Ribuan kades dari seluruh Indonesia belum lama ini menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR RI. Yang intinya, mereka meminta penambahan durasi jabatan dari 6 ke 9 tahun. Serta maksimal menjabat 3 kali.

Sigit merasa sah-sah saja pada kades menuntut hal itu pada negara. Karena itu merupakan hak menyampaikan pendapat. Meski begitu, penetapannya harus tetap melihat urgensi di lapangan.

“Kita hargai usulannya. Tapi kita lihat dulu, masa jabatan 6 tahun untuk 3 periode. Berarti semuanya 18 tahun. Itu sudah sangat cukup untuk membangun desa,” jelas Sigit kepada Kaltim Faktual, Selasa, 7 Februari 2023.

Setelah mengikuti pemberitaan soal usulan perpanjangan masa jabatan itu. Sigit menyimpulkan alasan-alasan yang para kades sampaikan kurang bijaksana. Jika terkabul, ia khawatir akan muncul pemerintahan diktator di desa-desa.

Mengenai kekhawatiran para kades soal tidak tuntasnya program pembangunan. Jika ‘terlalu cepat’ berganti kades. Sigit lagi-lagi kurang sependapat. Karena tidak ada kewajiban setiap kades baru harus menghapus program kades sebelumnya. Dan bekerja dengan program buatannya sendiri. Alias masih bisa melanjutkan program positif dari kepemimpinan sebelumnya.

Selain itu, program pembangunan sudah disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Sehingga menurut Sigit Wibowo, pergantian kades tidak akan terlalu berpengaruh.

“Artinya setiap kontestasi pasti ada persaingan dan itu juga untuk kedewasaan. Setiap ada pergantian kepala desa itu biasa saja. Toh sudah ditetapkan rencana kerjanya.”

“Jadi nanti kalau kepala desanya berganti, bisa dilanjutkan program kerjanya. Ditambah dengan program kerja dari kepala desa yang baru. Itu juga sudah sesuai dengan RPJMDes yang telah disepakati masyarakat,” sambungnya.

Dengan akumulasi masa jabatan selama 27 tahun. Sigit Wibowo justru khawatir bakal muncul kekuasaan yang otoriter. Kalau sudah begitu, keran Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) berpotensi lebih deras mengalirnya.

“Filosofi kekuasaan itu, semakin lama seseorang berkuasa, semakin banyak dia menguasai dan punya kesempatan untuk melakukan apapun.”

“Kalau bahasa sekarang itu kecenderungan untuk melakukan tindakan KKN,” ujarnya.

Sigit juga bilang, perlu ada kajian yang mendalam terhadap usulan perpanjangan masa jabatan tersebut. Apakah memang benar keinginan dari masyarakat yang mereka pimpin. Atau hanya keinginan para oknum kades saja.

“Bisa jadi ternyata masyakat desa itu tidak butuh perpanjangan masa jabatan. Mungkin saja yang mereka lebih butuhkan adalah pembangunan, pemberdayaan, bahkan kesejahteraan yang lebih baik, walaupun kadesnya berganti,” tutup Sigit. (sgt/dra)

Artikel Kades Menjabat 9 Tahun? Sigit Wibowo: Kelamaan, Entar Malah KKN! pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Jumat 3 Februari 2023, sebanyak 73 kepala desa berkumpul dengan pakaian gagahnya di Gedung Awa Mangkuruku, Kec. Tanah Grogot. Mengikuti kegiatan pelantikan langsung oleh Bupati Paser Fahmi Fadli.

72 kepala desa yang dilantik hasil dari Pilkades serentak pada 30 November 2022 lalu. Sedangkan satunya, Kepala Desa Tajur dilantik karena Pengganti Antar Waktu.

Dalam kesempatan itu, Fahmi secara eksplisit memberikan petuahnya. Bahwa kepemimpinan bukan diukur dari seberapa lama bisa menjabat dalam satu periode. Namun seberapa banyak kemajuan yang bisa lakukan dalam periode tersebut.

Kata Fahmi, jabatan kepala desa adalah sebuah amanah dari masyarakat. Maka kepala desa harus berupaya maksimal untuk menjalankannya. Biarlah masyarakat yang menilai bagaimana hasilnya.

“Ketika saudara saudari dilantik sebagai Kepala Desa, maka semua warga desa adalah warga saudara. Tidak ada pengelompokkan mana warga yang mendukung dan bukan pendukung.”

“Untuk itu, bekerjalah  dengan amanah, penuh semangat, dengan penuh motivasi, dengan pemikiran inovasi dan ide-ide cemerlang, dedikasi yang  tinggi untuk membangun desa”, kata Bupati, dilansir dari laman resmi Pemkab Paser.

Seperti diketahui, baru-baru ini ramai kepala desa se Tanah Air meminta kepada pemerintah pusat untuk memperpanjangan masa jabatan kepala desa sampai 9 tahun. Pesa ini pun sangat berakitan dengan isu tersebut.

Diluar itu, Fahmi mengajak seluruh kepala desa yang dilantik untuk mengembangkan potensi desanya masing-masing. Sehingga tiap – tiap desa mempunyai produk desa yang memiliki ciri khas. Untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desanya masing-masing.

”Ini akan berdampak pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Paser Saya mengucapkan selamat bekerja kepada 73 Kepala Desa yang dilantik hari ini, seperti halnya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Paser, Saya, dan seluruh perangkat daerah, serta unsur masyarakat bersama-sama bersinergi, merajut Paser MAS, Paser yang Maju, Adil dan Sejahtera”, ungkap Bupati mengakhiri sambutannya. 

