Teka-teki soal siapa yang akan maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kalimantan Timur tahun ini akhirnya terjawab. Rudy Mas’ud dan Seno Aji yang sebelumnya sudah mengantongi 44 kursi DPRD Kaltim, dipastikan akan berhadapan dengan petahana Isran Noor dan Hadi Mulyadi pada November mendatang.

Kepastian ini didapatkan setelah PDIP, selaku partai terakhir yang belum menentukan jagoan di Pilkada Kaltim, akhirnya menentukan sikap dengan mengusung Isran-Hadi.

SK dukungan diserahkan langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada Isran Noor, di Kantor PDIP, di Menteng, Jakarta, Rabu 14 Agustus 2024 siang tadi.

Selain memberikan dukungan pada Isran, PDIP juga mengumumkan dukungan untuk 12 calon gubernur lainnya dari seluruh Indonesia.

“Mereka harus siap mengemban tugas untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Tolong jaga keutuhan bangsa, jangan sampai terpecah belah,” ujar Megawati, via siaran langsung.

Isran-Hadi Melaju ke Pilgub Kaltim

Sebelumnya, bursa calon gubernur Kaltim mengerucut setelah Rudy Mas’ud dan Seno Aji meraih dukungan masif, dengan meraih 44 dari 55 kursi DPRD Kaltim. Tersisa 11 kursi dari 2 partai, yakni Demokrat (2) dan PDIP (9) yang masih menimang-nimang.

Secara otomatis, kans kandidat lain untuk bisa mendaftar ke KPU adalah mendapatkan dukungan dari 2 partai tersebut. Pekan lalu, Demokrat menjatuhkan pilihan pada Isran-Hadi. Ketua DPD Demokrat Irwan berhasil meyakinkan Ketua DPP Demokrat AHY untuk menunjuk senior politiknya tersebut.

Sementara Ketua DPD PDIP Kaltim Safaruddin juga merekomendasikan nama yang sama. Karena menolak skenario kotak kosong pada Pilkada Kaltim 2024. Megawati mengaminkan.

Dengan demikian, Isran-Hadi meraih dukungan minimal, yakni 11 kursi untuk dapat melenggang ke Pilkada Kaltim.

13 Calon Gubernur PDIP

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto membacakan nama-nama calon kepala daerah yang diusung oleh PDIP. Dari 305 calon kepala daerah yang diumumkan, terdiri dari 13 bakal calon gubernur dan wakil gubernur serta 293 calon kepala daerah tingkat kabupaten/kota.

Berikut adalah daftar 13 bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung oleh PDIP untuk Pilkada Serentak 2024:

1. Provinsi Aceh: Musyakir Manaf

2. Sumatera Utara: Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Edy Ramayadi

3. Riau: Abdul Wahid dan SF Herianto

4. Bengkulu: Helmi Hasan dan Mian

5. Nusa Tenggara Barat (NTB): Hj. Sitti Rohmi Djalilah dan Musyafirin

6. Sulawesi Utara: Steven Kandouw

 7. Kalimantan Tengah: Nadalsyah Koyem dan Sigit Yunianto

 8. Kalimantan Timur: Isran Noor dan Hadi Mulyadi

9. Sulawesi Selatan: Ramadhan Pamanta dan Azhar Arsyad

10. Sulawesi Tenggara: Lukman Abu Nawas dan Laude Ida

11. Papua Barat/Bapua Barat Daya: Letjen TNI Purnawirawan Yopi Ones dan Ibrahim Ugaje

12. Sulawesi Tengah: Rusdi Mastura dan Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Agusto

13. Maluku: Letjen Jenderal TNI Purnawirawan Jeffrey A. Rahawarin dan Abdul Mukti Keliobas. (dra)

Artikel Resmi: PDIP Usung Isran-Hadi, Pilkada Kaltim Dipastikan Ada 2 Calon pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh DPP PDI-Perjuangan nomor 5775/IN/DPP/XII/2023 pada akhir tahun 2023 lalu. Perihal instruksi bergerak masif memenangkan pemilu 2024. Menuliskan dua poin penting yakni pertama, struktur partai, anggota dewan, dan calon anggota legislatif pemilu 2024 di seluruh Indonesia wajib memenangkan PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD (GP-MMD) di setiap TPS hingga berjenjang keatas setiap RT, RW, Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi harus linear antara suara caleg, suara partai, dengan suara GP-MMD.

Kedua, perolehan suara caleg di setiap dapil minimal harus linear, sama dengan perolehan suara pasangan GP-MMD, atau bahkan harus lebih besar dari suara caleg untuk mencapai target pemenangan Pilpres 2024.

Nah, kalau raihan suara caleg tidak sama besar dengan suara Ganjar, DPP PDIP akan mempertimbangkan tidak melantik caleg yang meraih kursi di tempat Ganjar kalah.

Awalnya, kader PDIP menganggap ini sebagai tantangan yang biasa. Untuk memotivasi mereka juga. Namun setelah pemilu, suasananya menjadi berbeda. Ada kepanikan. Karena suara Ganjar-Mahfud ternyata rendah sekali.

