Di bulan Ramadan ini, masyarakat khususnya kaum Islam meramaikan rumah ibadah sebagai pusat kegiatan utamanya. Salah satunya di Masjid Negara IKN yang mulai digunakan sebagai pusat kegiatan ibadah masyarakat.

Seiring dimulainya pemanfaatan masjid negara tersebut, PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (UID Kaltimra) memastikan keandalan pasokan listrik guna mendukung kelancaran dan kekhusyukan seluruh rangkaian ibadah, khususnya selama bulan suci Ramadan 1447 Hijriah.

Sebagai bagian dari pengoperasian Masjid Negara IKN, PLN memastikan sistem kelistrikan di kawasan tersebut disiapkan secara andal dan berkelanjutan. Pasokan listrik ditopang oleh sistem berlapis yang mencakup penyulang utama dan cadangan, gardu distribusi terproteksi, serta dukungan Uninterruptible Power Supply (UPS) dan genset sebagai sumber daya cadangan. PLN juga menyiagakan personel dan pemantauan sistem secara berkesinambungan untuk menjaga kualitas pasokan listrik, seiring meningkatnya aktivitas masyarakat di kawasan IKN.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Basuki Hadimuljono, menyampaikan bahwa keandalan listrik merupakan fondasi penting bagi operasional kawasan IKN yang terus berkembang, termasuk mendukung pemanfaatan Masjid Negara sebagai ruang ibadah dan aktivitas publik.

“Keandalan listrik menjadi elemen krusial dalam mendukung operasional kawasan IKN. Kami mengapresiasi komitmen PLN yang memastikan pasokan listrik tetap terjaga, sehingga masyarakat dapat beribadah dan beraktivitas dengan aman dan nyaman,” ujar Basuki.

Sementara itu, General Manager PLN UID Kaltimra, Muchamad Chaliq Fadli, menegaskan bahwa PLN secara konsisten menyiapkan sistem kelistrikan Masjid Negara IKN dengan standar keandalan tinggi.

“Masjid Negara IKN mulai menjadi ruang ibadah dan aktivitas masyarakat. PLN memastikan seluruh sistem kelistrikan disiapkan secara optimal melalui preventive maintenance menyeluruh, pengamanan berlapis, serta kesiapsiagaan personel, agar seluruh rangkaian ibadah dapat berlangsung dengan aman, nyaman, dan khusyuk,” ujar Chaliq.

Sebagai langkah antisipatif, PLN sebelumnya telah melakukan inspeksi dan penguatan sistem distribusi, meliputi pengecekan jaringan tegangan menengah dan rendah, sistem proteksi, serta uji kesiapan suplai cadangan guna memastikan keandalan pasokan listrik seiring meningkatnya aktivitas di kawasan IKN.

PLN UID Kaltimra akan terus memperkuat keandalan sistem kelistrikan melalui penguatan infrastruktur, digitalisasi monitoring, serta peningkatan kualitas layanan sebagai bagian dari dukungan terhadap transformasi IKN menuju kota modern, cerdas, dan berkelanjutan. (Ins/Am)

Artikel Masjid Negara IKN Ramai Digunakan Saat Ramadan, PLN Pastikan Listrik Tanpa Gangguan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) akhirnya angkat bicara meluruskan simpang siur terkait mobil mewah yang ditumpangi Gubernur Kaltim. Saat menghadiri pelantikan pengurus KADIN di Ibu Kota Nusantara (IKN), Senin (2/3/2026) lalu.

Beredarnya video Gubernur yang turun dari mobil Range Rover berpelat ‘KT 1’ sempat memicu asumsi publik. Bahwa kendaraan tersebut adalah mobil dinas baru hasil pengadaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal, menepis keras kabar burung tersebut. Ia memastikan mobil yang dipakai Gubernur di IKN adalah kendaraan pribadi, bukan aset milik Pemprov Kaltim.

“Kendaraan yang digunakan adalah Range Rover 3.0 SWB Autobiography yang bukan berasal dari pengadaan APBD,” jelas Faisal dalam keterangan resminya, Jumat (6/3/2026).

