Pemprov Kaltim mengeluarkan peringatan tegas kepada masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap pihak-pihak yang mengaku dari Disdukcapil untuk urusan aktivasi Identitas Kependudukan Digital.

Imbauan tentang Identitas Kependudukan Digital (IKD) ini tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Kaltim Nomor 400.12/2204/DISDUKCAPIL/2025 yang ditandatangani langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur, H. Rudy Mas’ud, pada 5 Agustus 2025.

Dalam edaran tersebut ditegaskan, Disdukcapil tidak pernah menghubungi masyarakat secara personal melalui panggilan video, WhatsApp, Telegram, SMS, maupun telepon untuk melakukan aktivasi IKD.

“Proses aktivasi IKD hanya dapat dilakukan secara tatap muka di kantor Disdukcapil, Mall Pelayanan Publik (MPP), kecamatan, desa/kelurahan, atau tempat layanan resmi lainnya, dengan terlebih dahulu mengunduh aplikasi IKD dari Playstore atau Appstore,” bunyi salah satu poin edaran.

Gubernur Rudy Mas’ud, yang akrab disapa Harum, mengingatkan bahwa data kependudukan kini menjadi basis utama berbagai layanan publik, baik pemerintah maupun swasta. Kebocoran data, kata dia, bisa berdampak serius bagi keamanan identitas seseorang.

“Penyalahgunaan data pribadi bukan hanya merugikan secara materi, tetapi juga dapat berimplikasi pada keamanan identitas. Karena itu, kewaspadaan harus menjadi kebiasaan,” tegasnya.

Masyarakat diimbau untuk tidak membagikan dokumen penting seperti KTP, KK, akta kelahiran, maupun akta kematian di media sosial, aplikasi pesan, atau situs yang tidak resmi. Warga juga diminta memverifikasi identitas petugas sebelum memberikan data pribadi, menghindari penggunaan informasi pribadi sebagai kata sandi, dan memastikan situs/aplikasi yang digunakan aman.

Dalam surat edaran itu juga tercantum imbauan agar warga menyensor sebagian informasi pada dokumen sebelum dikirim ke pihak terpercaya, serta mewaspadai situs palsu dengan domain mirip situs resmi.

Bagi masyarakat yang menemukan indikasi penipuan atau penyalahgunaan data, laporan dapat disampaikan melalui email disdukcapil@kaltimprov.go.id, Instagram @disdukcapil_prov.kaltim, atau WhatsApp 0878 8345 3285.

Salinan digital Surat Edaran ini bisa diunduh di tautan resmi Pemprov Kaltim: https://bit.ly/SrtEdaran. (cht/pt/portalkaltim/sty)

Artikel Waspada! Modus Penipuan Aktivasi IKD Marak di Kaltim, Pemprov Keluarkan Edaran pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Provinsi Kaltim meraih penghargaan dari Kemendagri. Berkat capaianya tertinggi se Indonesia dari program perekaman KTP elektronik dan IKD.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI).

Penghargaan ini diberikan atas prestasi Kaltim sebagai daerah yang berhasil melaksanakan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan Identitas Kependudukan Digital (IKD) tertinggi se-Indonesia untuk kategori jumlah penduduk sedang.

Kepala Bidang (Kabid) Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kaltim, Sulekan menjelaskan, penghargaan tersebut diserahkan dalam acara Rakornas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Penghargaan Dukcapil Prima Award diserahkan Wakil Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Arya Bima Sugiarto kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Kaltim, Kasmawati di Hotel Lombok Raya Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) Senin (4/11/2024).

“Alhamdulillah, Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan sertifikat penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan tingkat rekaman KTP Elektronik dan Identitas Kependudukan Digital tertinggi dengan kategori penduduk sedang se-Indonesia,” kata Sulekan, Selasa 5 November 2024.  

Ia menjelaskan, per Oktober 2024 kemarin penduduk Kaltim yang sudah melakukan perekaman KTP Elektronik sebanyak 2.860.701 jiwa. Jika dipersentasekan, angka itu sudah mencapai 99,54 persen dari jumlah penduduk wajib KTP di Kalimantan Timur.  

