Meski isu pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak dikucurkan pada APBN tahun ini namun swasta dan BUMN tetap melanjutkan rencananya di IKN.

Seperti rencana enam bank yang ditargetkan mulai membangun kantor di IKN tahun ini dan dapat mulai beroperasi pada tahun 2026.

Keenam bank tersebut adalah Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, Bankaltimtara, dan BCA. Pemerintah pun dissbut telah mengalokasikan anggaran untuk membangun infrastruktur dasar di kawasan perbankan tersebut.

“InsyaAllah paling lambat nanti ketika Bapak/Ibu akan beroperasi itu sudah ada jalan dan MUT (Multi Utility Tunnel) termasuk air dan sebagainya. Kemarin anggaran sudah disetujui, tidak diblokir, Rp4,2 triliun untuk infrastruktur yang melewati kawasan investasi yang sudah groundbreaking.”

“Jadi terima kasih semuanya mudah-mudahan sesuai rencana kita akan sama-sama membangun IKN,” kata Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono di Jakarta, Jumat 14 Februari 2025, dari Antara.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono juga menyampaikan apresiasinya kepada para bank pelopor. Agung bilang, peran bank akan sangat penting di IKN.

“Terima kasih telah menjadi pionir di area perbankan atau yang kita sebut sebagai Area Pusat Finansial Pelopor di KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan) 1B dapat terwujud pada tahun 2026,” ujar Agung.

Selain itu, Agung juga mengajak para delegasi dari kedutaan negara sahabat untuk segera membangun kompleks perkantoran kedutaan masing-masing pada area diplomatic compound yang berada di KIPP 1A.

“Kita saat ini berada di area (KIPP) 1A. Area ini merupakan kawasan penting karena merupakan bagian dari kompleks diplomatik.”

“Kedepannya, kompleks diplomatik ini akan menjadi kawasan yang menjadi pusat kegiatan, pusat hubungan diplomatik, dan kami mengundang negara-negara Anda untuk ikut membangun di area ini,” ajaknya. (*/nus/am)

Artikel 6 Perbankan Ditarget Beroperasi Tahun Depan di IKN pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Sejak awal, Presiden Prabowo telah membawa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai program prioritas selama masa jabatannya. Saat ini, program itu tengah berjalan secara bertahap, dan mengabiskan anggaran mencapai Rp800 miliar setiap harinya.

Untuk mengatasi anggaran untuk MBG Presiden Prabowo melakukan kebijakan pemangkasan anggaran pada sebagian besar kementerian dan lembaga dengan dalih efisiensi. Termasuk memangkas dana transfer dari Pemerintah Pusat ke daerah.

Pada Januari 2025 lalu, ia telah meneken Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Pemangkasan anggaran, targetnya mencapai Rp 306,69 triliun pada 2025 dari total belanja negara 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun. Pemangkasan anggaran mencakup belanja operasional dan non-operasional. Termasuk perjalanan dinas, rapat, ATK, sewa gedung, dan lainnya.

Belum habis dengan kabar pemangkasan besar-besaran itu, mencuat kabar bahwa anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mengalami pemblokiran. Bahkan beredar video yang menggambarkan kondisi IKN justru bak kandang bebek.

Konsekuensi dari MBG

Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim Salehuddin menyebut pembiayaan IKN untuk tahun 2025 sepanjang pengetahuannya, sebetulnya sudah clear. Di luar program MBG yang tengah berjalan. Sehingga pembangunan IKN masih tetap jalan.

“Kalau menurut saya IKN tetap jalan ya. Walaupun mungkin tidak sesuai target awal saat pemerintahan Jokowi. Faktanya tetap berjalan. Dan komitmen itu kita lihat dari pembiayaan hampir Rp20 triliun kalau tidak salah, untuk IKN terus berjalan di tahun 2025,” kata Salehuddin Senin, 10 Februari 2025.

Menurutnya, Inpres Nomor 1 Tahun 2025 merupakan sebuah keniscayaan. Yakni kondisi keharusan yang membuat kebijakan itu dilakukan demi memastikan program MBG berjalan dengan lancar

Bagi Salehuddin, selama pemangkasan tidak mengganggu program prioritas, maka efisensi itu bukan jadi masalah. Setiap kementrian dan lembaga, mau tak mau dan suka tak suka, harus melakukan penyesuaian.