Terkait penggunaan pelat nomor sakti ‘KT 1’ di mobil pribadi tersebut, Faisal menyebut hal itu sudah sesuai dengan standar keprotokolan karena Gubernur sedang menjalankan tugas kedinasan. Jika digunakan di luar agenda dinas, mobil tersebut akan kembali memakai pelat umum. Ia juga menambahkan bahwa kendaraan pribadi itu saat ini masih beroperasi menggunakan pelat dan izin sementara karena masih dalam proses pengurusan administrasi.

Beda Spesifikasi, Beda Mobil

Untuk menyudahi spekulasi publik yang mengaitkan mobil di IKN dengan polemik pengadaan mobil dinas dari APBD Perubahan 2025, Faisal membeberkan detail perbedaan spesifikasi kedua mobil mewah yang kebetulan bermerek sama tersebut.

Berikut adalah perbedaan wujud kedua kendaraan:

• Mobil Pribadi Gubernur (Dipakai di IKN): Merupakan Range Rover 3.0 SWB Autobiography P550e. Mobil ini menggunakan sasis pendek (Standard Wheelbase) dengan panjang sekitar 5.052 mm, dan saat ini posisinya berada di Kaltim.
• Mobil Pengadaan APBD (Batal Digunakan): Merupakan Range Rover 3.0 LWB Autobiography P460e. Mobil ini bersasis panjang (Long Wheelbase) dengan ukuran sekitar 5.252 mm, dan posisinya saat ini masih tertahan di Jakarta.

Vendor Sepakat Kembalikan Uang ke Kas Daerah

Di sisi lain, Faisal juga membawa kabar terbaru terkait proses pengembalian mobil dinas APBD yang belakangan menuai polemik. Ia memastikan Pemprov Kaltim telah mengantongi surat balasan dari pihak vendor penyedia.

Vendor tersebut telah menyatakan persetujuannya untuk menerima kembali mobil Range Rover bersasis panjang tersebut dan siap memulangkan seluruh dana pengadaan secara utuh ke kas daerah Kaltim.

“Dalam waktu dekat akan dilakukan penyerahan kembali kendaraan kepada penyedia di Jakarta. Proses ini ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) setelah dana pengembalian benar-benar masuk ke kas daerah,” paparnya.

Faisal berjanji akan membuka seluruh informasi ke publik secara transparan begitu proses serah terima dan pengembalian uang ( refund) ini rampung.

Sebagai langkah kehati-hatian dalam proses administrasi pembatalan ini, Pemprov Kaltim juga terus menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah pusat. Selain telah berkoordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI, Pemprov juga menggelar rapat daring bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Jumat (6/3/2026) guna memastikan seluruh prosedur berjalan sesuai aturan hukum. (ens)

Artikel Heboh Gubernur Pakai Range Rover ‘KT 1’ di IKN, Pemprov Kaltim Pastikan Itu Kendaraan Pribadi pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) belakangan ini tengah menjadi magnet perbincangan hangat publik di dunia maya. Belum usai sorotan warganet terhadap gaya dan penampilan istri Gubernur Kaltim, Sarifah Suraidah, kini publik kembali dikejutkan dengan kabar terbaru dari lingkaran keluarga orang nomor satu di Benua Etam tersebut.

Sorotan warganet kini tertuju tajam pada sosok Putri Amanda Nur Ramadhani. Perempuan yang baru menginjak usia 23 tahun—sekaligus keponakan kandung Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud—ini baru saja resmi dilantik memegang tongkat komando sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kaltim masa bakti 2025–2030.

Tak ayal, agenda pelantikan ini langsung memantik rasa penasaran publik di media sosial. Banyak warganet yang mulai mencari tahu relasi kekerabatan hingga menelusuri rekam jejak dan latar belakang perempuan muda tersebut.

Komitmen di Tengah Sorotan

Meski diwarnai riuh perbincangan di dunia maya, prosesi pelantikan Putri berlangsung istimewa dan penuh nuansa strategis. Acara tersebut sengaja ditarik ke jantung pemerintahan baru, tepatnya di Aula Serbaguna Kemenko 3, Ibu Kota Nusantara (IKN), pada Senin (2/3/2026).

Dalam pidato perdananya di hadapan jajaran pengurus Kadin pusat dan kepala daerah, Putri tampil optimis. Ia menegaskan komitmennya untuk mendongkrak daya saing dunia usaha lokal agar lebih inklusif dan adaptif dalam menyongsong megaproyek IKN.

