Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan hukum haram bagi umat Islam yang memilih golongan putih atau golput saat pemilu.

Untuk itu, pengurus MUI mengimbau kepada masyarakat menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Dikutip dari laman resmi MUI Pusat, Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah MUI, Cholil Nafis mengatakan, haram melakukan golput pada Pemilu 2024.

Hal ini merujuk pada fatwa yang pernah dikeluarkan MUI sebelumnya terkait kewajiban memilih pemimpin.

“Dalam fatwa yang dikeluarkan pada Ijtima Ulama II se-Indonesia pada 2009 menegaskan, memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan imamah (kepemimpinan) dan imarah (pemerintahan) dalam kehidupan bersama,” ujarnya dikutip Selasa, 13 Februari 2023.

Fatwa yang dimaksud adalah hasil keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang Masa’il Asasiyah Wathaniyah atau masalah strategis kebangsaan.

Fatwa tersebut ditetapkan pada 26 Januari 2009 dengan judul Penggunaan Hak Pilih dalam Pemilihan Umum.

Isi lengkap dari fatwa yang dimaksud yaitu yang pertama, pemilihan umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa.

Kedua, memilih pemimpin (nashbu al imam) dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan imamah dan imarah dalam kehidupan bersama.

Ketiga, imamah dan imarah yang dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agama agar terwujud kemaslahatan dalam masyarakat.

Memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (siddiq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabligh), mempunyai kemampuan (fathonah), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam hukumnya adalah wajib.

Jika ada pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan di atas atau sengaja tidak memilih padahal ada calon yang memenuhi syarat, hukumnya adalah haram.

Sumber yang digunakan dalam keputusan fatwa merujuk pada Al-Qur’an surah An-Nisa ayat 59, hadits Rasulullah SAW, serta qaul sahabat dan pendapat ulama.

MUI dalam hal ini mengutip qaul sahabat nabi Abu Bakar Ash Shiddiq, Umar bin Khattab, dan pendapat al-Mawardi yang menyatakan penegakan kepemimpinan hukumnya wajib (fardhu kifayah).

Secara terpisah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal menyikapi fatwa MUI itu sebagai bentuk imbauan agar masyarakat dapat menyalurkan hak suaranya pada Pemilu 2024.

“Sambil mengimbau supaya masyarakat berpartisipasi, datang ke TPS dan menggunakan haknya untuk nyoblos,” ungkap Faisal.

Harapannya, masyarakat ikut berpartisipasi untuk mengoptimalkan suara pemilih dan dapat menentukan pemimpin terbaik bagi bangsa. (rw)

Artikel Haramkan Golput Saat Pemilu, MUI Minta Masyarakat Gunakan Hak Pilih pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Peningkatan partisipasi publik selalu diharapkan tiap menjelang tahun politik. Termasuk menuju Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang. Agar semakin banyak yang menggunakan hak pilihnya dan meminimalisir golongan putih alias golput.

Setiap tahun pemilu, banyak terdengar keluhan masyarakat. Menyoal, kalau tiap selesai pemilu, kondisinya sama saja, tidak ada perubahan. Pemilu kemudian dianggap sebagai formalitas belaka. Para calon yang terpilih banyak yang tidak membayar janjinya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Samarinda mengimbau agar masyarakat  tidak hanya mengeluh, namun ikut memilih. Menggunakan hak pilihnya dan jangan golput. Namun memilih juga tidak asal, perlu mengenali terlebih dahulu siapa yang akan dipilih. Layak atau tidaknya.

Komisioner KPU Samarinda Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Dwi Haryono menyebut untuk mengenali calon pemimpin kini mudah. Bisa melalui media sosial untuk mengetahui latar belakang dan track record-nya.

“Kalau pemilih pemula juga bisa tanya keluarganya siapa yang layak dipilih. Agar rasa perbedaan rasa lebih baik itu betul-betul dampaknya secara langsung,” jelas Dwi belum lama ini.

“Agar apa, agar pemilu yang sudah dibiayai besar oleh pemerintah itu betul-betul dimanfaatkan oleh pemilih dalam menentukan calon-calon pemimpin yang layak. Baik itu yang akan duduk di eksekutif maupun legislatif,” tambahnya.

Menurut Dwi, memilih calon yang layak itu penting. Sebab semua kebijakan yang dibuat nantinya, itu bersumber dari para pemimpin yang terpilih. Dan dampaknya banyak dirasakan oleh masyarakat.

Seperti halnya harga bahan pokok, harga BBM, pemberian beasiswa, hingga sistem pendidikan. Pokoknya semua kebijakan yang ditujukan untuk masyarakat. Dari sana lah perubahan dapat terasa.

“Pemilih itu kalau orang mengatakan itu tidak berdampak itu salah, pasti ada dampaknya.”

“Nah dampaknya lebih baik atau tidak itu tergantung pemilih, kalau dia memilih itu dasarnya visi misi, latar belakang dan kualitas, maka perubahan itu sesuai dengan yang diinginkan,” tambah Dwi.

Dwi bilang, kalau masyarakat hanya mengeluh kemudian memilih golput. Maka besar kemungkinan  yang terpilih adalah calon yang tidak layak, jadi merugikan. Namun jika ada satu yang peduli, datang ke TPS dengan memilih pemimpin yang layak, lalu jumlahnya dilipatgandakan. Maka akan baik bagi perubahan.

“Jadi jangan melihat angka 1-nya tapi 100 kalau kurang 1 jadi 99 aja. Kalau 1.000 kurang satu ya 999. Artinya 1 itu sangat menentukan. Satu suara sangat menentukan,” tandas Dwi.

KPU Samarinda sendiri, saat ini lagi getol ke sekolah-sekolah dan kampus. Melakukan pendampingan akan kesadaran memilih dalam tahun politik 2024 mendatang. (*/ens/dra)

Artikel KPU Samarinda Minta Masyarakat Nggak Cuma Ngeluh, Tapi Ikut Memilih Calon yang Tepat pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.