Selain mendesak kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) yang lebih layak, buruh juga menyoroti persoalan layanan BPJS Kesehatan yang dinilai masih bermasalah.

Isu ini menjadi perhatian serius DPRD Balikpapan yang berjanji akan menindaklanjuti keluhan tersebut melalui pembahasan bersama pihak terkait.

Buruh Dorong Kenaikan UMK Lewat Forum Tripartit

Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono, menyatakan dukungannya terhadap upaya peningkatan kesejahteraan buruh, khususnya terkait kenaikan UMK.

Meski Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) melaporkan UMK Balikpapan mengalami kenaikan setiap tahun sesuai regulasi, para buruh berharap nilainya bisa lebih tinggi dan sesuai dengan kebutuhan hidup layak.

“Harapan teman-teman buruh, UMK bisa naik lebih tinggi lagi. Hal tersebut tentunya akan dibahas melalui forum tripartit,” ujarnya, Jumat (1/5/2026).

Forum tripartit sendiri melibatkan pemerintah, pengusaha, dan perwakilan pekerja dalam menentukan kebijakan ketenagakerjaan.

DPRD Soroti Masalah BPJS, Siapkan Anggaran Rp90 Miliar

Selain upah, layanan BPJS Kesehatan menjadi isu krusial yang paling banyak dikeluhkan buruh.

Tercatat sekitar 7.000 peserta BPJS di Balikpapan mengalami pemangkasan status kepesertaan dari pemerintah pusat.

Menanggapi hal ini, Budiono menegaskan DPRD akan melakukan pendalaman data bersama Dinas Sosial. Bagi warga yang tidak lagi ditanggung pusat maupun provinsi, Pemkot Balikpapan siap mengambil alih melalui APBD.

“Pemerintah kota telah menyiapkan anggaran sekitar Rp90 miliar untuk menjamin kesehatan masyarakat,” jelasnya.

Budiono juga menyoroti sejumlah kendala teknis di lapangan, seperti tunggakan klaim BPJS ke rumah sakit serta antrean pasien yang masih menumpuk.

Selain itu, buruh meminta transparansi terkait daftar penyakit yang tidak ditanggung BPJS.

Untuk mencari solusi konkret, DPRD Balikpapan berencana memanggil pihak BPJS Kesehatan guna melakukan pertemuan khusus bersama perwakilan buruh.

“Kami akan menjadwalkan pertemuan agar semua keluhan bisa dijawab secara terbuka,” pungkasnya. (adv/am)

Artikel May Day 2026, Buruh Balikpapan Desak Kenaikan UMK dan Perbaikan Layanan BPJS Kesehatan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Dalam pertemuan yang digelar di Ruang Rapat Gabungan DPRD, Jumat (1/5/2026) itu, berbagai persoalan krusial mencuat, mulai dari buruknya layanan BPJS, praktik perusahaan yang tidak patuh aturan, hingga persoalan upah di bawah standar UMK.

DPRD pun menegaskan komitmennya untuk mengambil langkah tegas, termasuk kemungkinan penutupan perusahaan yang terbukti melanggar aturan ketenagakerjaan.

DPRD Soroti BPJS hingga Perusahaan Tanpa Kantor Resmi

Audiensi ini turut dihadiri jajaran pimpinan DPRD, ketua komisi, perwakilan OPD, serta berbagai elemen buruh seperti Forum Komunikasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Sarbumusi, dan KSPSI.

Dalam forum tersebut, Alwi menyoroti absennya pihak BPJS Kesehatan yang seharusnya hadir untuk memberikan penjelasan langsung kepada para buruh.

“Mestinya momen seperti ini mereka hadir untuk menjawab langsung pertanyaan teman-teman buruh,” tegasnya.

Selain itu, buruh juga mengeluhkan keberadaan perusahaan luar daerah yang beroperasi di Balikpapan tanpa memiliki kantor cabang resmi. Kondisi ini dinilai menyulitkan pengawasan dan kerap menimbulkan persoalan ketenagakerjaan.

Menanggapi hal tersebut, Alwi menyatakan dukungannya terhadap langkah tegas, termasuk penutupan perusahaan yang terbukti melanggar.

“Kalau memang perusahaan nakal, lebih baik ditutup saja daripada terus menimbulkan masalah,” ujarnya.

Gaji di Bawah UMK Disorot, DPRD Siap Panggil Perusahaan

Selain isu BPJS dan legalitas perusahaan, persoalan upah juga menjadi perhatian serius. DPRD menerima laporan adanya perusahaan yang masih membayar pekerja di bawah Upah Minimum Kota (UMK).

Alwi meminta Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) bersama serikat buruh untuk segera menyerahkan data perusahaan yang melanggar aturan tersebut.

“Kami akan panggil perusahaan yang masih memberikan gaji di bawah UMK. Ini jadi catatan penting demi kesejahteraan buruh,” tegasnya.

DPRD Balikpapan berkomitmen menindaklanjuti seluruh tuntutan buruh dan memastikan adanya perbaikan nyata ke depan.

Alwi berharap, pada peringatan May Day tahun berikutnya, persoalan serupa tidak lagi terjadi, serta tercipta lingkungan kerja yang lebih layak dan sejahtera bagi para buruh di Balikpapan. (adv/am)

Artikel DPRD Balikpapan Ancam Tutup Perusahaan Nakal, Soroti BPJS dan Upah Buruh di May Day 2026 pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.