Sebagai komitmen untuk mencegah terjadinya praktik korupsi di Kaltim. Pemprov dan DPRD Kaltim mengikuti pendidikan Anti Korupsi yang diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah Kaltim.

Dalam kegiatan yang berlangsung di Hotel Novotel Balikpapan, Senin 25 November 2024. Pemprov melalui Inspektorat Daerah Kaltim menghadirkan narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Tinggi Kaltim, Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kaltim dan Inspektorat Kaltim. Mengusung tema “Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi Untuk Indonesia Maju”.

Tak hanya dihadiri eksekutif dan legislatif, acara Sosialisasi Anti Korupsi tersebut juga diikuti Perusda/BUMD, perusahaan swasta, dan Media massa.

Dalam sambutannya sekaligus membuka acara, Sekda Kaltim Sri Wahyuni mengatakan, kegiatan ini dilakukan dalam rangka untuk memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia yang jatuh setiap tanggal 9 Desember.

“Kegiatan ini merupakan salah satu bagian dari komitmen Pemprov Kaltim untuk terus-menerus menggelorakan anti korupsi dalam setiap praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah.”

“Karena itu, peserta kegiatan ini tidak hanya dari unsur eksekutif, tapi juga ada unsur legislatif dan juga ada pihak swasta yang diwakili oleh para pengusaha dan perusda serta unsur media,” ujarnya.

Demi Kesejahteraan Kaltim

Sekda Sri Wahyuni berharap, pendidikan ini dapat menciptakan komitmen bersama untuk bisa memberantas korupsi demi mewujudkan Kalimantan Timur yang Sejahtera.

“Kami berharap, kehadiran Bapak dan Ibu adalah sebuah bentuk dan upaya untuk menjaga wibawa pemerintah daerah, baik dari unsur legislatif, eksekutif maupun pelaku usaha dan media massa.”

“Di dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, dapat menghindari konflik kepentingan dan senantiasa bersedia untuk menolak gratifikasi, suap dan melaporkan tindak pidana korupsi yang dilihat, didengar atau diketahui,” pungkasnya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kaltim Yenni Eviliana, berharap kegiatan ini dapat mengedukasi masyarakat khususnya unsur legislatif, eksekutif dan pelaku usaha serta media massa agar korupsi di Indonesia khususnya Kaltim dapat berkurang.

Adapun sejumlah legislator Kaltim yang hadir oleh Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Imanuel, Wakil Ketua II DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis, Wakil Ketua III DPRD Kaltim Yenni Eviliana dan Sekretaris Dewan Norhayati Usman. Serta, hadir juga para Anggota DPRD Kaltim antara lain, Abdurahman KA, Sapto Setyo Pramono, H. Baba, Safuad, Selamat Ari Wibowo, Muhammad Darlis Pattalongi, Muhammad Samsun, Damayanti, Fuad Fakhruddin, Syahariah Mas’ud dan La Ode Nasir. (adv/fth)

Artikel Pemprov dan DPRD Kaltim Ikuti ‘Sekolah’ Anti Korupsi dari KPK, Kejati, BPKP, dan Inspektorat pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Tersangka korupsi yang berasal dari kalangan pimpinan daerah seolah tidak ada remnya. Ada terus. Teranyar, eks bupati Kubar 2 periode Ismail Thomas yang mendekam di penjara gegara dugaan korupsi.

Saat ini statusnya masih tersangka, sementara Kejagung sedang mendalami kasusnya. Dengan memeriksa saksi dan fakta-fakta yang relevan lainnya.

Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP itu diduga melakukan pemalsuan dokumen. Dalam penerbitan perizinan perusahaan tambang. Sebelum Ismail, sudah ada beberapa pimpinan di Kaltim yang menjadi terpidana korupsi. Dari mantan gubernur, sampai mantan bupati.

Menanggapi hal itu, Ketua Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum Unmul, Orin Gusta Andini mengungkapkan. Bahwa maraknya kasus korupsi yang menjerat eks pemimpim daerah. Di antaranya karena mereka memiliki kewenangan besar untuk menerbitkan ataupun ‘memuluskan’ perizinan usaha. Dan itu banyak menjadi celah terjadinya tindak korupsi ataupun gratifikasi.

“Memang untuk lingkup Kaltim. Tambang dan perizinan terkait tambang sangat berpotensi disalahgunakan. Sama halnya dengan pengadaan barang dan jasa,” ungkapnya, Senin 21 Agustus 2023.

Menurut Orin, rentetan kejadian ini harusnya menjadi alarm bagi pemerintah. Untuk membuat sistem peradilan yang berorientasi pada efek jera. Mengetatkan pengawasan penerbitan perizinan. Meningkatkan sistem transparansi. Sampai  pengusutan setiap kasus harus tuntas.

“Perlu diusut siapa saja orang-orang yang terlibat dalam satu kasus karena korupsi  pasti melibatkan beberapa orang.”

“Hukamannya sesuai untuk case by case-nya,” katanya.

Menyoal hukuman yang bisa membuat koruptor jera. Orin menyebut bahwa RUU Perampasan Aset sangat mungkin untuk itu. Karena sifat manusia yang lebih takut miskin ketimbang dipenjara. Sehingga jika negara serius ingin mempersempit praktik korupsi, pengesahan RUU tersebut mesti dikebut.

“Selain dari upaya pidana. Perlu segera mengesahkan RUU Perampasan Aset sebagai hukuman untuk memiskinkan koruptor,” pungkasnya. (dmy/dra)

Lanjut Baca Yuk! Disdikbud Samarinda Tidak Sanksi Sekolah yang Jual Buku, Ini Penjelasannya

Artikel Ismail Thomas Jadi Tersangka Korupsi, SAKSI FH Unmul: Cepat Sahkan RUU Perampasan Aset, Wahai Pemerintah pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.