Pada Kamis, 16 Januari 2025, menjadi hari terakhir agenda reses atau serap aspirasi yang dilakukan oleh Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim Muhammad Darlis. Sudah berlangsung sejak Minggu, 14 Januari.

Ketika reses di Jalan Tongkol, masyarakat begitu antusias dengan kunjungan Darlis. Sebab dalam kesempatan itu, mereka mendapat ruang untuk menyampaikan aspirasi dan keluhannya atas pemerintah.

Beberapa isu kemudian disampaikan oleh masyarakat. Mulai dari isu kesehatan hingga pendidikan yang belum maksimal di Provinsi Kaltim, utamanya Kota Samarinda.

Warga mengeluhkan soal matinya Rumah Sakit Islam, yang selama 7 tahun terakhir tak beroperasi, bahkan hingga saat ini. Akses kesehatan terdekat untuk masyarakat Sungai Dama dan sekitarnya jadi terbatas.

“Bahkan ada yang menginggal dalam perjalanan karena jarak yang jauh dan lambat dalam penanganan,” kata seorang warga.

“Kami berharap, rumah sakit bisa aktif kembali.”

Isu kesehatan lain, masyarakat juga menyoroti sulitnya regulasi Kartu Indonesia Sehat (KIS). Berdasarkan keterangan warga, masyarakat baru bisa mendapatkan KIS dengan harus mengalami sakit terlebihdahulu.

Selain itu, warga juga berharap pemerintah memberi perhatian pada sekolah swasta dan pondok pesantren. Agar tidak ada ketimpangan pendidikan yang terjadi sesuai amanat undang-undang.

Tanggapan Darlis

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim Muhammad Darlis menaruh perhatian pada isu kesehatan dan pendidikan itu. Ia akan menindaklanjuti di dalam internal komisi yang memang membidangi dua isu tersebut.

“Persoalan RS Islam yang sampai saat ini masih berlarut-larut. Padahal masyarakat tahu persis masalahnya. Masalah utamanya kan ego personal saja, ke depan ini harus diurai dan diselesaikan.”

“Terkait KIS, Komisi IV akan meluruskan hal seperti itu lagi. Pemerintah harus clear terkait pembinaan kesehatan, harus bisa menjamin masyarakat.”

“Untuk masalah sekolah swasta, kami mendorong bagaimana pemerintah melakukan pembinaan agar bisa tumbuh sesuai perkembangan sekolah negeri,” pungkas Darlis. (ens)

Artikel Reses Titik Terakhir Muhammad Darlis, Tampung Keresahan Masyarakat Soal Kesehatan dan Pendidikan di Samarinda pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim menyelenggarakan berbagai rangkaian acara dalam merayakan HUT ke-68 Provinsi Kaltim. Yang jatuh pada tanggal 9 Januari 2025.

Perayaan sudah dimulai sejak Rabu kemarin, dengan gelaran Sidang Paripurna. Lalu lanjut dengan Upacara pada Kamis pagi hari ini. Kemudian penanaman padi di lahan eks tambang Marabai PT BBE.

Perayaan akan berlangsung meriah hingga 12 Januari mendatang. Dengan beragam acara kesenian dan kebudayaa, pameran, hingga konser gratis Slank pada malam hari ini.

DPRD Kaltim Soroti 2 Sektor

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim Muhammad Darlis Pattalongi mengaku bersyukur masih bisa menjadi bagian dari hari jadi provinsi ini pada tahun 2025 ini.

Menurutnya, tak perlu diragukan lagi bahwa banyak pencapaian oleh Pemprov dan DPRD Kaltim sebagai penyelenggara pemerintah daerah, beberapa tahun belakangan.

Namun, dia menyoroti masih ada sejumlah PR yang perlu menjadi perhatian. Baik itu pihak legislatif maupun eksekutif. Yaitu dari sektor pendidikan dan kesehatan yang juga jadi fokusnya di komisi iv.

“Masih banyak yang belum dilakukan, masih banyak aspirasi yang belum kita agregasi, masih banyak yang belum sempurna, itu menjadi catatan ke depan,” kata Darlis.

