Layanan Hak Tanggungan Elektronik dari Kementerian ATR/BPN terus menunjukkan tren positif. Hingga Juni 2025, tercatat 426.625 permohonan masuk, menjadikannya salah satu layanan pertanahan paling banyak diakses oleh masyarakat.

Hak Tanggungan Elektronik (HT-El) merupakan hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah dan bangunan di atasnya, sebagai jaminan atas pelunasan utang tertentu. Untuk memudahkan pemahaman publik, Kepala Biro Humas dan Protokol ATR/BPN, Harison Mocodompis, memaparkan secara rinci alur layanan HT, khususnya bagi masyarakat umum atau debitur perorangan.

“Proses pengajuan HT-El dimulai dari persiapan dokumen seperti sertifikat tanah yang dijadikan jaminan, KTP, dan Kartu Keluarga (KK),” ujar Harison, Senin, 4 Agustus 2025.

Selanjutnya, debitur mengisi formulir permohonan dan membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai nilai jaminan. Berdasarkan PP Nomor 128 Tahun 2015, tarif PNBP ditentukan berdasarkan nilai hak tanggungan, yaitu:

Sampai Rp250 juta: Rp50.000

Rp250 juta – Rp1 miliar: Rp200.000

Rp1 miliar – Rp10 miliar: Rp2.500.000

Rp10 miliar – Rp1 triliun: Rp25.000.000

Di atas Rp1 triliun: Rp50.000.000

Permohonan HT-El juga bisa diajukan melalui pihak bank sebagai kreditur. Setelah itu, pihak bank bersama debitur akan menyusun Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) di hadapan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), yang kemudian disampaikan ke Kantor Pertanahan untuk diinput secara sistematis.

Proses Roya: Utang Lunas, Hak Tanggungan Dihapus

Setelah kewajiban debitur lunas, proses penghapusan Hak Tanggungan (Roya) dapat dilakukan. Roya menandai berakhirnya kewajiban utang dan penghapusan catatan jaminan pada sertifikat tanah.

“Proses Roya diajukan oleh pihak bank sebagai kreditur. Setelahnya, debitur akan menerima sertifikat edisi terbaru yang sudah bersih dari catatan Hak Tanggungan,” jelas Harison.

Untuk sertifikat analog dan HT analog, proses Roya akan disertai dengan alih media menjadi Sertifikat Elektronik, yang kemudian dapat diambil langsung di loket Kantor Pertanahan. Biaya Roya ditetapkan sebesar Rp50.000 per sertifikat.

Bila pengajuan HT dilakukan secara elektronik, maka Roya juga diproses secara elektronik. Sejak sistem HT-El diberlakukan pada 2019, semua proses pencatatan hingga penghapusan dapat dilakukan dalam format digital.

Kementerian ATR/BPN terus mendorong masyarakat untuk memanfaatkan layanan digital ini demi mempercepat proses layanan dan meningkatkan transparansi. (BPN/Prb/ty/portalkaltim/sty)

Artikel HT-El Tembus 426 Ribu Permohonan, BPN Ungkap Cara Pengajuan hingga Proses Roya pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Banyaknya lahan berstatus HGB yang terbengkalai di Samarinda menjadi persoalan serius bagi penerimaan daerah. DPRD Samarinda pun mendesak Pemkot untuk mengoptimalkan aset tersebut agar lebih produktif.

Salah satu kawasan yang disorot adalah Citra Niaga, yang diharapkan bisa menjadi pusat ekonomi Samarinda. Namun, hingga kini, masih terdapat sejumlah lahan yang tidak dimanfaatkan secara optimal.

Meski hampir seluruh lahannya telah disewakan, banyak penyewa yang belum menyelesaikan kewajibannya. Hal ini menjadi salah satu penyebab banyaknya lahan yang akhirnya terbengkalai.

Faktor Penyebab Lahan Terbengkalai

Wakil Ketua DPRD Samarinda, Ahmad Vananzda, menyebutkan bahwa sebagian lahan di Citra Niaga bahkan telah diambil alih kembali oleh pemerintah.

“Hampir semua lokasi di Citra Niaga sudah disewakan. Tapi banyak yang akhirnya terbengkalai karena penyewa tidak menyelesaikan kewajiban mereka. Entah karena biaya sewa tidak dibayar atau usaha yang dijalankan tidak berjalan baik, akhirnya lahan itu diambil alih,” ujarnya kepada awak media.

Menurutnya, ada berbagai faktor yang membuat masyarakat enggan mempertahankan tanah Hak Guna Bangunan (HGB) mereka. Salah satunya adalah lokasi yang dinilai kurang menguntungkan untuk bisnis.

“Kalau penyewa melihat tempat itu potensial, mereka pasti bertahan. Tapi kalau merasa usaha mereka tidak berkembang atau situasi ekonomi sulit, mereka memilih melepasnya,” jelasnya.

DPRD Usulkan Solusi

Vananzda menegaskan bahwa DPRD Samarinda telah memberikan berbagai masukan kepada pemkot terkait pengelolaan lahan HGB yang terbengkalai. Salah satu usulan yang disampaikan adalah pemberian tenggat waktu bagi pemilik lahan yang tak lagi mampu mempertahankan haknya.

“Saya sudah menyampaikan ke Pemkot, sebaiknya ada batas waktu bagi mereka yang tak bisa mempertahankan lahan. Dalam periode itu, mereka bisa membongkar bangunan atau mengambil barang-barang sebelum tanah diambil alih,” tambahnya.

Selain itu, ia menyarankan agar pemerintah mencari skema yang lebih efisien untuk memanfaatkan lahan kosong. Salah satu caranya adalah memberikan insentif bagi investor atau pelaku bisnis yang tertarik mengelolanya.

“Kita harus cari cara supaya lahan ini tidak terbengkalai. Bisa lewat kerja sama dengan pihak swasta atau program pemanfaatan kembali lahan untuk kepentingan ekonomi dan sosial,” imbuhnya.

Desak Pemkot Bertindak Cepat

DPRD berharap Pemkot Samarinda segera mengambil langkah konkret agar lahan HGB yang terbengkalai tidak semakin banyak. Jika dibiarkan, kawasan-kawasan tersebut berpotensi menjadi lahan tidak produktif dan bahkan menimbulkan masalah sosial di masa depan.

“Lahan kosong tanpa kejelasan bisa jadi tempat pembuangan sampah liar atau menciptakan kesan kumuh di tengah kota. Jangan sampai aset daerah ini dibiarkan begitu saja tanpa manfaat,” pungkasnya. (nkh/sty)

Artikel Lahan HGB Terbengkalai di Citra Niaga, DPRD Samarinda Desak Pemkot Ambil Langkah Tegas pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.