Pada pertemuan dengan Forum Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Minerba Kaltim di Jakarta. Akmal Malik menyampaikan ide pembangunan rest area di jalur darat pada 23 pimpinan perusahaan tambang yang tergabung dalam forum tersebut.

Menurut Akmal, ia sudah melakukan perjalanan darat ke berbagai daerah di Kaltim. Dan selalu kesulitan menemukan tempat istirahat yang ada toiletnya.

Kalaupun ada, itu adalah warung yang tentu, fasilitas istirahat dan toiletnya tidak gratis. Sementara masjid, tidak 24 jam buka.

“Faktanya, kalau di perjalanan kita ingin pipis ke warung atau restoran, pasti tidak enak kalau tidak belanja. Iya kalau ada uangnya. Memang ada masjid, tapi banyak yang terkunci. Lalu bagaimana dengan mereka yang nonmuslim? Kan mereka juga tidak nyaman,” ujarnya.

Kata Akmal, tidak adanya fasilitas umum berupa rest area yang dibangun pemerintah, adalah bentuk kegagalan mereka dalam melayani warganya.

“Belum sejahtera kita, kalau rakyat masih kencing di bawah pohon. Mohon maaf ini seharusnya tugas pemerintah untuk membuat masyarakat nyaman dan bahagia,” katanya.

Pembangunan Rest Area

Ide itu disambut baik oleh para pengusaha tambang. Rencananya, Forum PPM Minerba Kaltim yang akan membangun. Lalu pemprov yang akan ‘mengoperasionalkan’.

Masih berdasar rencana, nantinya akan disediakan tenaga kesehatan di setiap rest area. Agar warga bisa memeriksakan kesehatannya di tengah perjalanan.

Adapun rest area akan dibangun di poros Paser-PPU, Samarinda-Bontang, Bontang-Berau, Samarinda-Kubar-Mahulu, dan lainnya.

“Saya bahagia sekali karena usul saya disetujui dan didukung penuh. Hari ini para presiden direktur perusahaan pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) semuanya mendukung pembangunan rest area,” ujar Akmal, Rabu kemarin.

“Rest area ini ruang publik. Jadi semua bisa singgah, walaupun tidak berbelanja. Di situ nanti juga akan dipasarkan produk-produk UMKM.”

“Saya usul, nanti kalau perlu ada pemijat-pemijat tunanetra yang bisa diberdayakan di rest area itu, selain juga UMKM,” imbuhnya.

Warganet Kurang Setuju

Menanggapi rencana tersebut, beberapa warganet Kaltim menyatakan ketidaksetujuannya. Bukan menyebut ide itu buruk, atau rest area tidak perlu. Tapi ada yang lebih penting, yakni perbaikan jalan lintas kabupaten/kota dan provinsi.

Karena sejauh ini, jalan poros yang mulus baru rute Samarinda-Balikpapan, dan Samarinda-Tenggarong. Sisanya, rupa-rupa bentuknya.

Berikut adalah rangkuman komentar warganet di akun Instagram resmi Pemprov Kaltim.

(dra)

Artikel Pemprov Mau Bangun Rest Area di Jalan Poros Kaltim, Warganet Sebut Gak Penting: Mending Bagusin Jalannya, Pak pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

DPRD mendorong perbaikan seluruh jalan rusak yang disebut mencapai  1.500 kilometer di berbagai daerah di Kaltim.

Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Veridiana Huraq Wang tengah memperjuangkan pembenahan infrastruktur jalan rusak di Kalimantan Timur. Terlebih, untuk menyambut Kaltim sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN) ke depannya.

“Kami selalu memperjuangkan bagaimana infrastruktur di Kaltim bisa terbangun dengan baik. Kami berharap banyak anggaran dari pemerintah pusat turun di Kaltim pada 2024,” ungkapnya baru-baru ini.