Pendidikan dan Kesehatan

Di sektor pendidikan, Darlis menyoroti masih adanya disparitas pendidikan yang cukup tinggi antar daerah di Kaltim. Kemudian kualitas pengajaran dan pendidikan di Kaltim masih kurang, sarana prasarana kurang layak, hingga tingginya angka putus sekolah.

Sementara di sektor kesehatan, lanjut Darlis masih banyak persoalan klasik. Mulai dari fasilitas kesehatan masyarakat yang belum merata, jumlah tenaga kesehatan yang masih rendah, hingga anggaran untuk kesehatan yang belum sesuai amanat Undang-Undang.

“Kami berharap bagaimana persoalan sedikit demi sedikit teratasi. Kami harus lebih giat, lebih semangat, dan kompak lagi dalam bekerja agar kewajiban bisa kita tunaikan dan menjadi harapan masyarakat,” pungkasnya. (ens)

Artikel Refleksi HUT ke-68 Provinsi Kaltim, Muhammad Darlis Soroti PR di Sektor Pendidikan dan Kesehatan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim telah menetapkan pasangan Cagub dan Cawagub Rudy-Seno terpilih menjadi kepala daerah di provinsi ini selama 5 tahun ke depan.  Tinggal tunggu pelantikan.

Diketahui, pasangan Rudy Mas’ud dan Seno Aji memiliki program andalan yang diusung. Yakni program Gratis Pol. Program pendidikan gratis hingga jenjang S3 untuk masyarakat Kaltim yang berkuliah di kampus lokal.

Program tersebut sempat menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Kini ketika Rudy dan Seno telah terpilih, masyarakat hanya perlu menunggu dan mengawal realisasi dari program tersebut.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis Pattalongi mengaku optimis, bahwa Pemprov Kaltim akan mampu akomodasi pendidikan warga Kaltim hingga jenjang S3 lewat program Gratis Pol.

Politikus asal Partai Amanat Nasional (PAN) ini memberi dukungan penuh dan berjanji turut mengawal implementasi Program Gratis Pol sejak awal dan memastikan program bermanfaat bagi masyarakat.

“PAN sebagai salah satu partai pengusung Paslon gubernur terpilih tentu kami mendukung sepenuhnya,” kata Darlis saat ditemui Kaltim Faktual 3 Desember 2025.

Menurut Darlis, untuk merealisasikan janji itu, Pemprov Kaltim wajib menyiapkan anggaran lebih besar bagi sektor pendidikan, dalam perhitungan APBD Kaltim.

Anggaran Pendidikan Gratis Pol

Atas kekhawatiran yang terjadi di tengah masyarakat, Darlis menjamin sumber anggaran yang akan membiayai program Gratis Pol tak akan mengganggu sektor penting lainnya. Tetap jadi perhatian.

“Peningkatan anggaran (pendidikan) pasti terjadi. Tapi anggaran pokok bagi pelayanan masyarakat seperti kesehatan, sosial, dan sektor penting lain tidak akan kami kurangi.”

Ia merincikan, peningkatan anggaran pendidikan akan berasal dari penghematan biayai yang bersifat tersier. Contohnya, anggaran belanja pegawai sampai perjalanan dinas.

”Boleh jadi anggaran sektor lain akan kita kurangi seperti misalnya bagaimana menghemat belanja pegawai, belanja perjalanan dinas. Yang sifatnya kegiatan-kegiatan tersier itu yang akan kami kurangi,” tegasnya merincikan.

Catatan Bagi Rudy-Seno

Meski optimis, Darlis tetap beri catatan penting bagi Rudy-Seno sebagai Paslon terpilih. Terkait Progam Gratis Pol, ada dua hal yang ia soroti, yakni landasan hukum dan implementasi program yang tepat sasaran.

Untuk mewujudkan cita-cita itu, ada hal yang harus ditaati agar anggaran yang ada tidak melanggar hukum yang berlaku. Terutama memastikan tak ada penyelewengan di dalam realisasinya.

