Asisten Tindak Pidana Khusus (Adpidsus) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (Kejati Kaltim) Haedar mengatakan, ketiga tersangka diduga memanipulasi pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdoel Wahab Sjahranie (AWS) Samarinda. Hingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp4,9 miliar.

“Para tersangka yang ditetapkan adalah FT, bendahara pengeluaran periode 2018-2022, HYA bendahara pengeluaran periode 2019-2020, serta YO tenaga kerja dengan waktu tertentu (TKWT) yang berperan sebagai pengelola administrasi keuangan,” ujar Haedar, Jumat, mengutip dari Detik.

Lebih rinci, ia mengungkapkan modus para tersangka ialah memanipulasi daftar upload yang berisi nama dan nominal TPP yang diterima, serta nomor rekening pegawai RSUD AWS Samarinda fiktif, bahkan pegawai yang telah pensiun.

“Seperti pegawai yang sudah tidak menjalani tugas atau yang sudah pensiun, dimasukkan dalam daftar.”

“Selanjutnya, rekening diubah menjadi rekening atas nama inisial YO dan HYA, sehingga terjadi pencairan dana yang tidak semestinya yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 4.977.339.000,” lanjutnya.

Ketiga tersangka ditetapkan tersangka setelah melewati pemeriksaan selama tiga jam di Ruang Pidsus Kejati Kaltim, pada Jumat tadi. Kediaman YO di Sambutan juga telah digeledah oleh tim penyidik sehari sebelumnya. Beberapa barang bukti seperti mobil, lahan beserta dokumennya, laptop, ponsel, hingga buku rekening telah disita sebagai barang bukti.

“Penyidik menahan mereka dengan pertimbangan bahwa para tersangka dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatannya,” ujar Haedar.

Tersangka Ditahan, Penyidikan Dilanjutkan

Kejati Kaltim belum akan berhenti melakukan penyidikan usai penetapan tersangka ini. Mereka masih akan memeriksa beberapa saksi, termasuk direktur RSUD AWS Samarinda.

“Jumlah saksi sejauh ini 12 orang, termasuk pemeriksaan terhadap direktur rumah sakit minggu lalu,” bebernya.

Sementara itu, ketiga tersangka saat ini dipenjara di Rutan Samarinda selama 20 hari ke depan. Ketiganya didakwa melanggar UU Tindak Pidana Korupsi.

“Ancaman pidananya terhadap para tersangka yaitu 5 tahun atau lebih sebagai mana dalam pasal 21 ayat 1 KUHP,” pungkas Haedar. (dra)

Artikel Rugikan Negara Hampir Rp5 M, 3 Pegawai RSUD AWS Ditetapkan Jadi Tersangka pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Jaya Mualimin mengatakan bahwa kasus tindak korupsi anggaran TPP di RSUD Abdoel Wahab Sjahranie Samarinda medio 2019-2022. Terjadi karena lemahnya pengawasan internal rumah sakit.

“Kami tidak tahu karena semua sudah tanda tangan para berjenjang sampai ke direktur keuangan,” ungkapnya, mengutip dari Antara, Rabu 8 Mei 2024.

Padahal dalam Pergub Kaltim Nomor 22 Tahun 2023, rumah sakit ditetapkan sebagai unit organisasi khusus dengan pengawasan lebih ketat.

“Ini termasuk penerapan Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Dewan Pengawas Rumah Sakit yang akan memainkan peran kunci dalam penganggaran dan pengelolaan keuangan,” lanjut Jaya.

Dinkes Fokus Cegah Kejadian Berulang

Untuk mengatasi masalah ini, Dinkes telah memulai rekonsiliasi bulanan dengan rumah sakit terkait kapasitas kepegawaian. Juga melakukan upaya-upaya mitigasi, termasuk rekonsiliasi pembayaran gaji dan tunjangan, klasifikasi status kepegawaian, serta inventaris aset rumah sakit.

“Ini adalah langkah penting untuk memastikan tidak ada kelebihan bayar, terutama kepada pegawai yang sudah pensiun atau sedang tugas belajar.”

“Kami sudah mulai rekonsiliasi kepegawaian setiap bulan dan meminta data terkait kondisi kepegawaian dari semua rumah sakit,” jelasnya.

Terkait kasus yang sedang bergulir, ia mengaku Dinkes tak akan mengintervensi. Jaya menyerahkan seluruh proses hukum pada aparat yang berwenang. Bahkan pihaknya siap membantu dalam proses penyidikan.

“Tujuan kami adalah memperbaiki sistem, bukan mengobrak-abriknya,” tegas Jaya.

Jaya berharap dengan langkah-langkah yang telah diimplementasikan, termasuk pengawasan yang lebih baik dan regulasi internal yang lebih ketat, akan ada perubahan signifikan dalam tata kelola keuangan dan SDM di RSUD.

“Ini adalah tentang membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa dana publik digunakan dengan benar untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (dra)

Artikel Kecolongan di ‘Kasus AWS’, Dinkes Kaltim akan Perketat Pengawasan Internal RSUD pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kaltim Toni Yuswanto mengatakan, aksi penggeledahan dan penyitaan tersebut berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Nomor Print-02/O.4.5/Fd.1/04/2024 tanggal 29 April 2024.

Personel Kejati Kaltim melakukan penggeledahan selama 3 jam, dari jam 11 pagi hingga jam 2 siang waktu Samarinda pada Selasa, 7 Mei 2024. Dari giat itu, mereka menemukan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang bisa menguatkan dugaan tindak pidana korupsi dimaksud.

Duduk Perkara

Berdasar keterangan Toni, kegiatan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tersebut dilakukan sehubungan dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pembayaran dana TPP tahun anggaran 2019 – 2022 di RSUD Abdul Wahab Sjahranie (AWS) Kota Samarinda berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Nomor Print-05/O.4/Fd.1/02/2024 tanggal 29 Februari 2024.

Terdapat dugaan bahwa RSUD AWS setiap tahun merealisasikan belanja pegawai yang bersumber dari APBD. Penggunaan dana tersebut di antaranya untuk membayar gaji pokok pegawai dan TPP untuk pegawai yang berstatus Aparatur Negeri Sipil (ASN)

“Dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 telah terjadi manipulasi data penerima TPP di lingkungan RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda,” ujarnya, mengutip dari Antara, Selasa 7 Mei 2024.

Uang yang ‘dibelokkan’ tersebut, disinyalir dipergunakan untuk kepentingan pribadi terduga pelaku. Hingga menyebabkan potensi kerugian negara mencapai Rp6 miliar.

“Tujuan dilakukannya penggeledahan dan penyitaan adalah untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti dalam rangka kepentingan pembuktian perkara serta guna membuat terang tindak pidana yang terjadi,” tutup Toni. (dra)

Artikel Kejati Kaltim Geledah RSUD AWS Terkait Dugaan Korupsi Dana TPP, Sejumlah Barang Bukti Disita pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.