Belum lama ini Pemkot Samarinda telah resmi menerapkan Kartu Tepat Sasaran yang akan digunakan oleh masyarakat miskin untuk membeli gas LPG bersubsidi 3 kg. Sehingga distribusi menjadi tepat sasaran dan meminimalisir potensi kelangkaan.

Kartu itu, dibagikan khusus warga Samarinda yang layak membeli dan menggunakan gas bersubsidi. Berdasarkan data yang dimiliki olrh Pemkot Samarinda. Jatah warga jadi terjamin, karena disesuaikan dengan kebutuhan per KK.

Regulasi kartu pembelian gas LPG 3 kg ini pertama diterapkan di Kelurahan Bukit Pinang Samarinda Ulu. Bertahap hingga akhir tahun ini, kartu tersebut akan berlaku di seluruh kecamatan di Kota Samarinda.

Pertamina Siap Ambil Peran

Pertamina, sebagai produsen dan distributor dari gas lpg 3 kg mengaku siap menjalankan regulasi baru Pemkot Samarinda. Kelangkaan gas bersubsidi dan pembelian tidak tepat sasaran diupayakan tidak terjadi lagi.

Sales Brand Manajer Pertamina Samarinda, Ahad Jabbar menjelaskan pihaknya sudah mengantongi data-data masyarakat yang berhak membeli gas subsidi. Untuk kemudian disesuaikan dengan kuota miliknya.

“Jadi dari Pemkot Samarinda sendiri kuotanya sudah diatur tahun 2024 sudah ada, kita (sediakan) 29 ribu kg tabung,” jelasnya kepada media Kamis, 19 September 2024.

Untuk memastikan tidak ada keterlambatan pengiriman LPG, Ahad mengaku pihaknya telah memberi arahan kepada 5 SPBE di Kota Samarinda. Agar melakukan pendistribusian secara teratur dan lebih baik lagi.

“Karena memang sebenarnya ini kebutuhan di Samarinda itu meningkat, baik yang 3 kg maupun 5,5 kg maupun 12 kg. Dan ini kami sudah berkoordinasi dengan teman-teman SPBE untuk bisa mendistribusikan sesuai kebutuhan,” tambahnya.

Siapkan Sistem Digital

Selain itu, kata Ahad, Pertamina juga tengah menggarap Merchant Apps Pertamina. Yang merupakan aplikasi yang digunakan untuk melakukan transaksi produk subsidi LPG 3 Kg sesuai data sehingga tepat sasaran.

Sistemnya sebetulnya sama dengan Kartu Tepat Sasaran, pembelian LPG oleh Pemkot Samarinda. Bedanya, milik pemkot masih manual, sementara milik Pertamina sudah berbasis digital.

“Jadi semua pangkalan itu harus menjual sesuai data NIK atau KK yang sudah didaftar.”

“Cuma dari Pertamina ini masih menunggu regulasi dari Pemerintah Pusat. Kalau sudah ada itu kita jalankan.”

Ahmad juga menjamin bahwa ketika warga membeli gas LPG bersubsidi, mereka mendapatkan harga eceran tertinggi (HET) Rp18 ribu. Asal beli di distribusi resmi yakni pangkalan.

“Kalau ada yang lebih dari itu, atau sudah lewat dari pengecer, itu tidak sesuai UU karena harganya tidak sesuai HET dan disarankan harus beli dipangkalan,” pungkasnya. (ens/fth)

Artikel Pertamina Siap Jalankan Regulasi Pemkot Samarinda soal Kartu Pembelian Gas LPG pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Merespons kelangkaan gas LPG bersubsidi 3 kg pada Juni lalu, Dinas Perdagangan (Disdag) Samarinda kemudian membuat sistem agar pembelian gas melon menjadi tepat sasaran. Hanya untuk masyarakat miskin saja.

Sekitar 2 bulan, Juli-Agustus, Disdag mencari dan merumuskan sistemnya. Membuat kartu pembelian bernama Kartu Tepat Sasaran. Sehingga setiap warga yang ingin membeli harus menggunakan kartu tersebut.

Di dalam kartu tersebut, sudah terjatah jumlah gas LPG setiap bulannya, 2-5 gas per bulan per KK sesuai jumlah anggota keluarga. Setiap KK penerima sudah terdata di Dinas Sosial yang dimatangkan pada waktu 2 bulan itu.

Kartu Pembelian Gas LPG

Hari ini, Kamis 19 September 2024 Kartu Tepat Sasaran itu diluncurkan oleh wali kota. Yang pertama diterapkan, di Kelurahan Bukit Pinang Kec Samarinda Ulu, sebagai pilot project yang kemudian diterapkan merata.

Di Kelurahan Bukit Pinang, terdata sebanyak 498 KK masyarakat miskin yang bisa membeli gas subsidi. Tersebar di 5 pangkalan gas. Dan nama pangkalan sudah tertera di Kartu Tepat Sasaran, sehingga jumlahnya disesuaikan.

Warga setempat masih beradaptasi dengan sistem pembelian baru ini. Mereka membawa Kartu Keluarga, KTP, dan Katu Tepat Sasaran untuk pembelian pertama gas LPG 3 kg dengan kartu.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Samarinda Nurrahmani menjelaskan, dimulainya dari Kelurahan Bukit Pinang, sebab data di kelurahan itu sudah siap lebih dahulu. Sementara daerah lain masih menunggu data.