“Kalimantan Timur tidak lagi hanya dikenal daerah yang kaya sumber daya alam, akan tetapi kini bertransformasi menjadi simpul strategis pembangunan nasional, pusat pertumbuhan baru, dan rumah bagi Ibu Kota Nusantara,” tegas Putri.

Kadin Pusat Bidik Proyek Fisik dan Energi Terbarukan

Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, yang hadir melantik langsung kepengurusan baru tersebut, turut memompa optimisme pengusaha daerah. Dalam lawatan keempatnya ke kawasan Nusantara ini, Anindya menegaskan bahwa pelantikan Kadin Kaltim di IKN adalah simbol turun tangannya sektor swasta dalam proyek strategis nasional.

Ia membeberkan bahwa masih banyak ceruk proyek fisik yang bisa digarap pengusaha, mulai dari gedung parlemen, kawasan peradilan, hingga lanskap industri pendukung. Lebih dari itu, Kadin pusat juga menyoroti potensi raksasa di sektor kelistrikan ramah lingkungan.

“Ini sejalan dengan upaya Provinsi Kaltim dalam mengembangkan energi terbarukan hingga 1.700 MW pada 2030. Infrastruktur pendukungnya tentu sangat besar dan Kadin siap berkolaborasi,” papar Anindya.

Pesan Basuki dan Taktik Gubernur

Kehadiran gerbong pengusaha daerah ini disambut positif oleh Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono. Ia menilai momen ini sebagai tonggak awal sinergi yang konkret. Meski begitu, Basuki menitipkan pesan tegas agar pengusaha lokal mau meningkatkan kapasitas dan bersaing secara profesional.

“Transformasi ekonomi di Nusantara tidak akan maksimal tanpa keterlibatan aktif pengusaha lokal. Namun bukan berarti ada keistimewaan, harus meningkatkan kapasitas agar mampu bersaing nasional bahkan global,” tegas mantan Menteri PUPR tersebut.

Di sisi lain, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud membeberkan alasan taktis di balik pemilihan IKN sebagai lokasi pelantikan sang keponakan. Menurutnya, ada dampak psikologis dan ekonomi yang jauh lebih kuat jika pengusaha diundang langsung ke episentrum pembangunan.

“Kalau kegiatan dilaksanakan di daerah lain mungkin biasa saja. Tetapi ketika dilakukan di IKN menjadi luar biasa. Ini sengaja kami lakukan karena di sini banyak sekali prospek,” jelas Rudy menaruh harapan agar Kadin segera memacu laju investasi di ibu kota baru. (ens)

Artikel Siapa Sosok Ketua Baru Kadin Kaltim? Keponakan Gubernur Usia 23 Tahun yang Ramai Disorot Publik pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mengambil langkah taktis terkait arah pembangunan infrastruktur daerah. Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menegaskan bahwa pihaknya saat ini lebih memprioritaskan perbaikan dan peningkatan kualitas jalan ketimbang membangun jembatan, khususnya di jalur Trans Kalimantan.

Sikap realistis ini disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Paser pada Rabu 4 Maret 2026. Rudy menilai, kelancaran konektivitas darat adalah kunci utama, terutama pada ruas yang menghubungkan Kabupaten Paser dan Penajam Paser Utara (PPU).

Selain itu, fokus perbaikan juga diarahkan pada jalur perbatasan yang terhubung langsung dengan Provinsi Kalimantan Selatan, seperti Kotabaru dan Banjarmasin, yang kini menjadi salah satu pintu masuk vital menuju kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Alasan Prioritaskan Jalan

Gubernur Kaltim ini juga membeberkan alasannya menomorsatukan jalan raya ketimbang jembatan.

“Di jalur Trans Kalimantan ini, perbaikan jalan jauh lebih penting untuk membuka akses dibanding langsung membangun jembatan. Jembatan itu anggarannya besar. Kalau jembatan ada tapi jalannya belum siap, itu mubazir,” ungkap Rudy.

Ia tak menampik bahwa pembangunan jembatan sangat penting. Namun, jika dipaksakan tanpa adanya ketersediaan jalan penghubung yang memadai, proyek bernilai jumbo tersebut berisiko tidak optimal atau bahkan mangkrak. Oleh karena itu, kekuatan anggaran daerah akan difokuskan untuk memuluskan jalanan terlebih dahulu.

