Tepat setelah agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Samarinda untuk tahun anggaran 2024 resmi diserahkan, kini anggota DPRD Samarinda bergegas membentuk panitia khusus untuk evaluasi.

Sebelumnya, pada Rabu, 26 Maret 2025, LKPJ Wali Kota telah resmi disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Samarinda Masa Persidangan I Tahun 2025.

Secara garis besar, Wali Kota Samarinda Andi Harun menyampaikan sejumlah capaian penting dalam kurun waktu setahun terakhir. Termasuk di dalamnya peningkatan realisasi pendapatan, indeks pembangunan manusia yang konstan naik, hingga pertumbuhan ekonomi yang alami tren positif.

Ketua Pansus LKPJ Wali Kota Samarinda Anggaran Tahun 2024, Deni Hakim Anwar menjelaskan pansus yang akan ia pimpin akan fokus melakukan peninjauan atas segala capaian dalam LKPJ.

“Yang kita bedah adalah bahwa bagaimana capaian-capaian ini sesuai tidak dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Nah inilah nanti tugas pansus untuk menelaah lebih dalam lagi artinya melakukan pembahasan dan juga melakukan tinjauan-tinjauan terhadap update dari capaian dari pemerintah kota,” jelas Deni.

Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, DPRD wajib melakukan pembahasan LKPJ paling lambat 30 hari setelah diterima.

“Di bulan-bulan ini kan sebenarnya banyak hari libur, jadi tadi disepakati bahwa masa kerja pansus LKPJ terhitung 30 hari. Nah itu artinya sampai dengan tanggal 22 Mei mendatang.”

Namun, Deni menekankan pihaknya akan berupaya untuk memadatkan kinerja pansus agar hasil yang diperoleh dapat efisien secara waktu.

“Kita ingin bisa lebih cepat mengefektifkan waktu, terus memadatkan hasil daripada kinerja kita, mungkin bisa lebih cepat untuk kita melakukan laporan-laporan pansus terbaru. Menurut saya itu yang terpenting.”

Terakhir, Deni menginformasikan pihaknya akan memulai proses evaluasi usai lebaran. “Mungkin setelah Lebaran lah karena waktunya mepet ini. Kita mau adakan rapat besok juga waktunya sangat mepet sekali.” (nkh/sty)

Artikel Evaluasi LKPJ Wali Kota, DPRD Samarinda Bentuk Pansus pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Kinerja Kadis PUPR Samarinda membuat kecewa para wakil rakyat. Setelah beberapa polemik pembangunan infrastruktur di Kota Tepian, anggota dewan mulai habis kesabaran. Dewan mendesak, jabatan Kadis PUPR segera diisi orang baru.

Mangkirnya Kepala Dinas PUPR Kota Samarinda dalam sejumlah agenda penting bersama para wakil rakyat belakangan menjadi sorotan publik.

Sebelumnya, dalam sejumlah Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diinisiasi oleh DPRD, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda Desy Damayanti kerap tak hadir. Padahal, keberadaannya dinilai cukup krusial untuk mengambil keputusan.

Terbaru, RDP menyoal penyelesaian hak upah puluhan pekerja Teras Samarinda pada Kamis 27 Februari 2025 berakhir ricuh. Adapun insiden tersebut dipicu karena perwakilan Dinas PUPR yang hadir kala itu tak bisa memberikan keputusan pasti, sementara nasib para pekerja telah menggantung sejak tahun 2024.

Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Adnan Faridhan, turut menyesalkan hal tersebut. Menurut Adnan, kehadiran Kepala Dinas amat diperlukan. Utamanya dalam memberi penjelasan dan klarifikasi terkait berbagai proyek yang sedang berlangsung di Samarinda.

“Saya sangat menyayangkan ketidakhadiran Kepala Dinas PUPR dalam berbagai RDP yang diinisiasi DPRD. Ini bukan hanya sekali atau dua kali, tetapi sudah berulang. Kita ingin mendapatkan kejelasan soal proyek-proyek besar yang sedang dikerjakan, tapi justru pejabat yang bertanggung jawab tidak hadir,” ujar Adnan.

