Seleksi calon anggota KPID Kaltim 2025–2028 memasuki tahap wawancara, 43 peserta bersaing menuju 21 nama terbaik yang akan diajukan ke DPRD.

Proses seleksi calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kalimantan Timur periode 2025–2028 resmi memasuki tahap wawancara. Sebanyak 43 peserta mengikuti tahapan ini setelah lolos ujian berbasis Computer Assisted Test (CAT) pengetahuan umum dan psikotes. Wawancara dijadwalkan berlangsung dua hari, mulai Selasa, 30 September 2025, di Hotel Grand Astara Balikpapan.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal, menjelaskan bahwa seleksi terdiri dari tiga bagian, yakni CAT, psikotes, dan wawancara. “Nilai dari tiga tahapan ini akan digabung, lalu menghasilkan 21 nama yang kami serahkan ke DPRD Kaltim untuk mengikuti fit and proper test,” jelasnya.

Dari 21 nama tersebut, tujuh akan ditetapkan sebagai komisioner KPID Kaltim, sementara tujuh lainnya sebagai cadangan. Faisal mengungkapkan, dari 50 pendaftar awal, jumlah peserta menyusut menjadi 47 setelah seleksi administrasi. Empat di antaranya merupakan incumbent yang langsung masuk ke DPRD tanpa mengikuti tahapan seleksi, sehingga tersisa 43 peserta yang menjalani wawancara.

Ia menargetkan tahapan wawancara selesai dalam dua hari, sebelum tim seleksi menggelar rapat final untuk menentukan 21 nama terbaik. “Rencananya hasil seleksi akan kami serahkan ke DPRD pada 15 Oktober mendatang,” tambahnya.

Faisal juga menuturkan bahwa proses seleksi telah berlangsung sekitar empat bulan sejak pendaftaran dibuka hingga tahap wawancara saat ini. Ia menekankan, komisioner KPID Kaltim terpilih nantinya harus memiliki kualitas dan integritas tinggi.

“Komisioner harus memahami regulasi penyiaran, kelembagaan KPID, serta kondisi daerah. Yang terpenting adalah kemampuan bekerja sama dalam tim, karena KPID adalah lembaga kolektif kolegial. Kerja sama menjadi kunci agar lembaga ini profesional dan mampu menghadirkan siaran berkualitas bagi masyarakat Kaltim,” tegasnya. (Portalkaltim/sty)

Artikel Seleksi KPID Kaltim Masuki Tahap Wawancara, 21 Nama Segera Diserahkan ke DPRD pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Seleksi anggota KPID Kaltim periode 2025–2028 kini resmi berlanjut ke tahap uji kompetensi tes psikologi. Sebanyak 43 peserta mengikuti proses ini.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kaltim memegang peran penting sebagai lembaga independen yang mengawasi sekaligus mengembangkan penyiaran di daerah. Karena itu, seleksi diharapkan mampu melahirkan figur-figur yang tidak hanya menjaga kualitas siaran, tetapi juga menjunjung tinggi etika serta memperkuat demokrasi di Bumi Etam.

Pelaksanaan tes psikologi dipandu oleh Tim Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT), Selasa, 16 September 2025. Hadir dalam kegiatan ini Ketua Panitia Tes Psikologi sekaligus akademisi UMKT, Desita Dyah Damayanti, Ketua Tim Seleksi KPID Kaltim yang juga Kepala Dinas Kominfo Kaltim, H. Muhammad Faisal, serta Sekretaris Tim Seleksi KPID Kaltim, Franxisca Mariani.

Desita Dyah Damayanti menjelaskan, tes psikologi yang dilakukan UMKT bertujuan membantu panitia seleksi dari DPRD Kaltim dalam memotret kompetensi calon anggota KPID. “Tes yang disusun sesuai dengan job description calon anggota KPID. Hasil akhirnya berupa profiling kompetensi, apakah peserta sudah sesuai dengan kebutuhan tersebut,” ujarnya.

Metode yang digunakan berupa paper-based test, dengan tiga aspek utama yang dinilai: kognitif, kepribadian umum, dan sikap kerja. Total ada 12 aspek yang diukur, termasuk tanggung jawab, kerja sama, integritas, motivasi, serta kemampuan komunikasi.

