Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual mewadahi beberapa kelompok maupun individual yang konsen pada pendampingan kasus kekerasan seksual di Kaltim. Yakni LBH Samarinda, Savrinadeya Support-Group, dan Akademisi Universitas Mulawarman.

Pada hari Sabtu, 24 Februari 2024, di Kantor LBH Samarinda, Jalan Gitar. Mereka menggelar konferensi pers. Mengupas soal kasus dugaan kekerasan seksual yang terjadi di lingkup kampus Unmul.

Perwakilan Savrinadeya Support-Group, Erick mengungkapkan, mereka turut mendampingi kasus yang terduga pelakunya adalah AP, berusia 24 tahun, mahasiswa Unmul angkatan 2019. Sejak September 2023 lalu.

“Dalam hasil pendampingan korban, kasus ini melibatkan seorang mahasiswa Unmul, AP (24), yang terlibat dalam komunitas sastra dan seni di Samarinda,” ungkapnya.

“Untuk semua korban yang sudah melapor, kami melakukan pendampingan psikologis untuk pencegahan traumatis pasca kejadian tindak kekerasan seksual,” tambahnya.

Dalam kasus ini, AP diduga melakukan kekerasan seksual ke 10 diduga korban, dengan modus bermacam-macam. Dari 10 itu, baru 6 yang bersedia melapor. Sisanya enggan berurusan lebih jauh, diduga karena faktor traumatis.

Karena kejadian melibatkan mahasiswa Unmul, pendampingan kasus ini pun diserahkan ke Satgas PPKS Unmul sejak 2 Oktober 2023. Namun kata Erick, selama hampir 4 bulan ini, progresnya sangat lamban. Bahkan mereka mendapati laporan bahwa proses pendampingan korban yang dilakukan PPKS tidak profesional dan tidak sesuai SOP. Seperti, guyonan anggota PPKS yang menanyakan, “Sakit gak? Kalau sakit, berarti AP tidak jago.”

Minta PPKS Gercep

Yang menjadi keluhan utama koalisi tersebut adalah bahwa penanganan kasus berjalan sangat lamban. Dengan alasan administrasi kampus yang berkepanjangan.

“Kami menekankan bahwa penanganan kasus tidak boleh terbatas pada aspek administratif saja, tetapi juga harus secara hukum yang berlaku,” tegas Erick.

Seyogyanya, kasus ini harus ditangani dengan cepat. Mempertimbangkan kondisi para korban. Keterlibatan penuh semua komponen kampus, terutama akademisi dan mahasiswa, dipandang penting dalam menangani kasus ini. Meskipun langkah-langkah administratif telah diambil, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual tetap menunggu keputusan dari Satgas PPKS dan bersiap untuk melaporkan ke pihak kepolisian guna mencapai keadilan bagi para korban.

Keterangan lebih lengkap dapat disaksikan melalui tautan berikut:

Kaltim Faktual akan segera mengonfirmasi ini kepada Satgas PPKS Unmul. (gig/fth)

Artikel Kasus Dugaan Kekerasan Seksual AP Jalan di Tempat, Sejumlah Aktivis Pertanyakan Kinerja Satgas PPKS Unmul pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Mulawarman (Satgas PPKS Unmul). Membuka pintu lebar-lebar, pada seluruh korban kekerasan seksual. Khususnya yang terjadi di lingkup kampus.

Sistem ini telah dirancang sedemikian rupa. Dengan berorientasi pada kepentingan korban. Mengingat setiap korban memiliki tingkat masalah dan keinginan yang berbeda.

Cara Melapor Kasus Kekerasan Seksual

Pertama-tama, pelaporan dapat dilakukan melalui formulir Google Form yang telah disediakan di linktr.ee/satgasppksunmul. Di dalam formulir, pelapor diminta mengisi detail berupa nama, jenis kelamin, usia, serta unit kerja pelapor baik itu mahasiswa, tenaga pendidik atau dosen. Pelapor juga diminta mengisi detail serupa mengenai pelaku.

Kemudian, pelapor nanti akan diminta mengisi kronologis terkait kasus kekerasan seksual yang terjadi, juga bantuan apa yang diperlukan.

Ditekankan dalam sosialisasi ini bahwa pelaporan tidak mesti dilakukan oleh korban. Teman atau orang dekat korban sebagai saksi juga dapat menjadi orang yang melakukan pelaporan.

Consent atau persetujuan korban adalah kunci penting dalam penanganan kasus yang dilakukan oleh Satgas PPKS Unmul. Proses advokasi dilakukan sesuai dengan permintaan korban. Baik itu berupa skorsing/sanksi administratif, pidana, termasuk juga jika korban hanya meminta untuk didampingi dalam proses pemulihan.

Dalam hal ini, Satgas PPKS Unmul telah menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang berkompeten di bidangnya. Ketika kasus akan dibawa dalam ranah pidana, terdapat Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) FH Unmul. Untuk pemulihan korban sendiri terdapat Psikolog Lisda Sofia dan Psikolog Nadya Novia Rahman.

Kedua pihak ini pun merupakan dosen-dosen di Unmul yang terlibat dalam Satgas PPKS Unmul. Psikolog Lisda Sofia dan Psikolog Nadya Novia Rahman merupakan dosen dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik yang tergabung dalam divisi pendampingan dan edukasi. Sementara beberapa dosen dari LKBH FH Unmul yang terdiri dari Haris Retno, Sholihin Bone, Alfian, Orin Gustha Andini, dan Nur Aripkah tergabung dalam beberapa divisi yang berbeda di Satgas PPKS Unmul. Haris Retno sendiri menempati posisi sebagai Ketua Satgas PPKS Unmul.

Sejauh ini, Satgas PPKS Unmul yang telah resmi terbentuk pada September 2022 telah menangani 6 aduan kasus yang masuk. Dua diantaranya telah selesai diproses oleh Satgas PPKS sementara empat kasus lainnya masih dalam tahap penanganan.

Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan bahwa korban maupun saksi menjadi tahu kemana untuk melapor terkait kekerasan seksual yang terjadi di lingkup kampus Unmul. Mereka juga tidak perlu ragu maupun takut. Tiap anggota di Satgas PPKS Unmul telah menandatangani kesepakatan dalam hal menjaga kerahasiaan identitas dalam kasus yang ditangani.

Hotline WhatsApp PPKS Unmul +6282111400026.  (sos/dra)

Artikel PPKS Unmul Siap Bantu Korban Kekerasan Seksual, Begini Cara Melapornya pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.