Tepat setelah agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Samarinda untuk tahun anggaran 2024 resmi diserahkan, kini anggota DPRD Samarinda bergegas membentuk panitia khusus untuk evaluasi.

Sebelumnya, pada Rabu, 26 Maret 2025, LKPJ Wali Kota telah resmi disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Samarinda Masa Persidangan I Tahun 2025.

Secara garis besar, Wali Kota Samarinda Andi Harun menyampaikan sejumlah capaian penting dalam kurun waktu setahun terakhir. Termasuk di dalamnya peningkatan realisasi pendapatan, indeks pembangunan manusia yang konstan naik, hingga pertumbuhan ekonomi yang alami tren positif.

Ketua Pansus LKPJ Wali Kota Samarinda Anggaran Tahun 2024, Deni Hakim Anwar menjelaskan pansus yang akan ia pimpin akan fokus melakukan peninjauan atas segala capaian dalam LKPJ.

“Yang kita bedah adalah bahwa bagaimana capaian-capaian ini sesuai tidak dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Nah inilah nanti tugas pansus untuk menelaah lebih dalam lagi artinya melakukan pembahasan dan juga melakukan tinjauan-tinjauan terhadap update dari capaian dari pemerintah kota,” jelas Deni.

Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, DPRD wajib melakukan pembahasan LKPJ paling lambat 30 hari setelah diterima.

“Di bulan-bulan ini kan sebenarnya banyak hari libur, jadi tadi disepakati bahwa masa kerja pansus LKPJ terhitung 30 hari. Nah itu artinya sampai dengan tanggal 22 Mei mendatang.”

Namun, Deni menekankan pihaknya akan berupaya untuk memadatkan kinerja pansus agar hasil yang diperoleh dapat efisien secara waktu.

“Kita ingin bisa lebih cepat mengefektifkan waktu, terus memadatkan hasil daripada kinerja kita, mungkin bisa lebih cepat untuk kita melakukan laporan-laporan pansus terbaru. Menurut saya itu yang terpenting.”

Terakhir, Deni menginformasikan pihaknya akan memulai proses evaluasi usai lebaran. “Mungkin setelah Lebaran lah karena waktunya mepet ini. Kita mau adakan rapat besok juga waktunya sangat mepet sekali.” (nkh/sty)

Artikel Evaluasi LKPJ Wali Kota, DPRD Samarinda Bentuk Pansus pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

DPRD Kota Samarinda menggelar Rapat Paripurna Masa Persidangan I Tahun 2025, pada Rabu, 26 Maret 2025. Penyampaian LKPJ Wali Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024 jadi agenda utama rapat kali ini.

LKPJ Wali Kota Samarinda merupakan laporan yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut laporan kinerja yang dilaksanakan pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.

Wali Kota Samarinda Andi Harun menjelaskan penyusunan LKPJ berpedoman pada dua aturan utama. Salah satunya, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2024 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Realisasi Pendapatan Daerah Meningkat

“Dari pendapatan yang ditargetkan sebesar Rp 5,140 triliun dalam realisasinya melebihi target tersebut, yaitu sebesar Rp 5,177 triliun atau 100,70 persen,” papar Andi Harun di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Samarinda.

Andi harun merinci pendapatan daerah tersebut terdiri dari pendapatan daerah daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sementara belanja daerah, pada tahun 2024 dialokasikan untuk belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Hasilnya, sebesar Rp 5,726 triliun terealisasi sebesar Rp 5,477 triliun atau 95,65 persen.

Pertumbuhan Penduduk

Sepanjang tahun 2024 laju pertumbuhan penduduk di Kota Samarinda berada di angka 2,25 persen. Dari yang semula berjumlah 861.878 jiwa pada 2023 menjadi 881.225 jiwa pada akhir 2024.

”Jumlah penduduk tersebut merupakan potensi bagi Pemerintah untuk melakukan pembangunan dan melaksanakan program dan kegiatan, terutama melalui 10 program unggulan prioritas Pemkot Samarinda yang mana keberhasilan dan dampak dari program-program tersebut dapat kita rasakan bersama.”

Pertumbuhan Ekonomi Tren Positif

“Alhamdulillah di tengah tensi Geopolitik yang terus bergejolak, berdampak pada ketidakpastian ekonomi global sepanjang Tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Kota Samarinda pada tahun 2024 justru terus berada pada tren positif dengan capaian 8,66 persen,” ujar Andi.

Capaian ini jelas meningkat jika dibanding tahun 2023 yang capaiannya sebesar 8,62 persen. Bahkan, Andi Harun menyatakan capaian tersebut turut melampaui capaian pertumbuhan tingkat provinsi hingga nasional.

“Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah bersinergi bersama kami dalam menjalankan tugas,” tutupnya mengakhiri. (nkh/sty)

Artikel Wali Kota Samarinda Sampaikan LKPJ Tahun 2024, Pertumbuhan Ekonomi Alami Tren Positif pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pada Maret lalu, Wali Kota Samarinda Andi Harun telah memaparkan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2023 kepada DPRD. Dalam Sidang Paripurna masa persidangan 1 tahun 2024.