“Pada intinya kami berharap, program-program pemerintah yang prioritas jangan dipending dulu selama memang sesuai dengan 16 item yang diperintahkan oleh aturan efisiensi ya silakan aja berjalan.”

“Selebihnya program prioritas tetap jalan. Saya pikir ini konsekuensi untuk bagaimana memprioritaskan MBG dan beberapa prioritas lain dari Presiden Prabowo,” pungkasnya.

Prabowo Tak Serius Lanjutkan IKN

Pendapat berbeda datang dari Akademisi Ekonomi dari Universitas Mulawarman Purwadi Purwoharsojo. Menurutnya Presiden Prabowo justru tak serius melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kaltim.

Purwadi telah memprediksikan kesulitan anggaran ini sejak Oktober 2024 lalu. Ia melihat Presiden Prabowo akan mengalami tantangan anggaran yang sangat besar. Antara melanjutkan IKN dan merealisasikan janji kampanyenya.

“Dan sekarang terbukti kan,” katanya.

“APBN belum diterima sudah defisit, bayangkan saja Presiden terpilih belum memakai anggaran sudah defisit. Betapa berat beban pemerintahan baru tahun 2025 ini,” tambahnya

Ekonom Kaltim itu menilai wajar kalau Presiden Prabowo tidak meprioritaskan IKN. Terlebih Program MBG memakan anggaran yang sangat besar, hingga miliaran setiap harinya. Namun jika anggaran dipaksakan, justru dampaknya tidak baik.

Purwadi menilai, pembangunan IKN mungkin akan tetap berjalan. Namun progresnya sangat lambat. Slow down malah. Nasib IKN banyak dipertanyakan. Presiden Prabowo seperti tak serius melanjutkan pembangunan ibu kota di Kaltim.

“Karena Pak Prabowo pasti memprioritaskan janji politiknya. Ia tetap membangun IKN tapi slow down. Tidak se-ambisius Presiden sebelumnya.”

Purwadi meminta agar pemerintah segera mengatasi masalah anggaran untuk IKN itu. Sebab bukan hanya masyarakat yang menanti, namun ratusan pekerja proyek IKN menggantungkan hidupnya bekerja di IKN. Termasuk dampak ke sektor investasi di ibu kota.

“Enggak sedikit lho pekerja IKN itu. Dan, jangan juga lihat pekerjanya saja karena pekerja juga punya keluarga yang mesti dihidupi,” pungkasnya. (ens)

Artikel Pemangkasan hingga Pemblokiran Anggaran IKN, Keniscayaan atau Ketidakseriusan Prabowo Lanjutkan Ibu Kota? pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Proses pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) masih terus berlanjut hingga saat ini. Masalah lahan, kerap menjadi masalah utama dalam proses pembangunan. Proses ganti rugi terus berjalan.

Namun, seorang warga Kaltim, Siti Muazizah, yang memiliki tanah di dekat IKN, mengeluhkan sengketa lahan yang melibatkan tanahnya. Jaraknya hanya 3 km dari kawasan IKN.

Siti menjelaskan, sengketa lahan miliknya itu, berada di kawasan Kelurahan Sepaku. Ia terdampak proyek Sistem penyediaan air minum (SPAM) Sepaku IKN.

Warga eks transmigrasi tahun 75 itu, mengaku sudah menang di pengadilan. Pihaknya seharusnya menerima uang ganti rugi. Namun hasil putusan justru berlanjut peninjauan kembali alias PK.

“Kenapa kita sekarang berjuang lagi, karena berikutnya kan kena taman kota. Belum selesai, belum dibayar tapi mau kena taman kota.”

“Setelah inkra, katanya ada kesalahan. Padahal sudah inkra,” katanya baru-baru ini.

Selain itu Siti juga mengadu ada sejumlah tanah di IKN yang bersertifikat, namun masuk tanah negara. Pihaknya sudah mendapatkan tanda tangan OIKN. Namun pencairan belum juga sampai kepadanya.

“Bukan cuma 1, ada banyak, 7 orang, minta persetujuan OIKN, kami sudah dapat tapi pengadilan minta rekening belum juga dicairkan. Termasuk saya.”

Ia berharap segera ada penyelesaian terhadap sengketa lahan itu, dan sengketa lahan lain yang masih bermasalah di IKN. Sebagai warga, ia hanya berharap keputusan pengadilan haruslah adil.