Sementara itu, Sekretaris Tim Seleksi KPID Kaltim, Franxisca Mariani, menyebutkan bahwa hasil tahapan ini akan menjadi dasar sebelum masuk ke tahap selanjutnya. “Seleksi berikutnya akan menguji kompetensi, integritas, dan pemahaman peserta terhadap penyiaran publik. Nantinya akan dipilih tujuh anggota KPID terpilih dan tujuh cadangan melalui uji kelayakan DPRD Kaltim,” jelasnya. (Hend/dfa/portalkaltim/sty)

Artikel Seleksi Komisioner KPID Kaltim 2025–2028 Masuki Tahap Tes Psikologi pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Seleksi calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kaltim periode 2025–2028 resmi memasuki tahap uji kompetensi berbasis Computer Assisted Test. Sebanyak 43 peserta bersaing untuk lolos ke tahap berikutnya menuju kursi komisioner penyiaran daerah.

Seleksi Tertulis Berbasis Computer Assisted Test (CAT) untuk calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Timur periode 2025–2028, yang digelar di UPTD BKD Provinsi Kaltim, Jalan Kartini Samarinda, Sabtu, 7 September 2025.

Ketua Tim Seleksi (Timsel), Muhammad Faisal, menjelaskan dari 55 pendaftar, 47 orang dinyatakan lolos tahap administrasi. Dari jumlah tersebut, 43 hadir mengikuti CAT, sementara empat lainnya merupakan petahana sehingga tidak diwajibkan mengikuti tes.

Berdasarkan Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Anggota KPI, peserta incumbent yang lolos administrasi otomatis melanjutkan ke tahap fit and proper test di DPRD Kaltim tanpa melalui tes tertulis.

“Tes CAT ini adalah uji kemampuan dengan 100 soal yang harus dikerjakan dalam waktu 100 menit. Soalnya tidak sulit, tapi juga tidak mudah. Kuncinya tenang, percaya diri, dan ikuti aturan,” ujar Faisal saat membuka seleksi.

Hasil tes akan langsung muncul setelah peserta menekan tombol selesai, namun Timsel baru akan mengumumkan rekapitulasi nilai secara resmi paling lambat Minggu, 8 September 2025. “Kami sepakat, nilai tidak akan diubah. Ada ambang batas yang menentukan lulus atau tidak,” tegasnya.

Tahapan seleksi berikutnya adalah psikotes yang dijadwalkan berlangsung pada 15–16 September 2025. Selanjutnya peserta akan menjalani wawancara dengan Timsel sepekan kemudian.

Usai seluruh rangkaian seleksi rampung, Timsel akan menyerahkan maksimal 21 nama ke Komisi I DPRD Kaltim untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). Dari tahap ini, DPRD Kaltim akan menetapkan tujuh komisioner definitif dan tujuh cadangan.

Faisal pun berpesan agar seluruh peserta tetap menjaga ketenangan selama mengikuti seleksi. “Berdoa sebelum mulai, semoga berkah dan semua bisa menyelesaikan dengan baik,” ujarnya. (Krv/pt/portalkaltim/sty)

Artikel 43 Peserta Ikuti Uji Kompetensi CAT Seleksi Calon Anggota KPID Kaltim 2025–2028 pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Seleksi calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Timur periode 2025–2028 memasuki babak baru. Sebanyak 47 peserta dinyatakan lolos tahap administrasi dari total 55 pendaftar.

Proses seleksi calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Timur periode 2025–2028 terus bergulir. Tim Seleksi (Timsel) resmi mengumumkan hasil seleksi administrasi dengan 47 peserta dinyatakan lolos dari total 55 pendaftar.

Peserta yang lolos berasal dari berbagai daerah di Kaltim, mulai dari Samarinda, Kutai Kartanegara, Bontang, Penajam Paser Utara, hingga Balikpapan.