“Selama ada anggaran, kita utamakan bangun dan perbaiki jalan. Kalau anggaran sudah cukup, baru kita bangun jembatan supaya tidak terkatung-katung. Untuk jembatan, kita bisa harapkan dukungan dari Kementerian PU,” jelasnya.

Menurut Rudy, ketiadaan jembatan untuk sementara waktu masih bisa disiasati oleh masyarakat. Mobilitas warga masih bisa mengandalkan alternatif penyeberangan seperti kapal feri, kapal kayu, maupun rakit.

Kondisi tersebut akan sangat berbeda jika infrastruktur jalan yang mengalami kerusakan atau terputus. Mengingat fungsinya sebagai jalur distribusi utama, kerusakan jalan dinilai bisa melumpuhkan urat nadi kehidupan warga secara masif.

“Kalau jalan ini seperti urat nadi. Kalau tersumbat, semuanya ikut terganggu, pendidikan, kesehatan, hingga mobilitas barang dan jasa,” pungkasnya. (ens)

Artikel Gubernur Kaltim: Bangun Jembatan Tapi Jalan Belum Siap Itu Mubazir pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Kepengurusan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Kalimantan Timur masa bakti 2025–2030 resmi dikukuhkan. Menariknya, seremoni pelantikan ini tidak digelar di pusat perkotaan provinsi pada umumnya. Melainkan ditarik langsung ke jantung Ibu Kota Nusantara (IKN), tepatnya di Kantor Bersama 3, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Senin 2 Maret 2026.

Pemilihan lokasi ini bukan sekadar panggung seremonial, melainkan sinyal unjuk gigi dunia usaha daerah dalam menyambut megaproyek IKN.

Ketua Umum KADIN Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, yang hadir melantik langsung kepengurusan baru tersebut, menyoroti posisi strategis Kaltim saat ini.

Menurutnya, dengan hadirnya IKN, Kaltim punya peluang emas untuk mengambil alih peran sebagai motor penggerak utama ekonomi nasional. Terutama di sektor energi ramah lingkungan.

“Saya sepakat sekali dengan apa yang disampaikan Bapak Basuki, Kepala Otorita IKN dan juga Bapak Gubernur Kalimantan Timur. Bahwa banyak sekali potensi di Kalimantan Timur, dari sisi energi terbarukan. Dan, khusus buat IKN ini, sangat potensial untuk pengembangan PLTS,” tegas Anindya.

Ia pun berharap KADIN Kaltim bisa benar-benar menjelma menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi.

Merespons tantangan tersebut, Ketua Umum KADIN Kaltim 2025–2030 terpilih, Putri Ananda Nur Ramadhani, menyatakan kesiapannya membawa gerbong pengusaha daerah untuk naik kelas. Ia menargetkan dunia usaha di Kaltim bisa tumbuh inklusif dan punya daya saing tinggi.

“Kami optimis bahwa KADIN Kalimantan Timur dapat menjadi bagian penting dalam menyukseskan pembangunan daerah dan nasional. Kalimantan Timur tidak lagi hanya dikenal daerah yang kaya sumber daya alam, akan tetapi kini menjadi simpul strategis pembangunan nasional, pusat pertumbuhan baru, dan rumah bagi Ibu Kota Nusantara,” ujar Putri.

Pesan Basuki: Pengusaha Lokal Jangan Minta Keistimewaan

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyambut baik inisiatif KADIN Kaltim. Ia memandang pelantikan di kawasan Nusantara ini sebagai gerbang awal kolaborasi yang lebih konkret antara pemerintah dan pelaku usaha.

“Saya ingin memaknai pelantikan dan pengukuhan KADIN Kalimantan Timur di Nusantara ini sebagai tonggak awal kita memberikan semangat Kadin Kalimantan Timur untuk berkolaborasi dengan Otorita IKN, termasuk membuka pintu untuk bersinergi ke depan,” ucap Basuki.

Meski menyambut tangan terbuka, Basuki menitipkan pesan menohok. Ia mewanti-wanti tiga hal krusial: adaptabilitas, kolaborasi, dan keberlanjutan bisnis hijau. Ia menegaskan, pengusaha lokal memang harus dilibatkan, namun mereka dituntut bertarung secara profesional tanpa berharap perlakuan khusus.

“Transformasi ekonomi di Nusantara tidak akan maksimal tanpa keterlibatan aktif pengusaha lokal. Namun bukan berarti ada keistimewaan, harus meningkatkan kapasitas agar mampu bersaing nasional bahkan global,” tegas mantan Menteri PUPR tersebut.

