Hampir sebulan berlalu, kasus pembunuhan yang terjadi pada 15 November 2024 lalu, di Dusun Muara Langon, Desa Muara Kate, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, yang belum mendapatkan kejelasan, kembali mencuat ke publik.

Peristiwa penghilangan nyawa tersebut, diketahui terjadi terhadap Rusel (60) tahun oleh orang yang tidak dikenal, dan penganiayaan berat terhadap Anson  (55) tahun. Terjadi di posko tolak tambang yang diinisiasi oleh warga.

Berawal dari Aksi Tolak Tambang

Pendirian posko tersebut, buntut dari aktivitas tambang yang merugikan masyarakat setempat. Aktivitas truk pengangkut batubara yang melintasi jalan umum hingga menyebabkan korban jiwa. Untuk memeriksa kendaraan tambang yang melintas dan menjaga lingkungan sekitar.

Posko tersebut didirikan berdasarkan kesepakatan warga. Sebagai bentuk kemarahan warga, atas pemerintah dan aparat penegak hukum yang seharusnya mengawasi dan menindak tegas penggunaan jalan umum oleh truk pengangkut batubara hingga mengancam keselamatan warga.

Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Timur menyebut penggunaan jalan umum bagi truk pengangkutan batubara telah jelas melanggar Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 10 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Kegiatan Pengangkutan Batu Bara dan Kelapa Sawit.

Setelah kejadian itu, beberapa aksi sudah dilangsungkan, namun belum juga membuahkan hasil. Pihak kepolisian pun tengah mengusut kasus tersebut. Namun warga, belum mendapat keterangan dari Pj Gubernur Kaltim sebagai bagian dari pemerintah yang seharusnya melindungi warganya.

Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Timur kemudian kembali melakukan demonstrasi, pada Rabu, 18 Desember 2024 di depan Kantor Gubernur. Mereka mengecam dan mengutuk keras terhadap kasus pembunuhan yang menimpa masyarakat Desa Muara Kate.  Dan menuntut:

1. Segera melakukan penegakan sesuai Perda Kaltim No. 10 tahun 2012 terhadap PT. Mantimin Coal Mining yang melanggar larangan dan kewajiban dengan melintasi jalan umum untuk pengangkutan batu bara;

2. Oleh karena terjadi peristiwa hukum berupa penganiayaan yang mengakibatkan terbunuhnya bapak Rusel karena penutupan jalan umum untuk perlintasan batu bara yang seharusnya tugas pemerintah daerah, Gubernur Kalimantan Timur bertanggungjawab secara moril untuk mendesak Kepolisian untuk segera mengusut tuntas kasus tersebut dengan selalu memberikan laporan perkembangan kasus kepada Masyarakat Kalimantan Timur.

Respons Pj Gubernur

Beberapa jam setelah aksi, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik akhirnya buka suara. Dia mengungkap rasa prihatinnya terhadap kasus yang menimpa masyarakat di Muara Kate tersebut. Dan mendorong Polda Kaltim mengusut hingga tuntas.

“Karena kasus ini notabene ranah penegakan hukum. Kita berharap teman-teman aparat penegak hukum bisa mengambil langkah yang sistematis dan memberikan kepuasan kepada masyarakat,” katanya, kemarin, ketika ditemui media di Ruang VIP Bandara APT Pranoto Samarinda.

“Karena ini merupakan ranah penegakan hukum, bukan administrasi, bukan ranah pemerintah daerah, karena ini ranah Polda. Tapi sekali lagi kami memahami suasana kebatinan masyarakat,” tambahnya.

Akmal Malik menyebut pihaknya akan mencoba berkomunikasi kembali dengan Kepala Polda Kaltim untuk mencoba melihat sejauh mana progres kasus pembunuhan tersebut. Dan berharap kasus Muara Kate, bisa terselesaikan.

Akmal juga menyebut akan memanggil 48 Inspektur Pertambangan dan juga Kepala Dinas ESDM, berkaitan dengan pengawas pertambangan. Pj Gubernur ingin melihat sejauh mana pengawasan yang sudah berjalan di kaltim.

“Kita usahakan dalam minggu ini nanti Jumat kita komunikasi dengan teman-teman Inspektur Pertambangan, mudah-mudahan mereka mau datang. Mau bagaimana pun harus ada komunikasi yang baik. Kita bicara dulu menanyakan apa yang harus dilakukan dan apa yang bisa dilakukan untuk preventifnya,” pungkasnya. (ens/fth)

Artikel Pj Gubernur Kaltim akan Pantau Kasus Pembunuhan di Muara Kate, Serta Panggil Ispektur Pertambangan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.