Beberapa hari menjelang berakhirnya libur panjang Idulfitri 2024. Gelombang besar arus balik pasca mudik hari raya diprediksi akan terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Kemacetan panjang bakal banyak terjadi.

Untuk mengantisipasi hal tersebut. Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengeluarkan kebijakan arus balik khusus untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dengan menerapkan pengombinasian tugas kedinasan dari kantor (WFO) dan tugas kedinasan dari rumah (WFH) pada Selasa-Rabu, 16 dan 17 April 2024. Sehingga tidak berbarengan dengan para non-ASN.

Pengaturannya, untuk instansi pemerintah yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan layanan dukungan pimpinan. WFH bisa dijalankan maksimal 50% dari jumlah pegawai.

Sementara instansi yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik, wajib WFO 100%. Mekanismenya ditentukan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintahan setempat.

Pemerintah Kota Samarinda juga menerapkan sistem tersebut. Mengikuti arahan menteri. Kata Wali Kota Andi Harun, para ASN yang belum bisa masuk kerja, wajib melakukan konfirmasi. Jika tidak akan mendapat sanksi administrasi.

Meski tak melakukan sidak, wali kota tetap memastikan kedisiplinan pegawainya. Dirinya akan melakukan pemantauan melalui laporan absensi dari masing-masing kepala dinas dan kepala lembaga.

Untuk hari pertama kerja sendiri, dimulai pada Selasa, 16 April 2024. Seluruh ASN idealnya sudah mulai bekerja hari ini. Setelah melakukan halalbihalal dan silaturahmi, pegawai pemerintahan kembali ke rutinitas.

Termasuk pegawai yang menempati posisi petugas pelayanan di stand Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Samarinda. Karena berkaitan dengan pelayanan masyarakat, MPP seharusnya WFO 100%.

Di MPP, terdapat sekitar 33 stand yang tersedia. mulai dari stand milik pemkot, kementerian, lembaga, BUMD, hingga BUMN. Beberapa sudah berjalan melayani masyarakat. Sebagian lain masih tampak kosong tak ada yang berjaga.

Koordinator MPP Binti Isni Khuriyah menjelaskan, kehadiran pada hari pertama ini memang masih belum lengkap. Beberapa petugas stand telah mengkonfirmasi absensi beserta alasan.

Terdata, berdasarkan absensi. Kehadiran petugas pelayanan yang terisi mencapai hampir 50%. Misalnya saja di lantai 3, stand khusus pemkot, dari 16 OPD atau stand, ada 7 OPD yang melakukan absen.

Lalu dari kementerian dan juga lembaga, ada 7 stand yang tidak hadir dari total 16 stand. Karena banyak yang kosong, suasana hari pertama kerja pasca libur panjang itu begitu terasa.

“Ini memang ada beberapa yang konfirmasi terkait tidak bisa hadir di MPP, karena pasti ada acara pertama di kantor, ada halalbihalal,” jelas Binti di kantor MPP.

Lalu ada juga instansi seperti BPJS Kesehatan. Yang petugas stand-nya, pindah tugas sementara. Menggantikan staff di kantor cabang daerah yang mengajukan cuti. Sehingga stand di MPP terpaksa kosong.

Meski begitu, Binti menyebut di MPP punya pelayanan online Sipelataran. Inovasi yang akan membantu masyarakat untuk memudahkan pelayanan di MPP melalui sistem digital.

“Sudah koordinasi dengan security dan petugas peramu tamu, jadi bisa diarahkan online bagi stand yang kosong. Ada komputer dan wifi juga.”

“Tapi masyarakat hari pertama juga belum banyak yang ke MPP,” pungkasnya. (ens/red)

Artikel Implementasi Kebijakan Men-PANRB, Pelayanan di MPP Samarinda Masih 50 Persen pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pelayanan pengaduan hukum masih begitu jauh dari masyarakat akar rumput. Faktor utamanya adalah rasa takut melakukan aduan. Ataupun menganggap itu sebagai hal yang rumit sebelum dilakukan.

Merespons itu, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim membuka gerai pengaduan di MPP Samarinda. Dengan harapan dapat memudahkan masyarakat melakukan konsultasi hukum ataupun menyampaikan aduan perkara. Acara launching gerai aduan sendiri berlangsung pada Senin 24 Juli 2023 kemarin.

Kajati Kaltim, Hari Setiyono secara khusus berterima kasih pada Pemkot Samarinda. Karena telah memfasilitasi mereka dalam upaya mendekatkan diri dengan masyarakat.

“Pemkot Samarinda telah memberikan kesempatan bagi kami untuk melayani masyarakat yang ingin mengajukan pengaduan terkait masalah hukum di gerai ini,” ungkapnya.

Hari mengatakan dengan adanya gerai di MPP ini, akses untuk berinteraksi langsung dengan pusat pelayanan terpadu di Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) menjadi lebih mudah.

“Gerai Ini bisa dimanfaatkan warga Kota Samarinda dan Kalimantan Timur,” tuturnya.

Lebih lanjut, Hari menjelaskan terdapat enam gerai layanan pengaduan yang di sediakan oleh mereka.

“Ada beberapa gerai yakni masalah hukum, masalah kejaksaan, tindak pidana khusus, penyuluhan hukum, tindak pidana hukum dan perkara perdata,” sebutnya.

Sebelumnya, Kejati Kaltim telah memiliki Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di kantor Kejati Kaltim. Namun, dengan adanya gerai pelayanan di MPP menjadikan akses layanan dapat terkoneksi dengan baik.

“Hal ini membuat masyarakat semakin dipermudah dalam mengurus permasalahan hukumnya,” katanya.

Di luar itu, Kejati Kaltim berkomitmen untuk lebih aktif dan hadir dalam melayani serta memberikan solusi bagi permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat.

Hari mengimbau masyarakat untuk tidak sungkan mengunjungi gerai layanan kejaksaan yang berada di MPP Samarinda.

Harapannya kabupaten/kota lain di Kaltim dapat mencontoh dan bekerja sama dengan baik sehingga pelayanan kejaksaan semakin optimal. Dalam meningkatkan aksesibilitas pelayanan hukum bagi masyarakat. (*/dmy/fth)

ADVERTORIAL DISKOMINFO KALTIM

Artikel Kejati Kaltim Launching 6 Gerai Layanan Pengaduan Hukum di MPP Samarinda pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.