Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur (KPU Kaltim) menggelar workshop kehumasan dalam rangka memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang kehumasan menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Workshop kehumasan tersebut, diikuti oleh perwakilan KPU kabupaten/kota se-Kaltim. Terutama yang bergerak dalam bidang kehumasan dan admin media sosial di setiap KPU kabupaten/kota.

Ketua KPU Kaltim, Fahmi Idris menekankan pentingnya peran tenaga kehumasan jelang Pilkada Serentak 2024.

Fahmi enggak hanya menyampaikan informasi kelembagaan, tapi juga memberikan pemahaman kepada masyarakat akan subtansi dari informasi yang disampaikan.

“Peran kehumasan yang dijalankan dengan optimal, akan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Pilkada dan implikasinya pada peningkatan angka partisipasi pemilih,” kata Fahmi Idris saat memberikan sambutan pada kegiatan Workshop Kehumasan Dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Hotel Grand Fatma Tenggarong, Selasa 4 Juni 2024.

Di tempat yang sama, Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi Hubungan Masyarakat (TPP Parhubmas) Hukum SDM KPU Kaltim, Anastasia Juwita putri menerangkan, materi yang disampaikan dalam workshop kehumasan meliputi penyajian informasi, koordinasi kehumasan, jurnalistik, dan pengelolaan konten berita dan media sosial.

“Harapannya kita dapat mempublikasikan informasi setiap tahapan kegiatan Pilkada Serentak dalam bentuk konten, berita, atau infografis. Sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang jelas terkait Pilkada,” ungkap Ana, sapaan akrabnya.

Kegiatan workshop kehumasan digelar selama dua hari pada 4-5 Juni 2024 di Tenggarong, Kutai Kartanegara. Beberapa narasumber yang dihadirkan berasal dari kalangan akademisi, praktisi humas pemerintahan, dan jurnalis. (rw)

Artikel Jelang Pilkada 2024, KPU Kaltim Gelar Workshop Kehumasan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Dalam era informasi yang serba cepat ini, penting bagi Pemerintah untuk selalu bersikap transparan mengenai apa yang telah dilakukan dan pencapaian yang sudah diraih.

Dengan menyampaikan informasi secara terbuka, Pemerintah dapat membangun dan mempertahankan kepercayaan publik. Kepercayaan ini adalah modal utama bagi setiap pejabat publik untuk dapat menjalankan tugas dengan dukungan masyarakat.

Pj Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, pada acara Sharing Session bertajuk “Sosial Media Kehumasan se-Kaltim” menegaskan bahwa sebagai pejabat pelayan publik, tanggung jawab utama tidak hanya sebatas kepada atasan saja, tetapi juga kepada masyarakat luas.

“Pemerintah adalah pelayan publik. Kita sebagai pelayan publik harus bertanggung jawab, tidak hanya kepada atasan tetapi juga kepada publik. Menyampaikan apa yang sudah kita lakukan, sebagai tanggung jawab kita kepada publik,” jelas Akmal di Pendopo Odah Etam, Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Jumat 31 Mei 2024.

Berbicara tentang perspektif masyarakat, jika Pemerintah tidak terbuka dan tidak komunikatif, persepsi publik terhadap kinerja pemerintah bisa negatif.

Birokrasi bekerja untuk memproduksi regulasi, yakni produk hukum dan peraturan daerah dengan harapan menyelesaikan masalah.

Namun seringkali, masalah tidak terselesaikan karena regulasi yang diproduksi tidak disertai dengan komunikasi yang baik.

Regulasi harus disertai penjelasan mengenai tujuan dan alasan pembentukannya untuk membentuk persepsi publik yang positif terkait kinerja pemerintah.

“Jadi orang itu bisa mempersepsikan apa saja, itu hak orang. Maka dari itu pentingnya mengkomunikasikan segala hal yang dilakukan pelayan publik harus jelas,” tambahnya.