“Karena yang mendata Dinas Sosial sampai ke kecamatan. (Masih proses) kami selesaikan sampai sepuluhnya. Ini untuk rumah tangga. Untuk UMKM juga akan segera,” jelas perempuan yang akrab disapa Yama kepada media usai peluncuran.

Untuk penerapan yang merata ke seluruh kecamatan dan kelurahan di Kota Samarinda, Yama menyebut tidak perlu menunggu waktu lama. Targetnya akhir tahun 2024 ini, Kartu Tepat Sasaran sudah berlaku menyeluruh.

“Kemarin 2 bulan karena kami mencari format. Jadi untuk pendataan per kecamatan, nggak perlu nunggu 2 bulan lagi. Tinggal kami fiks-kan datanya,” tambah Yama.

Nantinya akan Berlaku di Seluruh Kecamatan

Setelah berlaku di Kelurahan Bukit Pinang, Yama menyebut pihaknya akan terus melakukan evaluasi terhadap sistem baru ini. Termasuk jika terdapat laporan dari warga yang masih kesulitan mendapatkan gas.

Menurut Yama, sistem baru ini bukan untuk membatasi pembelian warga miskin terhadap gas subsidi. Melainkan justru memberikan jaminan atas kebutuhan gas melon. Serta dengan harga yang sesuai dengan HET.

Alur pembeliannya, lurah atau RT setempat, akan membuat grup WhatsApp. Sehingga ketika stok gas melon akan datang, warga sudah diinfokan sehari sebelumnya. Lalu batas pembelian 1×24 jam, kalau tidak akan hangus.

“Kalau tidak diambil ya dijual bebas. Sisa stok kan juga dijual bebas. Sehingga di luar jatah, masyarakat lain masih bisa beli.”

“Masyarakat ada yang khawatir, tidak dapat. Makanya ini jadi jaminan. Pangkalan tahu kuotanya berapa. Harga harus Rp18 ribu,” pungkasnya. (ens/fth)

Artikel Pembelian Gas Melon di Samarinda Sekarang Harus Pakai Kartu, Kadisdag: Jatah Masyarakat Miskin Terjamin pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Rantai kelangkaan gas LPG bersubsidi 3 kg alias gas melon di Kota Samarinda akan segera berakhir. Sebelumnya, kelangkaan gas seringkali terjadi ketika menjelang hari raya keagamaan. Pada Iduladha Juli lalu misalnya.

Ketika itu, gas melon di berbagai wilayah di Samarinda tampak kosong. Warga kesulitan mendapatkan gas. Kalaupun ada, harganya melambung tinggi dari HET Rp18 ribu, menjadi Rp40-50 ribu per tabungnya.

Hal itu disebabkan karena distribusi yang tidak tepat sasaran. Pemkot Samarinda melalui Dinas Perdagangan kemudian merumuskan sistem. Agar masyarakat miskin terjamin untuk mendapatkan jatah gas bersubsidi itu.

Sistem itu dalam bentuk Kartu Tepat Sasaran yang digunakan setiap pembelian gas melon. Di dalamnya, sudah terjatah jumlah gas LPG setiap bulannya sesuai jumlah anggota keluarga. Setiap KK sudah terdata di Dinsos.

Diluncurkan Lebih Cepat

Awalnya, kartu itu direncanakan diluncurkan ke masyarakat pada awal September. Namun Pemkot baru melaunchingnya pada hari ini, Kamis, 19 September 2024. Kelurahan Bukit Pinang menjadi daerah yang pertama.

Wali Kota Samarinda Andi Harun menyebut pihaknya belajar dari keadaan. Dengan begini kelangkaan gas melon diharapkan tidak terjadi lagi. Pihaknya juga melibatkan Pertamina dan Hiswana Migas untuk menerapkan regulasi baru.

“Setelah kita pelajari, selama kita konsisten melakukan ini (kartu tepat sasaran) Insyaallah penyaluran LPG 3 kg pada warga yang memang berhak menikmati, akan tepat sasaran,” jelasnya usai peluncuran di Jalan Suryanata, Kamis.

Di Kelurahan Bukit Pinang, terdata sebanyak 498 KK masyarakat miskin yang bisa membeli gas subsidi. Tersebar di 5 pangkalan gas. Dan nama pangkalan sudah tertera di Kartu Tepat Sasaran, sehingga jumlahnya disesuaikan.

Warga setempat masih beradaptasi dengan sistem baru ini. Mereka membawa Kartu Keluarga, KTP, dan Katu Tepat Sasaran untuk pembelian pertama gas LPG dengan kartu. Perlahan akan diterapkan di seluruh kelurahan.

“Karena kasihan warganya setiap kali kejadian seperti itu. Terutama bagi warga yang memiliki usaha mikro yang mereka bersandar penuh pada LPG 3 kg,” tambah Andi.

“Mudah-mudahan dengan ini semua bisa kita atasi,” pungkasnya. (ens/fth)

Artikel Pemkot Samarinda Resmi Luncurkan Kartu Pembelian LPG 3 Kg, akan Diterapkan Lebih Dulu di Bukit Pinang pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.