Tahapan berikutnya adalah tes tertulis berbasis Computer Assisted Test (CAT) yang akan berlangsung pada Selasa, 9 September 2025 pukul 09.00 WITA di Kantor UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai (PKP) BKD Kaltim, Jalan Kartini Nomor 13 Samarinda.

Ketua Timsel KPID Kaltim, Muhammad Faisal menegaskan bahwa seluruh proses seleksi dilakukan secara transparan sesuai aturan yang berlaku.

“Keputusan Tim Seleksi ini final dan tidak dapat diganggu gugat. Peserta yang lolos administrasi wajib mengikuti tahapan selanjutnya dengan disiplin. Ingat tanggal 9/9 jam 9 untuk tes CAT,” tegas Faisal.

Mengacu pada Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Anggota KPID, peserta incumbent (petahana) yang lolos administrasi tidak wajib mengikuti tes tertulis. Mereka langsung melangkah ke tahap fit and proper test di DPRD Kaltim.

Faisal menambahkan, seleksi ini tidak hanya menguji kemampuan teknis, tetapi juga integritas dan pemahaman peserta mengenai penyiaran publik. Hasil akhir akan menentukan tujuh anggota KPID terpilih dan tujuh cadangan, melalui mekanisme uji kelayakan di DPRD Kaltim.

“Harapannya, proses seleksi ini menghasilkan komisioner KPID yang kredibel, profesional, dan benar-benar mewakili kepentingan publik di bidang penyiaran,” pungkasnya. (KRV/pt/portalkaltim/sty)

Artikel Timsel Umumkan Hasil Seleksi KPID Kaltim, Tes CAT Digelar 9 September pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Minat masyarakat Kalimantan Timur untuk menjadi bagian dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah periode 2025–2028 cukup tinggi. Sebanyak 55 orang mendaftar dalam proses seleksi yang dibuka sejak 21 Juli hingga 20 Agustus 2025.

Proses seleksi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Timur periode 2025–2028 resmi memasuki tahap verifikasi administrasi. Ketua Tim Seleksi (Timsel) KPID Kaltim, Muhammad Faisal, menyebut sebanyak 55 orang telah mengajukan pendaftaran.

“Sekarang kami sedang melakukan verifikasi berkas. Hasilnya akan diumumkan 3 September 2025. Peserta yang lolos akan lanjut ke tahapan tes berikutnya,” jelas Faisal usai rapat Timsel di Samarinda, Jumat, 29 Agustus 2025.

Seleksi akan berlangsung bertahap. Setelah administrasi, peserta akan mengikuti tes tertulis, psikologi, dan wawancara pada 11–30 September 2025. Dari proses itu, Timsel akan mengajukan maksimal 21 nama ke Komisi I DPRD Kaltim untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). DPRD kemudian menetapkan 7 komisioner definitif dan 7 nama cadangan.

Faisal menyebut pendaftar berasal dari berbagai daerah di Kaltim, dengan latar belakang usia dan profesi yang beragam. “Minimal pendidikan S1, jadi ada juga fresh graduate yang daftar. Itu sah-sah saja, profesi pun tidak dibatasi, semua berkesempatan selama memenuhi syarat,” ujarnya.

Timsel menargetkan seluruh rangkaian seleksi selesai pada Oktober 2025. Faisal mengingatkan peserta untuk disiplin mengikuti tahapan. “Kalau tidak hadir, otomatis gugur. Semua sudah terjadwal,” tegasnya.

Dengan 55 peserta bersaing memperebutkan 7 kursi komisioner utama, pertarungan menuju KPID Kaltim periode baru dipastikan berlangsung ketat. (KRV/pt/portalkaltim/sty)

Artikel 55 Peserta Berebut 7 Kursi Komisioner KPID Kaltim 2025–2028 pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Tim Seleksi resmi membuka pendaftaran calon anggota KPID Provinsi Kaltim periode 2025–2028. Pendaftaran berlangsung selama satu bulan, mulai Senin, 21 Juli hingga Selasa, 20 Agustus 2025 mendatang.

Proses pendaftaran calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kaltim dilakukan secara langsung ke Sekretariat Tim Seleksi (Timsel) di Gedung A Lantai 2 Kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar Nomor 1, Karang Paci, Samarinda, pada jam kerja pukul 08.00–16.00 WITA.

