Senin 28 November, Lurah dan Camat se-Samarinda ngumpul di Balaikota. Di halaman parkir, tampak berjejer mobil baru warna putih dan hitam. Total ada 69 unit. Mereka menunggu giliran, serah terima mobil dinas baru.

Ya, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mempunyai program kendaraan ops baru untuk lurah dan camat tahun ini. Dengan rincian, 10 unit mobil merek Toyota Hilux Double Cabin berwarna putih dan untuk Kecamatan dan 59 unit mobil merek Toyota Avanza berwarna hitam, untuk Kelurahan. Semua unit ditandai tulisan di tiap pintu depan nama kelurahan dan kecamatannya masing-masing. Penyerahan pun dilakukan langsung oleh Wali Kota Samarinda, Andi Harun.

Pemkot, kata Andi Harun, memberikan kendaraan operasional bukan semena-mena hanya sebagai pajangan, tetapi harus digunakan demi menunjang kegiatan operasional dalam melaksanakan tugasnya.

“Ini juga sebagai bentuk apresiasi karena telah bekerja keras dalam memonitor Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya). Gunakan mobil itu untuk keperluan kantor, bukan pribadi,” ujar orang nomor satu di Kota Tepian tersebut.

Andi Harun menilai, bahwa tugas dari lurah dan camat tidak mudah. Mereka berada digarda terdepan dalam aspek pelayanan publik dan pembangunan di wilayah masing-masing. Sehingga membutuhkan tenaga ekstra dan tanggung jawab yang besar.

“Sebenarnya ide awal program ini, muncul ketika situasi pandemi Covid-19 sedang parah di tahun 2021. Para Lurah dan Camat bekerja keras hingga subuh bahkan menggunakan kendaraan pribadi,” jelas Andi Harun.

Mobil Dinas Baru Sistem Sewa

Andi Harun menjelaskan, 69 unit mobil operasional baru bukan pengadaan unit langsung dari APBD. Tapi mobil yang dikerjasamakan melalui pihak ketiga. Pemkot menunjuk PT Track Astra sebagai pihak ketiga dengan perjanjian kerjasama sistem sewa pakai.

“Kenapa sistem sewa pakai? Karena jika langsung membeli sekaligus, APBD kita tidak sanggup. Perlu waktu bertahun-tahun jika ingin membeli sekaligus,” ujarya.

Dengan sistem ini, Andi menegaskan, seluruh kelurahan dan kecamatan akhirnya bisa mendapatkan fasilitas kendaraan yang memadai. Karena biaya perawatan dan perbaikan semua ditanggung perusahaan pihak ketiga.

Riang Gembira Lurah

Rasa riang gembira tentu dirasakan oleh para lurah dan camat penerima kendaraan ops tersebut. Seperti Lurah Loa Bakung Laily Hidayati.

Ia mengungkapkan rasa bahagia dan gembira terkait pengadaan mobil operasional tersebut. “Terharu sekali, karena Pak Wali sangat memperhatikan kami. Setiap yang diucapkan beliau, pasti akan diwujudkan. Salah satunya program ini,” ungkap Elly.

Menurutnya, kendaraan operasional tak hanya dapat digunakan oleh dirinya saja. Namun dapat bebas digunakan oleh staf di kantor lurahnya, untuk menunjang pekerjaan. (sgt/am)

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kaltim Faktual (@kaltimfaktual.co)

Artikel Pesan Andi Harun Serahkan 69 Mobil Ops Lurah dan Camat se-Samarinda: Jangan untuk Pribadi! pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Sebelumnya, Pemkot Samarinda menyalurkan 50 unit Toyota Avanza Veloz kepada seluruh lurah di Kota Tepian. Pengadaan mobil-mobil itu menggunakan sistem sewa tahunan. Jadi pemkot tidak membayar Rp14,3–Rp 16,5 miliar secara langsung, dengan asumsi harga Rp280–Rp331,1 juta per unit.

Namun hanya beberapa persennya saja, karena menggunakan skema sewa tahunan. Menurut Wali Kota Samarinda Andi Harun. Ada beberapa alasan di balik kebijakan itu.

