Jumlah badan publik berpredikat informatif di Kalimantan Timur terus meningkat tajam dalam tiga tahun terakhir, menegaskan komitmen kuat pemerintah dan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas.

Malam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Kalimantan Timur 2025 menjadi momentum penting dalam perjalanan transparansi dan akuntabilitas di Bumi Etam.

Tahun ini, tercatat 375 badan publik mengikuti Kick Off Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kepatuhan, dengan 279 badan publik di antaranya melanjutkan hingga tahap penilaian akhir.

Hasilnya menunjukkan tren yang sangat positif. Berdasarkan laporan Komisi Informasi (KI) Kaltim, jumlah badan publik yang meraih predikat Informatif meningkat tajam—dari 25 badan publik pada 2023, naik menjadi 54 pada 2024, dan melonjak hingga 82 badan publik pada 2025.

Capaian ini menegaskan bahwa keterbukaan informasi kini telah menjadi komitmen bersama di berbagai level pemerintahan dan lembaga publik.

Tak hanya di tingkat provinsi, apresiasi juga diberikan kepada pemerintah desa yang konsisten membangun budaya transparansi dari akar rumput. Beberapa di antaranya yakni Desa Tengin Baru (PPU) pada 2022, Desa Bhuana Jaya (Kukar) pada 2023, serta Desa Batuah (Kukar) pada 2024. Ketiganya menjadi contoh nyata bagaimana prinsip keterbukaan dapat tumbuh dan mengakar di tingkat desa.

Selain peningkatan kualitas, jumlah sengketa informasi publik di Kaltim juga menurun dalam lima tahun terakhir, menandakan kesadaran yang semakin tinggi dari badan publik dalam memberikan layanan informasi yang terbuka, cepat, dan akuntabel.

Ketua KI Kaltim Imran Duse dalam laporannya menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan hak dasar masyarakat sekaligus napas dari demokrasi.

“Kalimantan Timur siap menjadi rujukan nasional dalam pembangunan ekosistem keterbukaan informasi publik yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Pusat, Donny Yoesgiantoro, turut mengapresiasi capaian Kaltim yang dinilai konsisten mencatat peningkatan jumlah badan publik berpredikat informatif.

“Apa yang ditunjukkan Kalimantan Timur patut menjadi contoh bagi daerah lain. Semakin banyak badan publik yang terbuka, semakin kuat pula kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” ungkapnya.

Malam anugerah ini menjadi pengingat bahwa keterbukaan bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan bagian dari budaya pemerintahan yang melayani dan dipercaya rakyat.

Turut hadir dalam acara bergengsi tersebut, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, Kepala Diskominfo Kaltim HM Faisal, pimpinan perangkat daerah, jajaran Forkopimda, DPRD Kaltim, para penerima penghargaan, serta tamu undangan lainnya. (sef/pt/portalkaltim/sty)

Artikel Kaltim Catat Lompatan Besar dalam Keterbukaan Informasi Publik 2025 pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Kota Bontang menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih peringkat pertama kategori pemerintah kabupaten/kota pada Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Kaltim 2025.

Acara digelar di Pendopo Lamin Etam, Kantor Gubernur Kaltim, Jumat, 3 Oktober 2025 malam. Penyerahan piagam penghargaan dilakukan oleh Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, kepada para perwakilan kabupaten dan kota penerima penghargaan.

Penghargaan ini diumumkan setelah Komisi Informasi (KI) Kaltim melaksanakan evaluasi melalui e-monev kepatuhan badan publik terhadap keterbukaan informasi. Posisi kedua diraih Kabupaten Kutai Timur, disusul Kutai Kartanegara di posisi ketiga. Sementara Samarinda, Penajam Paser Utara (PPU), dan Balikpapan menempati posisi keempat hingga keenam.

Gubernur Kalimantan Timur, H. Rudy Mas’ud (Harum), menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang berperan dalam penyelenggaraan dan suksesnya ajang penghargaan ini.

“Kehadiran para bupati, wali kota, pimpinan DPRD, serta pimpinan badan publik malam ini adalah bukti bahwa keterbukaan informasi merupakan komitmen bersama, bukan hanya milik satu institusi,” tegas Harum.

