Anggaran yang tercantum dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) itu sebelumnya menuai persepsi keliru karena disebut sebagai biaya laundry pakaian kepala daerah.

Padahal, setelah ditelusuri lebih dalam, anggaran tersebut mencakup berbagai kebutuhan operasional kebersihan di sejumlah fasilitas milik pemerintah yang digunakan untuk kegiatan resmi maupun pelayanan publik.

Kekeliruan Penamaan di RUP Picu Salah Persepsi

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Umum Setdaprov Kaltim, Astri Intan Nirwany, mengakui adanya kekeliruan dalam penyusunan awal deskripsi anggaran.

Menurutnya, saat itu staf menggunakan istilah laundry pakaian sebagai representasi, sehingga memunculkan anggapan bahwa seluruh anggaran hanya untuk kebutuhan pribadi kepala daerah.

“Kalau dilihat di RUP memang tertulis laundry pakaian, tetapi setelah dibuka rinciannya, anggaran Rp450 juta itu mencakup banyak kebutuhan operasional,” ujarnya dalam jumpa pers di Diskominfo Kaltim, Selasa (5/5/2026).

Dalam sistem SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan), rincian anggaran kini telah diperbarui dan diperjelas.

Digunakan untuk Karpet, Gorden hingga Fasilitas VIP

Astri menjelaskan, anggaran tersebut mencakup jasa pencucian berbagai perlengkapan seperti karpet, gorden, bed cover, taplak meja, hingga sarung kursi.

Selain itu, anggaran juga digunakan untuk mendukung kebersihan intensif di sejumlah fasilitas pemerintah, termasuk rumah jabatan, guest house, dan ruang VIP.

Peningkatan kebutuhan ini tidak lepas dari perubahan pola kegiatan pemerintah daerah. Seiring kebijakan efisiensi, banyak kegiatan yang sebelumnya digelar di hotel kini dialihkan ke fasilitas milik Pemprov.

“Sekarang kegiatan seremonial, keagamaan, hingga organisasi masyarakat lebih banyak dilaksanakan di aset pemerintah. Otomatis kebutuhan kebersihan meningkat,” jelasnya.

Salah satu lokasi yang paling sering digunakan adalah kompleks Mesra, yang hampir setiap hari menjadi tempat kegiatan ASN dan masyarakat, mulai dari pengajian hingga salat berjamaah.

Selain itu, fasilitas guest house dan ruang VIP juga rutin digunakan untuk menerima tamu penting, termasuk menteri dan kepala daerah dari luar provinsi. Kondisi ini menuntut standar kebersihan tinggi, seperti pencucian rutin bed cover dan perlengkapan lainnya.

Astri juga menegaskan perbedaan antara anggaran laundry dan pemeliharaan.

“Kalau hanya dicuci itu masuk jasa laundry, tapi kalau rusak dan perlu diperbaiki itu masuk pemeliharaan,” tegasnya.

Ke depan, Pemprov Kaltim berkomitmen memperjelas penamaan dan deskripsi anggaran agar tidak lagi menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. (sn/am)

Artikel Polemik Anggaran Laundry Rp450 Juta di Kaltim, Pemprov: Itu Bukan Hanya untuk Pakaian pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Melalui jumpa pers yang digelar di Kantor Diskominfo Kaltim, Selasa (5/5/2026), pemprov memberikan penjelasan rinci mengenai penggunaan anggaran Rp25 miliar yang selama ini menjadi perbincangan.

Klarifikasi ini disampaikan untuk meluruskan informasi yang beredar sekaligus menegaskan bahwa anggaran tersebut tidak hanya difokuskan pada renovasi rumah jabatan, melainkan mencakup berbagai kebutuhan fasilitas pemerintahan.

Dua Item Dihapus, Fokus Anggaran Disesuaikan

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Umum Setdaprov Kaltim, Astri Intan Nirwany, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan penyesuaian terhadap belanja dalam anggaran murni tahun 2024.

Dari total 57 item pengadaan, kini dikurangi menjadi 55 item setelah dua jenis belanja dihapus, yakni kursi pijat dan water heater.

“Sekitar ada 57 item, tapi dikurangi dua item yakni kursi pijat dan belanja alat rumah tangga lainnya seperti water heater,” ujarnya.

Ia menegaskan, total anggaran Rp25 miliar tersebut tersebar untuk berbagai kebutuhan aset yang berada di bawah pengelolaan Biro Umum, bukan hanya untuk renovasi rumah jabatan gubernur.

Anggaran Digunakan untuk Banyak Fasilitas Pemerintah

Astri memaparkan, anggaran tersebut juga digunakan untuk menunjang berbagai fasilitas strategis, termasuk kantor gubernur yang memiliki delapan lantai serta sejumlah gedung penunjang lainnya.

Kawasan rumah jabatan gubernur sendiri terdiri dari enam bangunan utama, seperti rumah kediaman, ruang VIP, pendopo Odah Etam, guest house, gedung Olah Bebaya, hingga musholla teater.

Selain itu, Biro Umum juga mengelola berbagai fasilitas lain seperti rumah jabatan wakil gubernur, rumah jabatan sekretaris daerah di Jalan M Yamin, ruang VIP di Bandara APT Pranoto Samarinda dan Bandara Balikpapan, hingga convention hall di Sempaja serta operasional Islamic Center Kaltim.

“Semua fasilitas tersebut digunakan untuk menunjang kegiatan pimpinan dan menerima tamu VIP, termasuk menteri hingga presiden, serta dimanfaatkan masyarakat,” jelasnya.

Dalam upaya efisiensi, Pemprov Kaltim menegaskan telah menekan belanja non-prioritas tanpa mengganggu pelayanan publik.

Adapun komposisi anggaran Rp25 miliar terdiri dari belanja barang pakai habis 10,1 persen, belanja modal gedung dan bangunan 16,9 persen, belanja peralatan dan mesin 27,2 persen, serta belanja pemeliharaan yang menjadi porsi terbesar yakni 45,4 persen.

“Dalam kondisi efisiensi, kami tetap memastikan anggaran tepat sasaran dan mendukung operasional seluruh aset,” pungkas Astri. (sn/am)

Artikel Lagi, Pemprov Kaltim Klarifikasi Anggaran Rp25 Miliar Rumah Jabatan, Ini Rinciannya pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.