“Bagaimana anggaran pendidikan yang besar ini tidak terjadi penyelewengan di dalamnya. Itu juga harus jadi hal yang diperhatikan untuk pemerintah selanjutnya.”

“Saya melihat program Gratis Pol ini merupakan upaya bagi gubernur yang akan datang untuk memacu peningkatan kualitas pendidikan di Kaltim.” pungkasnya optimis. (nkh/ens)

Artikel Optimis Tingkatkan Kualitas Pendidikan di Kaltim Lewat Gratis Pol, Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim Muhammad Darlis Beri Catatan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Anggota DPRD Kaltim Fuad Fakhruddin masih menunggu penyusunan alat kelengkapan dewan (AKD). Sembari menunggu, eks anggota DPRD Samarinda ini sudah menyiapkan beberapa jika dirinya masuk di komisi IV.

Memasuki 2 bulan pascapelantikan, DPRD Kaltim 2024-2029 masih menyusun AKD yang berupa susunan nama anggota dewan pada komisi-komisi, bapemperda, banggar, dan lainnya. Tanpa itu, anggota dewan Kaltim belum bisa menjalankan tugas.

AKD sendiri mewakili lembaga legislatif secara simbolis dalam kegiatan yang berhubungan  dengan lembaga eksekutif (pemerintah), dan lembaga tinggi negara lain. Dengan begitu anggota DPRD dapat bekerja secara maksimal.

Anggota DPRD Kaltim Fuad Fakhruddin memperkirakan dirinya masuk di komisi IV, meski apapun keputusan dari partai, akan tetap dijalankannya. Sementara menunggu AKD, Fuad sendiri sudah menyiapkan plan jika memang masuk komisi IV.

Fokus ke Bidang Pendidikan dan Kesehatan

Mantan Anggota DPRD Kota Samarinda itu, bakal fokus menangani isu-isu pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan, pokoknya yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat Kaltim, akan diperjuangkannya.

“Di Kaltim, persoalan pendidikanlah yang sering sekali mendapat atensi dan laporan apalagi sekarang sedang ramai tersendatnya program beasiswa. Itu sering saya mendapat atensi dari masyarakat,” katanya belum lama ini.

Selain pendidikan, Fuad juga akan memperjuangkan isu-isu kesehatan, khususnya rumah sakit di daerah pinggiran dan perbatasan Kaltim. Sebab fasilitas kesehatan di daerah memang belum sebagus di kota.

“Ketika mereka (nakes) ditempatkan di pelosok, itu dengan peralatan yang sangat terbatas. Saya kira ini sangat miris, kita melihat harapannya ke depan ini perlu perhatian. Terlebih yang di kabupaten yang jauh dari kota besar seperti Samarinda.”

Di Kota Samarinda pun, meski sudah memiliki sejumlah rumah sakit dengan kualitas yang lebih bagus, bukan berarti selesai sampai di situ saja. Fuad mendorong agar adanya peningkatan kualitas lebih bagus lagi.

“Namun harus juga ditingkatkan pelayanannya juga fasilitasnya. Karena ini juga merupakan tolak ukur masyarakat berobat di Kaltim,” pungkasnya. (adv/ens/fth)

Artikel Fuad Fakhruddin Sudah Siapkan Beberapa Rencana jika Masuk Komisi IV DPRRD Kaltim pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Setelah melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pada 2 September 2024 kemarin. DPRD Kaltim Periode 2024-2029 segera menyusun formasi alat kelengkapan dewan, mencakup unsur pimpinan, komisi, hingga fraksi. Jika sesuai rencana, pekan depan semuanya sudah fiks.

Nah, saat ini, para anggota dewan sedang berdiskusi dengan partainya masing-masing, perihal susunan fraksi dan sebaran komisi.

Legislator dari Partai Amanat Nasional (PAN) Muhammad Darlis terang-terangan ingin bergabung ke Komisi IV. Hal itu dilatarbelakangi oleh keresahannya di bidang pendidikan, dan keinginan untuk turut serta dalam perbaikan tata kelola pendidikan di Benua Etam.