Kinerja Kepala Dinas PUPR Perlu Dievaluasi

Dalam kesempatan itu, ia turut menyoroti alasan ketidakhadiran Kepala Dinas PUPR yang disebut-sebut akibat kondisi kesehatan. Adnan menilai, jika kondisi tersebut menghalanginya untuk menjalankan tugas dengan optimal, sebaiknya posisi tersebut diisi oleh seseorang yang lebih siap menghadapi tuntutan pekerjaan.

“Kalau memang sakitnya parah atau kronis, seharusnya ada evaluasi. Jabatan sebagai Kepala Dinas PUPR itu penuh tekanan karena mengelola anggaran yang jumlahnya mencapai triliunan rupiah. Apakah orang yang sakit bisa menangani tanggung jawab sebesar itu?” katanya mempertanyakan.

Tak hanya Teras Samarinda, beberapa proyek-proyek infrastruktur lain di Kota Tepian memerlukan perhatian penuh dari Dinas PUPR. Termasuk di antaranya Tugu Pesut yang sempat viral dan membuat kontoversi, pembangunan terowongan, serta revitalisasi Citra Niaga dan Pasar Pagi.

“Proyek-proyek ini luar biasa, nilainya triliunan rupiah. Kalau kepala dinasnya tidak hadir dalam rapat untuk membahas progresnya, bagaimana kita bisa memastikan semuanya berjalan dengan baik?”

“Kalau memang tidak sanggup, ya lebih baik diganti dengan orang yang lebih siap,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa ketidakhadiran seorang pejabat dalam RDP berimplikasi pada proses transparansi anggaran dan pengawasan proyek.

Masyarakat, kata Adnan, berhak memperoleh informasi sejelas-jelasnya atas progres pembangunan infrastruktur di Samarinda. Terutama pada proyek-proyek yang pendanaanya berasal dari pajak rakyat.

“Kita tidak bisa main-main dalam urusan ini. Kalau pejabatnya tidak hadir, bagaimana kita bisa memastikan bahwa tidak ada masalah dalam pengerjaan proyek? Jangan sampai nanti ada temuan atau masalah hukum di kemudian hari,” tegasnya.

Desak Pergantian Kepala Dinas

Selain itu, Adnan juga mengkritik pernyataan Wali Kota Samarinda yang sebelumnya menyatakan bahwa Desi tidak dapat bekerja dalam situasi penuh tekanan. Menurutnya, pernyataan tersebut justru menunjukkan adanya masalah dalam kepemimpinan Dinas PUPR saat ini.

“Jabatan Kepala Dinas PUPR sudah tentu penuh tekanan, karena menyangkut infrastruktur publik dan penggunaan anggaran yang sangat besar. Kalau seseorang tidak bisa bekerja di bawah tekanan, apakah masih pantas untuk memegang jabatan ini?”.

“Saya tidak ingin berspekulasi tentang kondisi kesehatan seseorang. Tapi jika sakitnya benar-benar menghambat tugas dan tanggung jawabnya, maka solusinya jelas: harus ada pergantian. Ini bukan masalah pribadi, tapi demi kepentingan masyarakat Samarinda,” tutup Adnan. (nkh/sty)

Artikel Kerap Mangkir, DPRD Desak Penggantian Kepala Dinas PUPR Kota Samarinda pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Sejak diluncurkan beberapa waktu lalu, partisipasi masyarakat dalam program Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Samarinda masih tergolong rendah. Menyikapi hal ini, DPRD Samarinda berencana melakukan evaluasi menyeluruh untuk mengidentifikasi kendala di lapangan.

Sebelumnya, Komisi IV DPRD Samarinda telah meninjau pelaksanaan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) di sejumlah puskesmas pada Senin, 10 Februari 2025. Hasilnya, meskipun layanan ini sudah berjalan, tingkat pemanfaatannya masih minim.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menyayangkan rendahnya antusiasme masyarakat terhadap program tersebut.

“Program ini dirancang untuk mempermudah akses layanan kesehatan bagi semua kalangan, mulai dari bayi hingga lansia. Namun, sayangnya, masih banyak warga yang belum memanfaatkannya secara optimal,” ujarnya saat ditemui awak media.

Meski demikian, Novan menilai sosialisasi program PKG sudah dilakukan secara masif. Oleh karena itu, DPRD Samarinda akan menelusuri lebih lanjut penyebab rendahnya partisipasi masyarakat, termasuk mengevaluasi sistem pendaftaran serta kendala teknis lainnya.

