Surat itu diserahkan melalui Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dapil Kaltim sekaligus Wakil Ketua DPP Gerindra, Budisatrio Djiwandono, pada Jumat (8/5/2026).

Di dalam surat tersebut, Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim meminta Presiden Prabowo agar memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun langsung memeriksa Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, terkait dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Aspirasi Disebut Datang dari Masyarakat

Koordinator Lapangan Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim, Erly Sopiansyah, mengatakan surat terbuka tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat.

Menurutnya, mereka ingin persoalan yang berkembang di Kalimantan Timur mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat, khususnya Presiden RI.

“Yah kita meminta presiden untuk memerintahkan KPK untuk turun memeriksa Gubernur Kaltim,” ujarnya saat diwawancarai, Jumat (8/5/2026).

Erly menyebut, penyampaian surat melalui Budisatrio Djiwandono dilakukan dengan harapan aspirasi itu bisa diteruskan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

Minta Transparansi dan Penegakan Hukum

Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim mengaku akan terus mengawal proses tersebut. Mereka juga mendorong adanya transparansi dan penegakan hukum terhadap berbagai persoalan yang berkembang di Kalimantan Timur.

“Yah harapan nya bapak presiden menerima surat terbuka kami dari aliansi perjuangan masyarakat Kaltim,” pungkasnya.

Penyerahan surat terbuka itu menjadi salah satu rangkaian dinamika politik yang belakangan terus menjadi perhatian publik di Kaltim, terutama di tengah isu hak angket DPRD Kaltim yang masih bergulir. (Sn/am)

Artikel Aliansi Masyarakat Kaltim Titip Surat untuk Prabowo Lewat Budisatrio, Minta KPK Periksa Rudy Mas’ud pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Awalnya, ada enam fraksi yang berdiri di barisan pendukung hak angket. Mereka adalah Gerindra, PDI Perjuangan, PKB, PKS, PAN-NasDem, serta Demokrat-PPP. Di sisi lain, Golkar menjadi satu-satunya fraksi yang sejak awal menyatakan penolakan secara terbuka.

Namun dinamika politik kembali berubah. Kabar mengenai Fraksi PAN yang disebut menarik dukungan membuat arah pembahasan hak angket kembali jadi sorotan. Situasi itu memunculkan banyak tanda tanya soal bagaimana kelanjutan proses politik di DPRD Kaltim.

Di tengah situasi tersebut, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra sekaligus Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dapil Kaltim, Budisatrio Djiwandono, memilih merespons dengan nada tenang.

Usai menghadiri pertemuan dengan akademisi dan agenda silaturahmi di HARRIS Hotel Samarinda, Jumat (8/5/2026), Budisatrio menegaskan bahwa Gerindra tetap menghormati proses demokrasi yang berjalan di DPRD Kaltim.

Dengarkan Aspirasi Masyarakat

Menurut Budisatrio, partainya saat ini masih terus mengikuti perkembangan yang terjadi sambil mendengarkan aspirasi masyarakat Kalimantan Timur.

“Apapun proses demokrasi yang lagi dijalankan, kita tetap mengawal. Yang pasti kita terus mendengarkan suara dan aspirasi teman-teman di Kalimantan Timur,” ujarnya.

Ia menilai, seluruh proses yang sedang berlangsung sebaiknya disikapi dalam koridor demokrasi. Karena itu, Gerindra disebut tidak ingin terburu-buru mengambil langkah di luar mekanisme politik yang ada.

“Yang jelas apapun itu kita hanya mengikuti alur demokrasi saja,” katanya singkat.

Pernyataan Budisatrio seolah menjadi penanda bahwa Gerindra masih memilih menjaga posisi di tengah tarik menarik kepentingan politik yang berkembang dalam pembahasan hak angket tersebut.

Seno Aji Pilih Tertawa

Sementara itu, Ketua DPD Gerindra Kaltim, Seno Aji, justru memilih irit komentar saat ditanya soal dinamika hak angket.
Usai menghadiri agenda yang sama, Seno hanya memberikan jawaban singkat sambil tertawa kecil.

“Yah begitu hahahaha,” ucapnya.

Jawaban singkat itu justru menambah tanda tanya di tengah memanasnya situasi politik DPRD Kaltim. Sebab hingga kini, pembahasan hak angket masih terus menjadi perbincangan hangat, baik di lingkungan legislatif maupun di tengah masyarakat.

Dinamika dukungan antarfraksi yang berubah-ubah membuat arah politik hak angket diprediksi masih akan terus bergerak dalam beberapa waktu ke depan. (Sn/am)

Artikel Saat Dukungan Hak Angket Mulai Bergeser, Gerindra Pilih Tenang pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.