Musim liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) bukan sekadar soal keriuhan terompet atau padatnya jalan raya. Di balik antusiasme warga yang mudik atau berwisata, ada potensi cuaca ekstrem dan risiko bencana yang mengintai di penghujung tahun ini.

Di tengah situasi yang dinamis tersebut, simpang siur informasi bisa menjadi masalah tersendiri. Masyarakat sendiri membutuhkan ketenangan dan kepastian, bukan kebingungan akibat informasi yang tidak sinkron antar-instansi.

Atas dasar itulah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggandeng Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) merapatkan barisan.

Lewat Rapat Koordinasi Orkestrasi Narasi Pelaksanaan Nataru 2025–2026 yang berlangsung secara virtual, Rabu 24 Desember 2025, pemerintah pusat ingin memastikan satu hal: komunikasi ke publik harus seragam, akurat, dan menenangkan.

Langkah ini cukup krusial. Pasalnya, dengan mobilitas warga yang tinggi ditambah ancaman bencana hidrometeorologi, narasi yang tunggal dan terarah menjadi kunci untuk menjaga rasa aman sekaligus membangun optimisme publik.

Bukan Sekadar Info Macet

Kepala Bagian Perencanaan Strategi Komunikasi dan Evaluasi, Biro Komunikasi dan Informasi Publik (BKIP) Kemenhub, Tinitah Sri Amrantasi, menekankan bahwa informasi seputar Nataru tidak boleh kaku. Dengan begitu, pesan yang sampai ke warga harus lebih dari sekadar data lalu lintas.

“Komunikasi Nataru tidak hanya berbicara soal kesiapan transportasi, tetapi juga bagaimana pemerintah hadir memastikan keselamatan, keamanan dan kenyamanan masyarakat selama perjalanan. Narasi ini harus disampaikan secara konsisten dan humanis,” ujarnya.

Lebih lanjut, Tinitah juga menyoroti peran vital pemerintah daerah (Pemda) sebagai garda terdepan informasi. Pemda harus lebih luwes dalam menerjemahkan pesan nasional ke dalam konteks lokal yang lebih “membumi”.

“Pemda harus dapat mengangkat cerita pelayanan dan kesiapsiagaan petugas di lapangan, serta memberikan edukasi keselamatan perjalanan yang dekat dengan masyarakat,” tambahnya.

Lawan Hoaks dengan Empati

Senada dengan Kemenhub, Juru Bicara Badan Komunikasi Pemerintah, Adita Irawati, juga menegaskan bahwa orkestrasi narasi ini adalah strategi nasional. Jangan sampai ada “suara sumbang” yang berbeda antara pusat dan daerah.

“Narasi pemerintah pusat dan daerah harus sejalan dan saling menguatkan. Di masa libur panjang seperti Nataru, komunikasi yang terkoordinasi sangat penting untuk mencegah disinformasi dan kepanikan publik,” tegas Adita.

Menurutnya, komunikasi pemerintah di momen seperti ini harus menonjolkan sisi empati dan semangat gotong royong. Tujuannya sederhana, yaitu agar masyarakat merasa terlindungi.

“Kita ingin masyarakat merasakan bahwa negara hadir, bekerja, dan peduli. Dengan komunikasi yang baik, libur Natal dan Tahun Baru dapat berlangsung aman, nyaman danmembahagiakan,” tuturnya.

Melalui rapat koordinasi ini, pemerintah daerah diharapkan menjadikan pedoman narasi Nataru 2025–2026 sebagai acuan utama. Dengan komunikasi yang terpadu dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, pemerintah optimistis perayaan pergantian tahun ini dapat berjalan tertib, aman, dan memberikan harapan baru. (ens)

Artikel Perkuat Orkestrasi Informasi Nataru, Dorong Komunikasi Publik Pemda Lebih Humanis dan Anti Hoaks pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Diketahui, Pemkab Paser terus melakukan pengumpulan dan penyusunan data-data teknis sebagai persiapan direalisasikannya proyek strategis bandara tersebut. Setelah rencana kelanjutan pembangunan bandara Paser mendapat respon positif dari pemerintah pusat.

Bupati Fahmi Fadli mengatakan, dalam audiensi itu Pemkab bersama Menhub membahas sekaligus supaya didapatkan keputusan final tentang kelanjutan pembangunan bandara Paser.

Disampaikan, keberadaan bandara ini penting guna membuka jalur keluar masuk orang. Serta jalur perdagangan yang selama ini hanya mengandalkan jalur transportasi darat.

“Selain itu, hadirnya Bandara Paser juga mendapat dukungan dari kabupaten/kota tetangga termasuk perusahaan-perusahaan yang beroperasi atau wilayah kerjanya di Kabupaten Paser,” terangnya.

Dukungan itu, sambung Fahmi, berupa dukungan tertulis dalam bentuk surat. Daerah yang mendukung pembangunan bandara itu meliputi Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kabupaten Balangan.