Lebih lanjut, Veridiana juga berencana memperjuangkan perbaikan jalan provinsi sepanjang 1.500 kilometer, yang masuk dalam APBN 2023 senilai Rp2 triliun. Dan Rp8 triliun untuk pembangunan jalan di IKN.

“Yang menjadi fokus utama perbaikan Kutai Barat, Mahakam Ulu, dan wilayah lainnya,” terangnya.

Selain itu, Politisi PDIP ini mengkritik juga lambatnya penanganan longsor di Jalan Anggana Samarinda yang baru mulai diperbaiki setelah setahun kejadian.

“Itu sudah satu tahun. Baru mulai perbaikannya. Kami harap tidak terulang lagi di tempat lain,” jelasnya.

Veridiana berharap perbaikan infrastruktur jalan sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan. Ia juga mendorong agar infrastruktur jalan segera diperbaiki dan diperluas aksesnya.

“Saya yakin Pemerintah Pusat juga memperhatikan daerah untuk  mendukung pembangunan IKN,” pungkasnya. (dmy/gdc/fth)

ADVERTORIAL DPRD KALTIM

Artikel DPRD Kaltim Dorong Pembenahan 1.500 KM Jalan Rusak pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Hasanuddin Mas’ud mendorong Pemprov Kaltim untuk rajin berkoordinasi dengan Pusat. Agar jalan-jalan negara yang rusak, khususnya yang mengarah ke Kubar. Segera mendapat perhatian.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim bersama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Baru-baru ini melakukan tinjauan kondisi jalan mulai dari Kota Samarinda hingga ke Kabupaten Kubar.

Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menilai, aksesibilitas dari Tenggarong, Kota Bangun, hingga Kubar dalam kondisi tidak baik. Dan perlu mendapat perbaikan.

“Banyak koreksinya temasuk infrastruktur jalan. Tidak dipungkiri bahwa bukan semua tanggung jawab provinsi tapi lebih banyak jalan negara,” ungkapnya belum lama ini.

Kawasan Tenggarong hingga ke Kubar, merupakan daerah penyangga IKN. Selain Samarinda, Balikpapan, dan PPU. Selain itu, jalan ini menjadi akses utama masyarakat dari Kubar dan Mahulu ke kabupaten/kota lain serta sebaliknya.

“Jalan ini kan penghubung antar-daerah, tentu menjadi perhatian penting agar jalan-jalan tersebut harus mulus,” katanya.

Hamas berpesan pada Pemprov Kaltim dan para pemangku kepentingan terkait. Untuk tidak menganggap remeh perbaikan infrastruktur jalan. Untuk mendukung pembangunan di wilayah ini.

“Apalagi ini sudah masuk IKN. Jalan ini termasuk infrastruktur krusial untuk penunjang pembangunan,” imbuhnya.

Walau kebanyakan yang rusak adalah jalan negara, yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat. Hamas mendorong pemprov untuk pro aktif melaporkan kondisinya. Serta mengawal intens proses penganggaran hingga pelaksanaannya. (dmy/fth)

ADVERTORIAL DPRD KALTIM

Artikel Hamas Soroti Jalan Poros Kukar-Kubar yang Rusak pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Senin 3 April 2023, DPRD -Pemprov Kaltim melakukan RDP membahas sejumlah persoalan infrastruktur jalan. Dihadiri oleh Dinas PUPR Kaltim dan Sekda Pemkab Kubar.

Dari RDP tersebut salah satu kesimpulannya adalah. Memperbaiki infrastruktur jalan pada desa tertinggal di Kutai Barat (Kubar). Melalui Bankeu Pemprov, yang akan mengurai ketertinggalan 4 desa di Kubar.

Keputusan tersebut setelah adanya surat dari 4 desa di Kubar tersebut kepada DPRD Kaltim.

Ke 4 desa tertinggal tersebut yaitu Deraya, Tanjung Soke, Gerunggung, dan Lemper di Kecamatan Bongan. Desa-desa tersebut masih sangat kurang dalam prihal infrastruktur.

