Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menindaklanjuti temuan bongkahan kayu yang terseret banjir di sejumlah wilayah Sumatra dengan melakukan penelusuran legalitas.

Berdasarkan hasil deteksi awal Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) Kemenhut, sebagian kayu tersebut berasal dari pohon lapuk, pohon tumbang, serta area penebangan sah milik Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT).

Operasi Cegah Pencucian Kayu di Berbagai Daerah

Dirjen Gakkum Kemenhut, Dwi Januanto Nugroho, menyatakan bahwa pengelolaan dan distribusi kayu yang bergerak di lapangan telah tercatat dalam Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan.

Ia menegaskan bahwa pengawasan melibatkan berbagai elemen, termasuk dinas kehutanan daerah dan pemangku kepentingan lain di tingkat lokal.

“Kementerian telah menggelar operasi terkait indikasi pencucian kayu yang memanfaatkan skema PHAT. Penelusuran dilakukan di Aceh Tengah, Kepulauan Riau, Mentawai, Subar, Solo, Simalungun, dan Tapanuli Selatan,” ujar Dwi dalam konferensi pers di Kantor Kemenhut, Jakarta, pada Jumat, 28 November 2025.

Dwi menjelaskan bahwa kasus Mentawai tergolong signifikan sehingga penanganannya dilakukan melalui pendekatan multi-pintu tindak pidana kehutanan.

Ia juga menyampaikan bahwa kejahatan kehutanan saat ini berkembang sebagai kejahatan terorganisir, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Rencana Moratorium PHAT dan Penguatan Pengawasan

Selain operasi penegakan hukum, pemerintah menyiapkan moratorium layanan PHAT untuk menekan potensi penyalahgunaan izin pemanfaatan kayu di area penggunaan lain.

Evaluasi perizinan direncanakan melibatkan pemerintah daerah, perangkat desa, hingga institusi teknis terkait.

Kemenhut juga memperketat pengawasan kegiatan land clearing atau pembersihan lahan guna menutup celah terjadinya praktik pencucian kayu di masa mendatang. “Pengetatan kontrol penting agar kerusakan hutan dan banjir tidak berulang,” ungkap Dwi.

Analisis Penyebab Banjir dari Perspektif DAS

Sementara itu, Dirjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kemenhut, Dyah Murtiningsih, memaparkan bahwa banjir yang terjadi di beberapa wilayah Sumatra dipicu oleh hujan ekstrem akibat pengaruh siklon tropis.

Ia menjelaskan bahwa sebagian besar daerah aliran sungai (DAS) yang terdampak berada pada Areal Penggunaan Lain (APL) yang rentan terhadap bencana hidrometeorologi.

“Areal Penggunaan Lain ini mencakup kawasan pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Pengawasan akan terus kami perkuat,” ujarnya. (rri/sty)

Artikel Kemenhut Telusuri Legalitas Kayu Terseret Banjir di Sumatra, Operasi Pengawasan Diperketat pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Provinsi Kalimantan Timur melalui UPTD Pelatihan Koperasi menggelar dua pelatihan sekaligus untuk meningkatkan daya saing UMKM.

Kegiatan berlangsung 9–12 September 2025 di Samarinda, dengan fokus pada desain kemasan dan keterampilan mebel kayu serta rotan.

Kegiatan dibuka secara resmi pada Selasa, 9 September 2025 oleh Plt Kepala UPTD Pelatihan Koperasi, Ali Wardana. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya inovasi bagi pelaku UMKM agar mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif.

“Kemasan yang menarik bukan hanya melindungi produk, tetapi juga menjadi strategi pemasaran yang efektif. UMKM harus berinovasi agar produknya lebih bernilai dan tidak kalah bersaing,” tegas Ali Wardana.

Selain itu, ia juga menyoroti potensi besar Kalimantan Timur di sektor mebel kayu dan rotan. “Kita memiliki banyak perajin kayu dan rotan. Dengan pelatihan ini, mereka diharapkan menghasilkan produk yang inovatif, berdaya saing, dan bernilai ekonomi tinggi,” tambahnya.

Pelatihan diikuti 65 peserta, terdiri atas 30 peserta desain kemasan dan 35 peserta mebel kayu serta rotan. Peserta berasal dari Samarinda dan sekitarnya, dengan materi teori hingga praktik langsung bersama instruktur berpengalaman.

Pada pelatihan desain kemasan, peserta dilatih membuat kemasan fungsional, kreatif, dan menarik untuk meningkatkan daya tarik produk sekaligus omzet. Sementara pada pelatihan mebel kayu dan rotan, peserta diarahkan menghasilkan produk yang lebih berkualitas dan inovatif.

Ali Wardana menegaskan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Pemprov Kaltim dalam mendorong UMKM naik kelas.
“Kami ingin UMKM Kaltim tidak hanya berkembang di tingkat lokal, tetapi juga mampu menembus pasar nasional bahkan internasional. UMKM adalah tulang punggung perekonomian daerah yang harus kita dorong bersama,” jelasnya.

Melalui pelatihan ini, pemerintah berharap lahir pelaku usaha yang lebih kreatif, mandiri, dan adaptif menghadapi tantangan pasar. Pemprov Kaltim optimistis UMKM akan terus memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah. (cht/pt/portalkaltim/sty)

Artikel Disperindagkop Kaltim Gelar Pelatihan Kemasan dan Mebel Kayu-Rotan untuk Tingkatkan Daya Saing UMKM pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.