Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Timur terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim melalui peningkatan kompetensi aparatur kelurahan.

Hingga pertengahan Mei 2025, sebanyak 144 dari total 197 lurah se-Kaltim—atau lebih dari 73 persen—telah mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi yang digelar BPSDM Kaltim.

Tiga Angkatan, Tiga Lokasi Pelatihan

Pelatihan ini dilaksanakan dalam tiga angkatan. Angkatan pertama berlangsung pada 6–7 Mei di BPSDM Kaltim dan diikuti oleh 40 lurah dari Samarinda, Kutai Kartanegara, dan Paser.

Angkatan kedua digelar pada 15–16 Mei di Aula Kantor Wali Kota Balikpapan, dengan jumlah peserta mencapai 69 lurah dari Balikpapan, Penajam Paser Utara, Paser, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Bontang.

Angkatan terakhir ditutup pada 21 Mei 2025 di Aula Bappeda Kutai Kartanegara, diikuti oleh 35 lurah dari Kutai Kartanegara, Kutai Barat, dan Bontang.

Lurah sebagai Garda Terdepan

Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi, menegaskan pentingnya pelatihan ini sebagai bagian dari penguatan kapasitas aparatur pemerintah di tingkat kelurahan.

“Lurah adalah garda terdepan pelayanan publik dan pelaksanaan program pembangunan daerah,” kata Nina, Rabu (22/5/2025).

Ia menjelaskan bahwa peran lurah semakin kompleks. Tidak hanya menyangkut administrasi pemerintahan, tapi juga pengelolaan keuangan, pemberdayaan masyarakat, kolaborasi lintas sektor, hingga adaptasi teknologi.

Materi Pelatihan Komprehensif

Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, Rina Kusharyanti, yang juga menjadi penanggung jawab kegiatan, menjelaskan bahwa pelatihan selama dua hari ini mencakup total 20 jam pelajaran (JP) dan peserta akan mendapatkan e-sertifikat.

Adapun materi yang diberikan meliputi:

1. Overview kebijakan dan peran strategis lurah
2. Pemanfaatan teknologi informasi di kelurahan
3. Kepemimpinan transformasional dan kolaborasi stakeholder
4. Pendidikan anti korupsi
5. Pemberdayaan dan ekonomi masyarakat
6. Inovasi pelayanan publik
7. Penguatan tata kelola keuangan dan administrasi

Kolaborasi Narasumber dari Daerah

Widyaiswara Ahli Utama BPSDM Kaltim, Jauhar Efendi, menambahkan bahwa pelatihan ini melibatkan narasumber dari berbagai kalangan, tidak hanya Widyaiswara BPSDM, tetapi juga pejabat kabupaten/kota yang memiliki kompetensi sesuai materi pelatihan.

Pelatihan ini diharapkan mampu memperkuat peran lurah dalam menghadirkan layanan publik yang lebih responsif, efektif, dan akuntabel di tengah dinamika masyarakat yang terus berkembang.(MJE/Prb/ty/portalkaltim/sty)

Artikel 144 Lurah se-Kaltim Ikuti Pelatihan BPSDM, Siap Tingkatkan Layanan Publik di Tingkat Kelurahan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Ribuan kepala desa (Kades) dari seluruh Indonesia berkumpul dan melakukan unjuk rasa. Di gerbang DPR RI, 17 Januari 2023 lalu.

Ada sejumlah tuntutan yang mereka suarakan. Di antaranya meminta perpanjangan masa jabatan dari 6 ke 9 tahun. Serta kades boleh menjabat selama 3 periode dengan total 27 tahun.

Nah, pada aksi yang dimotori Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Pabdesi) itu. Ada 3 Kades asal Kaltim dan Kaltara yang ternyata ikut serta. Satu di antaranya adalah Kades Long Iram Seberang, Kutai Barat, Fahrizal Rahman.

“Kami ada tiga orang yang dari Kaltimtara. Khususnya Kubar hanya saya sendiri, kemudian perwakilan Malinau dan Berau,” ujar Rahman dihubungi Senin, 30 Januari 2023. Mengutip dari nomorsatukaltim.

Menurutnya, masa jabatan 6 tahun terlalu singkat untuk membereskan program-program pembangunan desa. Selain itu, terlalu pendeknya masa jabatan Kades membuat dinamika politik lebih terasa.

Sehingga alih-alih fokus bekerja membangun desa. Kades justru berpotensi lebih mementingkan urusan politiknya saja. Agar bisa kembali terpilih pada periode berikutnya.

Stabilitas politik pun dinilai Rahman tak sehat kalau masa jabatan hanya 6 tahun. Seperti: baru saja menjabat dua tiga tahun. Mereka sudah harus berhadapan dengan calon lawan politik yang mulai tebar pesona.

“Satu hal lagi, dengan menekan persaingan politik. Para figure calon Kades bisa saling bekerja sama membangun desa.”

“Dan masa jabatan 9 tahun itu tidak semata menguntungkan Kades saja. Namun seluruh masyarakat desa. Karena ada kesinambungan antara kepala desa yang lama dengan yang baru,” pungkasnya.

Untuk diketahui, tuntutan para Kades itu disambut baik oleh DPR RI. Berdasar keterangan Rahman, DPR berjanji akan memasukkan tuntuan itu ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2023 ini. (dra)

Artikel Alasan Kepala Desa di Kaltim Dukung Perpanjangan Masa Jabatan Jadi 9 Tahun pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Ribuan kepala desa (kades) bakal berkumpul Samarinda, Kaltim. Sebagai bentuk dukungan untuk pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Benua Etam.

Hal ini disampaikan Gubernur Kaltim Isran Noor tatkala menerima kunjungan kerja (kunker) Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP Apdesi), Senin (31/10/2022).

“Saya mendapatkan informasi kurang lebih enam ribu kepala desa akan hadir ke IKN. Alhamdulillah, ini menandakan IKN betul-betul didukung masyarakat,” ungkapnya.

Disampaikan, DPP Apdesi bakal menggelar rapat koordinasi nasional (Rakornas) Desember mendatang. Yang akan dilanjutkan kunjungan ke IKN di Sepaku Penajam Paser Utara (PPU).

Kata Isran, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim mendukung dan mengapresiasi rencana ini. Menurutnya, peran pemerintah desa sangat besar terhadap pembangunan bangsa. Karena ujung tombak pembangunan bangsa, termasuk kelurahan.

Karenanya dia meminta dinas terkait lingkup Pemprov Kaltim ikut membantu hingga pelaksanaan berakhir.

Ketua Umum DPP Apdesi Kaltim Surtawijaya menegaskan, rakornas ini sebagai dukungan moral ditetapkan dan dipindahkan pusat kegiatan pemerintahan di IKN. Kunjungan ke Gubernur juga diikuti sejumlah anggota DPP Apdesi dan DPD Apdesi Kaltim. (redaksi/ADV DISKOMINFO KALTIM)

Artikel Bentuk Dukungan untuk IKN, Ribuan Kades Bakal Berkumpul di Kaltim pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.