“Kami perlu melakukan evaluasi lebih lanjut untuk mengetahui hambatan yang ada. Dengan begitu, solusi yang tepat bisa ditemukan agar program ini semakin efektif dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tambahnya.

Novan juga menekankan pentingnya memanfaatkan fasilitas kesehatan yang telah disediakan pemerintah sebagai langkah preventif terhadap berbagai penyakit.

“Pemeriksaan kesehatan sangat penting untuk deteksi dini. Dengan begitu, penyakit bisa dicegah sebelum berkembang menjadi lebih serius,” jelasnya.

Ia pun mengimbau masyarakat agar lebih peduli terhadap kesehatan diri dan keluarga. Novan berharap, dengan evaluasi serta sosialisasi yang lebih intensif, semakin banyak warga yang menyadari pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin.

“Jangan menunggu sakit untuk memeriksakan diri. Lebih baik menjaga kesehatan sejak dini,” pesannya. (nkh/sty)

Artikel Pemeriksaan Kesehatan Gratis Sepi Peminat, DPRD Samarinda Evaluasi Kendala di Lapangan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

DPRD Samarinda menilai kebijakan efisiensi anggaran berpotensi menghambat berbagai program pembangunan. Oleh karena itu, mereka meminta pemerintah untuk mengevaluasi kembali kebutuhan masyarakat yang harus diprioritaskan.

Kebijakan efisiensi anggaran ini merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, di mana Presiden Prabowo Subianto merencanakan pemangkasan belanja negara dalam pelaksanaan APBN dan APBD. Sebagian alokasi anggaran yang dikurangi akan dialihkan untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sejumlah kementerian terdampak oleh kebijakan ini, termasuk Otorita Ibu Kota Negara (IKN) yang mengalami pemangkasan sebesar Rp4,81 triliun dari total pagu Rp6,39 triliun, atau setara dengan 75,2 persen. Selain itu, Kementerian Pekerjaan Umum terkena pemotongan sebesar Rp81,38 triliun, sedangkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman kehilangan anggaran Rp3,66 triliun.

Meskipun Wali Kota Samarinda memastikan bahwa kebijakan efisiensi ini tidak akan mengganggu pembangunan daerah, beberapa anggota legislatif justru memiliki pandangan berbeda.

Anggaran Sebelum Efisiensi Dinilai Sudah Kurang

Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengkhawatirkan dampak pemangkasan anggaran terhadap pembangunan daerah. Ia menilai bahwa anggaran yang tersedia sebelum efisiensi saja sudah kurang, apalagi jika mengalami pemotongan lebih lanjut.

“Anggaran kita yang ada sekarang ini, yang tidak dipotong saja sudah tidak cukup, apalagi kalau ada efisiensi,” ujarnya baru-baru ini.

Lebih lanjut, Samri menuturkan bahwa jika rencana efisiensi ini tetap dilaksanakan, maka berbagai proyek pembangunan, termasuk di Samarinda, bisa terhambat.

“Dengan anggaran sebelumnya saja, kita sudah menganggap tidak mencukupi untuk pembangunan Kota Samarinda,” tambahnya.

Soroti Efektivitas Program Makan Bergizi Gratis

Samri juga menyoroti efektivitas Program MBG, yang mengalokasikan Rp10.000–Rp15.000 per porsi untuk pemenuhan gizi masyarakat. Menurutnya, program ini masih belum berjalan secara optimal dan perlu dievaluasi lebih lanjut.

“Kita sudah mendengar suara mahasiswa yang berdemo di depan DPRD Kaltim kemarin. Mereka justru menginginkan pendidikan gratis, bukan makan gratis,” tegasnya.

Ia menyarankan agar anggaran program ini dialihkan ke sektor pendidikan, yang dinilainya lebih mendesak. Salah satunya, untuk membantu pengadaan seragam sekolah bagi siswa.

“Biaya seragam sekolah masih menjadi beban bagi orangtua hingga saat ini,” jelasnya.

Samri berharap pemerintah lebih bijak dalam mengalokasikan anggaran dengan mempertimbangkan sektor-sektor prioritas yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Menurutnya, pembangunan yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Samarinda harus menjadi perhatian utama. (nkh/sty)

Artikel Kebijakan Efisiensi Jadi Sorotan, Komisi I DPRD Samarinda Minta Pemerintah Evaluasi pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.