Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, menyoroti keamanan konstruksi proyek Teras Samarinda 2 dan 3. Ia meminta data teknis fondasi tahun 2021 diperiksa ulang, guna memastikan kekuatan struktur terhadap penambahan atap dan material baru.

Hal itu disampaikannya usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) di lokasi pembangunan pada Selasa, 15 Juli 2025 meski diguyur hujan.

Dalam sidak tersebut, Deni menyebutkan bahwa fokus pengawasan pada progres fisik dan kualitas struktur bangunan yang dibangun menggunakan anggaran sekitar Rp21 miliar untuk pembangunan sayap kanan-kiri serta perubahan atap.

“Kami ingin ada pemeriksaan ulang terhadap konstruksi fondasi yang dibangun pada tahun 2021, terutama bagian yang menjorok ke dalam sungai. Sangat penting memastikan apakah penambahan material (AP dumping) atau konstruksi baru untuk menopang atap benar-benar aman dan tidak membebani struktur lama,” tegas Deni.

Ia menambahkan bahwa hingga kini pihaknya belum memegang data teknis secara lengkap, dan akan segera berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan sebagai pelaksana pekerjaan fondasi terdahulu.

Catatan Teknis dan Progres Proyek

Deni juga menyinggung anggaran proyek Teras Samarinda 1 senilai Rp24 miliar yang saat ini dalam tahap pemancangan. Sementara itu, progres fisik Teras Samarinda 2 dan 3 disebutkannya baru mencapai sekitar 15 persen, dan Teras 4 masih dalam tahap awal yang segera dikontrakkan.

Secara keseluruhan, proyek revitalisasi kawasan ini membentang dari Jalan Gajah Mada hingga ke depan Kantor Pos (Teras 1), depan masjid (Teras 2 dan 3), hingga ke area Pelido (Teras 4).

“Kontraktor baru benar-benar mulai bekerja pada Mei 2025, setelah proses lelang dan administrasi selesai di bulan Maret. Saat ini, selain pengadaan material, ada pula revisi teknis untuk menyelaraskan struktur baru dengan bangunan yang sudah ada. Ini tentu memerlukan kajian konsultan perencana,” terang Deni.

Wanti-Wanti Beban Struktur Lama

Lebih jauh, Deni menegaskan pentingnya seluruh pekerjaan mengikuti desain awal secara detail.

“Kuncinya di situ. Jangan sampai ada ketidaksesuaian ukuran atau beban, terutama untuk struktur atap tambahan. Jika fondasi lama tidak dirancang untuk itu, bisa berisiko membahayakan,” ujarnya tegas.

Menjawab pertanyaan mengenai target penyelesaian, Deni menyampaikan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda menargetkan seluruh tahapan proyek rampung pada akhir 2025.

“Kami berharap target itu tercapai. Masyarakat sudah menunggu hasilnya dan fasilitas ini harus bisa dinikmati sebelum akhir tahun,” tambahnya.

Soroti Fungsi Parkir dan Prioritaskan Keamanan

Deni juga menyebut adanya rencana penyediaan area parkir di sisi barat untuk sekitar 30 mobil serta zona khusus sepeda motor. Meski mengapresiasi nilai estetika proyek ini dan menyambut baik upaya menjadikan kawasan tersebut sebagai wajah kota, ia menekankan bahwa keamanan konstruksi dan fungsi fasilitas tetap menjadi prioritas.

“Ini proyek yang strategis, tapi jangan sampai estetika mengalahkan aspek keselamatan. Kami akan pastikan koordinasi dengan dinas terkait terus berjalan, terutama untuk mengakses data teknis lama,” pungkasnya. (chanz/sty).

Artikel DPRD Samarinda Desak Pemeriksaan Ulang Fondasi Proyek Teras Samarinda pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Kebakaran yang melanda Big Mall Samarinda pada Selasa dini hari, 3 Juni 2025, menjadi peristiwa yang mengundang keprihatinan sekaligus kegelisahan kita bersama. Bukan hanya karena letupan api yang muncul di tengah malam, melainkan karena insiden ini terjadi di salah satu ruang publik terbesar dan tersibuk di Kota Samarinda.

Big Mall bukan sekadar pusat belanja—ia adalah ruang interaksi masyarakat, tempat keluarga menghabiskan waktu, dan lokasi usaha ratusan pelaku ekonomi.

Kebakaran yang diduga bermula dari korsleting listrik di salah satu tenant lantai atas dengan cepat menjalar dan menghasilkan kepulan asap pekat. Beberapa pengunjung dan karyawan terjebak. Evakuasi yang berlangsung hingga lebih dari satu jam harus dilakukan dalam kondisi gelap dan penuh asap. Beberapa korban sempat mengalami sesak napas, dan sistem proteksi seperti alarm, sprinkler, hingga alat pemadam api ringan dilaporkan tidak optimal berfungsi.