Ia juga berharap prestasi yang diraih oleh para penerima penghargaan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi informasi publik.

Sementara itu, Ketua KI Kaltim Imran Duse menjelaskan bahwa tingkat keterbukaan informasi publik di Kaltim menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun. Jumlah badan publik yang masuk kategori informatif terus mengalami peningkatan signifikan.

“Pada 2023 tercatat 297 badan publik, dengan 25 yang berstatus informatif. Tahun 2024 meningkat menjadi 362 badan publik dengan 54 informatif, dan pada 2025 naik menjadi 375 badan publik dengan 82 yang berkualifikasi informatif,” paparnya.

Secara keseluruhan, Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kaltim 2025 mencakup berbagai kategori, mulai dari pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal provinsi, penyelenggara Pemilu, perangkat daerah provinsi, BUMD, lembaga yudikatif, hingga BLUD.

Ajang tahunan ini menjadi bukti komitmen Pemerintah Provinsi Kaltim bersama Komisi Informasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. (KRV/pt/portalkaltim/sty)

Artikel Bontang Raih Peringkat Pertama Keterbukaan Informasi Publik se-Kaltim 2025 pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Komisi Informasi Pusat resmi membuka Kick-Off Monev Keterbukaan Informasi Publik 2025 di Jakarta, dengan menghadirkan inovasi penggunaan Artificial Intelligence (AI) untuk memperkuat transparansi badan publik.

Komisi Informasi (KI) Pusat secara resmi melaksanakan Sosialisasi dan Kick-Off Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 di Auditorium Abdul Rahman Saleh, Gedung RRI Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2025.

Kegiatan diawali dengan laporan pelaksanaan oleh Sekretaris KI Pusat, Nunik Purwanti. Dalam laporannya, ia menegaskan bahwa Monev bukan hanya sekadar pengukuran angka atau ajang kontestasi, melainkan instrumen penting untuk mengidentifikasi sejauh mana keterbukaan informasi diimplementasikan oleh badan publik.

“Monev bertujuan memetakan tantangan, memberikan rekomendasi perbaikan yang konstruktif, dan menjadi peta jalan menuju peningkatan layanan informasi publik yang lebih baik,” ujarnya.

Acara dibuka resmi oleh Ketua KI Pusat, Donny Yoesgiantoro. Ia menekankan keterbukaan informasi sebagai kewajiban legal sekaligus tanggung jawab moral badan publik terhadap masyarakat.

“Kami menegaskan kembali bahwa badan publik adalah pihak yang memiliki informasi lebih, sedangkan masyarakat adalah pihak yang membutuhkan informasi. Maka keterbukaan adalah bentuk keadilan dalam akses terhadap informasi,” tegas Donny.

Menariknya, dalam kesempatan tersebut KI Pusat memperkenalkan pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam proses Monev 2025. Teknologi ini diharapkan mampu mempercepat, mengefisienkan, dan meningkatkan akurasi penilaian Self Assessment Questionnaire (SAQ) yang sebelumnya masih dilakukan secara manual.

Dengan langkah ini, KI Pusat berharap hasil Monev tidak hanya berupa angka atau peringkat, melainkan memberikan dampak nyata yang dirasakan publik, sekaligus memperkuat implementasi UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Lebih dari itu, yang paling penting dari Monev ini adalah sejauh mana hasilnya mampu memberikan perubahan yang dirasakan oleh publik, bukan sekadar laporan di atas kertas,” tutup Donny.

Kick-Off ini menjadi tanda dimulainya rangkaian Monev secara nasional sepanjang 2025, dengan hasil evaluasi yang diharapkan menjadi dasar pengambilan kebijakan strategis untuk memperkuat keterbukaan informasi di Indonesia. (hmf/dfa/portalkaltim/sty)

Artikel KI Pusat Resmi Kick-Off Monev Keterbukaan Informasi Publik 2025 pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Kemenko Polkam menggelar rapat koordinasi nasional di Bali untuk memperkuat kapasitas dan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), menegaskan pentingnya akses informasi publik yang cepat, tepat, dan mudah di era digital.

