Meski menyandang sebagai Kabupaten Layak Anak, Kabupaten Kutai Timur masih menyisakan persoalan dalam masalah hak dan kewajiban dasar anak. Anggota DPRD Kutim dr Novel Tytyt Paembonan mempertanyakan kewajiban tanggungjawab pemerintah akan hal ini.

Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menjadi salah satu kabupaten layak anak. Tak hanya itu, Kutim juga telah mendapatkan piagam penghargaan kak Seto Award 2024, yang diberikan secara langsung oleh Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Seto Mulyadi.

Meski menjadi salah satu kabupaten layak anak, masih banyak persoalan yang dihadapi. Hal ini juga diakui oleh Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, dalam beberapa kegiatan. Kala itu, ia mengatakan masih ada problem yang membuat anak-anak terasa terganggu di Kutim. Bersamaan dengan itu, ia mendesak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) untuk menelusuri permasalahan tersebut.

Anggota DPRD Kutim dr Novel Tytyt Paembonan memberikan responnya. Kata dia, pemerintah berkewajiban memberikan rasa aman serta hak-hak anak. Mengingat Kabupaten layak anak ini merupakan tanggungjawab bersama. Bukan hanya pemerintah saja, namun masyarakat juga harus ikut serta dalam pertumbuhan anak.

“Bagaimanapun anak ini adalah harapan keluarga dan kebangsaan masa depan bangsa. Jadi pemerintah punya kewajiban memberikan hak-hak anaknya,” ungkapnya, saat ditemui awak media, di Kantor DPRD Kutim, Selasa 6 Agustus 2024.

Masih Ada Anak Cari Uang Di Jalan

Legislatif dari Partai Gerindra itu mengajak seluruh masyarakat untuk terlibat dalam memberikan rasa nyaman kepada anak-anak.

Menurutnya pemerintah harus tegas menelusuri permasalahan tersebut. Sehingga pertumbuhan mereka dapat berjalan sebagai mana usianya.

“Yang jelas pemerintah harus tegas mendalami permasalahan ini, agar anak-anak kita merasa nyaman, yang pertama diusia sekolah mereka harus sekolah dengan rasa yang aman,” tegasnya.

Karena masalahnya, ia masih mendapati beberapa ruas jalan ada anak-anak yang mencari uang di jalan. Hal ini tentu disadari karena masalah perekonomian.

Namun, menurutnya hak anak yang masih diusia sekolah namun dipaksa mencari uang adalah kesalahan.

Karena itu, ia meminta kepada pemerintah memiliki program yang jelas untuk menuntaskan permasalahan tersebut.

“Meskipun ada bantuan dari pihak lain terkait bantuan untuk anak kurang mampu, saya kira kita tidak bisa tutup mata untuk membantu,”

“Mungkin sekarang masih banyak anak di jam sekolah mereka sudah di pinggir jalan demi uang, saya kira pemerintah harus cari jalan permasalah ini,” tandasnya. (adv/han/am)

Artikel Kutim Sandang Kabupaten Layak Anak, Dr Novel Pertanyakan Kewajiban Pemerintah pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Bupati Penajam Paser Utara, Hamdam didampingi Ketua Tim Penggerak PKK PPU Satriani Sirajuddin meresmikan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga.

Kegiatan ini dilaksanakan di halaman kantor DP3AP2KB, pada hari Rabu, 9 Agustus 2023.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Ahmad Usman selaku Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah (Setda) dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Selain itu turut hadir juga Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) selaku Ketua Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA), Kepala DP3AP2KB, Kepala UPTD PPA Provinsi Kalimantan Timur, pimpinan perangkat daerah , pimpinan Bankaltimtara PPU, Camat Penajam serta undangan lainnya.

Dalam sambutannya Hamdam mengucapkan selamat kepada Kepala UPTD PPA beserta jajarannya, semoga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pelayanan kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Dengan 6 layanan yang harus dilakukan yaitu pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara (yang saat ini belum tersedia), mediasi dan pendampingan korban,” tutur Hamdan.

Hamdan juga mengatakan Kabupaten PPU telah 4 kali berturut-turut mendapatkan Penghargaan KLA dengan kategori pratama.

“Alhamdulillah tahun 2023 ini meningkat menjadi madya, dan atas nama pribadi dan Pemerintah Daerah, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat aktif dan bekerja keras guna mewujudkan Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai daerah ramah anak, menuju Kabupaten Layak Anak, “katanya.

Ia juga menambahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kaltimuntuk selalu mendukung dan membimbing dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

” Setelah terbentuknya UPTD PPA di PPU walaupun kantornya masih menumpang segera mengkonsultasikan, mengkoordinasikan terkait dengan pelaksanaan dan efektivitas tugas-tugas sebagai UPTD PPA dan perlunya dukungan sarana prasarana dari pemerintah kabupaten karena sudah menjadi keharusan namun tetap sesuai pada kemampuan daerah,”ungkapnya. (DiskominfoPPU/RW)

ADVERTORIAL DISKOMINFO KALTIM

Artikel Bupati PPU dan Jajarannya Resmikan UPTD PPA pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Sebagaimana dalam Permen PPPA RI Nomor 1 Tahun 2022, dikatakan bahwa Forum Anak adalah wadah partisipasi anak sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan maupun kebutuhan anak tentang pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dalam proses pembangunan.

Saat ini di 10 Kabupaten dan Kota di Kaltim sebut Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur, Noryani Sorayalita sudah memiliki wadah forum anak.

Soraya mengatakan terdapat 4 prinsip utama Konvensi Hak Anak (KHA) yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, dan penghargaan terhadap pandangan anak.

“Anak perlu didengarkan pendapatnya oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan tokoh budaya,”terangnya belum lama ini.

Lanjutnya, partisipasi anak merupakan pengembangan diri dan pengembangan terintegrasi dengan etos demokrasi.

Dengan partisipasi anak dapat membangun masyarakat sipil, efektivitas dan keberlanjutan serta membangun keterampilan hidup dan memungkinkan untuk perlindungan diri.

Ia berharap praktik-praktik terbaik yang lakukan pemerintah dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan forum anak dan mengimplementasikan perannya baik sebagai Pelopor dan Pelapor (2P) maupun partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan (PAPP). (DKP3A/Prb/diskominfokaltim/am)

ADVERTORIAL DISKOMINFO KALTIM

Artikel Komitmen Pemprov Kaltim Wujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.