Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) akhirnya angkat bicara meluruskan simpang siur terkait mobil mewah yang ditumpangi Gubernur Kaltim. Saat menghadiri pelantikan pengurus KADIN di Ibu Kota Nusantara (IKN), Senin (2/3/2026) lalu.

Beredarnya video Gubernur yang turun dari mobil Range Rover berpelat ‘KT 1’ sempat memicu asumsi publik. Bahwa kendaraan tersebut adalah mobil dinas baru hasil pengadaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal, menepis keras kabar burung tersebut. Ia memastikan mobil yang dipakai Gubernur di IKN adalah kendaraan pribadi, bukan aset milik Pemprov Kaltim.

“Kendaraan yang digunakan adalah Range Rover 3.0 SWB Autobiography yang bukan berasal dari pengadaan APBD,” jelas Faisal dalam keterangan resminya, Jumat (6/3/2026).

Terkait penggunaan pelat nomor sakti ‘KT 1’ di mobil pribadi tersebut, Faisal menyebut hal itu sudah sesuai dengan standar keprotokolan karena Gubernur sedang menjalankan tugas kedinasan. Jika digunakan di luar agenda dinas, mobil tersebut akan kembali memakai pelat umum. Ia juga menambahkan bahwa kendaraan pribadi itu saat ini masih beroperasi menggunakan pelat dan izin sementara karena masih dalam proses pengurusan administrasi.

Beda Spesifikasi, Beda Mobil

Untuk menyudahi spekulasi publik yang mengaitkan mobil di IKN dengan polemik pengadaan mobil dinas dari APBD Perubahan 2025, Faisal membeberkan detail perbedaan spesifikasi kedua mobil mewah yang kebetulan bermerek sama tersebut.

Berikut adalah perbedaan wujud kedua kendaraan:

• Mobil Pribadi Gubernur (Dipakai di IKN): Merupakan Range Rover 3.0 SWB Autobiography P550e. Mobil ini menggunakan sasis pendek (Standard Wheelbase) dengan panjang sekitar 5.052 mm, dan saat ini posisinya berada di Kaltim.
• Mobil Pengadaan APBD (Batal Digunakan): Merupakan Range Rover 3.0 LWB Autobiography P460e. Mobil ini bersasis panjang (Long Wheelbase) dengan ukuran sekitar 5.252 mm, dan posisinya saat ini masih tertahan di Jakarta.

Vendor Sepakat Kembalikan Uang ke Kas Daerah

Di sisi lain, Faisal juga membawa kabar terbaru terkait proses pengembalian mobil dinas APBD yang belakangan menuai polemik. Ia memastikan Pemprov Kaltim telah mengantongi surat balasan dari pihak vendor penyedia.

Vendor tersebut telah menyatakan persetujuannya untuk menerima kembali mobil Range Rover bersasis panjang tersebut dan siap memulangkan seluruh dana pengadaan secara utuh ke kas daerah Kaltim.

“Dalam waktu dekat akan dilakukan penyerahan kembali kendaraan kepada penyedia di Jakarta. Proses ini ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) setelah dana pengembalian benar-benar masuk ke kas daerah,” paparnya.

Faisal berjanji akan membuka seluruh informasi ke publik secara transparan begitu proses serah terima dan pengembalian uang ( refund) ini rampung.

Sebagai langkah kehati-hatian dalam proses administrasi pembatalan ini, Pemprov Kaltim juga terus menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah pusat. Selain telah berkoordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI, Pemprov juga menggelar rapat daring bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Jumat (6/3/2026) guna memastikan seluruh prosedur berjalan sesuai aturan hukum. (ens)

Artikel Heboh Gubernur Pakai Range Rover ‘KT 1’ di IKN, Pemprov Kaltim Pastikan Itu Kendaraan Pribadi pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut merespons riuhnya sorotan publik terkait pengadaan mobil dinas baru untuk Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, yang menelan anggaran hingga Rp 8,5 miliar.