Kegiatan berlangsung di Vouk Hotel & Suites Bali, Jalan Raya Nusa Dua Selatan, Sawangan, Benoa, Kabupaten Badung, Kamis 14 Agustus 2025. Dibuka oleh Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Marsda TNI Eko Dono Indarto.

Hadir sebagai narasumber, Komisioner Bidang Penelitian dan Dokumentasi Komisi Informasi Pusat Rospita Vici Paulyn, Perencana Ahli Muda Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI Sri Handiman, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Benni Irwan, serta Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat Viky Edya Martina Supaat.

Dalam sambutannya, Marsda TNI Eko Dono Indarto menegaskan rakor ini bertujuan memperkuat kapasitas PPID demi meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik.

“Kami berharap pertemuan hari ini berlangsung kondusif sehingga komunikasi di antara kita dapat berjalan lebih baik lagi,” ujarnya.

Ia menyampaikan apresiasi kepada para narasumber dan Pemerintah Provinsi Bali yang telah memfasilitasi kegiatan. Sebelum rakor, Kemenko Polkam juga membangun komunikasi dengan Pemda Bali serta memantau program-program prioritas Presiden, seperti cek kesehatan gratis, MBG, koperasi merah putih, pembangunan perumahan rakyat, dan ketahanan pangan.

Menurut Eko, di era teknologi saat ini, informasi menjadi elemen kunci dalam membangun komunikasi antara masyarakat dan pemerintah.

“Keterbukaan informasi merupakan hak seluruh warga negara dan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” tegasnya.

Ia berharap keberadaan PPID di daerah dapat dimaksimalkan sehingga badan publik mampu menyampaikan informasi secara cepat, tepat, dan mudah diakses masyarakat.

Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur H. Muhammad Faisal, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang terdiri dari Pemerintah Daerah, TNI, Polri, dan Kejaksaan. (hend/dfa/portalkaltim/sty)

Artikel Kemenko Polkam Dorong Penguatan Peran PPID untuk Tingkatkan Keterbukaan Informasi Publik pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Komisi Informasi Kaltim mengajak seluruh PPID di Samarinda memperkuat pelayanan keterbukaan informasi publik, menegaskan peran mereka sebagai garda terdepan transparansi pemerintah daerah.

Dorongan itu disampaikan Ketua KI Kaltim, Imran Duse, dalam kegiatan sosialisasi dan penguatan keterbukaan informasi publik bagi PPID Kecamatan dan Kelurahan Samarinda, di Aula Dinas Pendidikan Kota Samarinda, Senin, 11 Agustus 2025. Acara turut dihadiri Kepala Diskominfo Samarinda, Aji Syarif Hidayatullah, mewakili Wali Kota Samarinda.

“Dengan kegiatan ini, saya berharap tidak ada lagi kelurahan atau kecamatan yang tidak memiliki PPID. Mereka adalah garda terdepan keterbukaan informasi publik,” tegas Imran.

Ia mengingatkan bahwa Wali Kota Samarinda, Andi Harun, pernah meraih Anugerah Tinarbuka 2023 sebagai Wali Kota Terbaik se-Indonesia di bidang keterbukaan informasi publik.

Imran menjelaskan, keterbukaan informasi publik diukur dalam lima kategori: informatif, menuju informatif, cukup informatif, kurang informatif, dan tidak informatif.

Pada 2024, partisipasi badan publik di Kaltim meningkat menjadi 362, dengan 54 di antaranya meraih predikat informatif—naik lebih dari 100 persen dibanding tahun sebelumnya. Tren positif ini berlanjut di 2025, dengan 376 badan publik mengikuti monitoring dan evaluasi (Monev).

“Kita bersyukur atas capaian keterbukaan informasi publik di Kaltim. Ini adalah hasil kerja keras para PPID pelaksana. Harapannya, PPID di Samarinda bisa menjadi yang terdepan,” tambahnya.

Kegiatan ini diikuti perwakilan PPID dari seluruh kecamatan dan kelurahan di Samarinda, dengan agenda pembekalan regulasi, mekanisme pelayanan informasi, serta strategi meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik di daerah. (Ade/pt/portalkaltim/sty)

Artikel KI Kaltim Minta PPID Samarinda Jadi Garda Terdepan Keterbukaan Informasi Publik pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.