Ia mengungkapkan bahwa total pengguna media sosial di Indonesia mencapai lebih dari 161 juta orang. Di wilayah Kaltim sendiri, dari total 4 juta penduduk, 3,1 juta jiwa sudah terkoneksi dengan internet, artinya hampir 70 persen.

Untuk itu Pj Gubernur mengajak seluruh rekan-rekan humas di Pemerintahan untuk memanfaatkan pengguna media sosial yang begitu banyak untuk menginformasikan kinerja Pemerintah.

Menurutnya, media sosial sangat penting sebagai bukti bahwa kinerja pemerintah diawasi oleh rakyat. Media sosial juga menjadi bagian dari tanggung jawab Pemerintah untuk selalu menyampaikan kepada masyarakat apa yang sudah dikerjakan Pemerintah.

Acara ini dihadiri oleh berbagai praktisi kehumasan dari seluruh wilayah Kalimantan Timur, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam pengelolaan media sosial sebagai alat komunikasi yang efektif di era digital. (rw)

Artikel Akmal Malik Ajak Humas Gunakan Media Sosial untuk Informasikan Kinerja Pemerintah pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Para pekerja hubungan masyarakat (Humas) di Kaltim diajak merapatkan barisan dalam menyambut kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim Muhammad Faisal dalam Forum Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) se-Kaltim untuk humas lembaga dan instansi, Selasa (1/11/2022) di Ballroom Hotel Aston Samarinda.

Mengangkat tema “Peran Kehumasan dalam Menyambut Kehadiran IKN dan Masa Depan Sumber Daya Manusia Kaltim,” Faisal mengatakan kegiatan ini gelaran Diskominfo ini sebenarnya adalah kegiatan rutin. Tetapi sejak 2020 sempat terhenti akibat pandemi Covid-19.

“Alhamdulillah, Bakohumas kembali digelar pada tahun ini. Sempat istirahat dua tahun karena pandemi Covid-19,” tuturnya.

Faisal mengajak rekan-rekan humas untuk merapatkan barisan guna menghadapi isu-isu terkait IKN. Supaya bisa memperbarui informasi sesuai fakta yang ada.

“Mari rapatkan barisan, humas harus saling berkoordinasi, berkolaborasi, bersinergi dalam pengelolaan dan penyebarluasan informasi terkait soal IKN dan persiapan SDM yang ada di Kaltim,” ajaknya.

Dibuka oleh Staf Ahli Gubernur Kaltim Bidang Reformasi Birokrasi dan Keuangan Daerah Diddy Rusdiansyah Anan Dani, kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber. Meliputi Komandan Korem 091/Aji Surya Nata Kesuma Brigjend TNI Dendi Suryadi, Wali Kota Balikpapan II Periode Masa Jabatan 2011–2016 dan 2016–2021 Rizal Effendi, serta Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim Rozani Erawadi.

Salah satu topik yang dipaparkan oleh Rizal Effendi selaku narasumber yaitu pentingnya kerja cepat, keakuratan data, dan kreativitas bagi humas pemerintahan.

“Dahulu zaman saya wartawan, habis meliput harus pulang dahulu ke kantor. Belum lagi dihadapkan dengan lambatnya respon humas provinsi saat diminta untuk berbagi dokumentasi maupun informasi kegiatan,” ujar Rizal dalam sesi diskusi.

“Akurasi nama itu penting, demi keakuratan sebuah berita. Saya dahulu kalau mengetik berita terus nama atau jabatannya salah, didenda Rp500,” sambungnya.

Adapun peserta dari kegiatan ini berasal dari humas se-Kaltim yang berjumlah 107 orang, terdiri dari humas di lingkungan OPD, humas pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, lembaga vertikal, BUMN, BUMD, beberapa perguruan tinggi, serta rumah sakit umum daerah. (*/sgt)

ADV DISKOMINFO KALTIM

Artikel Sambut Kehadiran IKN, Para Pekerja Humas Kaltim Diajak Rapatkan Barisan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.