DPRD mendorong perbaikan seluruh jalan rusak yang disebut mencapai  1.500 kilometer di berbagai daerah di Kaltim.

Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Veridiana Huraq Wang tengah memperjuangkan pembenahan infrastruktur jalan rusak di Kalimantan Timur. Terlebih, untuk menyambut Kaltim sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN) ke depannya.

“Kami selalu memperjuangkan bagaimana infrastruktur di Kaltim bisa terbangun dengan baik. Kami berharap banyak anggaran dari pemerintah pusat turun di Kaltim pada 2024,” ungkapnya baru-baru ini.

Lebih lanjut, Veridiana juga berencana memperjuangkan perbaikan jalan provinsi sepanjang 1.500 kilometer, yang masuk dalam APBN 2023 senilai Rp2 triliun. Dan Rp8 triliun untuk pembangunan jalan di IKN.

“Yang menjadi fokus utama perbaikan Kutai Barat, Mahakam Ulu, dan wilayah lainnya,” terangnya.

Selain itu, Politisi PDIP ini mengkritik juga lambatnya penanganan longsor di Jalan Anggana Samarinda yang baru mulai diperbaiki setelah setahun kejadian.

“Itu sudah satu tahun. Baru mulai perbaikannya. Kami harap tidak terulang lagi di tempat lain,” jelasnya.

Veridiana berharap perbaikan infrastruktur jalan sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan. Ia juga mendorong agar infrastruktur jalan segera diperbaiki dan diperluas aksesnya.

“Saya yakin Pemerintah Pusat juga memperhatikan daerah untuk  mendukung pembangunan IKN,” pungkasnya. (dmy/gdc/fth)

ADVERTORIAL DPRD KALTIM

Artikel DPRD Kaltim Dorong Pembenahan 1.500 KM Jalan Rusak pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pemerintah Provinsi Kaltim mengambil langkah cepat menangani kerusakan ruas Jalan Sangasanga – Dondang di Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Langkah cepat dilakukan dengan peninjauan lapangan, sekaligus pembahasan bersama perusahaan tambang batu bara yang disebut-sebut menjadi penyebab kerusakan jalan.

“Ada sembilan poin kesepakatan dari pertemuan tadi,” sebut Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Ujang Rahmad usai memimpin peninjauan dan pertemuan bersama manajemen CV Prima Mandiri, Kamis 8 Juni 2023.

Pertemuan juga dihadiri Kepala ESDM Kaltim Munawwar, Kepala BPBD Kaltim Agus Tianur, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Irhamsyah, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Pera Kaltim R Hariadi Purwatmoko, dan perwakilan DLH, inspektur tambang dan Kuasa Wakil Direktur CV Prima Mandiri.

Poin utama dari kesepakatan yang telah ditandatangani, dalam waktu delapan bulan ke depan atau hingga Februari 2024, perusahaan akan segera melakukan reklamasi dan rehabilitasi.

Konteksnya pengamanan jalan pada areal yang memengaruhi jalan sampai kondisi kembali mantap dan stabil.

“Penanganan kerusakan jalan provinsi sampai dengan agregat dan berfungsinya kembali badan jalan akan dilaksanakan perusahaan dalam waktu empat bulan ke depan,” tambah Ujang Rahmad.

Untuk perbaikan ini, pihak perusahaan akan terlebih dulu melakukan survei, membuat kajian teknis dan desain konstruksi jalan dalam waktu satu bulan dan menyerahkan ke Dinas PUPR Pera Kaltim untuk dievaluasi.

Selama dilakukan survei kajian teknis/desain, perusahaan akan melakukan pembongkaran jalan sesuai kerusakan yang ada.

“Pihak perusahaan akan menyelesaikan pekerjaan rekonstruksi perkerasan akhir, paling lambat Februari 2024,” tegas Ujang.

Selain itu, pihak perusahaan sepakat akan membuat jalan khusus untuk kendaraan roda 2 dan roda 4. Perusahaan akan melakukan pemeliharaan jalan pengalih agar berfungsi dengan baik dan menjamin keamanan untuk dilalui oleh pengguna jalan.

Perbaikan jalan pengalih akan terus dilakukan dan perusahaan akan menjamin jalan pengalih dapat terus dimanfaatkan sampai dengan selesainya perbaikan jalan provinsi (Sangasanga – Dondang).

“Perusahaan akan melaporkan perkembangan penanganan perbaikan secara berkala setiap bulan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Timur,” ungkapnya.

Kesepakatan lainnya, pihak perusahaan akan menyampaikan desain reklamasi dan rehabilitasi kepada pemerintah provinsi melalui Dinas ESDM dalam waktu satu minggu.

Sementara Dinas ESDM akan melakukan evaluasi terhadap desain tersebut untuk kemudian disetujui oleh pemerintah provinsi.

Bukan hanya soal jalan, perusahaan juga sepakat melakukan pengelolaan air asam tambang agar tidak terjadi permasalahan lingkungan.

“Perusahaan akan bertanggung jawab terhadap dampak sosial dan melakukan antisipasi atau tindak lanjut terkait dampak tersebut,” sebut Ujang lagi.

Perusahaan juga diminta berkoordinasi dengan pihak lain yang terkait dalam penanganan berbagai masalah ini. Kesepakatan ini akan menjadi pegangan para pihak sebagai bahan koordinasi untuk penyelesaian terpadu penanganan kerusakan jalan provinsi yang diakibatkan oleh aktivitas angkutan batu bara. (sul/yans/adpimprovkaltim/am)

ADVERTORIAL DISKOMINFO KALTIM

Artikel Pemprov Turun Tangan, Pastikan Perbaikan Jalan Rusak Sangasanga-Dondang pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.