Lembaga antirasuah tersebut mengingatkan pemerintah daerah agar setiap belanja fasilitas negara benar-benar dihitung berdasarkan kebutuhan riil dan perencanaan yang matang.

Juru Bicara KPK, Budi, menyatakan bahwa pihaknya memantau langsung bergulirnya isu kendaraan dinas mewah ini di tengah masyarakat.

“Itu memang cukup ramai di media sosial dan kami juga mengikuti isu pemberitaannya. Dalam konteks belanja daerah, tentu harus dilakukan perencanaan yang matang, sesuai dengan kebutuhan, dan juga yang terpenting adalah proses pengadaannya,” ujar Budi dalam tayangan Tanya Jubir KPK yang diunggah di akun Instagram @official.kpk, Minggu (1/3/2026).

Budi memberikan atensi khusus pada proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan. Pasalnya, sektor ini kerap menjadi titik rawan celah korupsi, mulai dari praktik pengondisian tender hingga mark up atau penggelembungan harga.

“Ini juga sering kali menjadi salah satu area yang punya ruang untuk terjadinya tindak pidana korupsi. Itu semuanya harus secara betul-betul kita lihat, semua mekanisme itu apakah sudah dijalankan sebagaimana mestinya? Jangan sampai juga butuhnya A, belanjanya B,” tegasnya.

Tim Ahli Gubernur Beri Pembelaan

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) telah angkat bicara merespons polemik ini. Anggota TAGUPP Bidang Komunikasi Politik dan Publik, Sudarno, meminta masyarakat melihat pengadaan ini secara proporsional sesuai fungsi kepala daerah.

Menurut Sudarno, mobilitas gubernur membutuhkan kendaraan yang tangguh, terutama saat harus membawa tamu-tamu kenegaraan meninjau daerah.

“Pertama, mobil itu untuk lapangan dan untuk mengurus tamu. Kalau ada tamu dari kementerian, DPR RI, bahkan dari kedutaan, tentu tidak sekadar muter-muter di kota,” kata Sudarno, Sabtu (28/2/2026).

Sudarno juga membantah anggapan bahwa Gubernur Rudy Mas’ud meminta spesifikasi mobil mewah secara khusus. Ia mengklaim urusan merek dan spesifikasi murni dikerjakan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sementara gubernur hanya menyampaikan kebutuhan operasionalnya secara umum.

“Gubernur itu tidak mengurusi spek. Tidak sampai ke detail mesin berapa CC, model apa. Itu ranah teknis TAPD. Beliau menyampaikan kebutuhan, soal detailnya di bawah,” bebernya.

Sebagai informasi, kendaraan senilai miliaran rupiah yang disiapkan untuk Gubernur Kaltim tersebut merupakan mobil berjenis hybrid. Pilihan ini diambil menyusul belum meratanya infrastruktur pengisian daya listrik di Kaltim. Hingga saat ini, fisik kendaraan tersebut dilaporkan belum sampai ke Benua Etam.

“Posisinya masih di Jakarta. Secara teknis tinggal ditarik ke sini,” ucap Sudarno.

Meski proses pengadaan sudah berjalan, Sudarno memastikan bahwa Gubernur Kaltim tidak akan memaksakan kehendak jika pemerintah pusat turun tangan mengevaluasi pembelian tersebut. “Pak Gubernur tunduk dan patuh pada kebijakan pemerintah pusat. Kalau mau dikembalikan, ditukar, atau dinolkan, silakan. Kita ikut mekanisme,” pungkasnya. (ens)

Artikel KPK Ingatkan Potensi Korupsi Mobil Dinas Rp 8,5 M, Pemprov Kaltim Pastikan Gubernur Tak Ikut Campur Spesifikasi pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Menyikapi aspirasi masyarakat yang berkembang serta memperhatikan imbauan dan arahan dari pemerintah pusat, Gubernur Kalimantan Timur, H. Rudy Mas’ud (Harum) memutuskan mengembalikan mobil dinas baru hasil pengadaan pada APBD Perubahan 2025.

Keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan masukan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kalimantan Timur.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim Muhammad Faisal.

Ia menjelaskan, mobil tersebut belum pernah digunakan untuk operasional Pemerintah Provinsi Kaltim.

“Mumpung mobil baru tersebut belum pernah digunakan operasional oleh Pemprov Kaltim, kemudian memperhatikan aspirasi masyarakat serta imbauan dari pemerintah pusat dan para tokoh masyarakat, Bapak Gubernur mengucapkan terima kasih atas kritik dan saran yang disampaikan selama ini dan memerintahkan kepada PPK dan KPA untuk mengembalikan mobil tersebut,” ujar Faisal di Samarinda, Minggu 1 Maret 2026, kepada media ini.

Diketahui, pengadaan mobil dinas Gubernur Kaltim menjadi perbincangan publik sejak dianggarkan dalam APBD Perubahan 2025.

Melalui Biro Umum Sekretariat Daerah, Pemprov Kaltim mengadakan satu unit kendaraan roda empat untuk operasional pimpinan senilai Rp 8.499.936.000 yang disediakan oleh CV Afisera Samarinda.

Unit yang dimaksud adalah Range Rover 3.0 LWB Autobiography PHEV P460e warna putih telah dilakukan serah terima pada 20 November 2025. Namun demikian, kendaraan tersebut hingga kini masih berada di Jakarta, tepatnya di Kantor Badan Penghubung Kaltim.

“Walaupun sudah diserahterimakan, unit mobil ini masih berada di Jakarta. Sesuai arahan Bapak Gubernur, KPA dan PPK telah melakukan koordinasi dengan penyedia. Alhamdulillah pihak penyedia sangat memaklumi dan bersedia menerima pengembalian tersebut. Surat resmi juga telah dikirimkan pada hari Jumat kemarin,” jelas Faisal.

Selanjutnya, penyedia akan memberikan balasan surat. Setelah surat diterima, proses serah terima kembali kendaraan akan segera dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku.

“Empat belas hari setelah menerima kembali mobil tersebut, penyedia berkewajiban menyetorkan kembali dana yang telah diterima sesuai harga mobil ke kas daerah,” tambahnya.

Pemprov Kaltim berharap langkah ini dapat mengakhiri polemik yang berkembang di tengah masyarakat. Untuk sementara waktu, operasional Gubernur menggunakan mobil yang ada saja walaupun sudah tidak optimal lagi karena sudah lama.

Keputusan ini disebut sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menjaga kepercayaan publik serta memastikan setiap kebijakan tetap selaras dengan aspirasi masyarakat dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. (Mf/krv/am)

Artikel Akhiri Polemik Mobil Dinas Rp8,5 M: Gubernur Kaltim Harum Putuskan Kembalikan Mobil Dinas Barunya pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Gelombang kritik terhadap pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur senilai Rp8,5 miliar terus mengalir dari kursi legislatif.

Anggota DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, menilai pembelian kendaraan mewah tersebut tidak menunjukkan empati dan melukai rasa keadilan masyarakat di tengah tuntutan efisiensi anggaran daerah.

“Kalau saya sebagai anggota DPR mengkritisinya bahwa Pak Gubernur melukai hati rakyat dengan adanya pembelian mobil mewah itu,” ujar Baharuddin, Jumat (27/2/2026).

Baharuddin juga mengungkapkan bahwa pengadaan tersebut masuk dalam APBD Perubahan 2025. Namun, ia menyayangkan adanya kesan ketidakterbukaan saat proses pembahasan. Menurutnya, pihak DPRD sempat mendapat pernyataan dari Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bahwa tidak ada lagi rencana pengadaan kendaraan dinas baru.

“Karena ada statement dari pemerintah provinsi bahwa tidak ada lagi pengadaan mobil, kami di DPR tidak lagi membuka atau mengkritisi itu. Kami taat pada pernyataan tersebut,” imbuhnya.