Panggil ATR/BPN

Terpisah, Anggota DPR RI Edi Oloan Pasaribu meresposn kasus tersebut. Menurutnya, kasus itu perlu mendapatkan perhatian, sebab warga sudah menang dengan keputusan inkra, namunmasih lanjut PK.

“Sengketa lahan IKN, menarik sekali, karena ada sengketa lahan masuk di pengadilan, masyarakat menang, dan banding, ada yang sudah inkra.”

“Kami akan bawa ini di RDP dengan ATR/BPN dengan Pak Nusron Wahid, kita bawa aspirasi itu,” pungkasnya. (ens)

Artikel Warga Kaltim Keluhkan Sengketa Lahan di IKN, DPR RI Bakal Panggil ATR/BPN pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Libur Natal 25-26 Desember 2024 lalu dimanfaatkan masyarakat berwisata ke sejumlah lokasi di kawasan inti Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim).

Otorita IKN mencatat sebanyak 7.300 orang mengunjungi IKN. Kunjungan ini tak terlepas dari kemudahan layanan kepada masyarakat yang ingin berkunjung ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

“Kunjungan sebanyak 7.300 orang itu terdiri dari Rabu, 25 Desember sebanyak 2.500 pengunjung, kemudian pada Kamis, 26 Desember sebanyak 4.800 pengunjung,” ujar Staf Khusus Komunikasi Publik Otorita IKN Troy Pantouw, mengutip Antara, Sabtu 28 Desember 2024.

Ia menyatakan bahwa antusiasme masyarakat yang ingin berkunjung ke IKN tergolong tinggi. Itu terlihat dari peningkatan unduhan aplikasi IKNOW, yang mencatat tambahan 15 ribu unduhan sejak awal Desember.

Dari penambahan tersebut, maka total unduhan melalui IKNOW kini mencapai 99,6 ribu pengguna, sedangkan dari pembukaan kunjungan ke IKN pada September hingga 20 Desember 2024, lebih dari 112,8 ribu masyarakat telah mendaftar melalui aplikasi IKNOW untuk mengunjungi Kota Nusantara.

Otorita IKN, katanya, memastikan kesiapan infrastruktur dan layanan guna menyambut antusiasme masyarakat yang ingin berkunjung ke KIPP IKN, yakni untuk memastikan kenyamanan dan keamanan pengunjung, sekaligus mendukung kelancaran aktivitas di area publik.

Sejumlah hal yang dilakukan antara lain mengoptimalkan akses jalan, menyediakan bus listrik untuk antar jemput, dan menambah fasilitas pendukung seperti area parkir tambahan serta pos kesehatan.

Selain itu, teknologi digital berbasis “Video Management System” dengan kecerdasan buatan (AI) digunakan untuk memantau kondisi KIPP secara ‘”real-time”, sehingga teknologi ini akan membantu pengelolaan kerumunan dan keamanan di Rest Area, Plaza Seremoni, dan sejumlah tempat umum lainnya selama libur Natal, termasuk untuk libur tahun baru.

“Otorita IKN juga menyediakan layanan kesehatan terpadu bagi pengunjung selama libur natal dan tahun baru, untuk memudahkan pengunjung yang membutuhkan layanan kesehatan,” katanya pula.

Tim medis beserta ambulans siaga di Pos Kesehatan Rest Area IKN dan area Kemenko 1 Plaza Seremoni IKN. Sedangkan sebagai rujukan kegawatdaruratan medis, Rumah Sakit Hermina Nusantara dan Rumah Sakit Mayapada Nusantara telah disiapkan untuk mendukung kebutuhan pengunjung.

“Selain itu, fasilitas yang telah tersedia seperti air minum gratis serta gerai kafe yang ada di area Gedung Kemenko 1 seperti Excelso dan di Galeri UMKM/Kantor Bersama tetap dibuka untuk umum,” kata dia.

Momentum natal-tahn baru, ujar Troy, menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk melihat langsung perkembangan pembangunan Nusantara sebagai ibu kota masa depan Indonesia.

“Kami berkomitmen memberikan pengalaman kunjungan yang nyaman dan aman melalui fasilitas terpadu, bahkan memastikan bahwa kunjungan masyarakat tidak mengganggu intensitas pembangunan yang sedang berlangsung,” ujar Troy. (*/nus/am)

Artikel IKN Dikunjungi 7.300 Orang saat Libur Natal pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pemerintah memastikan provinsi Jakarta masih berstatus sebagai Ibu Kota tanah air. Hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

Ia memastikan Jakarta hingga saat ini masih berstatus sebagai ibu kota negara.