Sementara itu, Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menilai keputusan memboyong acara pelantikan ke IKN adalah langkah taktis untuk membuka mata para pengusaha terhadap besarnya kue ekonomi yang ada di ibu kota baru tersebut.

“Kalau kegiatan dilaksanakan di daerah lain mungkin biasa saja, tetapi ketika dilakukan di Ibu Kota Nusantara baru luar biasa. Ini sengaja kami lakukan, di sini banyak sekali prospek. Kami sangat berharap sekali pada Kadin, khususnya Kadin Indonesia dan Kalimantan Timur untuk bisa bersinergi, serta mengambil peran tanggung jawab itu,” pungkas Rudy.

Dengan kepengurusan baru ini, KADIN Kaltim diharapkan tancap gas menjadi mitra strategis pemerintah, menggarap berbagai peluang mulai dari infrastruktur hingga energi terbarukan di kawasan Nusantara. (ens)

Artikel Sah! Putri Ananda Pimpin KADIN Kaltim, Dilantik di IKN dan Bawa Visi Ekonomi Hijau pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat transformasi Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi kota hutan (forest city). Dalam kunjungan kerjanya pada Sabtu 28 Februari 2026. Menhut meninjau langsung progres Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yang kini telah mencapai luas 1.805 hektare.

Agenda kunjungan ini difokuskan pada pemulihan ekosistem di kawasan RHL dan Plaza Bhineka Tunggal Ika. Didampingi Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono dan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, Raja Juli memantau peralihan vegetasi dari hutan tanaman industri monokultur eukaliptus menjadi hutan hujan tropis yang heterogen.

Lahan tersebut kini mulai dipadati tanaman asli dan endemik Kalimantan, seperti meranti, gaharu, kapur, medang, nyamplung, hingga nyatoh. Selain itu, penanaman jenis multi-purpose tree species (MPTS) dan tanaman cepat tumbuh juga dilakukan untuk mempercepat pemulihan fungsi ekologis lahan.

“Hutan sebagai sumber daya alam dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat. Tentu Kementerian Kehutanan akan terus memberikan dukungan penuh terhadap IKN, terutama dalam aspek penghijauan,” ujar Raja Juli Antoni di sela kegiatannya.

Ia menambahkan bahwa upaya rehabilitasi yang berjalan selama dua tahun terakhir mulai menunjukkan hasil signifikan secara biodiversitas.

“Tadi kita baru saja melihat lokasi RHL dua tahun yang lalu, tetapi sekarang sudah tinggi pohonnya untuk menggantikan tanaman monokultur. Dilaporkan juga sudah ada burung karena vegetasinya mulai variatif untuk mendukung nantinya IKN menjadi kota hutan (forest city),” lanjutnya.

Penguatan Ekonomi Lewat Perhutanan Sosial

Selain fokus pada ekologi, kunjungan ini juga menyasar aspek sosial. Menhut menyerahkan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial kepada empat Kelompok Tani Hutan (KTH) di Kalimantan Timur.

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan warga di sekitar kawasan hutan mendapatkan akses legal dan manfaat ekonomi secara berkelanjutan.

Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, mengapresiasi dukungan pusat dalam menjaga titik temu antara pembangunan infrastruktur masif dan pelestarian alam di wilayahnya.

“Kunjungan Bapak Menteri ini bukan hanya sebagai komitmen tetapi adalah menjaga keseimbangan antara pembangunan Ibu Kota Nusantara ini dan menjaga kelestarian lingkungan,” tutur Rudy.

Rangkaian kunjungan kerja ditutup dengan agenda religi, di mana rombongan melaksanakan shalat tarawih berjamaah bersama warga di Masjid Negara IKN.

Momen ini sekaligus menjadi simbol bahwa pembangunan ibu kota baru tetap mengedepankan harmoni sosial dan spiritual di tengah transformasi fisik dan lingkungan yang sedang berjalan. (ens)

Artikel Wujudkan Forest City, Menteri Kehutanan Tinjau 1.805 Hektare Lahan Rehabilitasi di IKN pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Suasana sore di Masjid Negara Ibu Kota Nusantara (IKN) terasa berbeda selama bulan Ramadan. Wangi rempah yang menggugah selera menguar dari area dapur pelataran masjid pada Sabtu 28 Februari 2026. Aroma tersebut berasal dari kuali-kuali besar berisi sajian yang diberi nama ‘Bubur Nusantara’, takjil primadona yang selalu dinanti warga.