Soroti Skala Prioritas dan Infrastruktur Rusak

Baharuddin mengaku terkejut saat mengetahui anggaran yang dialokasikan mencapai Rp8,5 miliar justru setelah isu tersebut viral di media sosial. Ia menilai angka tersebut terlalu fantastis jika hanya ditujukan untuk kebutuhan operasional di lapangan.

“Kalau hanya untuk operasional di medan Kaltim yang berat, tidak perlu semahal itu. Mobil Rp1 miliar sampai Rp1,2 miliar sudah sangat cukup. Tidak akan seribut ini kalau angkanya wajar,” tegas Baharuddin.

Ia berpendapat bahwa anggaran miliaran rupiah tersebut jauh lebih bermanfaat jika dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur jalan di wilayah Mahakam Ulu, Penajam Paser Utara, hingga Kutai Kartanegara yang kondisinya masih banyak mengalami kerusakan.

Selain jalan, sektor pendidikan dan kesehatan juga dinilai lebih mendesak untuk mendapatkan suntikan dana besar.

“Persoalan Kaltim itu jelas; infrastruktur jalan, pendidikan, dan kesehatan. Harusnya anggaran diprioritaskan ke tiga hal itu,” katanya.

Desak Transparansi dan Pengawasan Hukum

Terkait aspek legalitas dan kesesuaian harga dengan spesifikasi kendaraan, Baharuddin juga menyerahkan sepenuhnya penilaian tersebut kepada aparat penegak hukum. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan apakah pagu Rp8,5 miliar tersebut sudah sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku atau terdapat potensi penyimpangan.

Ia mengingatkan jajaran pemerintah daerah bahwa seluruh fasilitas pejabat bersumber dari pajak rakyat, sehingga penggunaannya harus mengutamakan kepentingan publik di atas kenyamanan pejabat.

“Rakyat harus tetap kritis. Reaksi masyarakat ini sebenarnya mengingatkan kita bahwa kita ini pelayan rakyat. Kepentingan publik harus didahulukan, bukan kepentingan pejabat,” pungkasnya. (ens)

Artikel Sebut Mobil Dinas Rp8,5 Miliar Lukai Hati Rakyat, Anggota DPRD Kaltim: “Cukup yang Harga 1 Miliar” pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Gelombang kritik terhadap Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kian meluas. Setelah sebelumnya riuh soal pengadaan mobil dinas gubernur senilai Rp8,5 miliar, kini sorotan publik bergeser pada isu “gurita” politik dinasti yang melibatkan kerabat dekat Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud.

Penyusunan struktur jabatan di tingkat daerah hingga nasional yang didominasi oleh keluarga besar Mas’ud dinilai sejumlah pihak berpotensi melemahkan fungsi pengawasan (check and balances) dalam tata kelola pemerintahan di Kaltim.

Struktur Kekuasaan Keluarga di Posisi Strategis

Berdasarkan data yang dihimpun, sejumlah posisi kunci saat ini ditempati oleh saudara kandung hingga istri dari Gubernur Rudy Mas’ud:

• Hasanuddin Mas’ud: Kakak kandung gubernur, menjabat sebagai Ketua DPRD Kalimantan Timur.
• Syarifah Suraidah: Istri gubernur, menjabat sebagai Anggota DPR RI daerah pemilihan Kaltim.
• Rahmad Mas’ud: Saudara kandung gubernur, menjabat sebagai Wali Kota Balikpapan.
• Syahariah Mas’ud: Kerabat gubernur, menjabat sebagai Anggota DPRD Kaltim (Dapil PPU-Paser).
• Abdul Gafur Mas’ud: Adik kandung gubernur, mantan Bupati Penajam Paser Utara (2018–2022).

Gubernur Rudy Mas’ud Membantah

Menanggapi tudingan tersebut, Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan bahwa keberadaan kerabatnya di posisi publik bukanlah bentuk praktik politik dinasti yang dipaksakan. Ia menyatakan bahwa setiap anggota keluarganya terpilih secara demokratis melalui mekanisme pemilu yang sah.

