Gubernur Kalimantan Timur, H. Rudy Mas’ud (Harum), mendorong seluruh Badan Usaha Milik Daerah untuk meningkatkan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah. Menurutnya, kontribusi BUMD saat ini masih belum optimal, padahal sektor batu bara dan migas menawarkan potensi besar yang belum dimaksimalkan.

Dalam Executive Meeting bertema “Kolaborasi dan Akselerasi Sektor Pertambangan dan Migas” yang berlangsung pada Kamis, 26 Juni 2025 di Jakarta, Gubernur Harum mengajak perusahaan-perusahaan tambang dan migas untuk bermitra dengan BUMD Kaltim guna memperkuat kontribusi terhadap ekonomi daerah.

“Libatkan BUMD dalam berbagai aspek bisnis, mulai dari perdagangan, logistik, hingga layanan perbankan. Ini adalah langkah penting untuk meningkatkan PAD kita bersama,” tegas Gubernur Harum dalam kesempatan tersebut.

Gubernur Harum juga menekankan pentingnya pemanfaatan layanan Bankaltimtara dalam mendukung operasional perusahaan, seperti untuk pembayaran gaji dan pembiayaan modal kerja. Hal ini diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong pembangunan daerah.

Selain Bankaltimtara, sejumlah BUMD yang siap bermitra untuk memperkuat sektor ekonomi daerah antara lain PT Bara Kaltim Sejahtera (BKS), PT Migas Mandiri Pratama (MMP), Jamkrida Kaltim, dan PT MBS.

Potensi Pajak Belum Teroptimalkan Gubernur Harum juga menyoroti potensi pajak yang belum digali secara maksimal, terutama dari sektor alat berat. Saat ini, dari total 7.415 unit alat berat yang beroperasi di Kaltim, hanya sekitar 2.800 unit yang tercatat secara resmi. Potensi PAD lainnya yang belum tergarap secara maksimal berasal dari pajak kendaraan, air permukaan, mineral, dan bahan bakar.

“Ini adalah potensi besar yang harus dikelola dengan lebih baik, agar PAD kita bisa tumbuh lebih optimal,” tambah Gubernur Harum.

Dukungan DPRD dan Pengusaha Tambang Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, memberikan dukungannya terhadap upaya Gubernur Harum untuk mendorong BUMD lebih berperan aktif dalam meningkatkan PAD. Menurutnya, meskipun Kaltim merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar bagi negara, masih banyak warganya yang belum merasakan manfaat ekonomi dari potensi daerah tersebut.

Sementara itu, para pengusaha tambang dan migas menyambut baik ajakan kolaborasi ini. Salah satu perusahaan yang mendukung adalah Grup Usaha ITM, yang berkomitmen untuk memanfaatkan lahan bekas tambang guna mendukung ketahanan pangan di Kaltim.

“Diskusi ini bukan hanya sekadar percakapan, tetapi kita menyatukan langkah untuk mewujudkan Kaltim yang lebih mandiri dan sejahtera,” tutup Gubernur Harum, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dalam mempercepat pembangunan daerah. (sul/KRV/pt/portalkaltim/sty)

Artikel Gubernur Kaltim Minta BUMD Perkuat Peran dalam Peningkatan PAD melalui Sektor Tambang dan Migas pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, memberikan tanggapan atas dua isu penting di wilayahnya: dugaan pencemaran minyak dan gas di Sanga-Sanga, serta pelaksanaan program pendidikan gratis dari jenjang SMA/SMK hingga perguruan tinggi.

Menjawab pertanyaan soal dugaan pencemaran migas di wilayah Sanga-Sanga, Kukar, yang merugikan masyarakat, Seno Aji menegaskan bahwa Pemprov Kaltim telah melakukan koordinasi dengan pihak perusahaan migas terkait.

“Kami sudah berdiskusi dengan PHM dan PHSS selaku pengelola wilayah kerja migas Sanga-Sanga. Saat ini mereka masih melakukan penelitian untuk mengetahui penyebab pasti pencemaran, apakah karena kebocoran pipa atau faktor lain,” ujarnya, Rabu 25 Juni 2025.

Ia menambahkan, hasil penelitian tersebut masih ditunggu dan baru akan diumumkan setelah proses investigasi selesai.

Pendidikan Gratis SMA/SMK dan PTN Sudah Berjalan

Terkait program pendidikan gratis, Seno Aji menegaskan bahwa kebijakan ini telah berjalan baik untuk jenjang SMA dan SMK, baik negeri maupun swasta. Program didukung melalui skema Bantuan Operasional Sekolah Provinsi (BOSP).

“Program biaya pendidikan gratis sudah berjalan. Untuk SMA/SMK negeri dan swasta, dananya disalurkan lewat BOSP,” jelasnya.

Program ini juga mencakup kerja sama dengan tujuh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Kalimantan Timur. Dana bantuan bagi mahasiswa yang memenuhi syarat telah dicairkan.

“Kerja sama dengan tujuh PTN sudah berlangsung dan dana pendidikan untuk mahasiswa yang lolos verifikasi sudah cair,” tambah Seno.

PTS Segera Menyusul, Mahasiswa Diminta Tidak Bayar UKT Dulu

Untuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS), Seno menyampaikan bahwa proses kerja sama masih dalam tahap penyelesaian. Ia menjelaskan keterlambatan disebabkan belum ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama (PKS), termasuk dengan Universitas 17 Agustus (Untag) Samarinda.

“Kami memang belum menandatangani PKS dengan Untag dan beberapa PTS lain. Tapi prosesnya sedang kami percepat,” paparnya.

Sebagai langkah antisipasi, Pemprov telah meminta semua PTS menunda penarikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa baru. “Kami sudah siapkan anggarannya. Jadi mahasiswa diminta tidak membayar dulu sampai proses PKS selesai,” tegas Seno.

Dengan pernyataan ini, Pemerintah Provinsi Kaltim berupaya menegaskan komitmennya dalam menyelesaikan persoalan lingkungan serta memastikan pendidikan gratis dapat diakses secara merata oleh seluruh masyarakat. (chanz/sty).

Artikel Wagub Kaltim Tanggapi Pencemaran Migas di Sanga-Sanga dan Pastikan Pendidikan Gratis Tetap Berjalan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.