Dalam pertemuan yang digelar di Ruang Rapat Gabungan DPRD, Jumat (1/5/2026) itu, berbagai persoalan krusial mencuat, mulai dari buruknya layanan BPJS, praktik perusahaan yang tidak patuh aturan, hingga persoalan upah di bawah standar UMK.

DPRD pun menegaskan komitmennya untuk mengambil langkah tegas, termasuk kemungkinan penutupan perusahaan yang terbukti melanggar aturan ketenagakerjaan.

DPRD Soroti BPJS hingga Perusahaan Tanpa Kantor Resmi

Audiensi ini turut dihadiri jajaran pimpinan DPRD, ketua komisi, perwakilan OPD, serta berbagai elemen buruh seperti Forum Komunikasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Sarbumusi, dan KSPSI.

Dalam forum tersebut, Alwi menyoroti absennya pihak BPJS Kesehatan yang seharusnya hadir untuk memberikan penjelasan langsung kepada para buruh.

“Mestinya momen seperti ini mereka hadir untuk menjawab langsung pertanyaan teman-teman buruh,” tegasnya.

Selain itu, buruh juga mengeluhkan keberadaan perusahaan luar daerah yang beroperasi di Balikpapan tanpa memiliki kantor cabang resmi. Kondisi ini dinilai menyulitkan pengawasan dan kerap menimbulkan persoalan ketenagakerjaan.

Menanggapi hal tersebut, Alwi menyatakan dukungannya terhadap langkah tegas, termasuk penutupan perusahaan yang terbukti melanggar.

“Kalau memang perusahaan nakal, lebih baik ditutup saja daripada terus menimbulkan masalah,” ujarnya.

Gaji di Bawah UMK Disorot, DPRD Siap Panggil Perusahaan

Selain isu BPJS dan legalitas perusahaan, persoalan upah juga menjadi perhatian serius. DPRD menerima laporan adanya perusahaan yang masih membayar pekerja di bawah Upah Minimum Kota (UMK).

Alwi meminta Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) bersama serikat buruh untuk segera menyerahkan data perusahaan yang melanggar aturan tersebut.

“Kami akan panggil perusahaan yang masih memberikan gaji di bawah UMK. Ini jadi catatan penting demi kesejahteraan buruh,” tegasnya.

DPRD Balikpapan berkomitmen menindaklanjuti seluruh tuntutan buruh dan memastikan adanya perbaikan nyata ke depan.

Alwi berharap, pada peringatan May Day tahun berikutnya, persoalan serupa tidak lagi terjadi, serta tercipta lingkungan kerja yang lebih layak dan sejahtera bagi para buruh di Balikpapan. (adv/am)

Artikel DPRD Balikpapan Ancam Tutup Perusahaan Nakal, Soroti BPJS dan Upah Buruh di May Day 2026 pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.