Setelah meresmikan rumah sakit pertama di IKN, RS Hermina Nusantara dan menghadiri Kompas100 CEO Forum pada Jumat 11 Oktober 2024. Presiden Jokowi lalu meresmikan Istana Negara IKN, bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Ketua MPR Ahmad Muzani dan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan.

Peresmian diawali dengan prosesi penyerahan sertifikat Istana Negara seluas 8,67 hektare oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agus Harimurti Yudhoyono kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Usai peresmian, Jokowi mengungkapkan bahwa ia tak lagi sempat meresmikan Istana Garuda di IKN yang ikonik.

“Istana Garuda masih dalam proses finishing yang diperkirakan memakan waktu satu bulan ke depan.”

“Untuk itu saat ini saya akan meresmikan Istana Negara terlebih dahulu. Kemudian Istana Garuda nanti akan diresmikan oleh Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto,” ujarnya.

Beda Istana Negara dan Istana Garuda

Selama pembangunan IKN, bangunan yang ramai disebut adalah Istana Garuda. Sementara Istana Negara mengidentifikasikan bangunan yang berada di Jakarta.

Ternyata, di IKN terdapat 2 istana yang saling berdekatan. Yakni Istana Negara IKN dan Istana Garuda. Berdasarkan laporan CNN, perbedaaannya ialah Istana Negara merupakan bangunan mewah yang menjadi kediaman resmi presiden, alias rumah dinas.

Sementara itu, Istana Garuda adalah area khusus wilayah kantor presiden. Posisinya berada tepat di belakang Istana Negara pada dataran lahan yang lebih tinggi.

Istana Garuda akan menjadi tempat Presiden melakukan aktivitas kerja rutin, menerima tamu audiensi, dan menggelar rapat. Istana Garuda diproyeksi mirip fungsinya dengan Istana Merdeka Jakarta.

Tampilan Istana Garuda lebih mencolok ketimbang Istana Negara IKN lantaran keberadaan Burung Garuda Raksasa yang memiliki bentang sayap sepanjang 177 meter dan tinggi 77 meter. (fth)

Artikel Ini Perbedaan Istana Negara IKN yang Diresmikan Jokowi dan Istana Garuda yang akan Diresmikan Prabowo pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Presiden Joko Widodo mengonfirmasi bahwa ada kemungkinan ia menunda kepindahan kantor ke Ibu Kota Nusantara. Hal itu karena pembangunan Bandara VVIP IKN belum tuntas.

“Lihat kondisi lapangan, karena memang banyak hal yang belum selesai. Misalnya, bandara belum,” ujarnya, Rabu 28 Agustus 2024.

Kalau bandara belum tersedia, Jokowi khawatir kerja kepresidenannya bisa terhambat. Semisal untuk kunjungan kerja ke timur Indonesia. Dia memilih menunda kepindahan sampai bandara siap, sehingga dari IKN, ia bisa bepergian ke mana saja di wilayah Indonesia.

“Sehingga kalau sudah pindah ke sana semestinya kalau kita mau ke Papua dari IKN, kalau mau ke NTT dari IKN, ke Aceh juga dari IKN, kalau airportnya belum jadi…,” katanya menggantung.

Sebelum Upacara Kemerdekaan RI, Presiden Jokowi sudah sempat berkantor beberapa hari di Istana Garuda IKN. Bahkan sempat menggelar rapat kabinet bersama para menteri.

Tapi saat itu, ia sekadar ingin memastikan kesiapan pasokan air, listrik, hingga jaringan internet. Sementara untuk berkantor permanen, ia mau semua fasilitas siap dulu.

Bandara IKN Siap pada September

Sementara itu, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengakui Bandara IKN akan tersedia pada awal September 2024. Sehingga memungkinkan untuk pemindahan kantor presiden sesuai jadwal.

“Sudah bisa didarati pesawat kepresidenan awal September,” ujar Budi, Senin kemarin.

Sembari mengacungkan jempolnya, Budi memberi gesture penegasan bahwa bandara segera siap. Karena pada 25 Agustus kemarin telah dilakukan uji coba. (Dra)

Artikel Setelah ASN, Pemindahan Kantor Presiden Jokowi ke IKN Berpotensi Mundur Juga pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Presiden Joko Widodo memimpin Sidang Kabinet Paripurna perdana IKN, Senin pagi tadi. Di awal pembicaraannya di hadapan para menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM), Jokowi menyinggung betapa sehatnya udara di kawasan ibu kota baru.

