Dalam interupsinya, Syahariah menyampaikan kekecewaannya secara lantang. Ia menilai absennya kepala daerah dalam rapat paripurna—terutama yang membahas Peraturan Daerah (Perda) hasil Panitia Khusus (Pansus) terkait pendidikan, perlindungan anak, dan lingkungan—bukan hal yang patut disepelekan.

“Kenapa saya berinterupsi keras? Karena menurut catatan saya, ini sudah beberapa kali terjadi,” ujar Syahariah, Senin, 21 Juli 2025.

Ia menjelaskan bahwa dirinya tidak menolak kehadiran Staf Ahli Gubernur sebagai perwakilan, namun menegaskan pentingnya kehadiran pejabat eselon tinggi, mengingat pembahasan menyangkut kepentingan rakyat di sepuluh kabupaten/kota se-Kaltim.

“Maka saya minta ke depan, jika kepala daerah tidak bisa hadir, diinstruksikan wakilnya. Kalau wakil tidak bisa, setidaknya Sekda yang hadir,” tegas politisi Partai Golkar ini.

Menurutnya, rapat paripurna bukanlah kegiatan rutin yang bisa diabaikan, karena setiap agenda membawa dampak langsung terhadap masyarakat.

“Makanya saya minta, jika memungkinkan, jangan diwakilkan. Kalaupun sangat mendesak, mengingat sekarang ini para menteri juga sering keluar masuk Kaltim, setidaknya Gubernur hadir. Jika tidak, wakil atau Sekdanya yang hadir,” tambahnya.

Syahariah juga menyebut kehadiran pimpinan daerah memberi semangat tersendiri dalam ruang rapat.

“Ibaratnya, kalau kepala daerah hadir, semangatnya beda. Anggota DPR juga ikut semangat. Tadi saya lihat banyak kepala dinas juga tidak hadir, semuanya diwakilkan,” ungkapnya.

Ia mendesak agar kebiasaan seperti ini dihentikan dan tidak dilanjutkan di periode pemerintahan saat ini.

“Jangan kebiasaan yang tidak baik itu selalu dilestarikan,” tegasnya lagi.

Tegaskan Tidak Ada Konflik Pribadi

Menanggapi pertanyaan soal hubungannya dengan Gubernur Kaltim—yang berasal dari partai yang sama (Golkar) dan dikabarkan memiliki hubungan keluarga—Syahariah menepis adanya motif politik atau konflik pribadi di balik interupsinya.

“Tidak ada konflik. Saya hanya berbicara tentang kebiasaan. Kebiasaan yang tidak baik di DPRD Provinsi yang kemarin-kemarin itu, kalau bisa diperbaiki periode ini dan ke depannya,” ujarnya.

Ia menilai ketidakhadiran pejabat tinggi daerah tanpa alasan yang jelas menunjukkan ketidaksungguhan dalam menjalankan tanggung jawab.

“Kalau memang Gubernur tidak bisa hadir, diwakilkan wakilnya. Kalau tidak bisa, Sekdanya. Kalaupun terpaksa diwakili Staf Ahli, tolong diinformasikan alasannya.”

Syahariah menekankan pentingnya komunikasi formal jika memang ada halangan untuk hadir.

“Itu enak kan? Jadi paham, oh beliau tidak hadir karena ada urusan tertentu. Jadi paham, oh mereka tidak hadir mungkin juga karena urusan untuk kepentingan rakyat Kaltim,” pungkasnya. (chanz/sty)

Artikel Syahariah Mas’ud Kecam Kebiasaan Absen Gubernur: “Rapat Paripurna Bukan untuk Diwakilkan Staf Ahli!” pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.