“Kami tidak ada politik dinasti. Kami tidak ada politik (seperti itu),” tegas Rudy merespons aksi demonstrasi mahasiswa di Samarinda, Senin (23/2/2026).

Rudy menambahkan bahwa konstitusi menjamin hak setiap warga negara untuk dipilih maupun memilih selama memenuhi syarat. Menurutnya, menghalangi seseorang maju dalam kontestasi politik hanya karena faktor kekerabatan justru bertentangan dengan hak asasi dan aturan yang berlaku.

Etika Kekuasaan dan Risiko Pengawasan yang Tumpul

Meski tidak melanggar aturan secara tekstual, pengamat kebijakan publik Universitas Mulawarman, Saipul Bahtiar, melihat adanya risiko besar dalam aspek profesionalisme dan independensi lembaga.

“Persoalannya bukan sekadar boleh atau tidak secara hukum, tapi bagaimana relasi kekerabatan ini memengaruhi fungsi pengawasan. Jika legislatif dan eksekutif dipimpin oleh satu keluarga, publik khawatir fungsi kontrol DPRD terhadap kebijakan gubernur menjadi tumpul,” ujar Saipul, Jumat (27/2/2026).

Saipul juga mengaitkan isu ini dengan pengadaan mobil dinas Rp8,5 miliar yang baru saja disetujui. Ia menilai, dalam situasi masyarakat yang masih menghadapi masalah infrastruktur dan kesejahteraan, skala prioritas anggaran tersebut sangat wajar dipertanyakan.

“Marwah daerah itu tidak terlihat dari kemewahan kendaraan pimpinan, melainkan dari membaiknya pelayanan publik dan terpenuhinya janji kampanye,” pungkasnya.

Kombinasi antara polemik anggaran mewah dan dominasi keluarga dalam jabatan publik kini menjadi ujian berat bagi integritas pemerintahan di Kalimantan Timur di mata masyarakat luas. (ens)

Artikel Bukan Cuma Mobil Rp 8,5 Miliar, Gurita Politik Dinasti di Kaltim Juga Kembali Jadi Sorotan Publik pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, memberikan penjelasan mendalam terkait urgensi pengadaan mobil operasional pimpinan daerah senilai Rp8,5 miliar yang belakangan menuai sorotan.

Menurutnya, pertimbangan utama dari kebijakan tersebut bukanlah kemewahan, melainkan efisiensi anggaran jangka panjang dan kelayakan operasional.

Hasanuddin mengungkapkan bahwa sejumlah kendaraan dinas yang digunakan saat ini telah berusia antara tujuh hingga sepuluh tahun. Kondisi fisik kendaraan yang sudah tua mengakibatkan biaya perawatan rutin dan perbaikan di bengkel membengkak secara signifikan setiap tahunnya.

“Kendaraan lama itu lebih sering masuk bengkel. Kalau biaya perawatan lebih mahal dari manfaatnya, tentu harus dievaluasi,” ujar pria yang akrab disapa Hamas tersebut, Selasa (24/2/2026).

Hambatan Kinerja di Lapangan

Faktor teknis kendaraan juga dinilai mulai menghambat produktivitas kerja pemerintah di lapangan. Hamas menceritakan pengalamannya saat melakukan perjalanan kedinasan menuju wilayah pedalaman Kalimantan Timur, seperti Kabupaten Berau dan Kutai Barat, di mana kendaraan operasional sempat mengalami gangguan teknis di tengah jalan.

“Kita pernah perjalanan jauh, mobilnya mogok. Jadi bukan soal mewah atau tidak, tapi soal kelayakan operasional untuk menembus medan yang luas,” tegasnya.

Ia menambahkan, kendaraan lama yang sudah tidak efisien tersebut tidak dibiarkan begitu saja, melainkan telah melalui mekanisme lelang resmi melalui badan lelang negara dengan melibatkan tim appraisal independen untuk memastikan pengembalian nilai aset ke kas daerah.