Proses memasak bubur berwarna cokelat muda ini memakan waktu sekitar satu setengah jam. Setiap harinya, ada 700 porsi bubur bertabur rempah keemasan yang disiapkan khusus untuk masyarakat yang datang berbuka puasa.

Menu ini bukan sekadar masakan biasa. Resepnya merupakan warisan turun-temurun dari Samarinda Seberang, Kalimantan Timur, yang memang identik sebagai sajian khas saat Ramadan tiba.

Muhammad Tasrik, salah satu juru masak di pelataran masjid, mengungkapkan bahwa kunci dari kuatnya aroma takjil ini ada pada bumbu dasarnya.

“Bumbu utamanya adalah bumbu kari yang membuat wanginya semakin tercium,” katanya sembari terus mengaduk bubur di dalam kuali.

Pelestarian Budaya

Hadirnya hidangan ini di IKN punya tujuan tersendiri. Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alimuddin, menyebut langkah ini sebagai upaya pelestarian budaya daerah di tengah pembangunan ibu kota baru.

“Kita mencoba mengangkat kearifan lokal sekitar IKN dan Kalimantan Timur, harapannya semakin dikenal luas. Masyarakat umum silakan datang ke Masjid Negara. Kami ikhtiarkan tempat ini menjadi simbol harmonisasi dan keberagaman,” ujar Alimuddin.

Suasana harmonis yang dimaksud tampak jelas saat waktu Magrib makin dekat. Berbagai kalangan masyarakat berdatangan memenuhi pelataran masjid. Pegawai, pekerja konstruksi, hingga keluarga duduk membaur tanpa sekat.

Momen kebersamaan ini bahkan tidak hanya diramaikan oleh umat Muslim, melainkan juga warga non-Muslim yang hadir untuk menikmati suasana sore.

Bagi para pekerja di sekitar IKN, sajian gratis ini jadi momen yang paling ditunggu. Muslih, pekerja housekeeping di Rusun ASN, mengaku sering datang ke Masjid Negara bersama rekan-rekannya karena aksesnya yang terbilang mudah.

“Seru sekali berbuka di sini. Ramai masyarakat datang mencicipi takjil dengan menu beragam. Bubur Nusantara rasanya enak banget, gurih, bikin nagih,” ungkap Muslih.

Di tengah hiruk-pikuk pembangunan IKN, momen sederhana lewat semangkuk bubur hangat ini sukses menjadi ruang interaksi sosial. Menyatukan berbagai latar belakang masyarakat untuk sekadar duduk bersama dan berbagi suasana Ramadan. (ens)

Artikel Mencicipi Bubur Nusantara, Takjil Khas Pemersatu Warga di Masjid Negara IKN pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Agenda pemulihan lingkungan dan kehutanan kembali menjadi fokus di Kalimantan Timur. Akhir pekan lalu, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni melakukan kunjungan kerja dua hari di Benua Etam, tepatnya pada 28 Februari hingga 1 Maret 2026.

Kedatangan Menhut di Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan, disambut langsung oleh Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud beserta jajaran Forkopimda.

“Terima kasih, Pak Menteri, datang kembali ke Kaltim. Sering-sering mengunjungi kami di sini, agar suasana semakin hidup dan hutan kami semakin lestari,” sambut Gubernur yang akrab disapa Harum tersebut, Sabtu (28/2/2026).

Langsung ke IKN

Usai penyambutan, rombongan langsung bertolak menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) di Sepaku, Penajam Paser Utara. Didampingi Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, agenda utama mereka adalah meninjau progres Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di kawasan ibu kota baru tersebut.

Di sela-sela peninjauan, Menhut dan Gubernur Kaltim menyempatkan diri menanam pohon di Plaza Bhinneka Tunggal Ika. Keduanya secara khusus memilih bibit pohon endemik; Rudy menanam meranti, sementara Raja Juli menanam tengkawang.

Menurut Rudy, pemilihan bibit lokal ini merupakan langkah strategis untuk merawat identitas ekologis Kalimantan.