“Dua periode yang lalu saya ditempatkan di bidang pembangunan (saat ini Komisi III), maka saya sudah meminta kepada partai (PAN), saya maunya di Komisi IV. Walau partai saya meminta saya ke Komisi III, tapi saya menyampaikan ingin ke Komisi IV.”

“Karena Komisi IV itu ada pendidikan dan agama. Khususnya pendidikan, saya merasa tantangan pendidikan ke depan semakin kompleks, dan banyak hal-hal yang harus kita lakukan. Oleh karena itu saya ingin berkonsentrasi penuh untuk memikirkan pendidikan di Kalimantan Timur,” ungkapnya baru-baru ini.

Fokus Peningkatan Kualitas Guru

Menurut Darlis, ada 2 hal yang harus dibereskan untuk meningkatkan pendidikan di Kaltim. Yakni ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta kualitas SDM, dalam hal ini guru yang harus terkualifikasi internasional.

“Ada beberapa hal di pendidikan yang bisa saya lakukan. Contoh bagaimana meningkatkan kualitas proses mengajar, saya punya obsesi sedapat mungkin tenaga pengajar di semua lembaga SMA, tidak boleh ada 1 sekolah, yang tak ada lulusan luar negerinya,” paparnya.

Jika semua sekolah di Kaltim, terutama SMA sederajat yang menjadi tupoksi pemprov, memiliki tenaga pendidik berkualifikasi internasional, entah itu lulusan S1, S2, ataupun S3. Atau setidaknya guru yang pernah mengikuti kursus singkat selama setahun di negara lain. Mereka akan memiliki wawasan yang lebih luas. Tujuan besarnya, agar guru-guru tersebut bisa membandingkan bagaimana negara-negara maju dan Indonesia mengeksekusi sistem pendidikannya. Menemukan formulasi yang lebih baik, solutif, dan aplikatif. Lalu menjadi agen perubahan di setiap sekolah untuk memacu kualitas, baik dari segi sapras, pengajaran, dan lainnya.

“Tantangan pendidikan kita itu kan ke depan, tidak bisa hanya melihat ke dalam ya. Dan dalam era globalisasi ini kan, orang akan berinteraksi secara internasional. Sehingga wawasan kita, internasional juga. Jadi kita siapkan untuk itu.”

“Saya percaya jika setiap sekolah ada lulusan luar negerinya, sekolah itu akan memacu kualitas proses mengajar di situ,” imbuhnya.

Serapan Anggaran dan Pembangunan

Aspek kedua yang perlu peningkatan, menurut Darlis ialah ketersediaan ruang kelas yang memadai dan layak. Karena mau sebagus apapun kualitas guru, jika tidak diwadahi fasilitas yang memadai, tetap akan kesulitan mewujudkan sistem pengajaran yang efektif.

Contoh, sekolah yang siswanya belajar full day dengan yang menggunakan sistem shift karena bergantian memakai ruang kelas. Output-nya tentu akan berbeda. Dalam tupoksinya sebagai legislator, Darlis ingin fokus mengawasi serapan anggaran daerah, yang sebenarnya terbilang tinggi, namun hingga kini belum juga menyelesaikan masalah ketersediaan fasilitas.

“Saya sudah banyak keliling (Kaltim) ya, dari segi fasilitas pendidikan, jangankan kita berbicara tentang kualitas di luar Samarinda (ibu kota Kaltim). Di dalam Samarinda sendiri banyak sekali yang fasilitasnya itu sangat memprihatinkan.”

“Padahal dari segi UU sistem pendidikan, APBD minimal dialokasikan 20 persen untuk pendidikan. Menurut saya tidak boleh ada lagi alasan sarana pendidikan kurang memadai, tenaga pengajarnya kurang terkualifikasi, padahal anggarannya besar,” pungkasnya. (dra)

Artikel Punya Banyak Keresahan di Pendidikan, Muhammad Darlis Ingin Masuk ke Komisi IV DPRD Kaltim pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Damayanti merupakan sosok politisi muda yang kariernya cukup moncer. Pada periode lalu, ia baru memulai debutnya sebagai anggota dewan di DPRD Samarinda. Mewakili masyarakat Samarinda Ulu. Menempati Komisi IV yang membidangi pemuda dan olahraga, kesehatan, pendidikan, tenaga kerja, sosial, dan pemberdayaan perempuan. Secara spesifik, ia banyak terlibat di bidang pendidikan.