Jamin Transparansi Lewat E-Katalog

Terkait besaran anggaran yang mencapai Rp8,5 miliar, Hamas memastikan proses penentuan harga dan pembelian dilakukan secara transparan melalui sistem e-katalog nasional. Langkah ini diambil untuk mencegah adanya potensi penggelembungan harga (mark-up) serta memastikan spesifikasi kendaraan sesuai dengan regulasi Kementerian Dalam Negeri.

“Lewat e-katalog supaya harganya jelas dan tidak bisa di-up. Itu bagian dari tata kelola yang harus transparan dan akuntabel,” tuturnya.

Hamas juga menegaskan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan telah melalui pembahasan bersama antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Meski menjabat sebagai saudara kandung Gubernur Rudy Mas’ud, ia menjamin fungsi kontrol legislatif tetap berjalan secara kolektif kolegial tanpa dominasi individu.

“Semua ada aturannya, mengacu pada Standar Satuan Harga (SSH) dan Analisis Standar Belanja (ASB). Tidak bisa melebihi standar yang ditetapkan karena sudah ada pagunya,” pungkas Hamas. (ens)

Artikel Biaya Rawat Mobil Lama Membengkak, Ketua DPRD Kaltim Ungkap Urgensi Kendaraan Dinas Baru pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, akhirnya angkat bicara terkait polemik pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar yang menjadi sorotan publik. Rudy menegaskan bahwa hingga saat ini, dirinya belum menggunakan fasilitas kendaraan dinas dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk operasional di daerah.

Rudy mengeklaim, aktivitas kedinasannya di wilayah Kaltim sejauh ini masih ditopang oleh kendaraan pribadi miliknya, yang menurutnya secara kondisi sudah tidak lagi prima.

“Sampai hari ini Pemprov Kaltim belum menyediakan kami mobil untuk di Kalimantan Timur. Jadi tidak ada mobilnya, mobil yang ada hari ini adalah mobil pribadi kami pergunakan,” ujar Rudy saat ditemui, Selasa (24/2/2026).

Menanggapi ramainya perbincangan di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Rudy menanggapinya dengan nada santai. “Kita sedang berpuasa, tolong tidak terlalu banyak gibah. Nanti dosanya berlipat ganda,” sambungnya.

Fokus Operasional di Jakarta dan Tamu Global

Rudy menjelaskan bahwa unit kendaraan dinas yang baru tersebut memang sudah tersedia, namun ditempatkan di Jakarta. Kendaraan itu diperuntukkan bagi agenda kepala daerah yang bersifat nasional maupun internasional di ibu kota negara.

Status Kalimantan Timur sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi alasan utama di balik pengadaan ini. Rudy menilai Kaltim kini telah menjadi pusat perhatian dunia, sehingga fasilitas yang representatif diperlukan untuk menjaga citra daerah saat menyambut investor maupun tamu mancanegara.

“Kalimantan Timur adalah Ibu Kota Nusantara, miniatur Indonesia. Tamu dari Kaltim bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tetapi juga dari global,” ucapnya.

Ia menegaskan bahwa dalam tugas representatif, seorang kepala daerah tidak sepatutnya menggunakan fasilitas yang seadanya. “Masa iya kepala daerahnya pakai mobil alakadarnya, jangan dong. Jaga marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur,” tegas Rudy.

Klaim Sesuai Regulasi Permendagri

Terkait nilai anggaran yang mencapai Rp8,5 miliar, Rudy menyatakan seluruh prosesnya telah mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2006. Aturan tersebut mengatur spesifikasi teknis kendaraan dinas, di mana untuk jenis sedan ditetapkan kapasitas 3.000 cc dan jenis jeep sebesar 4.200 cc.

“Mobil yang kami adakan hanya yang 3.000 cc. Persoalan harga, ada rupa ada harga, ada mutu, ada kualitas. Kami tidak mengikuti berapa harganya, kami hanya pesan mobilnya itu saja sesuai dengan Permendagri,” jelasnya.

