Akhir 2022 lalu, Pemkot Samarinda menggusur 73 permukiman di sempadan SKM segmen Pasar Segiri. Selain sebagai proyek normalisasi pengendalian banjir. Pembersihan tersebut juga untuk menciptakan Kawasan Karang Mumus Segmen I.

Nah, dari 73 bangunan itu. Semuanya sudah dilakukan pembayaran ganti rugi. Kecuali bangunan milik Muhammad Mukhbib.

Saat proses pembongkaran, ia belum mendapat kepastian harga ganti rugi. Karena pemkot belum melakukan pembuatan peta bidang dan perhitungan aset. Akibatnya, pembongkaran yang sudah mencapai setengah lahannya, dihentikan.

Enam bulan sejak pembongkaran, belum juga ada titik terang soal ganti rugi lahan tersebut. Karena ‘mbulet’, Komisi I DPRD Kaltim akhirnya menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama kuasa hukum Mukhbib dan Dinas PUPR Samarinda. Pada Selasa 27 Juni 2023 kemarin.

Kuasa hukum Mukhbib, Diyah Lestasi mengungkapkan, kliennya sempat melayangkan surat keberatan pada pemkot terkait pembongkaran itu. Ia meminta agar pemkot memberi uang ganti rugi lahan dulu, baru melakukan pembongkaran. Namun surat itu diduga tidak sampai ke wali kota.

“Ketika pembongkaran telah tiba, kami menunjukan surat tersebut, bahwa kami keberatan atas hal itu, jadi pembongkaran terjadi hanya setengah,” jelasnya.

Untuk mengganti aset yang sudah dibongkar sebagian, Dyah mengaku kliennya sudah menerima uang sebesar Rp38 juta. Saat ini, mereka mengupayakan penyelesaiannya.

Penjelasan PUPR

Kepala Bidang Pertanahan PUPR Kota Samarinda, Ananta Diro Nurba mengungkapkan. Belum terbayarkannya ganti rugi lahan milik Mukhbib tersebut. Lantaran Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) lahan tersebut bukan atas nama Mukhbib.

Sehingga BPN belum bisa melakukan pemetaan bidang. Dan KJPP pun belum bisa menghitung aset dari lahan dan bangunan tersebut.

“Mereka memiliki kwitansi (pembelian lahan). Jadi dari hasil (RDP) tadi, bahwa alasan tersebut bisa diberikan penguasaan bidang fisik untuk sebagai dasar pembuatan peta bidang. Setelah ada peta bidang maka dilakukan penilaian dari KJPP,” jelasnya.

DPRD: hanya Masalah Komunikasi

Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Jahiddin menyatakan permasalahan ganti rugi lahan ini telah selesai. Tinggal menunggu penyelesaian masalah teknis dari kedua belah pihak.

“Ini kan permasalahannya hanya komunikasi, saya rasa sudah selesai,” tegasnya.

Untuk diketahui, dalam RDP tersebut, PUPR dan kuasa hukum Mukhbib sepakat untuk menuntaskan persoalan teknis dari kemelut ini. Pihak Mukhbib akan lebih dulu menyelesaikan syarat administrasi. Agar BPN bisa membuat pemetaan bidang, dan seterusnya. Sampai nantinya pemkot akan membayarkan seluruh hak Mukhbib. (dmy/fth)

Artikel Konflik Ganti Rugi Lahan Karang Mumus, DPRD Kaltim: hanya Masalah Komunikasi pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pemkot dan DPRD Samarinda menyepakati Raperda tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2023. Pada rapat paripurna yang digelar di Kantor DPRD Samarinda Jalan Basuki Rahmat pada Senin 21 November 2022.

Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Samarinda Sugiyono. Didampingi Wakil Ketua Helmi Abdullah, Rusdi, dan Subandi, disaksikan 35 anggota DPRD Samarinda, Wali Kota Samarinda Andi Harun dan OPD terkait lainnya.

Andi Harun mengatakan sangat yakin dapat memanfaatkan dengan baik anggaran sebesar Rp3,94 triliun tersebut. Ia juga mendorong BUMD yang ada di Samarinda untuk terus meningkatkan kontribusinya membangun daerah.

“Yakinnya seribu persen, kan kita melakukan diversifikasi dan intensifikasi penerimaan daerah. Termasuk di antaranya keberhasilan transaksi non tunai. Pengoptimalan terhadap potensi penerimaan daerah lainnya, seperti pajak dan retribusi,” jelas Andi Harun.

“Begitu pula kontribusi dari BUMD, Perumda Tirta Kencana dan Perumda Varia Niaga. Itu memang kita target tiap tahun kontribusinya harus naik, baik dari sisi benefit, kontribusi terhadap PAD, maupun peningkatan terhadap pelayanan publik,” sambungnya.

Andi Harun juga menegaskan untuk melakukan efisiensi anggaran. Duit itu akan diprioritaskan untuk belanja yang memang diperlukan. Pengendalian banjir, termasuk program prioritas pemkot tahun depan.

 “Belanja-belanja yang kita dahulukan adalah belanja prioritas, yang harus ditunda ya kita tunda dahulu. Yang prioritas misalnya penanggulangan banjir, penataan kota, kemudian peningkatan ekonomi masyarakat,” ungkap politisi Partai Gerindra itu.

Terpisah, Ketua DPRD Samarinda Sugiyono mengimbau agar pemkot menggunakan APBD 2023 ini dengan sebaik-baiknya. Seperti revitalisasi Sungai Karang Mumus untuk mengendalikan banjir. Sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi lebih baik.

“Anggaran untuk 2023 inikan cukup tinggi, jadi kami menyarankan untuk penanganan banjir difokuskan di Sungai Karang Mumus untuk mengendalikan banjir. Apalagi di Samarinda ini bisa dibilang banjir merupakan momok yang sangat menakutkan,” ungkap politisi fraksi PDIP tersebut.

Beberapa fraksi juga menyampaikan beberapa usulan terkait APBD 2023. Selain revitalisasi SKM, mereka juga mengusulkan peningkatan kualitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Probebaya), Revitalisasi jalan, pemerataan bangunan sekolah di daerah terpencil, hingga menurunkan kasus kekerasan perempuan dan anak di Samarinda. (sgt/dra)

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kaltim Faktual (@kaltimfaktual.co)

Artikel Tok … APBD Samarinda 2023 Hampir Rp4 Triliun pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.