Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Sosial (Kemensos) menggagas program Sekolah Rakyat sebagai salah satu upaya pemerataan akses pendidikan. Utamanya bagi kalangan keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda Asli Nuryadin menjelaskan, pihaknya telah merampungkan segala keperluan administrasi awal yang diminta oleh Kemensos di tengah waktu yang terbatas.

“Jadi saya lihat di checklist-nya Alhamdulillah Kota Samarinda pemberkasannya komplit semua,” kata Asli pada awak media Kamis 27 Maret 2025.

Di level pemerintah kota, Asli menerangkan bahwa pihaknya akan bertanggung jawab untuk jenjang sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).

“Bahwa kita prinsipnya ready. Sesuai kewenangan, kami bertanggung jawab untuk melaksanakan pendidikan di tingkat SD dan SMP.”

Sementara ini, Pemkot Samarinda mengajukan 2 sampai 3 kelas untuk jenjang SMP dan 6 kelas untuk jenjang SD.

“Kita sementara mengajukan antara 2 dan 3 setiap kelas. Jadi kalau misalnya SMP itu kan dia satu kelasnya cuma 25. Berarti kalau 3 sekitar 75 pelajar yang bisa ditampung. Sedangkan di jenjang SD, yang kami ajukan sampai 6 kelas,” jelasnya mengestimasi.

Lebih lanjut, Asli menuturkan bahwa konsep utama program ini akan menghadirkan fasilitas pendidikan yang dilengkapi dengan asrama.

“Nantinya berbagai aspek pendidikan akan dikembangkan, termasuk kurikulum yang telah dirancang dengan jelas. Sekolah ini juga akan dilengkapi dengan asrama atau sistem boarding school.”

Asli menambahkan bahwa proses pembangunan akan dilakukan sembari menyesuaikan perkembangan di lapangan. Proses ini, kata Asli, akan turut melibatkan tim survei dari pusat.

Tak hanya pada tim survei, intervensi yang dilakukan oleh pemerintah pusat juga turut mencakup guru sebagai tenaga pengajar di program Sekolah Rakyat. “Disediakan oleh Kemendikdasmen. Sudah ready semua.”

“Seluruh biaya akan sepenuhnya ditanggung oleh Kemensos dengan estimasi anggaran mencapai Rp200 miliar untuk sekolah berasrama,” terangnya menjelaskan estimasi pendanaan.

Adapun Wali Kota Samarinda Andi Harun saat ini telah dijadwalkan akan melakukan penandatanganan dokumen terkait pada 11 April mendatang.

“Nanti Insya Allah tanggal 11 itu Pak Wali mungkin tanda tangan. Kalau tidak salah itu di hadapan presiden nanti,” tandas Asli. (nkh/sty)

Artikel Realisasi Sekolah Rakyat di Samarinda Kian Dekat, Kepala Dinas Pendidikan Paparkan Teknisnya pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Kunjungan dalam rangka studi tiru itu dipimpin Ketua Tim Rombongan Yulianti Muktar. Ia menyebutkan saat ini kondisi penataan arsip di Sentra “Handayani” Kemensos RI masih tidak teratur, ditambah dengan Sumber Daya Manusia (SDM) kearsipan yang minim, sehingga menyebabkan pengelolaan terhadap arsip tidak berjalan dengan semestinya.

Sentra “Handayani” Kemensos RI banyak melaksanakan kegiatan dalam hal rehabilitasi sosial kepada masyarakat yang tentunya menghasilkan arsip yang seharusnya diolah dengan baik.

Melalui studi tiru ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengelolaan arsip serta inovasi-inovasi yang dilaksanakan di BAST.

Kepala BAST, Muhamad Ihwan berharap kunjungan ini dapat membuka wawasan dan menambah semangat baru bagi arsiparis dan pengelola arsip Sentra “Handayani” Kemensos RI untuk mengelola arsip dengan baik dan menyajikan informasinya kepada publik.

“Mengingat arsip adalah aset penting tidak hanya bagi lembaga pencipta arsip, tetapi juga bagi masyarakat,” tutur Ihwan. (gdc/fth)

ADVERTORIAL DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN KALTIM

Artikel Ditjen Rehabilitasi Sosial Kemensos RI Gelar Studi Tiru di BAST pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.