Kementerian Pendidikan melalui BSKAP akan mulai menerapkan Tes Kompetensi Akademik (TKA) berbasis komputer secara nasional mulai November 2025. Tes ini dirancang sebagai penunjang seleksi mahasiswa jalur prestasi dan bukan penentu kelulusan siswa.

Pemerintah terus mendorong reformasi sistem evaluasi pendidikan dengan meluncurkan Tes Kompetensi Akademik (TKA) sebagai asesmen nasional berbasis komputer yang akan mulai dilaksanakan pada November 2025. TKA ditujukan untuk siswa kelas akhir di jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK/MA dan berfungsi sebagai instrumen penilaian objektif untuk mendukung seleksi mahasiswa jalur prestasi di perguruan tinggi.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), Toni Toharudin, dalam sosialisasi perdana yang digelar di Hotel Mercure Samarinda, Sabtu 25 Mei 2025.

Bukan Ujian Kelulusan, tapi Ukuran Kompetensi Nasional

Toni menegaskan bahwa TKA tidak akan memengaruhi kelulusan siswa. Sebaliknya, tes ini hadir sebagai alat ukur kompetensi akademik yang terstandar secara nasional dan dapat digunakan perguruan tinggi untuk menyeleksi mahasiswa jalur prestasi secara lebih adil.

“TKA melengkapi nilai rapor yang kerap kali berbeda standarnya antar sekolah. Dengan sistem ini, seleksi menjadi lebih objektif,” jelasnya.

TKA akan dilaksanakan secara Computer Assisted Test (CAT) dan diupayakan menjangkau seluruh provinsi tanpa kecuali. Toni juga menyampaikan bahwa tidak akan ada uji coba teknis, melainkan fokus pada sosialisasi menyeluruh agar seluruh pemangku kepentingan siap menghadapi implementasi.

Kaltim Jadi Lokasi Sosialisasi Perdana

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengapresiasi Kalimantan Timur yang menjadi lokasi pertama sosialisasi. Ia menyebut bahwa momentum ini sangat strategis karena aturan resmi terkait TKA masih dalam tahap finalisasi, sehingga masukan dari daerah masih bisa dimasukkan.

“Partisipasi dalam TKA bersifat sukarela, tapi manfaatnya besar bagi siswa yang ingin masuk perguruan tinggi lewat jalur prestasi. Nilai TKA bisa jadi insentif tambahan,” ujar Hetifah.

Ia menambahkan bahwa sistem ini juga menjadi respons atas kebutuhan data yang lebih akurat dan transparan dalam dunia pendidikan nasional.

Akses Daerah Terpencil Diakomodasi

Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, memastikan kesiapan infrastruktur, bahkan untuk daerah yang belum memiliki fasilitas komputer memadai. Pemerintah daerah akan memanfaatkan gedung CAT milik instansi seperti Badan Kepegawaian dan mengarahkan peserta dari daerah terpencil ke lokasi terdekat yang memiliki akses CAT.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, Rahmat Ramadhan, turut menegaskan bahwa fasilitas CAT tersedia di tingkat kabupaten/kota dan siap digunakan oleh peserta dari berbagai wilayah.

“Tidak semua sekolah wajib punya lab komputer. Yang penting, siswa bisa diarahkan ke lokasi tes terdekat,” jelas Rahmat.

Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi Negeri

Toni juga menjelaskan bahwa integrasi TKA dengan sistem seleksi Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas jalur prestasi.

“Saat ini perguruan tinggi hanya mengandalkan rapor. Dengan TKA, mereka punya data pembanding yang objektif,” terangnya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa keputusan akhir penerimaan mahasiswa tetap menjadi kewenangan masing-masing perguruan tinggi.

Langkah Awal Menuju Pemerataan Mutu Pendidikan

Pemerintah berharap penerapan TKA ini dapat menjadi langkah penting menuju peningkatan mutu dan keadilan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Setelah Kaltim, sosialisasi akan dilanjutkan ke berbagai provinsi lain untuk memastikan kesiapan nasional. (chanz/sty)

Artikel Implementasi Tes Kompetensi Akademik Dimulai November, Perkuat Seleksi Jalur Prestasi Mahasiswa pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Belakangan ini, isu adanya pungutan liar pada acara pelepasan atau wisuda sekolah kembali mencuat. Utamanya pada sekolah negeri di Kota Samarinda. Terdapat pihak sekolah yang meminta siswa menyetor sejumlah uang untuk acara tersebut.

