Juru Bicara SAKSI FH Unmul, Orin Gusta Andini dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu mengatakan, penetapan tersangka Gubernur Kaltim 2 periode; Awang Faroek Ishak (AFI) sebagai tersanka dugaan gratifikasi dalam pengurusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Kaltim. Mengonfirmasi bahwa pengelolaan SDA Kaltim selama ini lekat dengan korupsi.

“Kerentanan korupsi di sektor SDA dan lingkungan mengakibatkan eksploitasi SDA yang serampangan. Dan akhirnya membawa dampak buruk bagi individu, masyarakat, juga lingkungan.”

“Izin yang pada awalnya dimaksudkan sebagai instrumen untuk mengontrol pemanfaatan SDA justru menjadi barang dagangan para pemangku kewenangan. Tipologi korupsi SDA melibatkan aktor-aktor yg berkepentingan hingga melakukan berbagai cara untuk bisa melanggengkan eksploitasi SDA,” ujar Orin.

Catatan SAKSI pada Kasus AFI

Menanggapi hal itu, SAKSI FH Unmul memberikan catatan sebagai berikut:

1. Korupsi terkait ijin tambang yang melibatkan AFI mantan gubernur Kaltim menambah daftar panjang korupsi SDA di Kaltim.

2. SDA menjadi “lahan basah” kepala daerah untuk melakukan korupsi melalui berbagai cara. Mulai dari penyalahgunaaan kewenangan, suap, hingga gratifikasi.

3. Penegakan hukum yang dilakukan terhadap kasus korupsi AFI harus dilakukan dengan transparan.

4. KPK harus mengusut tuntas siapapun yg terlibat dalam kasus korupsi AFI.

5. Di sisi lain, SAKSI menyayangkan KPK baru melakukan penyidikan terhadap kasus ini mengingat korupsi terjadi pada saat AFI masih menjabat sebagai Gubernur Kaltim.

6. KPK harus mengusut semua kepala daerah lain yang pernah menjabat pada saat kewenangan pemberian ijin tambang masih menjadi kewenangan daerah.

Sebagaimana diketahui, KPK melakukan penelusuran terhadap AFI, dkk pada 19 September lalu. Pada 24 September, Awang bersama dua orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka. Ketiganya dilarang bepergian ke luar negeri selama 6 bulan karena masih dalam masa penyidikan. (dra)

Artikel Pascapenetapan AFI sebagai Tersangka, SAKSI FH Unmul Minta Usut Tuntas Kasus Korupsi Sumber Daya Alam di Kaltim pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Ismail Thomas menjadi tersangka korupsi pemalsuan dokumen perusahaan tambang batubara. Menurut laporan Detik, kasus ini berkaitan dengan pembuatan surat palsu yang digunakan PT Sendawar Jaya dalam persidangan. Kebetulan, kasusnya memiliki keterkaitan dengan skandal Jiwasraya.

Kasus bermula saat PT Sendawar Jaya menggugat PT Gunung Baru Utama soal kepemilikan lahan pertambangan. PT GBU ini adalah perusahaan milik Heru Hidayat yang telah dijerat Kejagung dalam skandal Jiwasraya. Dalam gugatan yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Kejagung disebut sebagai ‘turut tergugat’.

Detailnya, sebagai penggugat: PT Sendawar Jaya. Pihak Tergugat: PT Gunung Bara Utama, Soebianto Hidayat, Tandrama, Aidil Adha, Abdul Hatta, Edi, PT Batu Kaya Berkat, dan PT Black Diamond Energy. Dan Turut Tergugat: Kejaksaan Agung

Gugatan perdata itu diputus pada Rabu, 14 Juni 2023. PN Jaksel mengabulkan gugatan itu. Dan memerintahkan agar seluruh aset sitaan di skandal Jiwasraya dikembalikan.

“Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Menyatakan para tergugat dan turut tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum,” tulis amar putusan tersebut.

Dalam putusan tersebut, hakim mengabulkan sejumlah gugatan PT Sendawar Jaya atas kepemilikan lahan. Menyatakan perusahaan itu adalah pemilik yang sah terhadap lahan atau lokasi pertambangan batubara seluas 5.350 hektare di Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur.

Hakim juga memutuskan tergugat 1 dan pihak lainnya yang menguasai lahan untuk mengosongkan lahan tambang itu. Serta menyerahkan kepada penggugat. Selain itu, PT Gunung Baru Utama juga dihukum membayar ganti rugi materiil sebesar Rp834 miliar dan immateriil Rp10 miliar.

Kejagung lantas mengajukan banding pada perkara ini, dan berhasil memenangkannya. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pun membatalkan putusan PN Jaksel sebelumnya.

Dari situ, Kejagung lalu mengetahui bila dokumen yang dipakai oleh PT Sendawar Jaya adalah palsu. Dan yang diduga memalsukan adalah Ismail Thomas. Eks bupati Kubar pun kini berstatus sebagai tersangka.

“Tim penyidik Jampidsus telah melaksanakan penetapan tersangka sekaligus penahanan terhadap tersangka inisial IT (Ismail Thomas). Anggota Komisi I DPR RI atau bupati Kutai Barat 2006-2016,” kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana Selasa, 15 Agustus 2023, mengutip CNN.

“Kita temukan yang bersangkutan salah satu orang yang melakukan dan membuat dokemen palsu,” lanjut Ketut.

Ismail Thomas langsung ditahan untuk 20 hari pertama di Rutan Salemba cabang Kejaksaan. Wakil Rakyat dari PDIP itu dijerat Pasal 9 Undang-undang Tipikor juncto Pasal 55 KUHP. (dra)

Artikel Eks Bupati Kubar Ismail Thomas Jadi Tersangka Korupsi Tambang pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.