DPRD Kota Samarinda kemudian membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengecek kebenaran LKPJ pemkot dengan hasil realisasi di lapangan. Lalu memberikan catatan sesuai dengan hasil temuan di lapangan.

Pada Kamis, 25 Maret 2024, Sebagian anggota Pansus LKPJ yang terdiri atas Komisi II dan Komisi IV melakukan tinjauan lapangan. Mereka mendatangi beberapa proyek pemerintah yang saat ini tengah berjalan.

Pertama dari Terowongan Samarinda dari sisi Jalan Alimuddin dan Jalan Kakap. Lalu berlanjut ke area parkir Mal SCP, lalu bergeser ke GOR Segiri, ke Teras Samarinda, dan berakhir di tinjauan area parkir Bigmall.

Terowongan Gunung Manggah

Di Terowongan Samarinda, para anggota dewan cukup terkejut. Sebab tampaknya proyek akan meleset. Karena pada tahun ini, Terowongan Samarinda diproyeksikan baru tembus dari kedua sisi.

Sehingga kata ‘selesai’ yang selama ini dipersepsikan sebagai terowongan bisa beroperasi, tampak tidak sesuai. Ini jadi catatan. Sekaligus kekhawatiran dampak proyek ke RSJD Atma Husada karena berdekatan.

GOR Segiri

Lalu di Gor Segiri Samarinda. Setelah progres eksterior rampung, kini tengah memasuki tahap revitalisasi interiornya. Tak ada kendala atau catatan serius di proyek ini. Karena tampak sesuai jadwal.

Pansus LKPJ ikut menyoroti hasil final GOR Segiri nantinya. Dengan melihat site plan keseluruhan dari proyek. Bakal terjadi beberapa perubahan dibandingkan GOR Segiri sebelumnya.

Karena akan menggunakan bangku single seat untuk tribun di dalam. Akan menyebabkan kapasitas tampung dari GOR Segiri sendiri bakal berkurang. Tidak seimbang dengan lahan parkir yang cukup luas.

Teras Samarinda

Catatan besar ada di proyek satu ini. Sebab proyek Teras Samarinda yang saat ini berjalan, merupakan perpanjangan pengerjaan yang ke 3 kalinya. Kendalanya masih sama, material yang dipesan di luar Negeri. Perlu waktu.

Beberapa barang ada yang masih berproses di bea cukai. Beberapa lagi ada yang mengalami kerusakan di perjalanan. Sehingga harus dipesan ulang. Semakin memperlambat pekerjaan.

Selain itu, pemberdayaan UMKM yang digaungkan selama ini rupanya tak sesuai. Sebab di Teras Samarinda tahap 1 ini, hanya disediakan 4 kios saja. Tak banyak. Belum lagi kawasan parkir yang juga harus dipikirkan.

Parkiran Mal SCP dan Bigmall

Karena ramai belakangan ini soal area parkir otonom di pusat perbelanjaan (mal), rumah sakit, hingga hotel. Pansus LKPJ sekaligus meninjau Mal SCP dan Bigmall. Mendapati area parkir yang memang tak sesuai standar.

Banyak fasilitas seperti sprinkler dan juga marka parkir yang belum dipenuhi. Sehingga izinnya belum juga diberikan. Yang membuat area parkir tersebut sebetulnya ilegal dan tidak seharusnya memungut parkir kepada pengunjung.

Pansus LKPJ DPRD Kota Samarinda mendorong para pengelola mal dan pengelola parkir bisa segera memenuhi persyaratan dan merampungkan administrasi perizinan.

Catatan Pansus LKPJ

Anggota Pansus LKPJ sekaligus Anggota  Komisi II DPRD Kota Samarinda Laila Fatihah menyebut pada prinsipnya para legislator tidak mempermasalahkan pembangunan. Hanya saja perlu juga memperhatikan kebutuhan masyarakat.

“Kita memiliki lebih dari anggaran, boleh membangun fasilitas kiranya tidak mengganggu untuk keberlanjutan masyarakat Samarinda,” katanya Kamis 25 April 2024.

Namun sangat disayangkan kalau beberapa pembangunan berjalan tidak sesuai rencana. Menurut Laila, jangan sampai wali kota hanya mengejar penilaian publik saja, karena terlihat banyak proyek.

Namun di sisi lain masalah di Samarinda masih banyak yang belum tuntas. Misalnya saja air bersih yang belum merata ke seluruh Samarinda. Lalu perbaikan gedung sekolah, dan lain sebagainya.

“Tapi tidak ada salahnya juga kalau pemerintah kota mendengar masukan dari lembaga, karena kita langsung bersentuhan dengan masyarakat,” pungkasnya. (ens/dra)

Artikel Cek Kebenaran LKPJ, DPRD Tinjau Proyek Terowongan, Teras Samarinda, sampai Parkir Mal pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.