Bagi pelamar dari luar kota, berkas juga dapat dikirim melalui jasa pengiriman, dengan catatan stempel pos maksimal tanggal 20 Agustus 2025.

Ketua Timsel, Muhammad Faisal, menyampaikan bahwa proses ini terbuka untuk umum dan mengedepankan prinsip transparansi serta akuntabilitas.

“Tidak ada pungutan biaya sama sekali dalam setiap tahap seleksi. Ini adalah proses yang terbuka dan gratis untuk semua warga negara yang memenuhi syarat,” tegas Faisal, Senin, 21 Juli 2025.

Syarat Umum Pendaftaran

Calon anggota KPID Kaltim harus memenuhi sejumlah syarat dasar, di antaranya:

Warga Negara Indonesia (WNI)

Bertakwa kepada Tuhan YME

Setia pada Pancasila dan UUD 1945

Pendidikan minimal S1

Sehat jasmani dan rohani

Tidak pernah dipidana, tercela, atau memiliki afiliasi dengan partai politik dan lembaga penyiaran

Tidak sedang menjabat di lembaga legislatif, yudikatif, maupun eksekutif

Memiliki kepedulian, pemahaman, dan pengalaman di bidang penyiaran

Dokumen Wajib

Pelamar juga wajib menyiapkan sejumlah dokumen penting, meliputi:

Fotokopi KTP domisili Kaltim

Pas foto ukuran 4×6 (2 lembar, latar merah)

Curriculum Vitae (CV) bermaterai

Surat keterangan sehat jasmani dan rohani

SKCK dan surat bebas narkoba

Surat dukungan dari masyarakat (lembaga/ormas/LSM)

Pakta integritas dan surat pernyataan tidak terafiliasi dengan partai atau media

Makalah visi dan misi calon (minimal 7 halaman, maksimal 10 halaman)

Link dan Kontak Resmi

Seluruh informasi dan dokumen kelengkapan pendaftaran bisa diakses melalui tautan resmi: bit.ly/PENDAFTARAN_KPIDKALTIM2025-2028

Untuk pertanyaan lebih lanjut, pelamar dapat menghubungi kontak resmi Timsel melalui WhatsApp di nomor 0811 5186 111 atau 0812 5383 3555.

Faisal mengajak seluruh masyarakat Kaltim yang memenuhi syarat dan peduli terhadap dunia penyiaran untuk tidak ragu mengambil peran dalam proses seleksi ini.

“Ini kesempatan langka untuk ikut mengawal dunia penyiaran kita agar sehat, mendidik, dan berimbang. Jangan sampai dilewatkan,” tutupnya. (krv/portalkaltim/sty)

Artikel Kaltim Buka Pendaftaran Calon Anggota KPID 2025–2028, Cek Syarat dan Link Resmi! pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Ketua KPID Kaltim, Irwansyah, mengingatkan bahaya kerja sama dengan lembaga penyiaran ilegal dalam sosialisasi Pergub 49/2024 di Samarinda. Ia menegaskan, selain melindungi OPD dari jerat hukum, pergub ini juga menjadi langkah serius pemerintah dalam menata ekosistem media yang sehat dan profesional di Kaltim.

Hal ini disampaikannya dalam sosialisasi yang digelar di Lounge Hotel Five Premiere, Samarinda, Selasa, 17 Juni 2025. Menurut Irwansyah, kehadiran pergub ini merupakan langkah positif dari Pemerintah Provinsi Kaltim dalam menata dunia penyiaran dan media secara sehat dan tertib.

“Ini ikhtiar baik dari pemerintah, jangan langsung ditolak. Kalau ada kekhawatiran soal pendapatan, kita jangan merasa lebih tahu dari Tuhan soal rezeki,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, M. Faisal, yang dianggap terbuka terhadap dialog dengan insan pers dan masyarakat.

Waspadai Lembaga Penyiaran Ilegal

Irwansyah menekankan bahwa salah satu alasan utama diterbitkannya Pergub 49/2024 adalah banyaknya praktik kerja sama antara instansi pemerintah maupun swasta dengan lembaga penyiaran ilegal.