Belakangan ini, isu adanya pungutan liar pada acara pelepasan atau wisuda sekolah kembali mencuat. Utamanya pada sekolah negeri di Kota Samarinda. Terdapat pihak sekolah yang meminta siswa menyetor sejumlah uang untuk acara tersebut.

Sementara dari pemerintah menegaskan tidak boleh ada pungutan yang bersifat memaksa alias pungutan liar. Pihak sekolah diminta untuk mengadakan perpisahan secara sederhana dan dilaksanakan di lingkungan sekolah.

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Kaltim kemudian membuka posko pengaduan. Jika ada kasus atau temuan adanya pungutan liar di sekolah, bisa segera dilaporkan agar kemudian ditindaklanjuti.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Timur, Mulyadin, menyebut pelaporan dugaan pungutan liar di sekolah berkaitan dengan acara pelepasan/wisuda, bisa dilakukan oleh siapa saja dari masyarakat luas.

Pangaduan dapat disampaikan melalui nomor telepon +62 811-1713-737 atau datang langsung ke kantor Ombudsman.

“Kami berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap laporan yang masuk dan memastikan bahwa hak-hak masyarakat terlindungi,” katanya Selasa, 11 Maret 2025.

Menurutnya, pelepasan/wisuda atau bentuk kegiatan lain serupa yang diselenggarakan oleh sekolah tidak boleh sampai memberatkan pihak orangtua peserta didik. Terlebih larangan itu telah diatur dalam surat edaran.

Yakni melalui Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kegiatan Wisuda Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Menengah.

“Pelepasan atau wisuda tidak dilarang tapi tidak boleh memberatkan peserta didik maupun orang tua peserta didik,” ungkapnya.

Ombudsman juga menyoroti perlu adanya langkah preventif dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim maupun kabupaten/kota untuk mencegah terjadinya maladministrasi dalam bentuk pungutan, khususnya pada kegiatan perpisahan siswa.

Tak Cukup Hanya Edaran

Terpisah Kepala Bidang Pemeriksaan Laporan Dwi Farisa Putra Wibowo menyebut masalah sumbangan dalam rangka pungutan di sekolah bukanlah hal baru bahkan cenderung berulang setiap tahun.

“Bahkan banyak sekolah berdalih permintaan dilakukan oleh komite sekolah, bukan oleh sekolah. Padahal Komite Sekolah itu bagian dari sekolah, jangan sampai komite dianggap terpisah dari sekolah,” katanya.

Dwi menyebut komite boleh saja melakukan penggalangan dana, namun bentuknya berupa bantuan dan atau sumbangan, bukan dalam bentuk pungutan. Apalagi sampai memaksa dan jadi bentuk pungutan liar.

Edaran yang telah terbit pun, menurutnya tidak cukup. Perlu adanya mekanisme pengawasan dan sanksi yang tegas terhadap kepala sekolah atau komite yang masih melanggengkan pungutan liar.

“Tidak cukup hanya dengan edaran. Perlu ada tindakan nyata untuk memastikan bahwa edaran tersebut dipatuhi,” tegasnya.

Tambah Dwi, dengan adanya posko pengaduan tersebut pengawasan kasus pungutan akan semakin baik. Pengaduan harus langsung terintegrasi dengan pemerintah.

“Kanal pengaduan ini harus terintegrasi langsung dengan dinas, sehingga setiap laporan yang masuk dapat ditindaklanjuti dengan cepat.”

“Pengawas sekolah harus memiliki pemahaman yang komprehensif tentang masalah-masalah pendidikan, termasuk di dalamnya adalah masalah pungutan liar,” pungkasnya. (ens/sty)

Artikel Awasi Pungutan Wisuda Sekolah, Ombudsman Kaltim Buka Posko Pengaduan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.