Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menegaskan pembelaan terhadap Palestina bukanlah isu agama, tetapi kemanusiaan. Di Gaza, banyak warga Palestina penganut agama di luar Islam.

“Di Gaza, di Palestina, banyak warga beragama Kristen dan Katolik. Jadi membela Palestina bukanlah isu agama. Ini pembelaan kita terhadap kemanusiaan. Sesuai amanat konstitusi,” ucap Zulkifli Hasan usai menemui Pengurus Yayasan As-Syafi’iyah dan Pimpinan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), dilansir dari Kumparan.com, Rabu (19/5/2021).

Zulhas, sapaan akrabnya, berada di kedua yayasan itu untuk menggalang dukungan membantu rakyat Palestina dengan menemui tokoh-tokoh dan pimpinan ormas Islam. Dia hadir mengenakan syal bergambar bendera Indonesia dan Palestina.

Wakil Ketua MPR RI itu menyampaikan bahwa semua pihak di Indonesia harus tegas dan konsisten membela Palestina. Sikap membela Palestina itu merupakan amanat konstitusi Indonesia, bukan soal agama.

“Jelas tertulis dalam pembukaan UUD 1945 bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Bangsa Indonesia harus membela Palestina yang terjajah, tidak ada pilihan lain. Harus tegas,” ujarnya.

Zulhas menyerukan agar warga Indonesia membantu sekecil apa pun yang bisa dilakukan untuk warga Palestina. Setidaknya dukungan doa dan donasi.

“Di level negara, kita membantu lobi politik di forum-forum internasional. Di level individu, kita bisa berdonasi. Paling tidak, mendukung dan mendoakan,” kata Zulhas.

Kunjungan Zulhas ke DDII merupakan rangkaian dari silaturahmi Idul Fitri Wakil Ketua MPR RI itu kepada tokoh-tokoh Islam, ormas dan pondok pesantren.

Berkunjung ke DDII, Zulhas didampingi Sekjen PAN Eddy Soeparno, Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Daulay dan lainnya. Rombongan ini disambut langsung oleh Ketua Umum DDII Dr. H. Adian Husaini, M.Si berserta jajarannya.

Dalam pertemuan di As-Syafi’iyah Zulhas disambut langsung Ketua Yayasan Prof. Dailami Firdaus dan 70 Santri yang berasal dari seluruh Indonesia. Sementara di Dewan Dakwah disambut langsung Ketua Umum DDII Adian Husaini. (REDAKSI KF)

Artikel Zulhas: Di Gaza Banyak Umat Kristen dan Katolik, Bela Palestina soal Kemanusiaan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

BANGSA yang besar selalu tumbuh dengan harapan. Masyarakatnya tumbuh dengan gagasan tentang masa depan yang lebih baik, adil, makmur, dan sejahtera. Harapan itu harus diwujudkan melalui sejumlah aksi. Dalam iklim demokrasi, interaksi antar ikhtiar yang dilakukan semua elemennya menghasilkan dinamika dan perubahan-perubahan. Di sana terdapat tarik-menarik, kompromi, negosiasi. Tetapi pada akhirnya kita sepakat membangun bangsa dengan sebuah konsensus, kesepakatan bersama.

Hari ini kita memperingati 23 tahun reformasi. 20 Mei 1998, rezim Orde Baru yang sudah berkuasa selama 32 tahun runtuh. Rezim itu dianggap gagal mengelola harapan publik karena perilaku para penyelenggaranya yang menyuburkan praktik KKN alias korupsi, kolusi dan nepotisme. Akumulasi kekecewaan dan kemarahan publik yang dipicu krisis ekonomi, ditambah distrust di kalangan elit terhadap Pak Harto, menciptakan gelombang demonstrasi dan kerusuhan di mana-mana.

Desakan kelompok mahasiswa yang meminta Presiden Soeharto turun pada saatnya mendapatkan dukungan sejumlah elite. Kelompok masyarakat sipil pun terkonsolidasi untuk menyuarakan hal yang sama. Puncaknya, 20 Mei itu, Presiden Soeharto menyatakan pengunduran diri, menyerahkan mandat kepada wakil presiden Habibie. Mahasiswa pun bersorak gembira, rakyat terlibat euforia, ada harapan baru pasca peristiwa itu. Harapan itu kita sebut reformasi.

Reformasi mengandaikan perbaikan cepat dan menyeluruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan kita. Sejumlah lembaga baru pun terbentuk, dwifungsi ABRI dihapus, UUD diamandemen, politisi-politisi baru dari kalangan aktivis dan pejuang reformasi naik ke panggung utama politik. Harapan tentang Indonesia yang lebih baik pun melambung tinggi. Harapan itulah yang membuat kita terus melakukan konsolidasi demokrasi hingga saat ini.

Harus diakui, dalam 23 tahun reformasi ada banyak hal baik yang dirasakan negeri ini. Sistem politik yang lebih terbuka memungkinkan semua orang untuk ikut ambil bagian dalam pemerintahan, mengisi pos-pos eksekutif, legislatif atau yudikatif. Kekuatan politik pun tidak terpusat di elit saja, masyarakat bisa ikut terlibat. Hari ini kita sudah mulai merasakan buahnya. Banyak orang bisa bisa menjadi anggota legislatif, menjadi kepala daerah, bahkan menjadi gubernur dan presiden. Situasi ini sulit kita bayangkan sebelum reformasi.