Capres vs Caleg PDIP di Kaltim

Di Kalimantan Timur, suara Ganjar-Mahfud sangat tipis. Menempati urutan ketiga dengan 10,65 persen. Paslon tersebut hanya mampu meraup 102.080 suara, berdasar real count terbaru, Selasa malam.

Lantas bagaimana dengan pemilihan legislatif? Untuk Pileg DPR RI Dapil Kaltim, sejauh ini tercatat partai berlambang banteng tersebut meraih 77.187 suara. Di Pileg DPRD Provinsi, PDIP meraup 78.476 suara. Jumlah ini masih mungkin bertambah seiring waktu perhitungan suara oleh KPU.

Per 20 Februari 2024, PDIP merupakan partai peringkat ketiga untuk pemilihan legislatif Kaltim. Sedikitnya 9 kader mereka berpotensi duduk di kursi parlemen. Tentu masih bisa bertambah atau berkurang, mengingat perhitungan belum sampai setengah jalan.

Secara umum, tingkat kepercayaan masyarakat Bumi Etam pada caleg PDIP masih tinggi. Partai tersebut masih berada di peringkat ketiga. Di bawah Golkar dan Gerindra yang memang dominan di Kaltim. Bahkan PDIP memimpin perolehan di Dapil 4 dan 5. Sementara raihan Ganjar-Mahmud anjlok di 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur.

Reaksi PDIP Kaltim

Bendahara DPD PDI Perjuangan Kaltim, Muhammad Samsun yang saat ini kembali bertarung di Dapil Kaltim 4. Menjelaskan jika surat edaran itu sebenarnya dikeluarkan pada masa kampanye. Untuk memaksimalkan kerja kader PDIP demi memenangkan Ganjar Pranowo.

“Begitu dengan ancaman kalau caleg menang dan Pilpres enggak menang diancam enggak naik,” ungkapnya, Selasa 20 Februari 2024.

Mengenai potensi caleg PDIP terpilih ke parlemen, meski Ganjar kalah telak. Samsun belum bisa berspekulasi. Yang jelas, jika ancaman tersebut direalisasikan. Bakal ada kegaduhan besar. Karena jumlah caleg PDIP yang terpilih bukan 1-2 orang saja.

“Terus nanti yang dilantik siapa? Itu penekanannya gitu. Kader PDIP harus memperjuangkan suara Ganjar di daerah masing-masing. Dan saya yakin semua kader kaltim sudah melakukannya, tapi rakyat punya keputusan berbeda,” pungkasnya. (dmy/dra)

Artikel Reaksi PDIP Kaltim Soal Ancaman Megawati Tak Lantik Calegnya Kalau Ganjar Kalah pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Ismail Thomas ditetapkan sebagai tersangka korupsi pemalsuan dokumen perusahaan tambang batubara. Eks bupati Kubar 2 periode itu untuk sementara waktu ditahan Kejagung selama 20 hari.

Ismael Thomas, yang sebelumnya dikenal sebagai politisi yang aktif dalam menjalankan tugasnya di parlemen. Kini menghadapi tudingan serius terkait dugaan korupsi pemalsuan dokumen perusahaan tambang batubara.

Menurut laporan, kasus ini berkaitan dengan pembuatan surat palsu yang digunakan PT Sendawar Jaya dalam persidangan. Kebetulan, kasusnya memiliki keterkaitan dengan skandal Jiwasraya. Setelah melalui beberapa penyelidikan, Ismael Thomas berhasil ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Selasa 15 Agustus 2023.

Mengingat Ismail mewakili masyarakat Kaltim di Senayan. Timbul pertanyaan, apakah DPD PDIP Kaltim akan memberi bantuan hukum padanya. Merespons itu, Bendahara PDIP Kaltim Muhammad Samsun dengan tegas menyatakan tak akan mencampuri proses hukum Ismail di Jakarta.

“Kamu kalau ada masalah hukum, kamu tanggung sendiri. Ibu (Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri) sudah ngingetin,” ungkapnya, Rabu 16 Agustus 2023 di Gedung B DPRD Kaltim. 

Lebih lanjut, Samsun mengatakan bahwa di setiap rakernas maupun bimtek partai. Megawati sudah kerap mengingatkan pada kadernya untuk tidak melakukan penyelewengan hukum.

“Megawati terus mewanti-wanti setiap anggotanya agar tidak terjerat masalah hukum, kalau dapat masalah hukum tanggung sendiri,” jelasnya.

“Mau bagaimana lagi. Kita enggak bisa menghalang-halangi proses hukumnya (Ismail),” lanjut Samsun.

Sementara itu, ketika disinggung soal Pergantian Antar-Waktu (PAW). Untuk mengisi kekosongan kursi yang saat ini ditinggalkan Thomas. Samsun mengatakan itu bukan kewenangan DPD. Melainkan DPP PDI Perjuangan.

“PAW itu bukan kewenangan DPD melainkan DPP, apalagi DPR RI. Sedangkan terkait kepengurusan, beliau kan enggak masuk struktur (kepengurusan partai),” pungkasnya. (dmy/dra)

Artikel Ismail Thomas Jadi Tersangka Korupsi, PDIP Kaltim: Konsekuensi Tanggung Sendiri pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.