk Kegiatan Tahun Ini pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

HUT ke-66 Kaltim tahun ini akan terasa lebih lengkap. Setelah acara tahunan Malam Ramah Tamah dipastikan bisa kembali digelar. Usai vakum pada 2 edisi sebelumnya.

Berdasar rilis Diskominfo Kaltim di laman resminya, rangkaian acara Malam Ramah Tamah akan dimulai jam 8 malam. Di ruang utama Convention Hall Sempaja.

Beberapa pertunjukkan kesenian akan memeriahkan acara. seperti seni musim tinggilan dan tari tradisional. Yang dibawakan oleh sanggar seni binaan Dinas Pariwisata Kaltim.

Selain sambutan-sambutin, akan ada acara pemotongan tumpeng. Sebagai simbolis bentuk rasa syukur pemprov atas segala kelancaran setahun terakhir.

Selain itu, akan ada pula pemberian anugerah dan penghargaan. Seperti Penghargaan Keberhasilan Pembangunan Kabupaten/Kota peringkat terbaik, II, dan III.

Lalu penghargaan pada perusahaan, masyarakat, dan pemerintah daerah. Yang berpartisipasi mengendalikan emisi karbon. Penghargaan pada pembayar pajak terbesar, serta Penghargaan Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Terbaik.

Selanjutnya, turut diserahkan Penyampaian Buku dan Piagam Penghargaan Top Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2022 dan Pemantauan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Penghargaan Pelaksanaan Corporate Social Reponsibility (CSR) 2022, serta Penghargaan Sertifikat dan Plakat Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP). (dra)

Artikel Vakum 2 Tahun, Malam Ramah Tamah HUT ke-66 Kaltim Digelar Senin Malam pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.