Turut hadir dalam Kegiatan pelantikan tersebut Wakil Bupati Paser, Syarifah Masitah Assegaf. Beserta jajaran Forkopimda Kabupaten Paser. Seketaris Daerah, Katsul Wijaya, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kaltim Anwar Sanusi. Serta para Camat dan para perangkat desa. (am)

Artikel Lantik 73 Kepala Desa, Bupati Paser Singgung Masa Jabatan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Ribuan kepala desa (kades) bakal berkumpul Samarinda, Kaltim. Sebagai bentuk dukungan untuk pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Benua Etam.

Hal ini disampaikan Gubernur Kaltim Isran Noor tatkala menerima kunjungan kerja (kunker) Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP Apdesi), Senin (31/10/2022).

“Saya mendapatkan informasi kurang lebih enam ribu kepala desa akan hadir ke IKN. Alhamdulillah, ini menandakan IKN betul-betul didukung masyarakat,” ungkapnya.

Disampaikan, DPP Apdesi bakal menggelar rapat koordinasi nasional (Rakornas) Desember mendatang. Yang akan dilanjutkan kunjungan ke IKN di Sepaku Penajam Paser Utara (PPU).

Kata Isran, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim mendukung dan mengapresiasi rencana ini. Menurutnya, peran pemerintah desa sangat besar terhadap pembangunan bangsa. Karena ujung tombak pembangunan bangsa, termasuk kelurahan.

Karenanya dia meminta dinas terkait lingkup Pemprov Kaltim ikut membantu hingga pelaksanaan berakhir.

Ketua Umum DPP Apdesi Kaltim Surtawijaya menegaskan, rakornas ini sebagai dukungan moral ditetapkan dan dipindahkan pusat kegiatan pemerintahan di IKN. Kunjungan ke Gubernur juga diikuti sejumlah anggota DPP Apdesi dan DPD Apdesi Kaltim. (redaksi/ADV DISKOMINFO KALTIM)

Artikel Bentuk Dukungan untuk IKN, Ribuan Kades Bakal Berkumpul di Kaltim pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pelantikan ini merupakan kelanjutan dari Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2022 yang dilaksanakan 14 September lalu. Pilkades tersebut diikuti 86 desa dari 16 Kecamatan yang ada di Kukar.

Dalam sambutannya Bupati Kukar Edi Damansyah mengatakan selamat dan berpesan kepada seluruh kepala desa terpilih yang baru saja dilantik.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan pribadi, saya menyampaikan selamat kepada para kepala desa yang diambil sumpah dan baru dilantik,” tuturnya.

Edi mengucapkan terima kasih kepada kepala desa lama yang telah mengabdikan dirinya di desanya masing-masing. Dengan terpilihnya kades yang baru, maka tugas kades lama telah selesai.

“Terima kasih serta penghargaan atas pengabdian Kades periode masa bakti sebelumnya yang telah memasuki purnatugas. Dengan dilantiknya Kades yang baru, maka sejak saat ini, tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban Kades dengan sendirinya telah melekat pada diri saudara-saudara sekalian,” ungkapnya.

Edi meminta para camat untuk segera memfasilitasi serah terima jabatan para kades tersebut. Setelah dilantik, para kades diminta melakukan langkah cepat taktis dan evaluasi dengan baik.

“Karena kurun waktu dua bulan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pertanggungjawaban APBD Desa itu berada di pundak Bapak Ibu sekalian,” tegasnya.

Lebih lanjut kades diminta melakukan perencanaan dan evaluasi. Lantaran penetapan APBD Desa tahun 2023 diperlukan kecermatan dan kecepatan dalam bekerja.

Edi mengharapkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelaksanaan pembangunan. Khususnya di tingkat desa yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan desa bisa dilaksanakan dengan baik.

Secara khusus, beberapa desa di Kukar untuk pelaksanaan BUMDes mempunyai prestasi hingga top 45 tingkat nasional. Hal ini merupakan kerja keras perangkat yang ada di desa.

Edi juga berpesan untuk tidak merombak secara keseluruhan perangkat desa ataupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Yang telah bekerja keras pada periode sebelumnya.

“Saya berharap hormati dengan baik, tahan diri dengan baik, jangan terlalu emosional dalam mengambil keputusan. Khususnya yang berkait dengan perangkat-perangkat desa dan badan pelaksana yang melaksanakan tugas di BUMDes,” pesannya.

“Lakukan evaluasi yang baik, pedomani data yang baik, jangan emosional saat melakukan perombakan perangkat desa atau BUMDes sehingga mengakibatkan BUMDes mati suri,” sambung Edi yang dalam pelantikan itu memberikan SK Pengangkatan Kades.

Menurutnya, pilkades merupakan salah satu agenda demokrasi. Dalam demokrasi itu memang terjadi perbedaan-perbedaan. Tetapi perbedaan yang menyatukan kekuatan untuk menuju perubahan dan perbaikan.

“Sekali lagi saya berharap lakukan evaluasi yang baik pedomani data-data dan aturan-aturannya, kendalikan diri jangan terlalu emosional dalam mengambil keputusan” tuturnya.

Khusus di Kecamatan Marang Kayu, terdapat empat desa yang melakukan Pilkades Serentak 2022. Yaitu Desa Makarti, Santan Ilir, Santan Tengah dan Sebuntal. Salah satu kepala desa terpilih dari Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu yaitu Herman, yang merupakan calon nomor urut 1 dan mengungguli empat calon lainnya.

“Alhamdulillah kemarin saat pemilihan serentak. Kami memperoleh sebanyak 995 dari 3.290 suara sah. Sekira 30 persen dari jumlah keseluruhan pemilih yang ada di Desa Sebuntal,” ucapnya. (*/sgt)

Artikel Bupati Kukar Lantik Puluhan Kepala Desa Terpilih dari 16 Kecamatan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.