PT Pertamina (Persero) telah resmi melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berlaku secara nasional mulai 1 Februari 2026. Kabar baiknya, penyesuaian awal bulan ini membawa tren penurunan harga untuk seluruh lini BBM jenis nonsubsidi.

Di sisi lain, masyarakat yang menggunakan BBM bersubsidi tidak perlu khawatir. Pemerintah memastikan harga Pertalite dan Biosolar tidak mengalami perubahan, yakni tetap bertahan di angka Rp10.000 per liter untuk Pertalite dan Rp6.800 per liter untuk Biosolar.

Rincian Harga BBM di Kalimantan Timur

Penurunan harga BBM nonsubsidi ini juga langsung berlaku di wilayah Kalimantan Timur (Kaltim). Berdasarkan data resmi dari Pertamina Patra Niaga, penurunan harga pun cukup bervariasi bergantung pada jenis bahan bakarnya.

Harga Pertamax di Kaltim kini dipatok di angka Rp12.100 per liter, turun Rp550 dari harga bulan Januari yang sempat menyentuh Rp12.650 per liter. Penurunan lebih lumayan terjadi pada Pertamax Turbo yang kini dijual seharga Rp13.000 per liter, turun Rp700 dari harga sebelumnya (Rp13.700).

Untuk lini bahan bakar diesel, harga Dexlite mengalami penurunan sebesar Rp250 menjadi Rp13.550 per liter (sebelumnya Rp13.800). Sementara Pertamina Dex kini dibanderol Rp13.800 per liter, turun tipis dari harga lama Rp13.900 per liter.

Daftar Lengkap Harga BBM Nasional per 1 Februari 2026

Meski trennya turun serentak secara nasional, besaran harga BBM nonsubsidi di setiap provinsi berbeda-beda karena adanya penyesuaian Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) daerah setempat.

Berikut adalah rincian lengkap harga BBM Pertamina di seluruh wilayah Indonesia per 1 Februari 2026:

1. Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung

• Pertamax: Rp 12.100
• Pertamax Turbo: Rp 13.000
• Dexlite: Rp 13.550
• Pertamina Dex: Rp 13.800

2. Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau

• Pertamax: Rp 12.400
• Pertamax Turbo: Rp 13.250
• Dexlite: Rp 13.850
• Pertamina Dex: Rp 14.100

3. Free Trade Zone (FTZ) Sabang

• Pertamax: Rp 11.100
• Dexlite: Rp 12.350

4. Free Trade Zone (FTZ) Batam

• Pertamax: Rp 11.300
• Pertamax Turbo: Rp 12.050
• Dexlite: Rp 12.550
• Pertamina Dex: Rp 12.800

5. DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, dan NTB

• Pertamax: Rp 11.800
• Pertamax Turbo: Rp 12.700
• Pertamax Green 95: Rp 12.450 (Khusus area tertentu)
• Dexlite: Rp 13.250
• Pertamina Dex: Rp 13.500

6. NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur

• Pertamax: Rp 12.100
• Pertamax Turbo: Rp 13.000
• Dexlite: Rp 13.550
• Pertamina Dex: Rp 13.800

7. Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan

• Pertamax: Rp 12.400
• Pertamax Turbo: Rp 13.250
• Dexlite: Rp 13.850
• Pertamina Dex: Rp 14.100

8. Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat

• Pertamax: Rp 12.100
• Pertamax Turbo: Rp 13.000
• Dexlite: Rp 13.550
• Pertamina Dex: Rp 13.800

9. Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan

• Pertamax: Rp 12.100
• Pertamax Turbo: Rp 13.000 (Hanya Papua daratan)
• Dexlite: Rp 13.550
• Pertamina Dex: Rp 13.800 (Hanya Papua Barat & Barat Daya)

(Catatan: Harga Pertalite Rp10.000 dan Biosolar Rp6.800 berlaku seragam di seluruh provinsi di atas). (ens)

Artikel Kabar Gembira! Harga Pertamax dkk di Kaltim Turun, Cek Daftar Lengkap BBM Nasional Februari 2026 pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Tren harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi di Kaltim di beberapa kota/kabupaten salah satunya Kota Samarinda mengalami penurunan harga sejak awal pergantian tahun.