Namun, perlu diakui reformasi juga masih memiliki sejumlah kekurangan, untuk tidak kita sebut kegagalan. Sistem pemilihan langsung yang kita anut pada saatnya menciptakan kultur politik yang transaksional dan berbiaya tinggi. Hal ini sulit diabaikan seiring masyarakat yang belum sejahtera dan belum terdidik secara merata, membuat mereka hanya berfikir jangka pendek. Politisi-politisi yang hanya mengejar kekuasaan pun menghalalkan segala cara. Politik kita menjadi keruh dan dangkal, jauh dari nilai yang diharapkan oleh sistem demokrasi sesungguhnya.

Konsekuensi dari praktik politik semacam itu adalah suburnya perilaku memburu rente (rent seeking). Saat terpilih, para politisi ini tidak berpikir menyejahterakan rakyat, tetapi memperkaya dirinya sendiri untuk agenda politik berikutnya yang mensyaratkan logistik yang tidak sedikit. Maka kepentingan bangsa dan negara pun dikorbankan. Tak mengherankan jika sistem ekonomi kita saat ini sangat liberal, bahkan mengancam ideologi kita dalam berbangsa dan bernegara. Politik dan ekonomi kita jadi berorientasi elit, bukan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat.

Apa buktinya? Ketergantungan kita pada impor pangan adalah fakta yang sangat memilukan. Pasca reformasi, bisa dikatakan kita tidak pernah melewati tahun tanpa impor beras, gula, garam, bawang, hingga daging. Untuk beberapa komoditas angkanya bahkan jutaan ton. Sungguh ironis mengingat sebenarnya bangsa ini pernah mengecap swasembada pangan, bahkan menjadi eksportir pangan. Untuk negeri dengan sumber daya alam yang kaya, tanah yang subur, laut yang luas, kegagalan kita memenuhi pasokan pangan kita sendiri adalah sebuah ironi yang harus kita sesali.

Dalam sektor perdagangan pun sama. Kita seolah tak punya cukup proteksi untuk mencegah masuknya produk-produk barang dan jasa impor. Dengan dalih globalisasi, kita menyebut kualitas produk asing lebih baik, seraya melupakan upaya untuk menggenjot kualitas produk dalam negeri. Bukan hanya barang dan jasa, bahkan sektor kita pun boleh jadi dikuasai asing. Singkatnya, bangsa ini kehilangan daya saing, dari kopi hingga mesin cuci, dari e-commerce hinga fintech.

Tetapi, kita tak boleh berputus asa. Selalu ada harapan untuk bisa memperbaiki hal-hal yang belum dicapai selama ini. Tugas kita saat ini adalah terus mencari akar permasalahannya dan menemukan formula terbaik untuk menyelesaikannya. Semua cara harus dicoba, semua pihak harus terlibat. Kelompok masyarakat sipil harus terus menyuarakan aspirasinya, perjuangan politisi dan partai politik di parlemen harus dilanjutkan, pemerintahan di berbagai sektornya harus terus mawas diri dan ingat bahwa semua yang kita kerjakan adalah untuk rakyat.

Kita tak boleh menyerah kepada pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kekecewaan rakyat terhadap reformasi dengan mengganti ideologi negara, apapun itu. Bangsa ini harus berpegang teguh pada Pancasila dan UUD 1945, tak bisa ditawar lagi. Reformasi adalah ikhtiar untuk mencari tafsir terbaik pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 itu. Cara ini yang harus terus kita perbaiki.

Partai Amanat Nasional (PAN) yang saat ini saya pimpin merupakan salah satu ikhtiar itu. Partai ini lahir langsung dari rahim reformasi. Melalui partai ini para pendirinya bercita-cita mewujudkan Indonesia yang lebih baik, melalui jalur parlementer, lewat perjuangan politik. Harus diakui upaya-upaya itu belum maksimal, masih banyak yang perlu diperbaiki, tetapi selama harapan masih ada dan cita-cita mengabdi pada negeri belum pupus, semua ikhtiar terbaik harus dilakukan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat.

Kepada seluruh kader, pengurus di daerah hingga pusat, anggota legislatif, hingga pemimpin eksekutif dari PAN, tak pernah lelah saya selalu mengingatkan untuk tidak melupakan cita-cita reformasi. Semua harus bekerja semaksimal mungkin, sebaik mungkin, untuk mewujudkan harapan rakyat. Berpolitik lah sebaik mungkin, dengan visi dan gagasan, berjuang dengan harapan, karena itulah yang akan membuat bangsa ini terus menjadi lebih baik dan lebih baik lagi.

Akhirnya, momen 23 tahun reformasi ini harus kita kenang sebagai monumen harapan. Bahwa 23 tahun lalu, bangsa ini pernah melambungkan harapan untuk menjadi bangsa yang lebih baik. Dengan harapan itulah kita terus bergerak maju. Meski tak selalu ideal, jangan pernah menyerah. Selalu ada harapan.

*Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (SUMBER)

Artikel 23 Tahun Reformasi, Selalu Ada Harapan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.