Pertama, kinerja lurah, terutama saat penanganan pandemi COVID-19 dinilai sangat berat.

“Anggaran di kelurahan sangat terbatas. Mereka menggunakan dana pribadinya untuk menambahi biaya transportasi BBM-nya. Karena mereka bekerja tidak lagi pakai jam kerja. Sudah extraordinary (luar biasa),” jelas Andi.

Kedua, Andi menganalisa penggunaan kendaraan dinas yang menggunakan sistem beli langsung di seluruh Indonesia. Dia melihat riwayat pemeliharaan kendaraan tidak rapi. Ada yang dirawat di bengkel resmi, ada pula di bengkel tidak resmi.

Selain itu, apabila mengalami kerusakaan atau masalah teknis, setiap unit organisasi memiliki aturan tersendiri dalam koordinasinya. Artinya tidak ada aturan pasti dalam penggunaan kendaraan dinas.

Dengan sistem sewa. Kekuatan fiskal Kota Samarinda mampu, penggunaan kendaraan dinas tidak terlalu rumit, dan bisa membantu lurah.

“Manfaat lainnya kita hanya menyediakan BBM. Urusan ganti oli dan kerusakan lain semua maintenance dari penyedia. Jadi semua efisien dan setelah kami hitung-hitung, jauh lebih efisien daripada membeli yang baru,” lanjutnya.

LEBIH BAIK BELI

Pandangan berbeda disampaikan Purwadi, akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman. Menurutnya sistem sewa ini terhitung lebih boros ketimbang membeli unit baru.

“Biasanya sistem sewa kendaraan itu berlaku untuk kendaraan yang masa manfaatnya 2-3 tahun. Contoh, kendaraan berat batubara, itu kan karena jalannya rusak. Tahun ketiga sudah tidak bisa dipakai, makanya perusahaan menyewa.”

“Tapi kalau untuk lurah, jalannya dalam kota. Ini akal-akalan. Karena mobil itu 3 tahun masih bagus banget. Bahkan mobil dinas bisa dipakai 10 tahun,” tutur Purwadi dalam keterangan suara yang diterima Kaltim Faktual pada Selasa malam.

Purwadi berhitung, jika harga sewa tahunan per unit Rp10 juta sebulan. Berarti dalam setahun biayanya menjadi Rp120 juta.

“Kalau 3 tahun, sudah Rp360 juta itu, sudah seharga mobilnya. Bahkan, kalau bisa sampai 10 tahun. Bisa diturunkan ke lurah-lurah berikutnya.”

“Kalau menurut saya sistem sewa seperti itu tidak efektif. Sangat merugikan pemerintah kota. Karena mobilnya bisa dipakai 10 tahun dengan biaya sewa 3 tahun,” lanjutnya.

Di luar hitung-hitungan itu, Purwadi juga menilai pengadaan mobil dinas itu tidak tepat waktu. Karena belum lama ini, wali kota menyebut tak memiliki anggaran yang cukup untuk memberi tunjangan pada guru.

“Dari sisi keuangan daerah, benar saja. Artinya boleh menggunakan sistem sewa seperti itu.”

“Cuma kita lihat esensinya. Wali kota barusan mengatakan bahwa tambahan penghasilan untuk guru tidak bisa diberikan karena uang pemerintah kota enggak cukup.”

“Lah sementara, nyewa mobil. Itu paling enggak Rp 5-7 miliar per tahun. Ini kan artinya melakukan hal-hal yang tidak penting, tapi membayar hal yang penting,” kata Purwadi.

Satu hal lagi, ia menilai pengadaan mobil belum terlalu urgent untuk seluruh lurah. Karena jika alasan pengadaan adalah untuk menopang mobilitas para lurah. Penggunaan sepeda motor dinilai Purwadi lebih efektif di medan Samarinda.

Ia lantas menyarankan wali kota untuk fokus pada hal-hal yang lebih vital. Semisal menyejahterakan guru, penanganan banjir, serta program pengurai kemacetan. (DRA)

Artikel Pengamat: Sistem Sewa Mobil Dinas Lurah Samarinda Tidak Efisien pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.