Penurunan harga BBM non subsidi ini diberlakukan bagi seluruh kabupaten/kota di Kaltim.

Harga BBM subsidi untuk Pertamax mengalami penurunan mulai dari Rp13.950 menjadi Rp13.500 per-liter. Sedangkan Pertamax Turbo mulai dari Rp15.700 menjadi Rp 14.750 per liter.

Untuk Dexlite menjadi Rp 14.900 dari Rp 15.900 per liter dan Pertamina Dex menjadi Rp 15.450 dari Rp 16.550 per liter.

Penurunan harga BBM non subsidi ini  mengacu pada Kepmen ESDM No.245. k/MG.01/MEM.M/2022 tentang formulasi harga JBU atau BBM non subsidi.

Berdasarkan pantauan Kaltim Faktual, harga BBM non subsidi di beberapa SPBU yang ada di Samarinda seperti Bhayangkara dan Kesuma Bangsa mengalami penurunan harga. Untuk BBM non subsidi berjenis Pertamax di SPBU Bhayangkara dan Kesuma Bangsa saat ini seharga Rp13.500.

Area Manager Communication, Relations & CSR Kalimantan PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Arya Yusa Dwicandra

menyampaikan penurunan harga BBM non subsidi ini menyesuaikan tren fluktuasi harga pada bulan sebelumnya.

“Saat ini tren harganya sedang turun. Harga jual BBM non subsidi Pertamina yakni Pertamax Series dan Dex Series kembali turun berlaku 1 Januari 2024 lalu,” ungkap Arya.

Evaluasi harga ini mengacu pada tren fluktuasi harga minyak dunia MOPS atau Argus. Perhitungannya sudah mengikuti formulasi harga dalam Kepmen ESDM.

Penurunan harga BBM non subsidi secara berkala ini, akan terus dilakukan Pertamina untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Kami memberitahu masyarakat bahwa harga produk BBM non subsidi Pertamina transparan terhadap tren minyak dunia,” pungkasnya. (dmy/gdc/fth)

Artikel Awal Tahun 2024, Harga BBM Non Subsidi Turun pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pemkot Balikpapan melakukan pertemuan dengan PT Pertamina Patra Niaga Kalimantan mengenai antrean yang terjadi di SPBU terkait perbedaan harga BBM.

Pemerintah Kota Balikpapan melakukan pertemuan dengan PT Pertamina Patra Niaga Kalimantan di ruangan VIP Balai Kota Balikpapan, Senin, 27 November 2023.

Dipimpin Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud, Pemkot mendapat penjelasanan langsung dari Patra Niaga Kalimantan terkait banyaknya antraian pengisian BBM di SPBU.

Dalam pertemuan tersebut Wali Kota didampingi Kepala Dishub Edward Skenda Putera, Kadis Kominfo Adamin Siregar, Kabag Perekonomian Sri Hartini Anugraha dan Tenaga Ahli Wali Kota, Hendri. sedangkan dari Pertamina hadir Sales Branch Manager Rayon 1 Kaltim Utara Ferry Fernando, Senior Spv communication & Relation Patra Niaga Kalimantan Ispiani.

Antrean panjang yang terjadi di SPBU diantaranya disebabkan adanya perbedaan harga BBM subsidi Pertalite dan Pertamax. Begitupula dengan Solar subsidi dengan solar industri.

Wali Kota Balikpapan berharap Pertamina dapat lebih mengatur penyaluran BBM. Diakui perbedaan harga ini memicu orang membeli BBM yang harganya lebih murah sehingga kerap terjadi antrian.

Selain itu, berbagai pihak dirugikan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab dalam pembelian BBM seperti menimbun BBM subdisi.