Beralih ke Pemilu 2024, ia naik kelas ke DPRD Kaltim, mewakili masyarakat Kota Balikpapan. Masih dengan kendaraan politik yang sama, yakni PKB.

“Terima kasih banyak warga Balikpapan yang sudah menitipkan amanah kepada saya. Dan ini merupakan momen titik awal perjuangan apa yang menjadi aspirasi warga Balikpapan,” ungkapnya usai pelantikan, Senin.

Bawa Aspirasi Masyarakat Balikpapan

Meski berstatus debutan, Damayanti sudah menyiapkan dirinya untuk dapat langsung bekerja dengan baik. Bahkan ia sudah memiliki rencana untuk bekerja di Komisi IV, yang juga membidangi pendidikan.

Ia ingin terlibat dalam upaya peningkatan pendidikan Balikpapan, yang menurutnya masih belum optimal. Selain itu, ia juga akan membawa isu yang tak kalah penting. Apalagi kalau bukan perkara air bersih. Karena berbeda dengan Samarinda yang memanfaatkan air Mahakam sebagai sumber air baku. Di Balikpapan sulit mendapat sumber air yang melimpah, berimbas pada kurangnya pasokan air bersih ke warga.

“Dari interaksi dengan warga Balikpapan, air bersih dan pendidikan adalah dua aspek yang sangat mendesak,” lanjutnya.

Untuk mengakomodir itu, Damayanti sudah berbicara dengan partainya jika ia ingin menempati Komisi IV. Tapi apapun keputusan PKB nantinya, ia siap menjalani.

“Di manapun ditempatkan saya harus siap. Tapi karena saya konsern di pendidikan, harapannya kembali di Komisi IV.”

“Pembangunan maju tanpa SDM yang maju itu sia-sia. Jangan sampai SDM-nya nggak maju,” pungkasnya. (ens/fth)

Artikel Debut di DPRD Kaltim, Damayanti Bawa Isu Air Bersih dan Pendidikan Balikpapan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Puji Setyowati menyebutkan. Pemberlakuan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kaltim hingga kini masih menjadi persoalan.

Persoalan yang paling krusial yakni terbatasnya jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) negeri di beberapa wilayah zonasi, bahkan tidak sebanding dengan jumlah lulusan pelajar setiap tahun.

“Karena tidak sebanding itu terkadang sekolah negeri terbatas dengan jumlah batasan kuota, jadi yang selalu ditemukan kendalanya kepenuhan, jangan sampai justru karena zonasi ada anak yang tidak jadi sekolah,” ujar Puji baru-baur ini.

Menurutnya, jika persoalan ini dapat disikapi dengan baik, maka tentu dapat menimbulkan pemerataan siswa SMA dan SMK antara sekolah negeri maupun sekolah swasta. Puji pun mengimbau kepada seluruh para orangtua siswa agar tidak segan memasukan anaknya di sekolah-sekolah swasta.

“Karena biar bagaimanapun, kita juga tetap mengedukasi agar sekolah swasta juga dapat distribusi siswa dan siswi,” ujarnya.

Seharusnya, kata dia, Dalam menghadapi potensi pemerataan distribusi pelajar yang akan beranjak ke SMA dan SMK swasta, maka perlu ada penambahan sarana dan prasarananya mesti turut diperhatikan.

“Ini supaya ada pemerataan, pemenuhan kuota jumlah siswa, harus seiring juga dengan fasilitas,” tutupnya. (hms7/dprdkaltim/am)

ADVERTORIAL DISKOMINFO KALTIM

Artikel Komisi IV: Pemberlakuan Sistem Zonasi PPDB di Kaltim Alami Kendala pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.