Sementara, untuk aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dari target 30 persen yang ditetapkan Kemendagri, Provinsi Kaltim berhasil melakukan aktivasi IKD pada sebanyak 156.639 penduduk. Atau 18,25 persen dari target yang ditetapkan Pemerintah Pusat. 

“Meskipun belum mencapai target 30 persen, tapi itu sudah termasuk tinggi untuk se-Indonesia,” tandas Sulekan. 

Keberhasilan Kaltim dalam perekaman KTP Elektronik dan aktivasi IKD ini, ditegaskannya tak lepas dari prestasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) kabupaten/kota. 

“Ini kemenangan bersama. Tanpa adanya peran Disdukcapil kabupaten/kota, maka provinsi tidak akan mencapai kemenangan ini. Kami dari provinsi hanya memberikan bantuan dan fasilitasi. Yang turun langsung ke masyarakat, adalah disdukcapil kabupaten/kota yang punya wilayah masing-masing,” terang Sulekan. (KRV/pt/portalkaltim)

Artikel Kaltim Raih Penghargaan Kemendagri, Berkat Perekaman KTP Elektronik dan IKD Tertinggi pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Kepala Bidang (Kabid) Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kaltim, Sulekan mengimbau generasi muda untuk memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD).

IKD menyimpan data kependudukan secara elektronik di dalam smartphone. Selain itu, IKD menawarkan kepraktisan tanpa memerlukan dokumen fisik. Keamanannya diperkuat oleh sistem autentikasi untuk mencegah pemalsuan dan kebocoran data.

“Milenial dan generasi muda yang lekat dengan gawai, harapannya bisa mengunduh aplikasi IKD. Jangan ngaku milenial lah kalau belum punya IKD karena ini bentuk modernisasi data kependudukan sesuai dengan perkembangan IT,” ungkap Sulekan, baru-baru ini.

Sulekan juga mengatakan bahwa penerapan IKD ini merupakan program nasional, maka jika diperlukan ada semacam ‘pemaksaan’ dari pemerintah pusat agar masyarakat bisa segera mengaktivasi IKD.

“Misalnya ada aturan yang mensyaratkan wajib menunjukkan data IKD untuk pelayanan tertentu. Kebijakan yang ‘memaksa’ seperti itu, menjadi dorongan kepada masyarakat dengan harapan kesadaran untuk aktivasi semakin baik,” harapnya.

Ke depannya IKD akan terintegrasi dengan pelayanan publik lainnya. Seperti pengurusan rekening perbankan dan sebagainya.

Sulekan memberi contoh seperti di Jawa Timur (Jatim). Dimana Bank Pembangunan Daerah (BPD) sudah menerapkan pengurusan data nasabah melalui IKD.

“Jadi tidak perlu foto copy KTP lagi. Cukup menggunakan fitur berbagi lalu membagikan dengan petugas perbankan,” ujar Sulekan menerangkan contoh di Bank Jatim.

Integrasi seperti itu yang diharapkan terjadi di seluruh sistem pelayanan publik yang membutuhkan data identitas kependudukan. Sehingga kehadiran IKD dapat terasa lebih optimal. (rw)

Artikel Tawaran Kepraktisan, Kabid Adminduk DKP3A Kaltim Ajak Generasi Muda Miliki IKD pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kalimantan Timur memberikan bantuan berupa Laptop dan PC All-in-One kepada 10 Kabupaten/Kota.

Penyerahan simbolis dilakukan oleh Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik, pada Malam Penganugrahan Kaltim Award dan Ramah Tamah HUT Kaltim ke-67 yang berlangsung di gedung Plenary Convention Hall Samarinda, Selasa malam 9 Januari 2024.

Kepala DKP3A Kaltim, Noryani Sorayalita menyatakan bahwa bantuan ini diberikan untuk mendukung Sistem Informasi Administrasi Kependudukan terpusat, guna memenuhi kebutuhan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Menurut data dari Dirjen Dukcapil Kemendagri, Provinsi Kalimantan Timur memiliki hampir 4 juta jiwa yang wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) dan dari jumlah tersebut, sekitar 670.000 jiwa diharapkan beralih ke IKD.