Ia juga menyebutkan, keberdaaan SPBU di Balikpapan berjumlah 14 titik namun jumlah tersebut dinilai kurang. Dia menyatakan untuk penambahan dari swasta agak sulit karena investasinya mahal. Karena itu Rahmad menyarankan agar investasi pembangunan SPBU baru dapat dilakukan Pertamina.

Ferry Fernando Sales Branch Manager Rayon I Kaltim Utara menyebutkan pihaknya terbuka bagi pengusaha dari luar Balikpapan yang akan membuka usaha SPBU.

Saat ini ada satu SPBU yang sedang dibangun Pertamina yakni di dekat pintu masuk Grand City.

Ferry menyebutkan, untuk kuota BBM jenis Pertalite tahun 2023 ini untuk Balikpapan sebanyak 118.324 KL sedangkan tahun lalu sebanyak 117.641 KL. Sementara untuk JBT solar sebanyak 62.006 KL pada tahun ini, sedangkan tahun 2022 sebanyak 43/662 KL. (PemkotBalikpapan/RW)

ADVERTORIAL DISKOMINFO KALTIM

Artikel Pemkot Balikpapan Lakukan Pertemuan dengan PT Pertamina Patra Niaga Kalimantan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Dengan meningkatnya harga bahan bakar minyak (BBM). Yang berpengaruh langsung pada membengkaknya biaya operasional harian. Driver ojol Samarinda dari lintas komunitas dan penyedia aplikasi. Sepakat untuk berunjuk rasa menuntut hak-hak mereka pada gubernur Kaltim, Senin 26 September 2022.

Berdasar rilis yang media ini terima, komunitas Bubuhan Driver Gojek Samarinda (Budgos) yang menjadi inisiator rencana aksi ini. Mereka lantas mengundang semua driver ojol atau yang mewakili setiap komunitas. Untuk sama-sama menyuarakan aspirasi pengemudi ojol. Meminta pemenuhan hak-hak sebagai pengemudi transportasi online.

Sedikitnya ada 4 tuntutan yang mereka bawa. Pertama, para driver ojol meminta pemerintah menyesuaikan tarif dasar pengantaran orang dan barang. Ini berkaitan dengan semakin tingginya biaya operasional mereka selama harga BBM naik.

Kedua, mereka meminta kejelasan payung hukum terkait status sebagai pengemudi transportasi umum. Ketiga, meminta pemerintah menindak tegas aplikator yang tidak membayar retribusi 15 persen. Sesuai KP 667 Tahun 2022. Masalahnya, masih ada aplikator yang menerapkan tarif dasar lebih murah dari ketetapan pemerintah. Sehingga menarik lebih banyak pelanggan.

Terakhir, para driver meminta pemerintah memberikan bantuan langsung tunai (BLT) pada seluruh pengemudi ojol.

Mereka berencana melakukan long march. Titik kumpulnya di halaman GOR Segiri Samarinda. Dengan titik utama unjuk rasa di depan kantor gubernur Kaltim. Aksi dimulai dari jam 8 pagi sampai waktu yang tidak ditentukan.

Karena itu, konsumen ojol diharapkan tidak kaget ketika Senin pagi sulit mencari pengemudi. Baik untuk keperluan mengantar ke tempat kerja ataupun jasa antar barang dan makanan.

Belum diketahui berapa jumlah massa yang akan berunjuk rasa. Namun dalam rilis yang dikeluarkan Budgos ini. Meminta masyarakat menghindari jalur antara Kesuma Bangsa sampai ke Tepian Gubernuran. Untuk menghindari penumpukan kendaraan di jalan alias macet.

Demikian bunyi rilis dari Budgos, setelah ejaannya disempurnakan.

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya aksi Menuntut Kesejahteraan Bagi Mitra Pengemudi Ojek Online oleh Bubuhan Driver Gojek Samarinda (Budgos). Maka kami sampaikan undangan terbuka bagi seluruh driver ojek online untuk bersama-sama terlibat memperjuangkan aspirasi dan tuntutan tersebut.