Lonceng Peringatan Kesiapsiagaan

Peristiwa ini sesungguhnya menjadi lonceng peringatan. Bukan hanya soal tanggap darurat, tapi juga soal manajemen risiko yang seharusnya menjadi bagian dari rutinitas pengelolaan gedung publik. Gedung bertingkat dengan aktivitas padat seharusnya memenuhi standar keselamatan sesuai regulasi, seperti Permenaker No. PER.04/MEN/1980 tentang pemasangan dan pemeliharaan APAR, serta SNI 03-1745-2000 tentang sistem proteksi kebakaran.

Sayangnya, banyak pengelola masih melihat aspek keselamatan sebagai formalitas, bukan sebagai kebutuhan mendasar. Sistem proteksi hanya diuji saat ada audit, dan tidak jarang alat pemadam dibiarkan kedaluwarsa atau tidak dirawat.

Padahal, kebakaran tidak pernah datang dengan pemberitahuan. Ia bisa terjadi kapan saja dan, seperti peristiwa di Big Mall, bisa membahayakan nyawa banyak orang dalam hitungan menit.

Dalam situasi tersebut, sejumlah pengunjung dan karyawan mengalami kesulitan evakuasi akibat jarak pandang yang terbatas dan tidak berfungsinya beberapa sistem keselamatan seperti APAR dan sprinkler otomatis. Bahkan, evakuasi korban harus dilakukan dengan bantuan alat bantu pernapasan oleh petugas gabungan dari pemadam kebakaran, SAR, dan relawan.

Fenomena ini menggambarkan adanya celah dalam manajemen risiko kebakaran di gedung bertingkat. Padahal, regulasi nasional tentang syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan APAR, serta tentang tata cara perencanaan sistem proteksi kebakaran di gedung, telah memberikan panduan teknis yang seharusnya dijadikan rujukan oleh pengelola gedung.

Tiga Pelajaran Penting

Ada tiga pelajaran penting dari insiden ini yang patut menjadi bahan refleksi bersama:

1. Pertama, integritas sistem proteksi kebakaran harus menjadi prioritas dalam manajemen bangunan komersial.
   Pemeriksaan berkala terhadap alarm kebakaran, sprinkler, APAR, serta jalur evakuasi harus dilakukan secara disiplin, tidak hanya sekadar formalitas audit.
2. Kedua, edukasi keselamatan bagi penghuni dan pengunjung gedung mutlak diperlukan.
   Dalam banyak kasus, korban terjebak bukan karena kebakaran langsung, melainkan karena panik, tidak mengetahui jalur evakuasi, atau tidak terlatih dalam menangani asap.
3. Ketiga, pentingnya sinergi antarinstansi dalam penanggulangan darurat.
   Respons cepat dari petugas pemadam dan SAR di Samarinda layak diapresiasi, namun koordinasi dapat lebih optimal bila didukung sistem peringatan dini berbasis teknologi dan data bangunan yang real-time.

Melihat kecenderungan urbanisasi dan padatnya aktivitas ekonomi di ruang tertutup seperti mall dan hotel, penguatan budaya keselamatan (safety culture) menjadi kebutuhan mendesak. Keselamatan bukan sekadar urusan teknis, melainkan bentuk tanggung jawab moral dan sosial semua pihak—pengelola, pemerintah, hingga pengguna fasilitas.

Kita tidak dapat memundurkan waktu atau menghapus kejadian semalam. Namun kita bisa belajar, membenahi, dan memastikan bahwa tempat yang semestinya menjadi ruang rekreasi dan ekonomi, tidak berubah menjadi titik bencana berikutnya. Mari jadikan insiden ini sebagai momentum untuk menata ulang prioritas keselamatan publik.

Tanggung Jawab Kolektif

Keselamatan bukan urusan satu pihak. Ia adalah tanggung jawab kolektif: pengelola gedung harus menyediakan infrastruktur yang memadai, pemerintah daerah harus melakukan inspeksi berkala, dan masyarakat harus sadar serta aktif menjaga keamanan diri di ruang publik.

Perlu disadari, yang paling mematikan dalam kebakaran bukan selalu api, tetapi asap, seperti yang terjadi dalam peristiwa ini. Asap bisa membuat korban pingsan dalam waktu kurang dari lima menit jika tidak segera dievakuasi. Oleh karena itu, pelatihan penanganan asap dan penggunaan masker darurat bisa menjadi langkah kecil yang menyelamatkan nyawa. Karena nyawa manusia tidak sebanding dengan apa pun yang bisa diperjualbelikan.

Insiden Big Mall ini seharusnya bukan menjadi trauma, tapi momentum. Momentum bagi kita untuk meninjau ulang seluruh sistem proteksi di mall, hotel, gedung perkantoran, bahkan sekolah dan tempat ibadah.

Mari bersama membangun budaya aman. Karena tempat yang kita datangi setiap hari untuk belanja, bekerja, beribadah, harusnya menjadi ruang yang memberikan rasa aman—bukan rasa waswas. Keselamatan publik bukan kemewahan. Ia adalah hak dasar yang wajib dipenuhi, dilindungi, dan dijaga bersama. (*/sty)

Artikel Kebakaran Big Mall Samarinda: Momentum Menata Ulang Keselamatan Publik di Ruang Komersial pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.