Belakangan ini Kota Samarinda tengah berupaya menuju penerapan transportasi massal. Untuk mengatasi kemacetan yang selama ini mewarnai Ibu Kota Kaltim. Namun kajiannya belum disetujui.

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda merencanakan penggunaan Bus Rapid Transit (BRT). Transportasi berupa bus konvensional ukuran 3/4 alias medium bus. Seperti yang sudah diterapkan di Jakarta, Banjarmasin, dan Yogyakarta.

Bus-bus itu nantinya akan beroperasi di 7 trayek (jurusan). Terhubung melalui halte sebagai lokasi pemberhentian di beberapa titik di Samarinda. Namun bus akan beroperasi tanpa jalur pribadi seperti Trans Jakarta. Melainkan menggunakan jalan umum bersama kendaraan lainnya.

Namun belum bisa diterapkan dalam waktu dekat. Karena sistem beli layanan yang diusulkan Dishub, belum disetujui Wali Kota Samarinda. Andi Harun lebih setuju jika punya bus yang dikelola sendiri.

ART? BRT Dulu ah ….

Pada momen Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Balikpapan pekan kemarin. Presiden Jokowi mengusulkan penerapan transportasi massal autonomous rapid transit (ART) untuk atasi kemacetan. Semacam kereta tanpa rel.

Merespons hal itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda Hotmarulitua Manalu menyebut pihaknya masih melakukan pertimbangan atas usulan itu. Sebab pertimbangan utamanya pada biaya.

“Untuk ART, belum ada pembicaraan (lanjutan). Tapi kemarin katanya lebih murah. Tapi kalau bicara lebih murah, kita lihat dulu rupiah per kilometernya berapa,” jelasnya ketika dihubungi Minggu 9 Juni 2024.

Manalu menjadikan proyek Skytrain sebagai acuan. Jika dihitung, perkilometer menghabiskan 20 juta dolar. Dalam rupiah sekitar Rp320 miliar perkilometer. Sementara satu trayek bisa mencapai Rp3,2 triliun.

Kabarnya, untuk ART, biayanya lebih murah 50 persen dari Skytrain. Menurut Manalu masih terlalu besar biayanya. Mencapai Rp1,6 triliun, namun masih belum clear untuk fasilitas apa saja.

“Untuk itu harus kita komunikasikan lagi dengan teman-teman di perhubungan. Kemarin kan (konsep kita) pakai bus. ART yang dimaksud Jokowi juga dikonsepkan untuk IKN,” tambahnya.

“Kalau jangka pendek saya pasti rekomendasikan untuk bus saja dulu. Kita mau rapatkan dulu (kembali) Kamis nanti di depan Pak Wali untuk konsep yang beli bus sendiri,” imbuh Manalu.

Manalu menilai konsep BRT beli layanan masih yang paling memungkinkan. Sebab kalau beli bus sendiri juga punya banyak pertimbangan. Mulai dari harga bus, lalu bus plat merah yang harus menggunakan bahan bakar non subsidi. Hingga kemungkinan balik modal.

“Kemudian kendalanya harus menyediakan tempat yang besar. Nah itu kalau pak wali mau beli bus. Kita paparkan dulu nanti,” pungkasnya. (ens/dra)

Artikel Jokowi Usul Transportasi ART untuk Samarinda, Dishub Masih Pikir-Pikir Dulu pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, secara simbolis membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Tahun 2024 dengan memukul lesung. Yang juga didampingi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Pj Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik, Ketua Dewan Pengurus Apeksi Eri Cahyadi, serta Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud.

Acara pembukaan Rakernas XVII Apeksi ini dihelat di Balikpapan Sport and Convention Center (BSCC) Dome pada Selasa, 4 Juni 2024.

Dalam sambutannya, Jokowi menyampaikan berbagai pandangan dan arahan mengenai pembangunan kota masa depan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Jokowi juga memperkenalkan konsep Autonomous Rapid Transit (ART) sebagai solusi transportasi masa depan yang inovatif.

“ART tidak menggunakan rel, tetapi memanfaatkan teknologi magnet. Sistem ini bisa dioperasikan dengan tiga gerbong atau hanya satu gerbong, sehingga jauh lebih murah,” ungkapnya.

Ia menambahkan, jika ada pemerintah daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang cukup. Mereka bisa bekerja sama dengan Menteri Perhubungan untuk membiayai proyek tersebut dengan pembagian biaya 50 persen dari APBD dan 50 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Jika tidak ada tindakan, 10 hingga 20 tahun mendatang, semua kota akan mengalami kemacetan parah. Kota-kota harus siap dan mempersiapkan diri menghadapi masalah transportasi ini,” tegas Jokowi.

Jokowi Minta Perbanyak Pohon, Bukan Beton

Dalam pidatonya, presiden juga menyinggung kesalahpahaman soal konsep kota modern. Di mana ada asumsi bahwa kota modern itu, ya yang punya banyak gedung pencakar langit.

“Paradigma baru menunjukkan bahwa kota yang baik adalah kota yang ramah pejalan kaki, ramah terhadap penyandang disabilitas, sepeda, anak, dan perempuan. Kota yang baik adalah kota yang ramah lingkungan, harus green, smart, dan friendly,” jelasnya.

Jokowi menekankan pentingnya menghindari pembangunan kota yang berlebihan dengan beton dan trotoar tanpa pepohonan.

“Jangan sampai membangun kota semakin banyak beton yang didirikan, ada trotoar tapi paving block semuanya. Mestinya sekarang ini penggunaan paving grace akan lebih baik, akan lebih hijau.”

“Ada pendestrian tidak ada pohonnya. Kita ini negara tropis, panas, sehingga tidak ada yang mau yang berjalan kaki, karena tidak ada peneduhnya. Oleh sebab itu kehijauan, ke depannya akan sangat menjadi perhatian semua kota. Kota Balikpapan termasuk kota yang saya senangi karena kehijauannya sangat baik, juga Surabaya,” tambahnya.

Presiden juga mengingatkan tentang pentingnya pembangunan ramah lingkungan untuk Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Konsepnya ibu kota terhijau di dunia, karena memang konsepnya adalah Kota Nusa Rimba. Jadi, kita harus konsisten terhadap konsep awal dari pembangunan Ibu Kota Nusantara yang sedang dalam proses pembangunan.”

“Sekali lagi kota masa depan yang diidamkan adalah kota yang green, smart, kreatif, liveable (layak huni), dan yang loveable (menyenangkan),” ujarnya. (nvr/fth)

Artikel Buka Rakernas Apeksi di Balikpapan, Jokowi Minta Semua Wali Kota Terapkan Transportasi ART dan Tanam Pohon pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.