“Lembaga penyiaran ilegal itu cirinya IPP (Izin Penyelenggaraan Penyiaran) sudah mati, tidak bayar pajak, dan tidak diperpanjang. Statusnya jelas ilegal,” tegasnya.

Kawasan yang disebut masih memiliki penyiaran ilegal antara lain Kutai Timur, Kutai Barat, Bontang, dan Balikpapan. Sementara Samarinda dinyatakan sudah bebas dari lembaga ilegal.

Irwansyah mengingatkan, kerja sama dengan lembaga penyiaran ilegal bisa berakibat hukum. “Hati-hati, terutama di Kutim, Bontang, dan Balikpapan. Bisa jadi masalah hukum,” tandasnya.

Peran KPID: Awasi Konten dan Lakukan Penertiban

Selain mengatur kerja sama, KPID Kaltim juga berperan dalam pengawasan konten siaran, iklan, dan pemberitaan di radio maupun televisi.

“Kami memastikan masyarakat Kaltim mendapat informasi yang sesuai dengan hak asasi manusia. Kalau ada konten bermasalah, laporkan. Bisa kami beri sanksi hingga pencabutan izin siar,” ujarnya.

Upaya penertiban penyiaran ilegal dilakukan KPID melalui koordinasi dengan DJPPI Kementerian Kominfo dan KPI Pusat. Pendekatan awal dilakukan secara persuasif, termasuk memanggil pemilik media ilegal untuk diedukasi dan dibina.

“Kami panggil baik-baik karena mereka anak daerah juga. Tapi kalau tiga kali dipanggil tidak datang dan tak ada niat mengurus izin, ya kami lapor ke polisi. Sudah ada tiga yang kami laporkan,” ungkapnya.

Ia menyayangkan KPID seringkali baru dihubungi setelah masalah bergulir ke ranah hukum. “Kami seperti pemadam kebakaran, baru dipanggil saat api sudah besar. Ini menyulitkan.”

Panduan bagi OPD dan Ajakan Laporkan Lembaga Ilegal

Tujuan utama Pergub 49/2024, lanjut Irwansyah, adalah memberi pedoman dan perlindungan hukum bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pemerintah kabupaten/kota dalam menjalin kerja sama dengan media.

“Kalau mau beriklan atau kerja sama dengan televisi dan radio, pastikan dulu legalitasnya,” pesannya.

Ia juga mengajak masyarakat dan OPD untuk aktif melaporkan dugaan lembaga penyiaran ilegal melalui media sosial resmi KPID Kaltim atau Diskominfo Kaltim.

“Jangan ragu melapor. Ini demi ketertiban dan keadilan bagi semua pelaku penyiaran yang taat aturan,” pungkasnya.
(chanz/sty)

Artikel Sosialisasi Pergub Media Publik, KPID Kaltim Ingatkan Bahaya Penyiaran Ilegal pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

“Harapannya adalah bahwa anggaran yang disiapkan oleh pemerintah itu tercukupi. Sehingga kita berharap bahwa tidak lama lagi kami akan coba berdiskusi kembali dengan Diskominfo, Biro Kesra dan kemungkinan BPKAD dalam rangka mendengarkan bersama anggaran yang diusulkan oleh KPID betul-betul terjamin,” urai Bahar, sapaan akrabnya.

Menurutnya anggaran sangat penting untuk menunjang kerja-kerja dari KPID Kaltim. Karena dalam menjalankan program kerja KPID dengan kerja mengawasi lembaga penyiaran di sepuluh kabupaten/kota se-Kaltim, harus disepakati bahwa pembiayaan itu menjadi penting.

“Yang harus kita sepakati bersama, sehingga itu tidak lagi menjadi penghambat,” tegasnya.

Komisi I, sambung Bahar, juga mendukung penuh Raperda Penyiaran yang diusulkan KPID Kaltim. Diharapkan pada tahun 2023 sudah bisa terealisasi seperti yang diharapkan bersama.