Hari Senin 26 September 2022 ada kegiatan unjuk rasa bubuhan driver ojek online Samarinda. Untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan hak-hak driver ojek online Samarinda.

Para pengedara roda dua maupun empat (diimbau) menghindari arus lalu lintas menuju kantor gubernur Kaltim, Jalan Slamet Riyadi, Jalan Awang Long, Jalan RE. Martadinata, Jalan Gunung Kinabalu, Jalan Semeru, Merapi, Cermai, dan sekitarnya. (DRA)

Artikel Harga Bensin Mahal, Senin Pagi Driver Ojol Samarinda Unjuk Rasa Tuntut Kenaikan Tarif pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menjelaskan, total subsidi dan kompensasi untuk BBM, LPG, dan listrik itu mencapai Rp502,4 triliun.

Negara disebut tak mampu terus menanggung subsidi sebesar itu. Dan mengambil langkah paling pahit, yakni menaikkan harga BBM guna memangkas potensi kebocoran APBN yang lebih besar tahun ini.

Kenaikan harga BBM yang diteken Presiden Jokowi, 3 September lalu, memang menjadi perdebatan di tengah masyarakat. Mereka yang kontra merasa kenaikan harga BBM akan berimbas pada naiknya harga kebutuhan pokok.

Sementara yang pro, menyebut pemberian subsidi BBM tidak tepat sasaran. Sehingga ketimbang mengguyurkan ratusan triliun rupiah untuk bahan bakar, gas, dan listrik, mending duitnya dipakai buat pembangunan jalan tol, sarana pendidikan, dan sarana kesehatan.

Terkait opini tersebut, sekumpulan mahasiswa Samarinda yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kaltim Membara memberi sanggahan. Humas aksi, Nasib, bahkan memberi pernyataan keras. Bahwa giringan opini itu tidak relevan dengan kondisi sebenarnya.

“Saya melihat propaganda yang sangat murahan. Yang dikeluarkan dari media pemerintah. Yang menyebut jika subsidi BBM itu dikurangi, bisa untuk membangun ratusan sekolah. Bisa membangun ribuan kilometer jalan tol. Bisa membangun puskesmas dan sebagainya.”

“Kalau dibandingkan dengan uang (yang) dikorupsi. Dan uang kementerian yang sama sekali tidak maksimal dijalankan. Kita juga bisa membangun semua itu tanpa mengurangi subsidi BBM!” tegasnya di tengah aksi, Selasa (6/9/2022) sore.

Lagian menurutnya, sarana dan prasarana di bidang lain sudah memiliki pos anggarannya masing-masing. Sehingga pengalihan porsi anggaran dari subsidi BBM yang jelas memberi pengaruh langsung pada sendi perekonomian rakyat. Bukanlah langkah bijak.

“Karena itu, kami dari Aliansi Masyarakat Kaltim Membara dengan tegas menolak kenaikan harga BBM. Karena memberikan dampak yang sangat buruk. Khususnya inflasi dari berbagai macam aspek. Terutama harga kebutuhan pokok,” pungkasnya. (dra)

Artikel Uang Subsidi BBM Bisa Buat Pembangunan, Mahasiswa Samarinda: Itu Propaganda Murahan! pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Ratusan mahasiswa dengan beragam almamater melakukan long march dari Taman Samarendah menuju kantor gubernur Kaltim pada Selasa (6/9/22). Di depan kantor gubernur, di bawah terik matahari yang menyengat, situasi sempat memanas.

Rombongan mahasiswa yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Kaltim Membara mendesak masuk halaman kantor gubernur. Aksi saling dorong antara mahasiswa dengan aparat sempat terjadi. Bahkan gulungan pagar kawat berduri tak menyulutkan nyali mahasiswa untuk menyampaikan aspirasinya langsung di hadapan pimpinan Kaltim.