Komisi III DPRD Kaltim mengusulkan agar membuka keterisolasian desa tertinggal tersebut. Dengan memperjuangkan infrastruktur jalan.

Ketua Komisi III Verdiana Huraq Wang menyampaikan. Komisi III sepakat dengan PUPR untuk merealisasikan usulan dari 4 desa tersebut. Karena desa desa itu sangat minim dengan akses jalan yang bagus. Untuk mengurangi ketertinggalan.

“Kami akan memperjuangkan akses jalan yang baik untuk 4 desa yang telah mengirim surat tersebut,” ucap Verdiana

Status jalan tersebut merukapan jalan kabuapten. Jadi yang bisa DPRD Kaltim lakukan membantu dengan Bankeu sebagai prioritas.

Komisi III juga telah menyarankan untuk melapor ke Pemerintah Pusat, agar jalan tersebut masuk dalam inpress jalan dari Balai Jalan Nasional.

“Karena sebagian jalan yang digunakan masyarakat adalah jalan kawasan hutan,” kata wakil rakyat dapil Kubar – Mahulu ini.

Tak hanya itu, kondisi jalan rusak parah di 4 desa tersebut juga ditengarai akibat aktivitas kegiatan perusahaan. Untuk itu, Komisi III akan memanggil perusahan yang ada di sana. Untuk membantu dana pemeliharaan jalan.

Jalan tersebut akan dianggarkan pada tahun 2024 dengan estimasi anggaran Rp187 miliar. Dengan panjang perbaikan jalan hingga 20 kilometer yang menghubungkan 4 desa tersebut.

Alokasi anggarannya tak hanya dari APBD Kaltim, tapi juga dengan sumber keuangan yang lainnya. “Rp187 m itu bukan hanya dari kita aja, tapi nanti kita bagi-bagi juga,” pungkasnya. (*/mhn/am)

ADVERTORIAL DISKOMINFO KALTIM

Artikel Jalan 4 Kampung Tertinggal di Kubar Jadi Prioritas Pembangunan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Dihadapan peserta Rapat Koordinasi Administrasi Pembangunan se Kaltim yang dihelat di Ballroom Hotel Grand Elty Singgasana Tenggarong, Senin 23 Mei 2022, Gubernur Isran mengatakan, kontribusi Kaltim terhadap penerimaan negara selama ini sangat besar, namun dana yang kembali dirasakan masih minim.

Sementara, Kaltim masih dihadapkan dengan sejumlah permasalahan pembangunan, terutama terkait infrastruktur, jalan dan jembatan yang kondisinya rusak di sejumlah wilayah di Kaltim. “Ruas jalan di Kaltim di mana-mana banyak yang hancur, ‘lerak’ bunyi urang Kutai,” sebut Gubernur Isran.

Isran mengeluhkan, disaat penerimaan anggaran daerah-daerah di Jawa naik, justru sebaliknya, penerimaan di luar pulau Jawa termasuk Kaltim sebagai daerah penghasil malah turun.

Mantan Bupati Kutai Timur ini membeberkan, komoditi kelapa sawit yang menghasilkan sekira 2,5-3 miliar USD perbulan, dan jika dirupiahkan mencapai Rp350 triliun. “Itu baru CPO (crude palm oil), belum lagi dari sektor minyak dan gas ataupun batu bara,” tutur Isran.

Kondisi tersebut, menurutnya tidak seimbang. Saat menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Isran mengusulkan dana bagi hasil seharusnya fifty-fifty. “50 persen dikelola pusat dan 50 persen kembali ke daerah penghasil,” katanya.

Kalau hal itu diterapkan, lanjut Isran, maka pendapatan daerah rata-rata bisa menambah 100 persen. “Ini untuk menyeimbangkan disparitas pembangunan yang jauh antara daerah di Pulau Jawa dengan di luar Pulau Jawa,” ujar Gubernur. (redaksi)

Artikel Gubernur Curhat Jalanan Kaltim Rusak Parah Gara-gara Dana Perimbangan Kecil pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.