“Pertama saya ingin Pak Wapres [Ma’ruf Amin], Pak Prabowo dan semua menteri merasakan betapa bersihnya udara di pagi hari di IKN,”

“Tadi kami cek untuk air quality indeksnya 6 padahal maksimal itu 50 di ibu kota negara lain misalnya di Singapura berapa? 53. Di sini memang udaranya sangat segar, fresh, dan bersih dan itu bagus untuk kesehatan untuk usia,” ungkapnya, mengutip dari Bisnis.

Dalam rapat ini, presiden tak hanya membicarakan soal IKN saja. Beberapa hal penting dan mendesak lainnya, terutama yang berkaitan dengan evaluasi kinerja pemerintahan tahun ini, serta persiapan transisi pemerintahan tak luput dibahas.

“Ya, yang pertama kami akan menjelaskan kembali mengenai IKN yang kedua yang berkaitan dengan PMI purchasing management index, yang ketiga masalah yang lain-lain yang memang untuk keberlanjutan ini apa, transisi ini apa yang harus disiapkan oleh semua kementerian. Itu saja kira-kira,” kata Jokowi  kepada awak media usai rapat.

Galeri

(dra)

Artikel GALERI: Suasana Rapat Kabinet Pertama di Ibu Kota Nusantara (IKN), Presiden Jokowi Bawa 3 Agenda pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Hal itu disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, setelah melakukan pertemuan internal dengan Presiden di Istana Garuda IKN pada Senin 29 Juli 2024.

“Beliau (Presiden Jokowi) menyampaikan, ini Istana Garuda, bukan Kantor Presiden lagi, tapi namanya Istana Garuda. Yang di bawah (Kantor Kepresidenan IKN), Istana Negara. Itu official namanya,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala OIKN Basuki dalam keterangan pers yang disampaikan melalui media sosial Sekretariat Presiden, Selasa 30 Juli 2024.

Basuki juga menyampaikan bahwa dalam pertemuan tersebut, Presiden menekankan partisipasi masyarakat sekitar dalam penataan kawasan IKN sehingga peran masyarakat tidak terlupakan dan IKN dapat dinikmati oleh semua kalangan.

“Fokusnya pertama, utamakan partisipasi masyarakat, khususnya dalam penataan IKN ini. Jangan sampai masyarakat merasa terpinggirkan, tergusur ataupun digusur,” ucap Basuki.

Presiden juga menekankan bahwa IKN harus menjadi role model dalam sistem pengelolaan perkotaan yang baik dan cepat, termasuk dalam segala bentuk perizinan baik itu investasi maupun pelayanan publik untuk mempermudah masyarakat.

“Beliau juga menyampaikan bahwa IKN ini akan menjadi contoh tata kelola manajemen pemerintahan yang baik dan cepat. Tidak hanya baik, namun juga cepat. Apapun perizinan harus cepat dan ini akan menjadi contoh bagi tata kelola perkotaan lainnya,” sebut Menteri PUPR Basuki.

Plt Kepala OIKN itu menjelaskan bahwa pihaknya sudah menandatangani 14 Perjanjian Kerja Sama (PKS) investasi. Rencananya dalam kunjungan Presiden ke depan, akan dilakukan 5 groundbreaking yang wajib memiliki PKS.

“Kalau tidak PKS, tidak akan Groundbreaking. Yaitu Bank Central Asia (BCA), Intiland, Indogrosir, LG Electronics (LGE), dan Swissbell Hotel. Tidak banyak hanya lima, namun itu semua harus sudah lengkap dengan PKS termasuk perizinannya,” ujar Basuki.

Turut hadir dalam konferensi pers tersebut, Plt Wakil Kepala OIKN Raja Juli Antoni, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Sekretaris OIKN Achmad Jaka Santos Adiwijaya serta beberapa pejabat dari OIKN. (ip/am)

Artikel Mengenal Istana Garuda, Kantor Baru Presiden di Ibu Kota Nusantara pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.