Pernyataan Kontras dengan Sekda

Pernyataan Gubernur ini memunculkan tanda tanya karena berbeda dengan penjelasan yang disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Sri Wahyuni, sebelumnya. Sekda sempat menyebut bahwa pengadaan mobil tersebut bertujuan menunjang mobilitas gubernur ke pelosok daerah yang memiliki medan berat dan akses jalan non-aspal.

Namun, Rudy secara konsisten menegaskan bahwa unit tersebut disiapkan untuk kebutuhan representatif di Jakarta guna menjaga marwah daerah di mata nasional dan internasional.

Di tengah kebijakan pengetatan belanja daerah yang sedang digencarkan, isu ini tetap menjadi perdebatan hangat di masyarakat. Menutup keterangannya, Rudy hanya meminta dukungan warga agar tetap kuat dalam mengemban amanah.

“Kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mohon doanya agar kita tetap dikuatkan menjalankan amanah,” pungkasnya. (ens)

Artikel Tanggapi Polemik Mobil Dinas Rp8,5 Miliar, Rudy Mas’ud: Jaga Marwah Kaltim sebagai Tuan Rumah IKN pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) mengalokasikan anggaran sebesar Rp8,5 miliar untuk pengadaan kendaraan operasional gubernur.

Meski saat ini tengah berlangsung kebijakan efisiensi anggaran. Pihak Pemprov menegaskan bahwa pengadaan tersebut telah sesuai dengan prosedur administrasi dan ketentuan yang berlaku.

Plt Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kaltim, Andi Muhammad Arpan, menjelaskan bahwa proses pengadaan ini telah direncanakan sejak Tahun Anggaran 2025. Dengan demikian, langkah tersebut diklaim tidak bertentangan dengan kebijakan efisiensi yang baru mulai diterapkan secara ketat pada tahun 2026.

“Mobil ini sudah direncanakan dan dilaksanakan pada November 2025, sedangkan kebijakan efisiensi baru berlaku pada 2026,” ujar Andi, Rabu (18/2/2026).

Mobilitas di Kawasan IKN Jadi Pertimbangan

Andi menekankan, kendaraan operasional yang representatif sangat diperlukan untuk menunjang mobilitas gubernur yang kian padat. Terutama sejak hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN) di wilayah Kalimantan Timur. Mobil jenis SUV Hybrid tersebut rencananya akan digunakan untuk kegiatan resmi di Kaltim, Jakarta, maupun di kawasan IKN.

“Sejak ada IKN, kebutuhan operasional meningkat. Mobil ini bisa dipakai saat kegiatan di IKN, Jakarta, atau Kaltim,” lanjutnya.

Pemilihan teknologi hybrid disebut sejalan dengan konsep pembangunan IKN yang mengedepankan kendaraan ramah lingkungan.

Secara spesifikasi, pengadaan ini mengacu pada standar sarana prasarana pemerintah daerah yang mengizinkan kendaraan operasional gubernur berupa sedan berkapasitas 3.000 cc atau jeep hingga 4.200 cc.

Eselon II Tetap Dibatasi

Di sisi lain, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim mengonfirmasi bahwa larangan pembelian kendaraan dinas baru tetap berlaku bagi pejabat eselon II dan operasional eselon III sebagai bagian dari efisiensi belanja daerah. Namun, kendaraan untuk pimpinan daerah menjadi pengecualian.

Kepala BPKAD Kaltim, Ahmad Muzakkir, mengungkapkan bahwa kendaraan dinas gubernur sebelumnya dibeli pada awal masa jabatan periode 2018. Setelah digunakan selama kurang lebih lima tahun, kendaraan lama dinilai sudah tidak lagi efisien, baik secara operasional maupun biaya pemeliharaan.

“Usianya sudah cukup lama, sehingga biaya perawatan dan pemeliharaannya semakin besar. Itu yang menjadi salah satu pertimbangan dilakukan penggantian,” jelas Muzakkir.

