Untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui BPBD mensosialisasikan dokumen Kajian Risiko Bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana yang menjadi acuan pembangunan daerah berbasis mitigasi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Timur menggelar Sosialisasi Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) 2022–2026 dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) 2023–2027. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Puri Senyiur, Samarinda, pada Kamis 31 Juli 2025.

Sosialisasi ini bertujuan untuk memperkenalkan isi kedua dokumen strategis tersebut kepada perangkat daerah, lembaga vertikal, serta BPBD kabupaten atau kota se-Kalimantan Timur. Dokumen KRB berisi peta risiko dan potensi bencana yang meliputi 10 kabupaten atau kota di wilayah Kaltim, sementara RPB memuat rencana aksi dan strategi penanggulangan bencana yang terstruktur dan komprehensif.

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kaltim, Tresna Rosano, menegaskan bahwa integrasi kedua dokumen ini ke dalam perencanaan pembangunan daerah sangat penting untuk menciptakan daerah yang tangguh bencana.

“Kalimantan Timur memiliki potensi bencana seperti banjir, kekeringan, tanah longsor, dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). KRB dan RPB ini menjadi pedoman agar penanggulangan bencana dapat dilakukan secara lebih terarah, berkelanjutan, dan berbasis data,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana. Mulai dari tahap prabencana, tanggap darurat, hingga pemulihan pascabencana.

Kegiatan sosialisasi ini menghadirkan narasumber dari BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yaitu Robertus Ali Sadikin, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Ia membagikan pengalaman dan praktik baik penanggulangan bencana yang telah diterapkan di wilayah DIY.

Sosialisasi diikuti oleh perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) Provinsi Kaltim, instansi vertikal, serta BPBD dari berbagai kabupaten/kota. Diharapkan kegiatan ini dapat mendorong sinergi antar pemangku kepentingan dalam menghadapi risiko bencana serta memperkuat ketahanan daerah secara menyeluruh. (KRV/pt/sty)

Artikel Kaltim Perkuat Mitigasi Bencana Lewat Pemetaan Risiko dan Rencana Terpadu pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

DPRD Kota Samarinda mendorong agar pemetaan daerah rawan bencana dilakukan di seluruh kecamatan. Pasalnya, hingga kini, tidak semua wilayah memiliki pemetaan yang jelas, sementara beberapa daerah sudah terlanjur menjadi permukiman padat.

Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, mengatakan bahwa langkah mitigasi harus segera diperkuat, mengingat risiko bencana di Samarinda tidak merata di setiap kecamatan.

“Beberapa kecamatan memang sudah dipetakan sebagai daerah rawan bencana. Tapi ada juga yang belum, padahal sudah terlanjur jadi permukiman, jadi perlu tindakan khusus,” ujarnya.

Studi Banding ke BNPB untuk Perkuat Mitigasi

DPRD Samarinda sebelumnya telah melakukan studi banding ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Kota Bogor. Langkah ini dilakukan untuk mempelajari sistem penanganan bencana yang lebih efektif.

Menurut Rohim, Samarinda memiliki potensi besar terkena bencana alam, sehingga pemetaan dan strategi mitigasi perlu diperbaiki agar tidak ada korban saat bencana terjadi.

Pemetaan Belum Merata

Proses pemetaan dan identifikasi daerah rawan bencana sebenarnya sudah mulai dimasukkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda. Namun, di beberapa wilayah, pemukiman sudah lebih dulu berkembang sebelum adanya pemetaan.

“Untuk Samarinda Utara dan Sungai Pinang, pemetaannya sudah mulai berjalan, meskipun agak terlambat. Karena itu, perlu tindakan yang berbeda,” jelas Rohim.

Agar pemetaan lebih optimal, DPRD akan membahas revisi peraturan daerah (Perda) terkait mitigasi bencana. Regulasi yang lebih jelas diharapkan bisa mempercepat langkah pencegahan dan perlindungan warga dari risiko bencana.

“Dengan aturan yang lebih jelas, kita bisa lebih cepat mengambil langkah pencegahan supaya tidak ada korban saat bencana terjadi,” tambahnya.

Relokasi Warga dengan Pendekatan Persuasif

Selain pemetaan, pemerintah juga terus mengedukasi masyarakat agar tidak membangun rumah di kawasan rawan bencana. Jika sudah terlanjur, relokasi bisa menjadi solusi, tetapi tetap dengan pendekatan persuasif.

“Bencana itu tidak bisa kita prediksi kapan datang. Tapi yang bisa kita lakukan adalah mengurangi dampaknya agar tidak ada korban,” tegasnya.

Namun, Rohim menekankan bahwa relokasi hanya akan dilakukan jika tingkat risiko tinggi, mengingat biaya dan dampaknya terhadap lingkungan, ekonomi, serta kehidupan sosial masyarakat.

“Biaya itu bukan hanya soal uang, tapi juga dampaknya terhadap lingkungan, pendidikan, dan ekonomi warga,” tambahnya.

Rohim berharap proses pemetaan risiko bencana di Samarinda bisa segera dirampungkan di seluruh kecamatan, agar upaya mitigasi lebih terarah dan efektif.

“Kita berharap pemetaan ini bisa cepat selesai di semua kecamatan di Samarinda,” pungkasnya. (tha/sty)

Artikel Mitigasi Bencana di Samarinda, DPRD Dorong Pemetaan di Semua Kecamatan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.