“Pohon khas Kalimantan ini banyak jenisnya, seperti ulin, bangkirai, kapur, dan banyak lagi. Semuanya memiliki nilai ekonomi tinggi,” ungkap Rudy.

Ia menegaskan, penanaman pohon endemik ini krusial untuk menjaga ketersediaan air dan kualitas udara di wilayah penyangga IKN. Sekaligus memastikan predikat Kalimantan sebagai “paru-paru dunia” tetap terjaga.

“Kehadiran Menhut secara intensif akan mempercepat dukungan program kehutanan yang berdampak langsung pada pemulihan hutan Kaltim,” tambahnya.

Penghijauan di IKN

Sebagai informasi, upaya penghijauan di IKN terus dikebut. Berdasarkan data Kemenhut, total area RHL di kawasan IKN yang telah ditanami mencapai 1.805 hektare. Rinciannya mencakup 805 hektare pada tahun 2022, disusul penambahan masing-masing 500 hektare pada tahun 2023 dan 2024.

Selain meninjau IKN, lawatan Menhut di Kaltim juga menyentuh aspek pemberdayaan masyarakat dan institusi keagamaan setempat. Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan SK Perhutanan Sosial di kawasan IKN, serta penyerahan bantuan bibit pohon yang dirangkai dengan aksi tanam bersama di Pondok Pesantren Hidayatullah, Balikpapan.

Dalam kunjungan kerja ini, Menhut Raja Juli didampingi oleh sejumlah pejabat teras kementerian, di antaranya Sekjen Kemenhut Mahfudz, Dirjen KSDAE Satyawan Pudyatmoko, Dirjen Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Dyah Murtiningsih, serta Dirjen Perhutanan Sosial Catur Endah Prasetiani. (ens)

Artikel Menhut Tinjau RHL di IKN, Tanam Meranti dan Tengkawang Bersama Gubernur Kaltim pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak hanya terpusat pada infrastruktur inti, tetapi juga menyasar pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah delineasi.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, turun langsung meninjau potensi ekonomi pesisir di kawasan tambak Desa Muara Sembilang, Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara, Jumat (27/2/2026).

Kunjungan ini bertujuan untuk memetakan potensi lokal yang bisa dikembangkan menjadi desa wisata, sekaligus lumbung pangan tangguh. Desa nelayan tersebut diketahui memiliki hasil tambak unggulan berupa ikan bandeng, udang, dan rumput laut.

Basuki menilai kekayaan alam yang dimiliki masyarakat pesisir Muara Sembilang harus didorong agar naik kelas dan memiliki nilai tambah yang lebih besar.

“Tadi kami mengunjungi Tanjung atau Muara Sembilang, sebuah desa nelayan yang berpotensi dikembangkan menjadi desa wisata. Produknya luar biasa, apalagi ada ikan bandeng hasil tambak yang ukurannya itu gede (besar). Ada produk lokal juga seperti amplang, udang, dan kepiting. Saya yakin Pertamina lebih piawai dalam pemberdayaan, termasuk melalui program CSR-nya,” urai Basuki di sela-sela kunjungannya.

Langkah strategis di pesisir Samboja ini sejalan dengan kerangka diversifikasi ekonomi Superhub Ekonomi Nusantara (SEN). Otorita IKN menargetkan komoditas laut ke depannya tidak lagi sekadar dijual mentah.

Bahan baku seperti bandeng dan udang diproyeksikan dapat diolah menjadi produk lanjutan berteknologi tinggi, seperti bubuk protein untuk fortifikasi pangan. Sementara itu, komoditas rumput laut akan dioptimalkan sebagai bahan dasar industri kosmetik dan farmasi.

Respons Positif Warga

Kehadiran jajaran Otorita IKN di kawasan pesisir ini mendapat respons positif dari warga setempat. Pelaksana Ketua Kelompok Pembudidaya Ikan, Supratman, mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap desanya yang lokasinya cukup jauh dari pusat kota.

“Kalau saya senang sekali, karena jarang-jarang ada orang penting mau datang ke tempat kami. Apalagi, tempat kami ini kan tempat paling ujung dan terpencil di sini,” ungkap Supratman.

Di sela-sela agenda peninjauan tambak, Basuki juga menyempatkan diri mengunjungi Masjid Besar Darussalam Samboja. Kunjungan ke rumah ibadah ini menjadi bagian dari agenda silaturahmi Otorita IKN bersama warga lokal di tengah suasana bulan suci Ramadan.