Dalam RDP itu Ketua KPID Kaltim Irwansyah menyatakan sesuai amanah UUD Nomor 32 tentang Penyiaran, pihaknya melaporkan kinerja ke DPRD Provinsi Kaltim dan pertanggungjawaban ke Gubernur Kaltim.

“Kami masih terbatas beberapa hal dan sangat butuh dukungan dari Pemerintah Provinsi terkait program prioritas menghadapi pemilu serentak yang persiapannya dimulai 2023, Analog Switch Off (ASO), rancangan Perda penyiaran dan program lainnya,” beber Irwansyah. (redaksi)

Artikel Baharuddin Demmu Tegaskan Kegiatan KPID Jangan Sampai Terhambat Anggaran pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Gubernur Isran berharap KPID Kaltim dapat melakukan tugas dan fungsi pengawasan penyiaran dengan baik sesuai amanah UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

“Saya yakin para komisioner KPID Kaltim mampu, terlebih mereka dipilih melalui pemilihan yang benar tanpa ada proses kongkalikong,” ujar Isran.

Tugas itu di antaranya, mengordinasikan dan mempersiapkan infrastruktur penyiaran serta melakukan fungsi pengawasan kegiatan penyiaran di Kaltim.

Mantan Bupati Kutai Timur itu juga berharap KPID yang baru dilantik, sesuai tugas dan fungsinya dapat membantu tugas penyiaran terkait rencana pembangunan ibu kota baru di Kaltim yang masih memunculkan beragam pendapat.

“Yang namanya negara demokrasi ya wajar saja berpendapat. Ada yang pro maupun kontra,” ujarnya.

Hal terpenting menurut Isran, yaitu bagaimana menyampaikan informasi terkait Ibu Kota Nusantara (IKN) itu secara jelas dan benar bahwa tujuan pemindahan ibu kota ke Kaltim telah berdasar kajian-kajian dan sesuai kebutuhan.

“IKN baru ini bukan untuk Kaltim saja, tetapi juga milik bangsa-bangsa lain di dunia,” tandasnya.

Pada bagian lain, Pemprov Kaltim juga mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada komisioner KPID periode sebelumnya, yang telah bekerja dengan baik dan paripurna.

“Mudah-mudahan pengabdian dan amal baik saudara-saudara, diberi pahala yang setimpal dan bermanfaat bagi masyarakat,” tutur Gubernur.

Tujuh Komisioner KPID Kaltim periode 2022-2025 yang dilantik yaitu Ali Yamin Ishak, Irwansyah, Aji Novita Wida Vantina, Dedy Pratama, Tri Herdiyanto, Hajuturamsyah dan Hendro Prasetyo. (REDAKSI KF)

Artikel Gubernur Isran Noor Lantik KPID Kaltim Periode 2022 pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

“Mereka yang tidak mengembalikan berkas langsung dianggap gugur. Tapi nanti dari panitia yang menyampaikan, tapi untuk laporan cukup banyak animo pendaftarnya,” jelas Jahidin.

Dia berharap bagi pelamar betul-betul ikut seleksi yang objektif. Jangan sampai ada titipan-titipan karena semua tahapan harus terbuka. Sehingga tidak menimbulkan kesan dikemudian hari adanya titipan-titipan atau sebagainya.

“Jadi tidak menimbulkan kesan dikemudian hari adanya titipan itu. Harapan kami semua itu. Wartawan pun ikut mengawasi, jadi kalau ada hal yang kira-kira mencurigakan silahkan dikoreksi,” tekan Jahidin. “Sebenarnya wartawan dan DPRD ini sama. Tugasnya beda-beda tipis, kalau DPRD tidak sinergi dengan wartawan ya tidak tepat,” sambung Politis PKB tersebut.

Lanjutnya, terpenting sekarang ini adalah saling mengawasi dan mengingatkan agar tidak terjadi penyimpangan yang mendatangkan koreksi dari pihak lain. “Ini kan baru tahap pembukaan dan pendaftaraan untuk tahap berikutnya pasti ada komunikasi lagi. Nanti kita kabari,” tandas Jahidin. (Redaksi KF)

Artikel Jahidin Tegaskan Jangan Ada Titipan dalam Seleksi KPID Kaltim pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.