KI Provinsi Kalimantan Timur menggelar FGD sebagai upaya memperkuat keterbukaan informasi publik melalui pemetaan kendala, evaluasi operasional PPID, dan penyusunan rekomendasi peningkatan layanan informasi di seluruh perangkat daerah.

Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) untuk memetakan berbagai kendala yang dihadapi perangkat daerah dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik. Forum ini menjadi sarana evaluasi bersama untuk meningkatkan efektivitas layanan informasi serta merumuskan rekomendasi perbaikan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Pada kegiatan yang digelar di Ruang WIEK Diskominfo Kaltim, pada Jumat, 14 November 2025, KI Kaltim menegaskan pentingnya forum dialog terbuka guna mengidentifikasi hambatan nyata dalam penyelenggaraan layanan informasi publik.

Ketua KI Kaltim Tekankan Pentingnya Kejujuran dalam Mengungkap Kendala

Ketua KI Kaltim, Sencihan, menyampaikan bahwa keterbukaan informasi merupakan salah satu elemen utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Ia mengajak seluruh perangkat daerah untuk memanfaatkan forum ini sebagai ruang penyampaian persoalan secara jujur dan objektif.

“Keterbukaan informasi adalah wajah pemerintah. Karena itu kita perlu melihat secara jujur apa saja hambatan di lapangan agar perbaikan yang dilakukan tepat sasaran,” ujarnya.

Narasumber Soroti Kendala Teknis dan Kepatuhan OPD

Sebagai narasumber, Dr. Riswadi menekankan pentingnya keterbukaan perangkat daerah dalam menjelaskan kendala teknis yang menyebabkan OPD berstatus informatif, kurang informatif, atau tidak patuh. Ia juga menyoroti masih adanya pengelolaan website OPD yang belum optimal sebagai salah satu faktor rendahnya kualitas layanan informasi publik.

“Kita harapkan peserta bisa menjelaskan secara terbuka apa kendalanya, terutama mengapa masih ada OPD yang belum informatif atau tidak patuh,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua KI Kaltim, Hajaturamsyah, memaparkan bahwa FGD ini berfungsi mengidentifikasi kondisi operasional PPID di masing-masing perangkat daerah. Ia menegaskan bahwa komitmen, konsistensi, dan inovasi menjadi kunci utama agar PPID semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

FGD ini diikuti oleh 28 perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kehadiran para peserta mencerminkan komitmen bersama dalam memperkuat transparansi, memperbaiki tata kelola informasi, serta mengoptimalkan kanal digital sebagai sarana pelayanan publik yang akuntabel dan mudah diakses masyarakat. (sef/pt/portalkaltim/sty)

Artikel KI Kaltim Ajak OPD Tingkatkan Efektivitas Layanan Informasi Publik melalui FGD Keterbukaan Informasi pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Ketua Tim Seleksi (Timsel) Calon Anggota KI Provinsi Kaltim, Muhammad Faisal menerangkan, tahapan seleksi telah memasuki tahap akhir. Ditandai dengan proses tahapan wawancara pada 12-13 Desember 2024 lalu.

Usai tahap wawancara, Timsel melakukan rapat akhir untuk menentukan 10 nama yang nantinya akan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim untuk dilakukan fit and proper test.

Hasil wawancara diumumkan melalui pengumuman resmi Nomor: 06/TIMSEL-KALTIM/X/2024 oleh Tim Seleksi Calon Anggota KI Provinsi Kaltim. Dalam pengumuman itu, dicantumkan 10 nama peserta yang lolos mengikuti tahapan seleksi berikutnya.

“Masih ada satu lagi kewajiban 10 peserta yang lulus ini. Yakni membuat makalah dengan sistematika yang ditentukan hingga 27 Desember nanti,” kata Faisal di ruang kerjanya, Kamis (19/12/2024).

Selanjutnya Bikin Makalah

Seluruh peserta yang dinyatakan lulus pada Tahapan Wawancara diwajibkan untuk membuat makalah yang menyangkut visi, misi, dan program kerja yang akan dilakukan jika terpilih menjadi anggota Komisi Informasi Provinsj Kaltim.

Makalah disusun dalam sistematika penulisan sesuai syarat yang ditentukan. Dan dikirim dalam bentuk hardcopy maupun softcopy paling lambat tanggal 27 Desember 2024 dengan batas akhir pada pukul 15.00 Wita.

Makalah hardcopy dapat dikirim ke Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim Jalan Basuki Rahmat Nomor 41 Samarinda dan softfile format pdf ke email diskominfo.kaltimprov.go.id.

“Proses seleksi dilakukan secara objektif dan fair. Lima orang tim seleksi telah bekerja maksimal sesuai dengan aturan yang ada demi memilih calon terbaik sebagai anggota Komisi Informasi di Provinsi Kaltim untuk periode empat tahun ke depan,” tegasnya.

Adapun lima orang Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi (KI) Provinsi Kaltim Periode 2024-2028 sesuai dengan ketentuan, diisi oleh satu wakil pemerintah, satu wakil KI Pusat, dua akademisi, dan satu tokoh masyarakat.