Dalam unjuk rasa yang mereka klaim baru permulaan ini ada sedikitnya empat tuntutan penting yang ditujukan pada Pemerintah Pusat dan Pemprov Kaltim.

Humas aksi, Sayid Ferhat menjelaskan, tuntutan utama yang mereka bawa adalah pemerintah harus menurunkan harga BBM bersubsidi.

“Karena memberikan dampak yang sangat buruk. Khususnya inflasi dari berbagai macam aspek. Terutama pada harga kebutuhan pokok,” tegasnya.

Tuntutan kedua, khusus ditujukan pada gubernur Kaltim Isran Noor. Mahasiswa meminta Pemprov tak membuat pembiaran terhadap dampak kenaikan harga BBM. Solusi jangka pendek dan panjang harus dibuat Pemprov guna menekan lonjakan harga kebutuhan pokok.

“Kami juga meminta Pemprov Kaltim menjamin kestabilan harga pangan yang ada di Kalimantan Timur,” lanjut Ferhat yang menerima sesi wawancara di tengah aksi.

Ketiga, mahasiswa meminta pemerintah untuk serius memberantas mafia BBM bersubsidi.

“Lalu kami juga meminta untuk mempertegas dan memperjelas payung hukum untuk BBM bersubsidi. Karena kita saksikan sendiri bahwa sama sekali tidak ada filter.”

“Bahkan oknum-oknum di SPBU sendiri menjadi pemain. Dari solar, pertalite, dan pertamax,” katanya.

Tuntutan keempat dari Aliansi Masyarakat Kaltim Membara yakni meminta pemerintah mengevaluasi peran BPH Migas. Sebagai instansi yang mengatur penyaluran BBM bersubsidi.

Kinerja mereka dianggap tidak becus. Lantaran kelangkaan BBM bersubsidi, terutama solar terus terjadi. Permasalahan antrean solar sudah seperti benang kusut. Sulit sekali diurai.

“Selain itu kami juga mengevaluasi besar-besaran BPH Migas terkait kinerjanya yang selama ini banyak kesalahan, kebobrokan, dan pengawasan yang gak maksimal di lapangan,” pungkasnya.

Kelangkaan BBM bersubsidi ini menjadi ironi karena Kaltim, merupakan satu di antara provinsi di Indonesia yang menjadi produsen minyak dan gas. Kontribusi ke pemerintah pusat pun cukup besar. Namun masyarakat Kaltim justru kesulitan mendapat BBM bersubsidi. (dra)

Artikel Mahasiswa Samarinda Demo Tolak Kenaikan Harga BBM, Ini 4 Tuntutannya pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Dampak kenaikan harga BBM sejatinya lebih dirasakan masyarakat yang tinggal jauh dari perkotaan. Masyarakat Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur (Kutim) misalnya. Saat ini, harga pertalite di sana mencapai Rp15 ribu per botol.

Kenapa botol? Karena di kecamatan pemekaran Sangkulirang itu hanya terdapat satu SPBU. Itu juga letaknya di ujung kecamatan. Dengan jarak yang cukup jauh, ditambah waktu mengantre, lebih realistis bagi warga setempat untuk membeli BBM eceran.

Harga Rp15 ribu per botol ini, menurut tokoh pemuda Kaliorang, Anjar Widiyanto, bukan harga kejut. Karena tarif itu sudah mulai berlaku saat pertalite mengalami kelangkaan beberapa waktu lalu. Sebelumnya, harga jual bensin ecer di Kaliorang seharga Rp 10 ribu. Saat harga pertalite masih Rp7.650.

“Pertalite seminggu kadang empat kali buka. Per hari buka jam 08.00 Wita sampai jam 16.00. Kadang ya jam 14.00 siang udah tutup. Solar paling sepekan dua kali setahu saya,” terang Anjar menjelaskan kondisi SPBU di sana yang membuat warga sulit mendapatkan BBM dengan harga jual standar.

