Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemprov Kaltim, Dasmiah, menyebut sebagian besar polemik program tersebut justru dipicu kesalahan administrasi mahasiswa sendiri, terutama dalam proses penginputan data Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada sistem pendaftaran.

“Masalahnya ternyata di miskom. Ternyata mereka yang salah memasukkan nilai UKT-nya,” kata Dasmiah.

Ia menjelaskan, sistem pembayaran bantuan pendidikan Gratispol bekerja berdasarkan data yang diinput langsung oleh mahasiswa. Akibatnya, ketika nominal UKT yang dimasukkan tidak sesuai, maka jumlah bantuan yang dibayarkan pemerintah ke perguruan tinggi otomatis mengikuti data tersebut.

Dasmiah mencontohkan adanya mahasiswa yang seharusnya memasukkan nominal UKT Rp3,7 juta, tetapi justru menginput angka Rp2,9 juta. Karena sistem berjalan otomatis, pemerintah daerah tidak dapat mengubah data yang sudah dimasukkan mahasiswa.

“Kami kan tidak bisa mengubah karena itu sistem,” ujarnya.

Selain kesalahan penginputan UKT, Pemprov Kaltim juga menemukan dua persoalan lain yang cukup dominan dalam pelaksanaan Gratispol. Pertama, mahasiswa tidak melakukan lapor diri setiap semester. Kedua, mahasiswa tidak menyelesaikan proses pendaftaran bantuan pendidikan hingga tuntas.

“Nah, yang satu banyak tidak lapor diri, yang kedua kesalahan memasukkan UKT, kemudian yang ketiga mereka juga tidak melakukan pendaftaran,” tutur Dasmiah.

Menurut dia, kewajiban lapor diri menjadi mekanisme dasar untuk memastikan mahasiswa masih aktif menjalani perkuliahan dan layak menerima bantuan pendidikan.

“Semua jenis beasiswa itu ada lapor diri. Bagaimana kita tahu dia masih aktif kuliah kalau tidak lapor diri?” katanya.

Program Gratispol Pendidikan sendiri merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk membantu pembiayaan UKT mahasiswa di berbagai perguruan tinggi. Namun dalam implementasinya, program tersebut belakangan menjadi sorotan setelah BPK RI menemukan dugaan kelebihan pembayaran sebesar Rp1,05 miliar dalam laporan hasil pemeriksaan tahun 2025.

Temuan itu memunculkan pertanyaan publik terkait akurasi data penerima dan tata kelola program bantuan pendidikan tersebut.

Meski demikian, Dasmiah menegaskan dana Rp1,05 miliar yang menjadi temuan BPK bukan berasal dari kesalahan transfer ataupun pemborosan anggaran pemerintah daerah. Menurutnya, dana tersebut merupakan pengembalian dari mahasiswa penerima beasiswa ganda.

“Bukan kelebihan transfer. Bahasanya BPK kelebihan transfer karena dia dapat beasiswa lain, maka harus dikembalikan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, sejumlah mahasiswa penerima Gratispol ternyata juga memperoleh bantuan pendidikan lain, baik dari program pemerintah kabupaten dan kota, perusahaan swasta, maupun program nasional seperti KIP Kuliah.

Karena aturan tidak memperbolehkan mahasiswa menerima dua bantuan pendidikan sekaligus, penerima diwajibkan memilih salah satu program. Dana Gratispol yang sudah telanjur disalurkan ke perguruan tinggi kemudian harus dikembalikan ke pemerintah daerah.

“Nah, makanya perguruan tinggi yang mengembalikan karena transfernya memang ke kampus,” kata Dasmiah.

Menurut dia, sekitar 60 persen dana yang menjadi temuan BPK telah dikembalikan oleh pihak kampus. Pemerintah daerah juga memberi tenggat waktu hingga 30 Juni 2026 bagi perguruan tinggi yang belum menyelesaikan pengembalian.

Selain itu, Dasmiah turut menanggapi catatan lain terkait dana Gratispol sebesar Rp2,10 miliar yang disebut tidak terserap. Ia menjelaskan dana tersebut sebenarnya sudah disiapkan pemerintah daerah, tetapi tidak dapat dicairkan karena mahasiswa tidak melakukan pendaftaran.

“Itu yang kita sudah siapkan, tapi mahasiswanya tidak daftar. Jadi SiLPA, dikembalikan saja,” ujarnya.

Saat ini, Pemprov Kaltim mulai melakukan sosialisasi langsung ke berbagai kampus di Samarinda maupun daerah lain seperti Kutai Kartanegara, Berau, Paser, Bontang, hingga Kutai Timur. Langkah itu dilakukan untuk membantu mahasiswa memahami mekanisme Gratispol sekaligus menyelesaikan berbagai kendala administrasi yang muncul di lapangan.

“Dengan adanya pertemuan sosialisasi ini hampir semua masalah tadi sudah diselesaikan,” kata Dasmiah.

Ia menambahkan pemerintah daerah juga membawa tim admin ke kampus agar mahasiswa dapat langsung memperbaiki data maupun menyelesaikan persoalan administrasi tanpa harus melalui proses birokrasi panjang.

Meski berbagai persoalan mulai diurai, Pemprov Kaltim mengakui sistem Gratispol masih perlu diperkuat, terutama dalam integrasi data dengan perguruan tinggi dan penyelenggara beasiswa lain agar persoalan penerima ganda maupun kesalahan administrasi tidak terus berulang.