Sementara perusahaan yang ikut serta mendukung Pembangunan Bandara di Paser adalah PT Kideco Jaya Agung, PT Prediksi Gunatama, PTPN XIII dan Bank Kaltimtara.

Menhub Budi Karya Sumadi sendiri mendukung pembangunan bandara Paser untuk dilanjutkan demi memenuhi harapan masyarakat. Pesannya, usai pertemuan ini Pemkab Paser terus berkoordinasi intensif dengan pemerintah pusat. Supaya proses realisasi kelanjutan pembangunan dapat berjalan lancar. (redaksi)

Artikel Rencana Pembangunan Bandara Paser Dapat Sinyal Positif dari Menhub RI pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pelatihan ini termasuk dalam Diklat Pemberdayaan Masyarakat yang diinisiasi Kemenhub bekerja sama dengan Politeknik Pelayaran Barombong, Makassar.

Para peserta dari nelayan ini diberikan edukasi tentang Basic Safety Training Kapal Layar Motor (BST KLM) dan Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 60 Mil.

Direktur Politeknik Pelayaran Barombong, Kapten Ilham Ashari menuturkan, pelatihan ini ditujukan untuk memberikan pemahaman kepada peserta terkait pentingnya keamanan penggunaan kapal layar motor dan kepemilikan SKK.

Diklat kali ini ini merupakan angkatan ke XVI yang pesertanya berasal dari nelayan.

“Seluruh peserta hari ini akan mengikuti materi-materi yang sangat berguna untuk bekal dalam berlayar nantinya. Hal ini merupakan tugas kami untuk memberdayakan masyarakat di bidang maritim,” katanya.

“Masyarakat harus mumpuni dalam bidang SDM sehingga kita mampu jadi negara yang berdaulat khususnya dibidang maritim,” sambungnya.

Nelayan Belum Lulus SMA Bisa Sekolah Gratis

Sementara itu, Wali Kota Basri Rase turut hadir memberikan motivasi kepada para peserta. Tak lupa ia juga berterima kasih atas kesediaan Politeknik Pelayaran Barombong untuk memberikan ilmu kepada para nelayan di Kota Bontang

“Kedepannya kita akan adakan MoU dengan Politeknik Pelayaran Barombong sehingga anak-anak kita yang lulus SMA di Bontang dapet menimba ilmu di sana,” ucap Basri.

Basri berpesan agar seluruh peserta dapat mengikuti pelatihan tersebut dengan baik.

Selain itu, ia juga menyinggung peserta yang belum lulus SMA. Basri meminta kepada para nelayan yang belum lulus SMA agar mau segera menyelesaikan pendidikannya.

“Sekolah di Bontang itu gratis, nanti teman-teman bisa ikut paket C,” imbuhnya. (redaksi)

Artikel Nelayan Bontang Dapat Pelatihan Berlayar dari Kemenhub, Wali Kota Soroti yang Belum Lulus SMA pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Desakan tersebut datang dari Anggota Komisi V DPR RI Irwan Fecho. Menurut dia, pemerintah selaku regulator harus segera mengambil tindakan akan fenomena naiknya harga tiket pesawat tersebut.

Sebab, kata dia, banyak rakyat pengguna maskapai yang sudah mengeluhkan akibat naiknya harga tiket pesawat.

“Sejak sebelum mudik sudah saya ingatkan Kemenhub soal kenaikan tiket pesawat yang terjadi di dalam negeri, seperti di Aceh, Papua, Kalimantan, Sulawesi dan Jawa, serta berbagai daerah. Hingga sekarang saya rasa belum ada langkah konkret mengatasi persoalan tersebut,” kata wakil rakyat asal Kaltim ini.

Irwan mendorong Kementerian Perhubungan segera melakukan kebijakan tuslah tiket pesawat berupa fuel surcharge.

“Saya harap ada kebijakan tuslah kembali diberikan mengantisipasi harga avtur yang melonjak naik. Jangan hanya bisa menyalahkan harga avtur naik. Lakukan segera intervensi,” ucapnya.

Iran pun berjanji bakal menanyakan masalah lonjakan harga tiket pesawat tersebut kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) mendatang di Komisi V DPR.

Ia juga akan mengevaluasi kebijakan yang telah diterbitkan terkait hal ini. Antara lain Keputusan Menhub Nomor 68 Tahun 2022 tentang Biaya Tambahan (Fuel Surcharge) Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri, yang berlaku sejak ditetapkan 18 April lalu.

“Saya akan pertanyakan ke pak Menteri Perhubungan ihwal ini, harga tiket pesawat. Sebaiknya dievaluasi saat ada kenaikan. Jangan cuma bisa salahkan harga avtur yang naik. Kenaikan ini justru makin memberatkan masyarakat,” tandasnya. (redaksi)

Artikel Harga Tiket Pesawat Naik Dikeluhkan, Pemerintah Diminta Turun Tangan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.