Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) menjadi salah satu tolok ukur sejauh mana implementasi keterbukaan informasi di Indonesia. Tahun ini, survei IKIP akan kembali dilaksanakan.

Dari hasil survei IKIP tahun 2022 lalu, nilai IKIP nasional adalah sebesar 74,43. Meningkat 3,06 poin dari tahun 2021 sebesar 71,37.

Sementara, di tingkat provinsi, tiga daerah tertinggi dalam survey IKIP diraih oleh Jawa Barat (Jabar) dengan nilai 81,93. Disusul Bali dengan nilai 80,99 dan Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan nilai IKIP 80,49.

Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sendiri meraih nilai IKIP dengan nilai 77,61 pada 2022. Meningkat tipis 0,65 oin dari tahun 2021 sebesar 76,96.

Komisi Informasi (KI) Pusat mengharapkan, ada peningkatan IKIP tahun ini bagi seluruh provinsi. Dengan peningkatan itu, artinya ada perbaikan implementasi keterbukaan informasi di daerah.

Komisioner KI Pusat, Rospita Vici Paulyn mengatakan, Indeks Keterbukaan Informasi Publik ini menjadi program prioritas dan tanggung jawab Komisi Informasi di tiap provinsi. Kelompok Kerja Daerah (Pokjada) IKIP yang sudah dibentuk, bertanggung jawab mengumpulkan data dan fakta guna memotret keterbukaan informasi di Indonesia.

Indeks Keterbukaan Informasi Publik, kata Vici menganalisa tiga aspek penting. Pertama, kepatuhan badan publik terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Kedua, persepsi masyarakat pada UU KIP dan  hak informasi (right to know). Serta ketiga, kepatuhan badan publik dalam putusan sengketa informasi publik untuk menjamin hak masyarakat atas informasi.

“FGD ini penting sebagai catatan kami, untuk mendengar rekomendasi yang disampaikan dari informan ahli,” ujar Vici saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Keterbukaan Informasi Publik Daerah di 34 Provinsi, Kamis (13/4/2023).

Dalam FGD tersebut, para peserta membahas 85 pertanyaan yang tertuang dalam Survei IKIP 2023 yang dipimpin oleh Tim Ahli Keterbukaan Informasi Publik, Desiana Samosir.

FGD dihadiri oleh Ketua KI Kaltim Ramaon Dearnov Saragih dan jajaran komisioner KI Kaltim, serta para informan ahli dari pemerintahan, akademisi, kelompok masyarakat, dan jurnalis. (KRV/diskominfokaltim/am)

ADVERTORIAL DISKOMINFO KALTIM

Artikel KI Pusat Ingin Kaltim Tingkatkan Indeks Keterbukaan Informasi Publik pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Perbedaan posisi yang mencolok ini harus ditelusuri, karena pengukuran kedua indeks tersebut memiliki objek yang hampir serupa, yakni soal keterbukaan informasi.

Hal inilah yang menjadi salah satu pembahasan pada diskusi kelompok yang digelar Komisi Informasi (KI) Kaltim bekerja sama dengan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kaltim, di Hotel Aston, Samarinda pada Kamis (27/10/2022).

Hadir sebagai pembicara Komisioner KI Kaltim Indra Zakaria dan Ketua SMSI Kaltim Abdurrahman Amin. Pada acara yang dipandu Komosioner KI Kaltim Erni Wahyuni sebagai moderator tersebut, dihadiri oleh sejumlah elemen mahasiswa dan perwakilan media massa di Samarinda.

Indra dalam pemaparannya menyebut jika perbedaan posisi yang mencolok ini harus diketahui penyebabnya. Hal itu akan dapat dijadikan landasan untuk memperbaiki sejumlah kekurangan di daerah terkait keterbukaan informasi publik, di mana Kaltim yang keluar dari posisi 5 besar.

“Kalau Indeks Kemerdekaan Pers Kaltim berada di posisi pertama, ya paling tidak Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kaltim idealnya berada di posisi lima besar. Kalau perbedaan posisinya jauh, ini harus kita telusuri,” kata Indra.

Menurutnya, salah satu perbedaan posisi tersebut diduga karena informan yang digunakan untuk mengukur dua indeks tersebut memang berbeda. Kalau IKP menggunakan para wartawan sendiri yang dijadikan sebagai informan. Mereka terdiri atas perwakilan organisasi wartawan dan pimpinan media massa. Sedangkan pada pengukuran IKIP, informan yang digunakan lebih luas.

“Mulai aparat hukum, unsur pemerintah, LSM dan perwakilan wartawan sendiri,” tandas Indra.

Sementara itu, Rahman -sapaan Abdurrahman Amin- dalam pemaparannya menyampaikan sejumlah rekomendasi yang dihasilkan dari pengukuran IKP di Kaltim. Meski Kaltim berada di posisi pertama, bukan berarti kondisi pers di Bumi Etam sudah baik.

“Banyak hal yang masih harus diperbaiki,” ungkap Rahman yang juga Wakil Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kaltim ini.

Beberapa hal yang harus diperbaiki tersebut, lanjut Rahman, adalah tingkat kesejateraan pekerjaa pers yang berpengaruh terhadap kualitas wartawan. Menurutnya, dua hal ini menjadi isu utama yang menjadi PR organisasi pers dan perusahaan media.

“Wartawan sebagai pekerja intelektual harus memiliki jaminan kesejahteraan. Namun untuk mendukung hal tersebut wartawan tentu harus memiliki kualitas dan kemampuan yang mumpuni. Hal ini sangat berkaitan dengan sajian atau konten berita yang dihasilkan,” ungkapnya. (redaksi)

Artikel Diskusi Komisi Informasi Kaltim Soroti Perbedaan Mencolok Peringkat IKP dan IKIP pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.