“Kita ingin tata kelola website itu bisa nyambung ke kampus. Jadi kalau mahasiswa menerima beasiswa lain langsung bisa terdeteksi,” pungkasnya. (Gi/am)

Artikel Kesalahan Input UKT Jadi Pemicu Utama Polemik Gratispol di Kaltim pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Namun Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membantah temuan tersebut sebagai bentuk pemborosan atau salah salur anggaran. Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemprov Kaltim menyebut dana itu sebenarnya merupakan pengembalian dari mahasiswa penerima beasiswa ganda.

Kepala Biro Kesra Pemprov Kaltim, Dasmiah, mengatakan mahasiswa yang masuk dalam temuan BPK diketahui menerima lebih dari satu bantuan pendidikan pada waktu bersamaan, sehingga diwajibkan memilih salah satu program.

“Anak-anak yang dapat dobel. Jadi setelah kami validasi, ternyata dia juga mendapatkan beasiswa lain. Sementara aturan tidak membolehkan orang mendapatkan beasiswa secara rangkap, maka mereka diminta memilih,” kata Dasmiah.

Menurut dia, dana yang disebut BPK sebagai kelebihan pembayaran bukan uang yang hilang atau salah transfer, melainkan dana yang dikembalikan setelah mahasiswa memutuskan mengambil bantuan pendidikan lain.

Program Gratispol sendiri merupakan salah satu program unggulan Pemprov Kaltim untuk membantu pembiayaan pendidikan tinggi mahasiswa daerah. Namun di tengah pelaksanaannya, persoalan sinkronisasi data antarbeasiswa mulai menjadi celah baru dalam tata kelola program.

Mahasiswa Terima Beasiswa Ganda

Dasmiah menjelaskan sebagian mahasiswa penerima Gratispol ternyata juga mendapatkan bantuan pendidikan dari skema lain seperti KIP Kuliah, program beasiswa pemerintah kabupaten dan kota, hingga bantuan perusahaan swasta.

“Nah, itu yang ditemukan oleh BPK dan disebut sebagai temuan kelebihan bayar. Padahal bukan kelebihan bayar karena mereka mengembalikan beasiswa yang dobel,” ujarnya.

Ia menjelaskan proses itu bermula ketika Pemprov Kaltim lebih dahulu menetapkan penerima Gratispol melalui surat keputusan (SK). Namun setelah SK terbit, beberapa mahasiswa kemudian memilih menerima bantuan lain yang juga membiayai uang kuliah mereka.

“Kita minta ke kampus daftar nama mahasiswa yang memang berhak menerima meskipun belum mendaftar, untuk kami SK-kan. Nah, bantuan pendidikan lain launching-nya itu baru setelah kita meng-SK-kan,” jelasnya.

Akibatnya, mahasiswa yang sudah terdaftar sebagai penerima Gratispol kemudian membatalkan bantuan dan meminta dana yang sudah masuk ke kampus dikembalikan ke pemerintah daerah.

“Nanti kampus yang mengembalikan karena transfernya memang ke kampus, bukan ke mahasiswa pribadi,” katanya.

Dasmiah mengklaim sekitar 60 persen dana yang menjadi temuan BPK sudah dikembalikan oleh perguruan tinggi. Pemprov Kaltim juga memberi batas waktu hingga 30 Juli 2026 bagi kampus yang belum menyelesaikan pengembalian dana tersebut.

Sistem Data Belum Terintegrasi

Meski membantah adanya pemborosan anggaran, Dasmiah mengakui sistem pengelolaan Gratispol memang masih memiliki kelemahan, terutama dalam integrasi data penerima bantuan pendidikan.

Menurut dia, saat ini sistem Gratispol belum terhubung langsung dengan database kampus maupun program beasiswa lain, sehingga verifikasi penerima ganda masih dilakukan secara manual.

“Ke depan tata kelola website itu ingin kita integrasikan dengan kampus. Jadi mahasiswa yang menerima beasiswa lain bisa langsung terdeteksi,” ujarnya.

Selain persoalan penerima ganda, Biro Kesra juga menemukan sejumlah kendala administrasi dari mahasiswa penerima bantuan. Mulai dari tidak melakukan lapor diri tiap semester, salah memasukkan nominal UKT, hingga tidak menyelesaikan proses pendaftaran.

“Ada mahasiswa yang UKT-nya Rp3,7 juta tapi dia input Rp2,9 juta. Sistem tidak bisa mengubah kalau data yang dimasukkan salah,” kata Dasmiah.

Pemprov Kaltim kini membuka masa perbaikan data hingga akhir Juni 2026 agar mahasiswa yang belum menerima bantuan tetap bisa menyelesaikan administrasi.

Di sisi lain, temuan BPK tetap menjadi catatan penting bagi pengelolaan Program Gratispol ke depan. Sebab meski dana disebut sudah dikembalikan, auditor negara menilai lemahnya sistem verifikasi tetap berpotensi memunculkan persoalan serupa di masa mendatang. (Gi/am)

Artikel BPK Temukan Rp1,05 Miliar di Gratispol, Pemprov Kaltim Bantah Ada Kelebihan Bayar Beasiswa pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.