Musim liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) bukan sekadar soal keriuhan terompet atau padatnya jalan raya. Di balik antusiasme warga yang mudik atau berwisata, ada potensi cuaca ekstrem dan risiko bencana yang mengintai di penghujung tahun ini.

Di tengah situasi yang dinamis tersebut, simpang siur informasi bisa menjadi masalah tersendiri. Masyarakat sendiri membutuhkan ketenangan dan kepastian, bukan kebingungan akibat informasi yang tidak sinkron antar-instansi.

Atas dasar itulah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggandeng Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) merapatkan barisan.

Lewat Rapat Koordinasi Orkestrasi Narasi Pelaksanaan Nataru 2025–2026 yang berlangsung secara virtual, Rabu 24 Desember 2025, pemerintah pusat ingin memastikan satu hal: komunikasi ke publik harus seragam, akurat, dan menenangkan.

Langkah ini cukup krusial. Pasalnya, dengan mobilitas warga yang tinggi ditambah ancaman bencana hidrometeorologi, narasi yang tunggal dan terarah menjadi kunci untuk menjaga rasa aman sekaligus membangun optimisme publik.

Bukan Sekadar Info Macet

Kepala Bagian Perencanaan Strategi Komunikasi dan Evaluasi, Biro Komunikasi dan Informasi Publik (BKIP) Kemenhub, Tinitah Sri Amrantasi, menekankan bahwa informasi seputar Nataru tidak boleh kaku. Dengan begitu, pesan yang sampai ke warga harus lebih dari sekadar data lalu lintas.

“Komunikasi Nataru tidak hanya berbicara soal kesiapan transportasi, tetapi juga bagaimana pemerintah hadir memastikan keselamatan, keamanan dan kenyamanan masyarakat selama perjalanan. Narasi ini harus disampaikan secara konsisten dan humanis,” ujarnya.

Lebih lanjut, Tinitah juga menyoroti peran vital pemerintah daerah (Pemda) sebagai garda terdepan informasi. Pemda harus lebih luwes dalam menerjemahkan pesan nasional ke dalam konteks lokal yang lebih “membumi”.

“Pemda harus dapat mengangkat cerita pelayanan dan kesiapsiagaan petugas di lapangan, serta memberikan edukasi keselamatan perjalanan yang dekat dengan masyarakat,” tambahnya.

Lawan Hoaks dengan Empati

Senada dengan Kemenhub, Juru Bicara Badan Komunikasi Pemerintah, Adita Irawati, juga menegaskan bahwa orkestrasi narasi ini adalah strategi nasional. Jangan sampai ada “suara sumbang” yang berbeda antara pusat dan daerah.

“Narasi pemerintah pusat dan daerah harus sejalan dan saling menguatkan. Di masa libur panjang seperti Nataru, komunikasi yang terkoordinasi sangat penting untuk mencegah disinformasi dan kepanikan publik,” tegas Adita.

Menurutnya, komunikasi pemerintah di momen seperti ini harus menonjolkan sisi empati dan semangat gotong royong. Tujuannya sederhana, yaitu agar masyarakat merasa terlindungi.

“Kita ingin masyarakat merasakan bahwa negara hadir, bekerja, dan peduli. Dengan komunikasi yang baik, libur Natal dan Tahun Baru dapat berlangsung aman, nyaman danmembahagiakan,” tuturnya.

Melalui rapat koordinasi ini, pemerintah daerah diharapkan menjadikan pedoman narasi Nataru 2025–2026 sebagai acuan utama. Dengan komunikasi yang terpadu dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, pemerintah optimistis perayaan pergantian tahun ini dapat berjalan tertib, aman, dan memberikan harapan baru. (ens)

Artikel Perkuat Orkestrasi Informasi Nataru, Dorong Komunikasi Publik Pemda Lebih Humanis dan Anti Hoaks pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Komunikasi Publik Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren bidang Kominfo sub urusan Informasi dan Komunikasi Publik, sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Rakornis dihadirin langsung Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Usman Kansong dan dipandu Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Ditjen IKP Kementerian Kominfo, Hasyim Gautama.

Kegiatan ini berlangsung di Hotel The Westin Surabaya, Senin, 30 Oktober 2023.

Usman menjelaskan bahwa terdapat perubahan dalam pola komunikasi di zaman orde baru dan reformasi. Dimana zaman orde baru semua komunikasi publik terpusat tersentralisasi di depertemen penerangan termasuk anggarannya.

Namun, di zaman reformasi terjadi perubahan signifikan dimana komunikasi publik tidak lagi terpusat melainkan terdesentralisasi.

Komunikasi publik di zaman reformasi tersebar ke seluruh kementerian dan lembaga, tidak lagi terpusat, karena siapapun bisa bicara dan memiliki humas, bahkan ada staf khusus bidang komunikasi yang memiliki kewenangan berbicara.

“Ini disatu sisi bagus, tapi juga bisa menimbulkan kekacauan informasi,”sebutnya.

Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2015.Tujuannya adalah untuk mengkoordinasikan seluruh komunikasi publik melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, sambil tetap menjaga narasi tunggal.

Disinilah tugas IKP adalah mengorkestrasi komunikasi publik melalui narasi tunggal.

Harapannya untuk mengatasi penyebaran informasi palsu (hoax) di pemerintah, terutama di daerah, dapat dilakukan klarifikasi melalui rilis pers.

Di akhir arahannya, Usman akan menindaklanjuti masukan dari Diskominfo Kabupaten dan Kota.

Kegiatan diikuti seluruh Diskominfo Provinsi se Indonesia. (Prb/ty/DiskominfoKaltim/RW)

ADVERTORIAL DISKOMINFO KALTIM

Artikel Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Gelar Rakornis Komunikasi Publik Pemerintah Daerah pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.