Kondisi tersebut tidak akan berubah sebelum Presiden RI Prabowo Subianto menandatangani Keputusan Presiden (Kepres) soal pemindahan ibu kota.

“Iya sampai hari ini Jakarta masih menjadi ibu kota Indonesia. Karena di pasal 70 UU DKJ dinyatakan UU ini berlaku sejak ditanda tangani keputusan presiden terkait dengan pemindahan ibu kota,” kata Supratman saat ditemui di gedung Parlemen, Jakarta Pusat, Senin 18 November 2024, kemarin, dilansir dari Antara.

Menurut Supratman, Presiden akan menandatangani kepres tersebut jika infrastruktur di IKN sudah terbangun dengan baik.

Proses pembangunan infrastruktur tersebut pun bisa memakan waktu beberapa tahun ke depan. Salah satu infrastruktur yang harus dikebut yakni di bidang pemerintahan eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Hal tersebut harus menjadi salah satu prioritas agar roda pemerintahan di IKN bisa berjalan dengan baik.

“Sehingga nanti layak menjadi sebuah kota yang bisa seluruh kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif itu bisa bekerja di sana,” kata Supratman.

Setelah infrastruktur dibangun dan kepres sudah ditandatangani, barulah status ibu kota berpindah dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Di sisi lain, pihaknya juga tetap berusaha mempercepat revisi RUU DKJ bersama Badan Legislali (Baleg) DPR. Revisi tersebut bertujuan untuk mengganti beberapa poin pasal yang ada di UU DKJ seperti penggantian nomenklatur nama DKI menjadi DKJ.

Penggantian itu menurut Supratman harus dilakukan agar DKJ memiliki landasan hukum yang kuat sebagai Provinsi. Pembahasan tersebut pun diupayakan selesai sebelum Pilkada 2024 berakhir pada 27 November mendatang. (ant/am)

Artikel Belum Pindah ke IKN, Pemerintah Pastikan Jakarta Masih Berstatus Ibu Kota pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mencatat Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim) sudah menerima kunjungan wisatawan hingga 5.000 orang per hari.

“Saat ini, IKN sudah bisa dikunjungi, kemudian pengunjung sampai saat ini ada sekitar 3.000 sampai 5.000 pengunjung setiap harinya,” ujar Direktur Investasi dan Kemudahan Berusaha OIKN Lazuardi Nasution dalam acara ESG Symposium 2024 di Jakarta, Selasa 19 November 2024.

Dengan fakta tersebut, ia bilang saat ini wilayah IKN bisa diperuntukkan menjadi objek wisata. Sehingga pihak Otorita bakal melayani para pengunjung yang datang ke ibu kota baru Indonesia di Kaltim tersebut.

“Kami rasa IKN sekarang menjadi salah satu destinasi objek wisata juga dan tentu saja kami harus melayani Bapak dan Ibu apabila nanti ingin berkunjung ke IKN,” ujarnya.

Sementara itu, guna memudahkan akses kunjungan, pihaknya tengah mengupayakan untuk menyelesaikan pembangunan jalan tol akses ke IKN.

Jalan tol ini bisa memangkas waktu perjalanan dari Balikpapan yang sebelumnya ditempuh selama 2,5 jam menjadi 45–50 menit.

“Mudah-mudahan pada bulan Desember bisa selesai, dengan adanya jalan tol yang baru diharapkan IKN bisa ditempuh dalam waktu dari Balikpapan ke IKN sekitar 45 sampai 50 menit,” kata dia.

Sementara untuk akses tol Pulau Balang masih menggunakan skema buka dan tutup tergantung dari kebutuhan, serta kedatangan tamu-tamu ke IKN.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memiliki fokus pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi pusat pemerintahan politik dalam periode empat hingga lima tahun ke depan

Pesan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis 7 November 2024 lalu.

Menurut AHY, dalam pertemuan itu Presiden Prabowo secara khusus mengingatkan dirinya bahwa pembangunan IKN harus difokuskan sebagai salah satu prioritas infrastruktur penting bagi berjalannya pemerintahan. (ant/am)

Artikel IKN Nusantara Dikunjungi Wisatawan hingga 5 Ribu Orang per Hari pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pidato pertama Presiden Prabowo Subianto sebagai presiden mendapat respon positif dari masyarakat. Yang membawa semangat kemajuan untuk Tanah Air. Namun sayangnya, cuplikan pidato tersebut sama sekali tidak menyinggung soal nasib Ibu Kota Nusantara (IKN).