Selain faktor usia, penggunaan mobil berbasis hybrid ini juga mempertimbangkan fungsi representasi daerah saat menerima kunjungan pejabat pusat hingga tamu VVIP internasional.

Pemprov Kaltim menegaskan, meskipun prinsip efisiensi tetap dijalankan, penyediaan fasilitas penunjang pemerintahan harus tetap dipenuhi secara proporsional agar kinerja pelayanan publik tetap optimal. (ens)

Artikel Anggarkan Rp8,5 Miliar untuk Mobil Dinas Gubernur, Pemprov Kaltim: Sudah Sesuai Ketentuan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Di sela kunjungannya ke Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan, Balikpapan, pada Minggu 7 April 2024. Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik memberi penegasan bahwa seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), terutama di lingkup Pemprov Kaltim dilarang keras menggunakan mobil dinas

“ASN tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas negara, terutama kendaraan dinas untuk perjalanan mudik Lebaran. Hal ini dapat menimbulkan sensitivitas di masyarakat,” ujar Akmal Malik.

Ia tak menerima alasan apapun untuk membenarkan penggunaan mobil dinas saat mudik. Katanya, mobil dinas adalah aset negara yang diperuntukkan memudahkan kinerja pemerintah. Jadi, saat libur cuti bersama, ASN tak boleh menggunakannya.

Dalam kesempatan itu Akmal belum membicarakan potensi sanksi secara detail bagi ASN yang bandel. Namun ia berharap jangan sampai ada kejadian.

“Kami meminta patuh terhadap aturan ini dan tidak ada yang boleh melanggar. Kami mengharapkan kerjasama dari masyarakat, dan apabila ada pelanggaran, silakan laporkan. Sanksi akan diberikan bagi yang terbukti melanggar,” tegas Akmal Malik.

Selain larangan menggunakan kendaraan dinas, para ASN juga dilarang menerima parsel Lebaran. Hal ini diatur dengan jelas dalam surat edaran yang dikeluarkan.

“Kami mengimbau ASN melalui surat edaran untuk tidak menerima parsel Lebaran. Mohon untuk mematuhi aturan ini,” imbuhnya. (dra)

Artikel Akmal Malik Larang ASN Kaltim Pakai Mobil Dinas untuk Mudik, Masyarakat Diharap Melapor Jika Melihat pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Seluruh pegawai di Pemkot Samarinda. Baik ASN ataupun honorer mendapat jatah libur Lebaran selama 6 hari. Dari 21 hingga 26 April 2023.

Waktu libur sepekan sudah cukup untuk dipakai mudik. Namun seperti yang sudah-sudah, kendaraan dinas; baik roda dua ataupun empat. Tidak boleh dipakai mudik ke luar kota.

Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan lagi hal itu pada Kamis 13 April 2023. Surat Edaran tentang pelarangan penggunaan kendaraan plat merah untuk mudik akan segera dibuat.

“Kami pasti melarang penggunaan kendaraan dinas untuk mudik,  seperti tahun-tahun lalu. Larangan itu nanti tercantum dalam SE Wali Kota,” kata Andi Harun.

Meski begitu, wali kota masih memberi sedikit keringanan. Alias, kendaraan dinas masih boleh digunakan untuk Lebaran. Tapi dengan syarat.

“Kalau masih di dalam kota boleh saja, asal jangan digunakan ke luar kota,” lanjutnya.

Pelarangan ini, menurut Andi, adalah aturan tahunan. Sehingga dengan sosialisasi atau tidak, para ASN harus paham-paham.

Kalau masih ada yang bandel, sanksi tegas telah menanti. Jenisnya akan tercantum dalam SE larangan penggunaan kendaraan dinas untuk mudik. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018.

“Jika masih ada ASN yang melanggar edaran itu, nantinya akan dihukum sesuai peraturan yang ada,” pungkasnya. (mhn/dra)

Artikel Wali Kota Samarinda Larang Mobil Dinas Dipakai Mudik, Kalau Berlebaran di dalam Kota Boleh pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.