Disinggung apakah sudah ada dampak instan dari kenaikan harga BBM saat ini, Anjar menerangkan belum ada kenaikan harga kebutuhan pokok di Kaliorang.

“Dampak ke harga (kebutuhan pokok) belum terlalu kelihatan. Rata-rata (barang dagangan) masih stok lama sebelum harga naik.”

“Ini saya baru dapat update info dari ‘bubuhan’ pikap ekspedisi udah sepakat naikkan harga,” tambahnya.

Tarif jasa ekspedisi terpaksa naik lebih awal karena sudah terimbas langsung. Biaya operasional mereka meningkat cukup tajam setelah kenaikan harga BBM.

Normalnya, tarif angkutan barang dari Kaliorang ke Samarinda yang kerap membawa komoditas pertanian dan perkebunan untuk dijual ke Pasar Segiri atau Pasar Pagi Samarinda Rp1,7 juta sekali jalan. Saat ini naik Rp400 ribu menjadi Rp2,1 juta.

“Harga bawang malah turun. Telur saja yang naik. Tetapi sebelum BBM naik, telur sudah naik duluan.”

“Tetapi pasti naik, ongkos ekspedisi sudah naik soalnya. Jadi barang toko (ritel), tahu, tempe, bisa jadi naik minggu-minggu ini,” prediksinya, mengingat perniagaan di Kaliorang tergantung pada ekspedisi antarkota untuk membawa barang ke Kaliorang.

Sebagai warga yang tinggal di perdesaan, serta melihat pergejolakan ekonomi dan politik dalam negeri, Anjar tak banyak berharap. Baginya, jika pemerintah mampu mendorong ketersediaan pertashop, minimal satu stasiun di satu des, itu sudah sangat membantu masyarakat. Terutama untuk mobilitas harian. Mengingat di Kaliorang belum ada transportasi umum antardesa.

Saat ini, baru ada satu pertashop di Kaliorang. Itu juga letaknya tidak strategis dan jarang buka. Sehingga mau tidak mau, bensin eceran begitu diandalkan.

“Lebih baik beli Pertamax Rp14.500 (di pertashop) daripada pertalite Rp15 ribu di eceran.”

“Orang Kaliorang sudah terbiasa beli harga segitu soalnya. Jangan, harga BBM naik, tetapi tetap langka.”

“Itu saja sih hadapannya, sisanya enggak berharap banyak sama pemerintah,” tutup pengusaha keripik pisang tersebut. (dra)

Artikel Dampak Kenaikan Harga BBM: Tarif Ekspedisi di Kutim Naik, Kebutuhan Pokok Menyusul pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Hal ini disampaikan Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam konferensi pers. Kata dia, pemerintah juga menyesuaikan harga BBM subsidi untuk solar dari Rp5.150 rupiah per liter menjadi Rp6.800 per liter.

Berikutnya untuk BBM non-subsidi, pemerintah menaikkan harga Pertamax dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter.

“Ini berlaku satu jam sejak saat diumumkannya penyesuaian harga ini jadi akan berlaku pukul 14.30 WIB,” ungkap Arifin.

Pemerintah memutuskan skema mengalihkan subsidi BBM menjadi bantuan sosial sehingga harga BBM mengalami penyesuaian. Saat ini besaran subsidi dan kompensasi energi telah mencapai Rp502,4 triliun di APBN 2022, yang terdiri dari subsidi energi Rp208,9 triliun dan kompensasi energi sebesar Rp293,5 triliun.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam keterangan persnya menyatakan, pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia. Pemerintah, kata Jokowi, telah meningkatkan hingga tiga kali lipat besaran subsidi dan kompensasi energi di APBN 2022.

“Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN. Tetapi anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat 3 kali lipat dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun rupiah dan itu akan meningkat terus,” tegas Jokowi. (redaksi)

Artikel Akhirnya Pemerintah Naikkan Harga BBM, Pertalite Jadi Rp10 Ribu Per Liter pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.