Padahal, di akhir masa kepemimpinan pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo, IKN menjadi isu yang sangat strategis. Sebagai proyek kota masa depan, Jokowi sangat berharap pembangunan itu bisa dilanjutkan oleh pemerintahan yang akan datang, yakni Prabowo-Gibran.

Istana pun menjawab soal isu ini. Melalui Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang memberikan tanggapan. Mengenai tidak dibahasnya Ibu Kota Nusantara dalam pidato kenegaraan Prabowo Subianto saat pelantikan Presiden RI.

Raja Juli membantah anggapan tersebut. Ia masih meyakini komitmen kuat Presiden Prabowo untuk menuntaskan pembangunan IKN, di Kalimantan Timur.

“Pak Prabowo memiliki komitmen yang kuat untuk pembangunan IKN. Beliau sudah berkali-kali menyampaikan akan meneruskan, bahkan akan menuntaskan,” ujarnya, dilansir dari Antara, Senin 21 Oktober 2024.

Saat ditanya tentang status dirinya yang semula menjabat sebagai Penjabat Wakil Kepala Otorita IKN mendampingi Basuki Hadi Muljono sebagai Penjabat Kepala OIKN, Raja Juli mengisyaratkan untuk menunggu pengumuman resmi dari presiden perihal keberlanjutan jabatan itu.

“Nanti dengarkan pengumuman dari Pak Presiden ya. Terima kasih,” katanya. (ant/am)

Artikel Awal Jadi Presiden, Prabowo Tak Ada Singgung Soal IKN, Begini Jawaban Istana pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyebut Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, akan menjadi salah satu ibu kota terbaik di dunia.

“Saya kira (akan menjadi) salah satu ibu kota terbaik di dunia,” kata Wapres menceritakan pengalamannya bermalam di IKN, usai melakukan peletakan batu pertama pembangunan Istana Wakil Presiden di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Senin 12 Agustus 2024.

Memiliki udara bersih dengan bangunan-bangunan yang memenuhi standar internasional inilah yang menjadi indikatornya.

“Saya kira sudah sangat bagus sekali dan udaranya enak bersih bangunannya saya kira memenuhi standar internasional lah,” kata Wapres.

Ia juga menambahkan bahwa Istana Garuda di IKN memiliki kontur tanah yag baik.

Wapres juga sempat mengunjungi embung di IKN yang menurutnya sangat bagus. Dia menilai IKN akan menjadi masa depan bagi generasi yang akan datang.

“Kita harapkan memberikan rasa kebangsaan, percaya diri, bahwa kita sebagai bangsa bisa membangun Istana yang bisa melebihi Istana di luar negeri dan ini menjadi motivasi,” kata Wapres.

Adapun dalam sambutannya di acara tersebut, Wapres mengatakan pembangunan IKN di Kalimantan Timur, merupakan simbol dari tekad bangsa untuk merajut keberagaman.

“IKN menjadi simbol dari tekad kita untuk merajut keberagaman dalam persatuan, dan memastikan bahwa setiap sudut Nusantara mendapat perhatian yang sama,” ujar Wapres. (rw)

Artikel Ma’ruf Amin: IKN akan Jadi Ibu Kota Terbaik di Dunia pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Di luar banyaknya drama dan polemik yang terjadi, tanpa terasa IKN benar-benar sudah di depan mata. Banyak hal yang awalnya masih terkesan imajinatif, kini mulai terlihat hilalnya.

Misalnya di sisi kendaraan umum. Penggunaan taksi terbang sudah mendekati kenyataan. Pada Juli nanti, pabrikan asal Korea Selatan akan menjajal unitnya di Bandara APT Pranoto Samarinda.

Setelahnya, giliran kereta otonom tanpa rel atau autonomous rail transit (ART) yang akan diuji coba di IKN pada Agustus 2024. Moda transportasi ini belakangan sering keluar dari mulut Presiden Jokowi saat berbicara di hadapan pemimpin daerah, terutama pemerintah kota.

Karena belum mendapat respons positif dari pemkot di Indonesia, presiden seperti ingin memberikan contoh terlebih dulu di IKN.