Pemberdayaan desa pesisir ini diharapkan menjadi bukti bahwa warga di sekitar delineasi IKN bukan sekadar penonton, melainkan pelaku utama dalam memajukan roda ekonomi Nusantara. (ens)

Artikel Dorong Ekonomi Pesisir IKN, Basuki Targetkan Hasil Tambak Samboja Naik Kelas pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai merapikan urusan birokrasi perizinan bagi pelaku usaha di sektor energi. Langkah jemput bola ini ditandai dengan inspeksi langsung Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, ke sejumlah fasilitas operasional PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) di Kabupaten Kutai Kartanegara pada Jumat 27 Februari 2026.

Kunjungan tersebut bukan sekadar agenda peninjauan lapangan biasa. Otorita IKN dan pihak PHM memanfaatkan momen ini untuk membedah peluang kerja sama pembangunan Superhub Ekonomi Nusantara (SEN).

Fokus utamanya adalah menyelaraskan program pelestarian lingkungan sekaligus memastikan kelancaran operasional produksi energi di kawasan penyangga ibu kota baru tersebut melalui kemudahan izin.

Basuki menegaskan, kehadiran Otorita IKN harus menjadi solusi bagi para pelaku usaha, bukan justru menambah panjang rantai birokrasi.

Dukung Penuh

Ia menjamin institusinya akan memberikan dukungan penuh agar proses operasi perusahaan energi di wilayah IKN berjalan tanpa hambatan administratif.

“Saya berterima kasih atas penerimaan kunjungan dan kegiatan yang dibuat oleh PHM ini. Mudah-mudahan keberadaan kami memudahkan perusahaan dalam melakukan operasi dan produksi ke depannya.”

“Kami memastikan dukungan OIKN dalam perizinan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PT PHM, sehingga kolaborasi kita akan menjadi lebih baik, ke depannya,” ujar Basuki di sela-sela peninjauannya.

Dalam lawatan tersebut, rombongan meninjau dua lokasi operasional vital dengan pengawalan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang ketat. Lokasi pertama mencakup Lapangan Handil Central Processing Area (HCA) dan dermaganya di Kecamatan Muara Jawa.

Rombongan kemudian bergeser ke fasilitas Lapangan serta Dermaga PHM Senipah, Peciko, & South Mahakam (SPS) di Kecamatan Samboja.

Langkah desentralisasi layanan perizinan ini disambut positif oleh manajemen PHM. General Manager PT PHM, Setyo Sapto Edi, menyebut sinergi langsung di lapangan ini memberikan dampak nyata terhadap efektivitas kerja perusahaan.

“Alhamdulillah dari pagi hingga siang hari ini, Beliau (Kepala Otorita IKN) sudah melihat secara langsung kondisi lapangan di Pertamina Hulu Mahakam, baik di Handil maupun di Senipah dalam rangka melakukan sinergi yang lebih intens antara Otorita IKN dengan Pertamina.”

“Kami sangat didukung penuh oleh Otorita IKN untuk bisa menjalankan operasi kami dengan baik tentunya,” kata Setyo.

Pangkas Birokrasi

Ia menggarisbawahi bahwa sentralisasi perizinan di tingkat Otorita IKN menjadi angin segar bagi efisiensi perusahaan. Rute birokrasi antarpulau yang sebelumnya memakan waktu kini bisa dipangkas secara signifikan.

“Segala perizinan juga sekarang sudah lebih dimudahkan, yang dulu sebagian harus ke Jakarta, sekarang cukup di Otorita IKN. Itu merupakan suatu kemudahan-kemudahan operasi buat kami. Tentunya ke depan, kami akan terus mendukung program-program pemerintah untuk kemandirian energi dan untuk memajukan Otorita IKN bersama-sama,” tambahnya.

Upaya membenahi ekosistem perizinan ini sejalan dengan target besar pembangunan Nusantara. Pasalnya, pemerintah tak sekadar membangun infrastruktur fisik, tetapi juga dituntut untuk menciptakan iklim berusaha yang kompetitif demi menjaga ketahanan energi nasional. (ens)

Artikel Tak Perlu Lagi ke Jakarta, Otorita IKN Pangkas Birokrasi Perizinan Pertamina Hulu Mahakam pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.