Tim seleksi tersebut di antaranya adalah Muhammad Faisal dari unsur pemerintahan, Rospita Vici Paulyn dari Komisi Informasi Pusat, Riswadi dan Warkhatun Najidah dari unsur akademisi, serta Abdullah Karim dari unsur tokoh masyarakat.

10 Besar Calon Anggota KI Kaltim

(fth)

Artikel Timsel Umumkan 10 Besar Calon Anggota Komisi Informasi Kaltim, Ini Nama-namanya pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Seleksi calon anggota Komisi Informasi (KI) Kaltim periode 2024-2028. Mulai saat ini hingga 12 November mendatang. Komisi ini akan mengurusi masalah informasi hingga penyiaran di Kaltim.

Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim) secara resmi telah membuka seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi Kaltim untuk masa periode 2024 – 2028.

Pengumuman pendaftaran diumumkan secara resmi oleh Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Kaltim Periode 2024 – 2028 Nomor: 01/TIMSEL-KALTIM/X/2024. Pembukaan pendaftaran akan dimulai pada 30 Oktober hingga 12 November 2024.

Ketua Tim Seleksi (Timsel) Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Kaltim Periode 2024 – 2028, Muhammad Faisal menegaskan, pelaksanaan seluruh proses seleksi dilaksanakan secara terbuka, jujur dan objektif. 

“Silakan yang peduli dan berminat khusus terhadap keterbukaan informasi publik di Kaltim bisa mendaftar dan mengikuti seleksi ini. Insha Allah timsel nanti fair, terbuka, dan objektif berdasarkan potensi diri pendaftar,” kata Faisal, yang juga Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim ini.

Tahapan seleksi terdiri dari tahap seleksi administrasi, tahap tes CAT potensi, tahap psikotes dan dinamika kelompok serta tahap wawancara.

“Digunakan sistem gugur untuk bisa mengikuti tahapan berikutnya. Serta ada juga tahapan menerima masukan dari masyarakat terhadap para pendaftar,” tandasnya. 

Adapun beberapa Persyaratan umum Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Kaltim Periode 2024 – 2028 di antaranya harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia (WNI) dan diutamakan KTP Provinsi Kalimantan Timur.

Kemudian harus memiliki integritas dan tidak tercela serta tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih. 

Para pendaftar juga diharapkan memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang keterbukaan informasi publik dan pengalaman dalam aktivitas badan publik. 

Pedoman pelaksanaan seleksi serta kelengkapan informasi meliputi persyaratan, formulir pendaftaran, dan keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada website diskominfo.kaltimprov.go.id .

Rangkaian proses Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Kaltim Periode 2024 – 2028 akan berlangsung selama lebih kurang dua bulan. Mulai proses pendaftaran pada 30 Oktober hingga pengumuman hasil seleksi pada 18 Desember 2024. (KRV/pt/diskominfokaltim/am)

ADVERTORIAL DISKOMINFO KALTIM

Artikel Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Kaltim Periode 2024–2028 Dibuka pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Selasa 29 Oktober 2024, seluruh petugas layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Lingkup Pemprov Kaltim mengikuti pembelajayan bahasa isyarat di ruang Diskominfo Kaltim.

Upaya ini sebagai langkah Pemprov Kaltim mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, demi meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik.

Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Timur Imran Duse mengatakan langkah ini sejalan dengan capaian indek keterbukaan informasi publik Kaltim yang mencapai 82,25  persen pada tahun 2024.

Keterbukaan informasi publik sangat penting dalam memastikan masyarakat dapat mengakses informasi yang dibutuhkan.

“Nilai KIP ini mempermudah daerah dan provinsi dalam melaksanakan keterbukaan informasi, dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pers,” ungkap Imran saat memberikan sambutan pada pelatihan bahasa isyarat bagi petugas layanan PPID, di WIEK Diskominfo Kaltim, Selasa 29 Oktober 2024.

Menurutnya, pelatihan ini tidak hanya penting untuk meningkatkan akses informasi bagi penyandang disabilitas, tetapi juga dengan menguasai bahasa isyarat, petugas PPID dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan efektif.

Imran mengharapkan pelatihan ini dapat terus dilaksanakan di berbagai kabupaten dan kota di Kaltim, sehingga keterbukaan informasi semakin mudah diakses oleh semua kalangan. (Prb/ty/diskominfo/am)

ADVERTORIAL DISKOMINFO KALTIM

Artikel Ketua KI Kaltim: Pelatihan Bahasa Isyarat Perkuat Keterbukaan Informasi pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) menjadi salah satu tolok ukur sejauh mana implementasi keterbukaan informasi di Indonesia. Tahun ini, survei IKIP akan kembali dilaksanakan.

Dari hasil survei IKIP tahun 2022 lalu, nilai IKIP nasional adalah sebesar 74,43. Meningkat 3,06 poin dari tahun 2021 sebesar 71,37.

Sementara, di tingkat provinsi, tiga daerah tertinggi dalam survey IKIP diraih oleh Jawa Barat (Jabar) dengan nilai 81,93. Disusul Bali dengan nilai 80,99 dan Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan nilai IKIP 80,49.

Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sendiri meraih nilai IKIP dengan nilai 77,61 pada 2022. Meningkat tipis 0,65 oin dari tahun 2021 sebesar 76,96.

Komisi Informasi (KI) Pusat mengharapkan, ada peningkatan IKIP tahun ini bagi seluruh provinsi. Dengan peningkatan itu, artinya ada perbaikan implementasi keterbukaan informasi di daerah.

Komisioner KI Pusat, Rospita Vici Paulyn mengatakan, Indeks Keterbukaan Informasi Publik ini menjadi program prioritas dan tanggung jawab Komisi Informasi di tiap provinsi. Kelompok Kerja Daerah (Pokjada) IKIP yang sudah dibentuk, bertanggung jawab mengumpulkan data dan fakta guna memotret keterbukaan informasi di Indonesia.

Indeks Keterbukaan Informasi Publik, kata Vici menganalisa tiga aspek penting. Pertama, kepatuhan badan publik terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Kedua, persepsi masyarakat pada UU KIP dan  hak informasi (right to know). Serta ketiga, kepatuhan badan publik dalam putusan sengketa informasi publik untuk menjamin hak masyarakat atas informasi.

“FGD ini penting sebagai catatan kami, untuk mendengar rekomendasi yang disampaikan dari informan ahli,” ujar Vici saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Keterbukaan Informasi Publik Daerah di 34 Provinsi, Kamis (13/4/2023).

Dalam FGD tersebut, para peserta membahas 85 pertanyaan yang tertuang dalam Survei IKIP 2023 yang dipimpin oleh Tim Ahli Keterbukaan Informasi Publik, Desiana Samosir.

FGD dihadiri oleh Ketua KI Kaltim Ramaon Dearnov Saragih dan jajaran komisioner KI Kaltim, serta para informan ahli dari pemerintahan, akademisi, kelompok masyarakat, dan jurnalis. (KRV/diskominfokaltim/am)

ADVERTORIAL DISKOMINFO KALTIM

Artikel KI Pusat Ingin Kaltim Tingkatkan Indeks Keterbukaan Informasi Publik pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Perbedaan posisi yang mencolok ini harus ditelusuri, karena pengukuran kedua indeks tersebut memiliki objek yang hampir serupa, yakni soal keterbukaan informasi.

Hal inilah yang menjadi salah satu pembahasan pada diskusi kelompok yang digelar Komisi Informasi (KI) Kaltim bekerja sama dengan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kaltim, di Hotel Aston, Samarinda pada Kamis (27/10/2022).

Hadir sebagai pembicara Komisioner KI Kaltim Indra Zakaria dan Ketua SMSI Kaltim Abdurrahman Amin. Pada acara yang dipandu Komosioner KI Kaltim Erni Wahyuni sebagai moderator tersebut, dihadiri oleh sejumlah elemen mahasiswa dan perwakilan media massa di Samarinda.

Indra dalam pemaparannya menyebut jika perbedaan posisi yang mencolok ini harus diketahui penyebabnya. Hal itu akan dapat dijadikan landasan untuk memperbaiki sejumlah kekurangan di daerah terkait keterbukaan informasi publik, di mana Kaltim yang keluar dari posisi 5 besar.

“Kalau Indeks Kemerdekaan Pers Kaltim berada di posisi pertama, ya paling tidak Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kaltim idealnya berada di posisi lima besar. Kalau perbedaan posisinya jauh, ini harus kita telusuri,” kata Indra.

Menurutnya, salah satu perbedaan posisi tersebut diduga karena informan yang digunakan untuk mengukur dua indeks tersebut memang berbeda. Kalau IKP menggunakan para wartawan sendiri yang dijadikan sebagai informan. Mereka terdiri atas perwakilan organisasi wartawan dan pimpinan media massa. Sedangkan pada pengukuran IKIP, informan yang digunakan lebih luas.

“Mulai aparat hukum, unsur pemerintah, LSM dan perwakilan wartawan sendiri,” tandas Indra.

Sementara itu, Rahman -sapaan Abdurrahman Amin- dalam pemaparannya menyampaikan sejumlah rekomendasi yang dihasilkan dari pengukuran IKP di Kaltim. Meski Kaltim berada di posisi pertama, bukan berarti kondisi pers di Bumi Etam sudah baik.

“Banyak hal yang masih harus diperbaiki,” ungkap Rahman yang juga Wakil Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kaltim ini.

Beberapa hal yang harus diperbaiki tersebut, lanjut Rahman, adalah tingkat kesejateraan pekerjaa pers yang berpengaruh terhadap kualitas wartawan. Menurutnya, dua hal ini menjadi isu utama yang menjadi PR organisasi pers dan perusahaan media.

“Wartawan sebagai pekerja intelektual harus memiliki jaminan kesejahteraan. Namun untuk mendukung hal tersebut wartawan tentu harus memiliki kualitas dan kemampuan yang mumpuni. Hal ini sangat berkaitan dengan sajian atau konten berita yang dihasilkan,” ungkapnya. (redaksi)

Artikel Diskusi Komisi Informasi Kaltim Soroti Perbedaan Mencolok Peringkat IKP dan IKIP pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.