Saat ini,  realisasi mencapai 13,61%, di bawah target nasional 25%.

Bantuan berupa Laptop dan PC All-in-One diberikan kepada kabupaten/kota untuk mendukung Sistem Informasi Administrasi Kependudukan terpusat.

Bantuan Laptop dan PC All-in-One tersebut diharapkan dapat membantu kabupaten/kota dalam aktivasi IKD.

DKP3A berharap bantuan ini dapat meningkatkan kinerja kabupaten/kota dalam mencapai target IKD, mendukung administrasi kependudukan terpusat dan secara keseluruhan meningkatkan pelayanan publik. (rw)

Artikel DKP3A Kaltim Serahkan Bantuan Laptop dan PC All-in-One Kepada 10 Kabupaten/Kota pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Samarinda menyiasati minimnya jatah blangko e-KTP. Dengan menggenjot pengaktifan Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau KTP digital.

Sebabnya, jatah blangko dari Pusat terlalu sedikit. Sehingga kerap kekurangan. Dan berujung pada penundaan pembuatan e-KTP masyarakat.

IKD sendiri sudah diluncurkan sejak Maret 2023 kemarin. Modelnya seperti kartu vaksin Covid-19. Identitasnya ada di dalam aplikasi. Bisa diunduh melalui android ataupun IOS. Dan sudah terintegrasi secara nasional. Menggunakan rujukan data resmi dari Dukcapil.

Di Samarinda, penggunanya masih sedikit. Sejak peluncurannya, baru 11 ribu masyarakat yang mengaktifkannya. Secara persentase, baru mencapai 2% dari jumlah penduduk Samarinda.

Total keseluruhan masyarakat Samarinda sendiri, mencapai 859 ribu. Dengan wajib KTP berjumlah 610 ribu orang.

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Didik Purwanto. Mengatakan akan mengupayakan mengaktifkan IKD untuk 25 persen warga kota. Atau sekitar 150 ribu orang.

“Tapi untuk tahun ini, 5 persen sebetulnya sudah cukup. Lima persen dari jumlah wajib KTP 610 ribu, ya targetnya 30 ribuan lah. Targetnya untuk tahun ini,” jelas Didik, Selasa, 1 Agustus 2023.

“Kita terus gencarkan sosialisasi keliling, ke dinas-dinas, sekolah, kalau ada event pameran, dan juga kalau ada yang ke kantor,” tambahnya.

Meski begitu, e-KTP fisik tidak akan dihilangkan. Hanya akan diprioritaskan untuk kalangan tertentu saja ke depannya. Misal untuk orang tua, dan juga mereka yang belum melek dengan teknologi. Hingga kesulitan jika harus menggunakan KTP digital.

“Kalau anak milenial kayak kita ini ya diarahkan aktivasi IKD,” imbuh Didik.

Dengan adanya aplikasi IKD itu sendiri, menurut Didik akan meminimalisir penggunaan kertas. Karena sistem pendataan di dalam aplikasi sudah cukup lengkap. Dan data sudah tersinkron.

“Isinya ada KTP, biodata keluarga, kemudian Kartu Keluarga (KK), juga pendataan kelahiran, kematian, dan kepindahan,” kata Didik.

Meski begitu, Didik menyebut bahwa proses aktivasi IKD hanya bisa dilakukan bagi mereka yang sudah pernah melakukan perekaman e-KTP. Biar tidak ada penyalahgunaan data.

“Jadi tetap harus bertemu dengan petugas Dukcapil untuk melakukan perekaman, baru bisa aktivasi,” ucapnya.

Setelahnya, adanya IKD ini nanti akan memudahkan untuk banyak hal. Bisa untuk mengajukan data kelahiran, data kematian, jika ingin pindah daerah, hingga keluar atau pindah KK.

“Jadi semuanya sudah praktis dengan aplikasi itu,” pungkasnya. (*/ens/dra)

Artikel Blangko e-KTP akan Dibatasi, Disdukcapil Samarinda Fokus ke KTP Digital pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.