“Satu lagi yang mungkin ikonik adalah ART. Ini adalah salah satu teknologi kereta api tanpa menggunakan rel, dengan marka dan magnet saja transportasi tersebut menggunakan baterai serta pada Agustus sudah mulai dilakukan uji coba,” ujar Menhub Budi Karya Sumadi, mengutip dari Antara, Selasa.

Kereta Tanpa Rel Asal China

Budi menambahkan bahwa pihaknya akan melakukan lelang yang sifatnya lebih permanen terkait ART itu pada Januari 2025. Teknologi kereta tanpa rel yang akan diuji coba di IKN tersebut berasal dari China.

“Kami sudah melakukan mediasi atau pendekatan kepada pihak-pihak yang memberikan CSR. Jadi selama enam bulan ini, CSR mereka memberikan layanan gratis dan nanti pada Januari 2025 kita lakukan suatu lelang yang sifatnya lebih permanen,” kata Budi.

IKN dirancang sebagai kawasan yang menerapkan konsep kota cerdas berlandaskan prinsip hijau dan berkelanjutan. Kehadiran ART di IKN sesuai dengan prinsip tersebut, sebab mampu meningkatkan efisiensi serta keamanan dalam bermobilitas, dan yang tak kalah penting ramah lingkungan.

ART dioperasikan menggunakan baterai yang disubstitusikan dengan marka jalan dan magnet. Dengan demikian, kendaraan itu mampu mengurangi emisi gas rumah kaca dan pemakaian energi.

“IKN diharapkan dapat menjadi pelopor kota berbasis transportasi cerdas di Tanah Air dan bisa menginspirasi kota-kota lain di Indonesia dalam hal mengembangkan transportasi cerdas,” pungkas Menhub Budi. (fth)

Artikel Setelah Uji Coba Taksi Terbang, OIKN akan Jajal Kereta Tanpa Rel Asal China pada Agustus Mendatang pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menekankan pentingnya pengakuan atas masyarakat adat dari pemerintah daerah.

Hal itu guna memperlancar proses pembangunan IKN sekaligus memastikan hak-hak masyarakat adat terlindungi.

Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN, Myrna Safitri, saat berbicara dalam International Conference on Forest City mengakui, bahwa ketiadaan pengakuan masyarakat adat oleh pemerintah daerah menjadi salah satu tantangan dalam pembangunan IKN.

Padahal, menurut Myrna, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengakui masyarakat adat berdasarkan kebijakan nasional.

Beragam instrumen regulasi telah tersedia, tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal.

“Kami bukannya tidak ingin mengakui masyarakat adat, tetapi kami perlu mencari dasar hukum yang lebih kuat untuk mengakui mereka,” katanya, di Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu, 29 Mei 2024, dilansir dari Antara.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adat, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal.

Mereka juga memiliki hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.

Pengakuan masyarakat hukum adat adalah pernyataan tertulis bupati atau wali kota atas keberadaan masyarakat hukum adat di wilayah masing-masing.

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (PMPD) Kalimantan Timur, terdapat 185 komunitas masyarakat hukum adat yang tersebar di beberapa kabupaten di Kalimantan Timur.

Namun, baru lima masyarakat hukum adat yang diakui dan mendapatkan perlindungan dari pemerintah daerah.

Masyarakat adat tersebut adalah Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kayan Umaq Lekan di Desa Miau Baru, Kutai Barat; MHA Wehea di enam desa di Kecamatan Wahau, Kutai Kartanegara; MHA Basap Tebangan Lembak di Kecamatan Bengalon; MHA Long Bentuk di Kecamatan Busang; dan MHA Basap di Karangan Dalam.

Selain pengakuan masyarakat adat, IKN juga dihadapkan pada tantangan untuk memulihkan ekosistem yang terdegradasi, yang membutuhkan waktu lama dan upaya yang besar untuk memulihkannya.

Untuk itu, Myrna menekankan pentingnya kolaborasi dengan seluruh pihak untuk mewujudkan IKN sebagai kota hijau.

“Saya yakin kita tidak hanya ingin menjadikan IKN baik dari segi pemerintahan, tetapi juga bisa memberikan keadilan bagi lingkungan dan juga masyarakat,” pungkasnya. (ant/am)

Artikel Pentingnya Perkuat Pengakuan Masyarakat Adat di Ibu Kota Nusantara pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.